Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Oleh; Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Oleh; Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S."— Transcript presentasi:

1 ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Oleh; Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S

2 Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh Barang/Jasa 3

3 3/27/2015 Barang setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

4 3/27/2015 Pekerjaan Konstruksi seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya

5 3/27/2015 Jasa Konsultansi jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware)

6 3/27/2015 Jasa Lainnya jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

7 3/27/2015 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa a. Swakelola; dan/atau b. pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

8 3/27/2015 Swakelola kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi penanggung jawab anggaran (pengguna anggaran), instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat

9 3/27/2015 Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi a.pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan Kemampuan kemampuan teknis b.pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat; c.pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa; d.pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan; f.pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) g.pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium; h.pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan; i.pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri; j.penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau k.pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri.

10 3/27/2015 Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan.

11 3/27/2015 Pelaksana Swakelola a. K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; b. Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; dan/atau c. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

12 3/27/2015 JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA Persiapan Pengadaan Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemilihan Sistem Pengadaan

13 3/27/2015 PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH Unit Layanan Pengadaan PPK Penyedia Barang/ Jasa menetapkan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Proses Pemilihan dan Penetapan Kontrak dan Pelaksanaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Hasil Pekerjaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 13 5 Menteri/ Kepala Daerah Membentuk Pejabat Pengadaan Kepala Sekretariat Staf Pendukung Kelompok Kerja Tim Teknis Tim Juri/Ahli Ver.1_2010

14 3/27/2015 PRINSIP PENGADAAN Prinsip Pengadaan Prinsip Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ver.1_2010

15 3/27/2015 ETIKA PENGADAAN DAN GOOD GOVERNANCE Ketentuan Kode Etikk Pengadaan Ketentuan Good Governance Etika Menghin dari Penyalah gunaan Wewenang Tidak menerima, menawar kan atau menjanji kan Terti b & Tang gung Jawa b Profesio nal, Mandiri Dan Jujur Tidak Saling Mempe ngaruhi Menghin dari Conflict Of Interest Mencegah Pemborosan Menerima dan tanggung jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 15 5 Ver.1_2010

16 3/27/2015 Hukum Yang Terkait Hukum Administrasi Hukum Perdata Hukum Pidana

17 3/27/2015 Cacat Yuridis a.Cacat kewenangan b.Cacat prosedur c.Cacat substasi

18 3/27/2015 Bentuk Bentuk Tidak Berwenag (Onbevoegdheid) a.Tidak berwenang karena materi (onbevoegdheid ratione materie) b.Tidak berwenang karena tempat (onbevoegdheid ratione loci) c.Tidak berwenang karena waktu (onbevoegdheid ratione temporis)

19 3/27/2015 Cacat substasi a.Spesifikasi teknis mengarah pada merek tertentu b.mengarah untuk memenangkan seseoarang/badan usaha tertentu c.Barang yang diterima tidak sesuai dengan kontrak Hal menyebabkan adanya perbuatan: sewenang-wenang penyalahgunaan wewenang

20 3/27/2015 Cacat Prosedur Tindakan pengadaan barang/jasa melanggarprosedur yang telah ditetapkan dalam Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya.

21 KATEGORI KORUPSI 21

22 3/27/2015 TERIMA KASIH TUHAN MEMBERKATI


Download ppt "ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Oleh; Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google