Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Urgensi Internalisasi Sistem Integritas dan Anti korupsi dalam Public Service Dr. Agung Djojosoekarto Program Director – Partnership for Governance Reform.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Urgensi Internalisasi Sistem Integritas dan Anti korupsi dalam Public Service Dr. Agung Djojosoekarto Program Director – Partnership for Governance Reform."— Transcript presentasi:

1 Urgensi Internalisasi Sistem Integritas dan Anti korupsi dalam Public Service Dr. Agung Djojosoekarto Program Director – Partnership for Governance Reform Disampaikan dalam Seminar-Lokakarya – ” Collaborative Action Pemerintah dan Pengusaha dalam Pengarusutamaan Prinsip Integritas Pengadaan Barang dan Jasa Publik” Yogyakarta, 13 Agustus 2012

2 Dampak korupsi dan sistem integritas yang tidak efektif  Buruknya keadilan distributif dan ketidak-merataan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak rakyat secara maksimal  Pemborosan dan penyalahgunaan terhadap keuangan dan kekayaan negara  Volatilitas dan kerentanan investasi publik dan swasta  Membuka dan meningkatkan kejahatan terhadap keuangan dan kekayaan negara secara nasional dan transnasional  Tata pemerintahan yang tidak demokratis dan pendalaman otoritarianisme birokrasi  ………….  Semuanya mengarah dan menyumbang terdapat terjadinya FAILING STATE..

3 Target-target Pemerintah terkait Integritas.. (sumber: Bappenas) INDIKATORSUMBER TAHUN DAN STATUS CAPAIAN TARGET PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN IPKTI Opini WTP BPK atas LKKL (Pusat)BPK41%56,41%63%100% Opini WTP BPK atas LKPD (Daerah)BPK2,68%3%9%60% Jumlah LPSELKPP % Jumlah K/L yg telah Memiliki Peraturan tt SPIPBPKP % Jumlah Pemda yg telah Memiliki Peraturan tt SPIPBPKP % KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Integritas Pelayanan Publik (Pusat)KPK6,646,167,078.0 Integritas Pelayanan Publik (Daerah)KPK6,465,266,008.0 Peringkat Kemudahan BerusahaIFC/WB Jumlah PTSP di Daerah (Prov/Kab/Kota)MENPAN % KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA K/L yg Telah Melaksanakan RBMENPAN % K/L/Prov, 60% Kab/Kota Instansi Pusat yg AkuntabelMENPAN47,37%63,29% 82,93% 100% Instansi Provinsi yg AkuntabelMENPAN3,76%31,03% 63,33% 80% Instansi Kab/Kota yg AkuntabelMENPAN5,08%8,77% 12,78% 60%

4 Mengapa timbul masalah integritas dan korupsi?  Aktor (pemerintah, swasta, masyarakat sipil) akan melanggar prinsip-prinsip integritas atau melakukan korupsi, jika jumlah insentif dan kemanfaatan (langsung atau tidak langsung) yang didapat lebih besar dari hukuman atau sanksi  Pelanggaran integritas dan korupsi terjadi karena monopoli kekuasaan serta kewenangan menjalankan kebijakan (discretionary) yang begitu besar tanpa adanya keterbukaan dalam tata pemerintahan dan lemahnya ketanggung-gugatan (accountability)

5 Tantangan laten dalam membangun sistem integritas.. (1)  Kultural:  Birokrasi patrimonial  diskresi terlalu besar; tidak demokratis; pemerintahan tidak terbuka; patronase  Tradisionalisme  upeti dianggap wajar; percampuran public property/utility dan private property/utility; ‘meng-keluarga-kan’ etika dalam tata pemerintahan  Struktural:  Birokrasi-otoritarian  Pemerintah sebagai pemilik dan pengatur absolut; manajemen pemerintahan tertutup; kepemimpinan yang lemah atau buruk; buruknya insulasi birokrasi  Internalisasi pembiayaan politik  untuk partai politik dan politisi; korupsi, penyalahgunaan dan maladministrasi sistemik; manajemen aset negara tertutup  Rule of law yang tidak efektif atau lemah  defective lawyers; peraturan perundang-undangan yang ambigu dan not-sanctionable; ketanggung-gugatan tidak efektif atau minimal

6 Tantangan laten dalam membangun sistem integritas.. (2)  Individual:  Moral dan integritas  serakah, menciptakan kesempatan, kondisi lingkungan dan toleransi negatif;  Eksklusifisme klientilistik  politik dagang dan balas budi;  Institusional:  Failing state institutionalisation  peraturan perundang-undangan dibuat oleh politisi korup; institusionalisasi minimalis; tingkat perbenturan institusional tinggi  Corrupt institutionalisation  regulatory framework memberi incentives to corrupt; hukuman minimal; koruptor terhukum minimal boleh masuk pemerintahan

7 Institusionalisasi sistem integritas harus sistemik..

8 Indikator kinerja dan institusionalisasi sistem integritas dan anti-korupsi..  Adanya mekanisme kelembagaan dalam mencegah pelanggaran kekuasaan dan kewenangan:  Peraturan-peraturan Civil Service; adanya mekanisme Whistle-Blowing; Peraturan pengadaan barang dan jasa; privatisasi dan usaha milik negara  Mekanisme Ombudsman dan pengaduan publik; institusionalisasi audit atau pemeriksaan yang bisa dipercaya; sistem perpajakan dan pabean; aturan perijinan usaha  Kefektifan mekanisme kelembagaan dalam pencegahan dan penindakan  Akuntabilitas pemerintahan eksekutif; akuntabilitas pemerintahan legialatif; akuntabilitas pemerintahan yudikatif; akuntabilitas perencanaan dan penganggaran negara; akuntabilitas penggunaan uang dan kekayaan negara lainnya  Pelaksanaan dan penegakan undang-undang anti-korupsi, efektivitas penegakan kekuasaan hukum  Akses masyarakat sipil atau warga negara dan publik untuk menuntut ketanggung-gugatan politisi dan pejabat-pejabat pemerintahan  Profesionalisme CSO; profesionalisme media; akses publik terdahap informasi pemerintahan dan pejabat politik-pemerintahan; keterbukaan manajemen pemerintahan  Partisipasi warga negara dalam pemilihan umum dan pemberian sanksi sosial; integritas sistem pemilihan umum; keterbukaan dan akuntabilitas pembiayaan politik


Download ppt "Urgensi Internalisasi Sistem Integritas dan Anti korupsi dalam Public Service Dr. Agung Djojosoekarto Program Director – Partnership for Governance Reform."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google