Peningkatan Kinerja Organisasi & Corporat Sosial Responsibility Pertemuan 13-14 Suranto.

Presentasi berjudul: "Peningkatan Kinerja Organisasi & Corporat Sosial Responsibility Pertemuan 13-14 Suranto."— Transcript presentasi:

1 Peningkatan Kinerja Organisasi & Corporat Sosial Responsibility Pertemuan 13-14
Suranto

2 Peningkatan Kinerja Kita mengenal bahwa pengukuran kinerja sebagai moitoring dan pelaporan program berjalan yang harus diselesaikan untuk mencapaia tujuan yang telah ditentukan. Kinerja yang diukur dapat ditekankan pada jenis atau level program ynag dijalankan (proses), produk atau layanan langsung yang dihasilkan (output), maupun hasil ataupun dampak dari produk atau layanan (outcome). Program yang dimaksud dapat berupa aktivitas, projek, fungsi, atau kebijakan yang telah teridentifikasi tujuannya atau sasarannya. Kinerja perusahaan dalam menghadapi persaingan : Manajemen harus melakukan persiapan yang matang sejumlah input (SDM yang berkualitas, material yang baik, uang yang memadai, peralatan/ mesin yang mendukung, metode analisis yang tepat) Peningkatan dan pengelolaan kualitas pada proses, baik dengan jalan implementasi metode, model pengelolaan dan evaluasi Evaluasi proses dan outcome dan income Peningkatan kualitas layanan perusahaan Implementasi TQM di setiap devisi Brenhmarking pada perushaan lain Pengembangan SDM & Implementasi Sistem Informasi Manajemen Mutakhir Manajemen keuangan dan udit yang benar Pelatihan dan pengembangan potensi karyawan The right man and the right job (penempatan manusia pada pekerjaan yang tepat) Service quality (pelayanan mutu) Analisis SWOT (Strengh- kekuatan, Weakness-kelemahan, opportunity-peluang, Threat-hambatan) dari perusahaan Membuat konsursium / kerjasama etik dalam bisnis Reward dan punishment bagi karyawan Implementasi balanced srore card (BSC) mengukur produktifitas perusahaan, sehingga Balanced Scorecard memperluas cakupan perspektif dalam perencanaan strategik, yaitu dari yang sebelumnya hanya terbatas pada tiga perspektif yaitu keuangan, customer, dan proses, diperluas menjadi empat perspektif yaitu perspektif pembelajaran-pertumbuhan. Perluasan perspektif tersebut dalam jangka panjang akan menjanjikan kinerja yang berlipat ganda dan berkesinambungan di samping dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam memasuki lingkungan bisnis yang komplek dan turbulen. Perencanaan (perumusan strategi (strategy formulation), perencanaan strategik (strategic planning), penyusunan program (programming), penyusunan anggaran (budgeting), Tahap pengimplementasian rencana (pengimplementasian (implementation) dan pemantauan (monitoring). (Sri rejeki, 2009)

3 Adapun strategi yang digunakan untuk mencapai good governance adalah :
Masalah dalam pelayanan publik adalah terwujdunya good governance. Apakah yang diupayakan pemerintah untuk mencapai good governance? (Sri Rejeki, 2009) Good governance adalah model pemerintahan dan administrasi yang bersih, berwibawa, transparancy (keterbukaan) dan accountable (dipertanggung jawabkan) sehingga jauh dari praktek KKN dan mampu memberikan kualitas layanan publik. Adapun strategi yang digunakan untuk mencapai good governance adalah : Membuat undang-undang dan kebijakan yang tepat bagi kemakmuran publik Penyelenggara dan penguasa atau pimpinan sebagai bagian dari SDM yang berkualitas, amanah dan berakhlaq mulia Pemerintahan yang bersih dari praktek KKN dan pungutan liar Manajemen yang transparan, tanggungjawab Menciptakan iklim yang tenang, damai, nyaman dan mampu meningkatkan produktifitas Penerapan punishment bagi pelanggar dan reward yang tepat dan pantas bagi yang berprestasi Efisien dan efektif dalam job dan pegelolaan kerja Birokrasi satu atap di dukung sistem informasi manajemen yang terpadu (on line, terstruktur, birokrasi yang efekti dan tidak bertele-tele) Implementasi political will yang memadai Jauhi praktek KKN dan kong kalikong Implementasi moral, mental pelaku birokrasi yang benar Pendidikan yang tinggi dan penempaan ilmu agama, dll

4 Etika penting Mengapa Ilmu Etika itu penting? (Sri Rejeki, 2009)
Dalam bidang Administrasi Pemerintahan ataupun bisnia etika sebagai ilmu yang kelak berharap menjadi seorang administrator pemerintahan yang baik. Dengan mempelajari mata kuliah ini mahasiswa harus dapat memahami dan membina suatu akhlak mulia yang berlandaskan berbagai asas dan nilai etis sehingga kelak menjadi seorang petugas pemerintah yang arif, bajik, dan cerdas Etika memuat konsepsi filsafat sistematis yang memiliki (Asas Keutuhan Watak, Asas Keadilan, Asas Kesusilaan, Nilai Utama dalam Kehidupan Masyarakat, Keadilan sebagai Suatu Nilai Sangat luhur dalam Pemerintahan. Teori Berbagai Jenis Keadilan dan mengenal berbagai Ragam Keadilan) Mengenal teori bisnis, teori etika pemerintahan dan administrasi serta etika Kebajikan, Penggolongan Kebajikan, Keadilan sebagai Kebijakan Moral bagi Administrator Pemerintahan dan Teori-Teori Keadilan (Teori Keadilan Plato, Teori Keadilan Aristoteles dan Teori Keadilan John Rawls) Pengembangan Diri menjadi Orang yang Adil, Orang yang Adil dan Tindakan yang Adil. Ajaran-Ajaran Keadilan dalam Bidang-bidang Etika Hukum, Ekonomi, dan Politik. Mengenal dan melakukan Asas-asas Etis dalam Administrasi Pemerintahan (Asas Etis administrasi, Kode Etika bagi Administrator Pemerintahan, Petunjuk Pelaksanaan Kode Etika.) Mengenal sifat kemanusiaan yang beradab dan beragaman (Teori Kebahagiaan Manusia, Asas Hidup yang Luhur dan Berbagai Cara untuk Mewujudkan Kebahagiaan) Menggunakan etika dalam berbisnis, beradministrasi dalam organisasi,masayarakat maupun pemerintahan.

5 Dengan demikian, etika secara umum sangat di butuhkan karena :
Etika sebagai salah satu cabang dari filsafat sistematis dapat juga disebut filsafat moral dan filsafat etis. Etika dan moralitas keduanya menunjuk pada asas-asas benar dan salah dalam perbuatan manusia. Moralitas sebagai konsep paling pokok dalam etika umum telah melahirkan berbagai konsep lain, di antaranya ide-ide tentang benar atau salah mengenai perbuatan dan baik atau buruk mengenai sikap pribadi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Semua warga masyarakat perlu sekali menerapkan perbuatan yang benar atau menghindarkan perbuatan yang salah dan menunjukkan sikap pribadi yang baik atau meniadakan sikap pribadi yang buruk dalam kehidupannya sehari-hari sehingga dapat tercipta sebuah kehidupan masyarakat

6 Di dalam pemeritahan dan administrasi, etika juga penting :
Etika kini dapat dibedakan menjadi etika umum dan etika khusus. Salah satu etika khusus, misalnya etika  administrasi pemerintahan. Etika administrasi pemerintahan merupakan penerapan studi filsafat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan berusaha memberikan berbagai asas etis, ukuran baku, pedoman perilaku, dan kebajikan moral yang perlu dijalankan oleh setiap administrator guna terselenggaranya pemerintahan yang baik bagi kepentingan rakyat. Sebagai bidang studi kedudukan etika administrasi pemerintahan termasuk dalam ruang lingkup ilmu administrasi publik Etika administrasi pemerintahan bersifat normatif dalam arti menentukan norma-norma mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh semua administrator dalam jabatannya. Etika umum dan etika administrasi pemerintahan membahas kebaikan, tindakan etis, dan kelakuan moral dari manusia untuk memerangi penyakit keburukan yang menghinggapi masyarakat karena itu sangat penting bagi suatu kehidupan masyarakat.

7 Pendahuluan SCR Harus diakui, kepentingan utama bisnis adalah menghasilkan keuntungan maksimal bagi shareholders. Pengambilan keputusan yang tepat dan cepat serta jitu, akan menghasilkan nilai yang optimal bagi kelangsungan berlanjutnya bisnis. Perkembangan kemajuan dunia bisnis yang terjadi memicu pengambil keputusan untuk lebih siap dan cekatan dalam menyikapinya. Bisnis selalu berkaitan dengan orang lain, masyarakat, konsumen, karyawan, pemilik, modal, strategi dan lingkungan yang mengitarinya. Di dalam bisnis di pengaruhi oleh banyak faktor kunci keberhasilannya, baik pemerintah, manajemen, masyarakat dan system yang terjadi. Keberhasilan perusahaan dan bisnis di pengaruhi baik positif dan negative oleh korporasi dan stakeholder. Kuncinya sukses adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi lingkungan bisnis. Pasar merupakan faktor penting dalam bisnis, baik pasar uang pasar tenaga kerja maupun barang dan jasa. Model bisnis juga merupakan indicator keberhasilan diferensiasi bisnis. (Adcarina Pratiwi. 2008)

8 Apa Korporat Itu Korporasi merupakan perusahaan bisa berupa PT, CV, yang secara formal ditandai dengan ciri sebagai Badan Hukum dengan nama Perseroan Terbatas.

9 CSR Aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan, atau yang dikenal dengan corporate social responsibility (CSR). Perusahaan berlomba-lomba untuk hadir ditengah-tengah masyarakat melalui berbagai macam program sosial yang meriah: mulai dari pemberian beasiswa, pelayanan kesehatan kepada ibu-ibu dan anak, hingga pendampingan untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan hidup, bea siswa, dll. Banyak perusahaan yang memberikan sejumlah uang dan barang kepada sekelompok masyarakat, kemudian dengan bantuan jasa layanan, aktivitas tersebut sbgai tanggung jawab sosial perusahaan.

10 CSR biasanya melibatkan sumber daya dan dana yang cukup besar
CSR biasanya melibatkan sumber daya dan dana yang cukup besar. CSR biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional yang memiliki pendapatan yang tinggi. Oleh karena itu, banyak juga keengganan dari usaha menengah dan kecil untuk melakukan CSR. Dalam prakteknya, CSR bisa dilakukan sebagai salah satu bagian dari promosi produk, atau yang sering disebut sebagai social marketing.

11 Dasar Hukum CSR Dasar Hukum
1. ISO 2006: Guidance Standard on Social Responsibility; 2. Undang-Undang Dasar 1945; 3. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 4. Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. UU RI No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara; 6. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 7. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

12 ISO & CSR Di dalam ISO 2006, CSR mencakup 7 (tujuh) isu pokok, yaitu:
1. Pengembangan masyarakat; 2. Konsumen; 3. Praktek kegiatan institusi yang sehat; 4. Lingkungan; 5. Ketenagakerjaan; 6. Hak Asasi Manusia; 7. Organizational Governance (Organisasi Kepemerintahan). Berdasarkan konsep ISO 26000, maka untuk penerapan CSR hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas perusahaan yang mencakup 7 (tujuh) isu pokok di atas. Prinsip-prinsip dasar CSR yang menjadi dasar pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan CSR menurut ISO meliputi: 1. Kepatuhan kepada hukum; 2. Menghormati instrumen/badan-badan internasional; 3. Menghormati stakeholders dan kepentingannya; 4. Akuntabilitas; 5. Transparansi; 6. Perilaku yang beretika; 7. Melakukan tindakan pencegahan; 8. Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia.(dalam Adcharina Pratiwi. 2009)

13 Pengertian Stakeholder
Stakeholder adalah pemegang kekuasaan,biasanya para pengguna atau masyarakat. Semua kelompok yang dipengaruhi keputusan kebijaksanaan dan operasi perusahaan. Primary Stakeholder (Pemegang kekuasaan primer), yaitu yang memiliki hubungan langsung dengan fungsi ekonomi bisnis, mulai dari karyawan, agen, pengecer, pesaing, pemegang saham (Stockholder), kreditor, supplier, pelanggan, dll. Secondary Stakeholder, kelompok atau group yang dipengaruhi secara langsung atau tak langsung oleh aktifitas bisnis, misalnya pemerintah domestic, pemerintah local, kelompok pendukung perusahaan, dll

14 Pengertian Prespektif Sistem
Artinya kunci untuk bertahan adalah kemampuan untuk beradaptasi menjadi peka terhadap kondisi yang berubah dalam lingkungan. Untuk suatu organisme seperti korporasi bisnis modern pemikiran system memberikan sarana yang kuat untuk membantu perusahaan. Manajemen dan peluang system yang dimiliki mampu sebagai senjata eksisnya perusahaan ke depan.

15 Kursi Berkaki Tiga Artinya, pemilik saham banyak yang menjadi pemegang kekuasaan yang memiliki kemampuan untuk tetap berpengaruh dalam bisnis. Keputusan, Kebijakan, Strategi, pemilik, karyawan dan pengguna menjadi salah satu hal yang harus di pikirkan guna melangsungkan kinerja perusahaan. (Etika Muslimah. 2009)

16 Peran pemerintah dan kebijakan public
Pebisnis memberikan acuan bahwa kepuasan dan kesuksesannya ditangan konsumen, artinya produk akan terjual jika mampu memberikan kepuasan konsumen. Akan tetapi kebijakan pemerintah juga harus diperhitungkan dan di pertimbangkan. Sejak dahulu, birokrasi di Indonesia tidak memiliki komitmen untuk mengutamakan pelayanan pada masyarakat, terjadi kecenderungan memberikan pelayanan negatif yaitu lambat, tidak efisien, biaya tinggi, dan diskriminatif sehingga ikut berperan dalam menumbuhkan budaya korupsi. Tidak dipisahkannya sistem manajemen pengelolaan karyawan yang bekerja di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif menimbulkan kerancuan dalam pertanggungjawaban kinerja. Prinsip-prinsip “tata kelola pemerintahan yang baik” belum sepenuhnya diterapkan dalam birokrasi.

17 Judul KP-TA CSR Analisis CSR terhadap Produktivitas Perusahaan
Analisis CSR terhadap volume penjualan Implemantasi SCR dalam Peningkatan Layanan Masyarakat CSR Strategi peningkatan layanan perusahaan

18 Sumber Bacaan Adcharina Pratiwi Manajemen Pemasaran. Artikel. Tugas PPs Magister Sains. UNIBA Surakarta. Adcharina Pratiwi Hukum Lingkungan Bisnis. Artikel. Tugas PPs Magister Sains. UNIBA Surakarta. Etika muslimah Perancangan Organisasi, Hand Out. UMS. Surakarta. Sri Rejeki, Etika dan Norma dalam Organisasi. Artikel. Tugas MK Administrasi. Tidak diterbitkan. STIA Madani Klaten. Suranto Peran CSR dalam peningkatan volume penjualan. Artikel. Presentasi S1 Teknik Industri. MK Manajemen Strategis. UMS. Surakarta.

19 Terima Kasih Sukses - Sehat Man Jadda Wa Jadda