Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Amanda Eunike Hikmat Arfan Wiraguna Muhammad Salim Martak Reiza Fadhani Rico Pahlevi Shinta Dwi Wahyuni Kelompok 4 (MMR 50)BUSINESS ETHICS & CSR KORUPSI.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Amanda Eunike Hikmat Arfan Wiraguna Muhammad Salim Martak Reiza Fadhani Rico Pahlevi Shinta Dwi Wahyuni Kelompok 4 (MMR 50)BUSINESS ETHICS & CSR KORUPSI."— Transcript presentasi:

1 Amanda Eunike Hikmat Arfan Wiraguna Muhammad Salim Martak Reiza Fadhani Rico Pahlevi Shinta Dwi Wahyuni Kelompok 4 (MMR 50)BUSINESS ETHICS & CSR KORUPSI

2 Definisi  (KBBI dan Kamus Hukum 2002): Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain  UU No.31 Thn 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perkonomian negara.

3 Perbuatan melawan hukum Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi Merugikan keuangan atau perekonomian negara atau korporasi atau organisasi Korupsi Adalah...

4 Penyuapan Bentuk korupsi: Penggelapan PemerasanNepotisme

5 Sebab korupsi: Buku "Strategi Pemberantasan Korupsi” -Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)- Aspek INDIVIDU Aspek INDIVIDU Aspek ORGANISAS I Aspek ORGANISAS I Aspek INDIVIDU & ORGANISASI BERADA Aspek INDIVIDU & ORGANISASI BERADA

6  Mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik  Mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik  Sistem promosi dan hukuman berdasarkan kinerja karena nepotisme  Proyek-proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah  Hancurnya sistem ekonomi karena produk yang tidak kompetitif dan penumpukan beban hutang luar negeri Akibat korupsi:

7 Peta Korupsi di Dunia

8

9 Kenapa harus melawan korupsi?

10 Nilai & Prinsip anti korupsi PRINSIP:  Akuntabilitas  Transparansi  Kewajaran  Kebijakan  Kontrol Kebijakan NILAI: Kejujuran Kepedulian Kemandirian Kedisiplinan Tanggung Jawab Kerja Keras Kesederhanaan Keberanian Keadilan

11 Pengumpulan dan audit berbagai laporan mengenai pejabat negara Merekomendasikan berbagai perubahan di dalam peraturan dan prosedur di berbagai institusi negara Menginformasikan dan mendidik masyarakat umum Menanggapi berbagai laporan publik atas korupsi Pencegahan korupsi

12 Nasional:  UU 28/1999 tentang Pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  Undang-undang 31/1999 yang menetapkan berbagai pinalti yang lebih berat atas korupsi  UU 5/1999 tentang Monopoli dan Praktek Usaha tidak sehat  UU 20/2001 revisi dari Undang-undang 31/1999  UU 30/2002 tentang pendirian KPK dan Pengadilan Khusus  UU 15/2002 dan 25/2003 tentang pencucian uang  UU 13/2006 mengenai perlindungan Saksi dan Korban Kerangka Hukum Internasional: United nations convention against corruption, 2003 (konvensi perserikatan bangsa-bangsa menentang korupsi, 2003)

13 1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 3. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKN) 4. Komisi Ombudsman Nasional 5. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 6. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 7. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bhargava,V. and Bolongaita, E., Challenging Corruption in Asia, 2004 Badan Anti Korupsi di Indonesia

14 Penanganan Korupsi di Indonesia  PROSES HUKUM: Dengan adanya Pengadilan Khusus untuk Tindak Pidana Korupsi, terdiri dari hakim karir Pengadilan Negeri (ditunjuk Ketua Pengadilan) dan para hakim “ad hoc” (ditunjuk Presiden, pertimbangan Mahkamah Agung)

15 Sumber : acch.kpk.go.id Rekapitulasi Penindakan Pidana Korupsi

16  Perusahaan pengimpor daging  Presiden Direktur saat itu: Maria Elizabeth Liman  Pegawai lainnya yg terlibat: Direktur HRD Juard Effendi dan Direktur Operasional Arya Abdi Effendi  Menyuap Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat itu: Luthfi Hasan Ishaaq; melalui Ahmad Fathanah  Jumlah: Rp 1,3 miliar  Untuk izin peningkatan kuota impor daging sapi sebesar ton ke Kementerian Pertanian, yang dipimpin oleh politikus PKS Suswono  Elizabeth dianggap melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP  Dengan vonis 2 tahun 3 bulan penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider 3 bulan penjara KASUS: PT Indoguna Utama (2011)

17  Kuota daging impor naik  daging dalam negeri susah bersaing  Tidak sejalan dengan pedoman umum swasembada sapi tahun 2010: Indonesia harus mengkonsumsi sapi dari lokal sampai 90%.  Menurunkan kesejahteraan peternak lokal di Indonesia & penyerapan tenaga kerja di sektor peternakan,memboroskan devisa negara, mengurangi optimalisasi pemanfaatan potensi ternak sapi lokal. KASUS: PT Indoguna Utama (2011)

18 THANKYOU!


Download ppt "Amanda Eunike Hikmat Arfan Wiraguna Muhammad Salim Martak Reiza Fadhani Rico Pahlevi Shinta Dwi Wahyuni Kelompok 4 (MMR 50)BUSINESS ETHICS & CSR KORUPSI."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google