Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Januari 2013 invest in Invest in remarkable indonesiaInvest in remarkable indonesiaindonesia Invest in remarkable indonesia indonesia Invest in Invest.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Januari 2013 invest in Invest in remarkable indonesiaInvest in remarkable indonesiaindonesia Invest in remarkable indonesia indonesia Invest in Invest."— Transcript presentasi:

1 Januari 2013 invest in Invest in remarkable indonesiaInvest in remarkable indonesiaindonesia Invest in remarkable indonesia indonesia Invest in Invest in remarkable indonesia indonesia Invest in able indonesiaInvest © 2012 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved KETERPADUAN PERENCANAAN INFRASTRUKTUR PENANAMAN MODAL Direktur Perencanaan Infrastruktur BKPM Dr. Ir. Fritz H. Silalahi, S.H., M.H., MBA

2 DAFTAR ISI I. PENDAHULUAN III. KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA II. REFORMASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA IV. PROYEK-PROYEK KPS

3 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 3 I. PENDAHULUAN

4 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 4 Total Rp ,6 T Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Investasi Infrastruktur Gap Swasta Pemerintah Kebutuhan Investasi Infrastruktur Perkiraan Kapasitas Pendanaan Rp Triliun Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) , untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7% di tahun 2014, total investasi Indonesia periode harus mencapai ,6 Triliun Kebutuhan Investasi Infrastruktur (Rp Trilliun) Kebutuhan Investasi Pendahuluan Infrastruktur Rp T Lainnya Rp ,9 T

5 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 5 Sumber: Bappenas KEBUTUHAN INVESTASI: Dengan target pertumbuhan 7% membutuhkan: Rp 1.923,7 Triliun (sekitar US $ miliar) dari investasi selama PERKIRAAN KAPASITAS PENDANAAN: Anggaran Pemerintah pusat hanya dapat mencakup 29,1% dari kebutuhan total investasi. Besar peluang untuk investasi swasta melalui KPS (Rp 668,3 Triliun atau 34,7%). Gap Swasta Pemerintah Kebutuhan Investasi Infarstruktur Perkiraan Kapasitas Pendanaan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dengan jelas menyatakan bahwa investasi infrastruktur akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan daya saing produk Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah mendorong partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur dan layanan terkait.  Pemerintah Indonesia memperkirakan bahwa pemerintah membutuhkan hingga Rp1, 923 triliun untuk pembangunan infrastruktur dari 2010 sampai Pemerintah pusat hanya mampu mengalokasikan Rp triliun (29,1% dari total kebutuhan) dari anggaran negara selama periode itu, dengan sisa dana yang diharapkan datang dari swasta, Pemerintah Daerah, BUMN, dan Program PPP.  Dalam PPP Book 2012 (diterbitkan Bappenas) telah teridentifikasi 58 proyek infrastruktur yang bernilai total sekitar US$51,2 miliar. Rp. Triliun RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN Latar Belakang KPS di Indonesia: Kebutuhan Pendanaan Pendahuluan

6 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 6 Skema Alternatif Pembiayan Proyek Infrastruktur Pendahuluan Layak Secara Ekonomi tetapi Tidak Layak Secara Finansial Layak Secara Ekonomi dan Finansial Marjinal Layak Secara Ekonomi dan Finansial Pemerintah Swasta Pemerintah Swasta Operasi dan Pemeliharaan Konstruksi Hybrid Financing KPS Dengan Dukungan Pemerintah KPS Reguler Skema Pembiayaan Kelayakan Proyek

7 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 7 Daftar Proyek Infrastruktur di Provinsi Aceh berdasarkan Kajian Perencanaan Pemetaan Investasi Infrastruktur Koridor Sumatera dan Jawa Pendahuluan No.SektorNama Proyek Tahun Rencana Realisasi Nilai Anggaran (Rp Milyar) Keterangan 1.Pelabuhan Perluasan Pelabuhan Krueng Geukuh Energi Geothermal dan Listrik Pengembangan Transmisi Listrik Perkeretaapian Jaringan Kereta Api Antar Kota Banda Aceh – Sigli – Bireuen – Lhokseumawe – Medan 2011 – Tahap I, 158 km 2016 – Tahap II, 199 km 2021 – Tahap III, 99 km

8 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 8 II.REFORMASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

9 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 9 Hukum dan Kebijakan Sektor : Pelabuhan dan Kereta Api Reformasi Kebijakan Penyediaan Infrastruktur di Indonesia RegulasiPenjelasan Pelabuhan: UU No. 17 tahun 2008 PP No. 61 tahun 2009 PP No. 20 tahun 2010  Pengoperasian pelabuhan terbuka bagi badan usaha.  PT Pelindo bukan lagi sebagai pemegang hak monopoli sektor ini.  Pemerintah mendirikan Badan Pengawas Pelabuhan sebagai badan pengawas aktivitas pelabuhan.  Badan Pengawas Pelabuhan dapat berfungsi untuk mengawasi satu atau beberapa pelabuhan, dan bertanggung jawab sebagai pengawas dan pembuat penawaran tentang pengelolaan pelabuhan oleh pihak swasta. Perkeretaapian: UU No. 23 tahun 2007 PP No. 56 tahun 2009 PP No. 72 tahun 2009  Pihak swasta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur perkeretaapian (rel, stasiun, dan fasilitas terkait lainnya)  PT Kereta Api Indonesia sudah tidak memiliki hak monopoli. Persetujuan mengenai pembangunan dan pengoperasian infrastruktur perkeretaapian akan diberikan oleh : – Kementerian: untuk infrastruktur antar provinsi; – Gubernur: untuk infrastruktur lintas kota dalam satu provinsi; – Walikota/Bupati: untuk infrastruktur di dalam kota/kabupaten

10 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 10 Hukum dan Kebijakan Sektor : Ketenagalistrikan dan Jalan Tol Reformasi Kebijakan Penyediaan Infrastruktur di Indonesia RegulasiPenjelasan Ketenagalistrikan: UU No. 30 tahun 2009 UU 27 tahun 2003 tahun PP No. 59 tahun 2007 PP No. 3 tahun 2005  PLN sudah tidak memilikihak monopoli penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan (khususnya pembangkit tenaga listrik, transmisi dan pendistribusian).  PLN tetap berfungsi sebagai “off taker” pada pembangkit tenaga listrik.  Badan usaha, khususnya pihak swasta, dapat berpartisipasi pada sektor ini melalui proses lelang. Lelang akan dinilai antara lain berdasarkan proposal tarif listrik yang diajukan.  Konsesi pembangkit tenaga listrik, transmisi, distribusi dan panas bumi akan ditentukan secara terpisah melalui service agreements antara pengguna jasa dan badan usaha. Pihak yang akan memberikan lisensi adalah sebagai berikut: –Kementerian : untuk proyek pembangkit yang terhubungan dengan jaringan nasional, atau konsesi panas bumi lintas provinsi; –Gubernur : untuk infrastruktur lintas kota dalam suatu provinsi; atau konsesi panas bumi yang melintasi antar kota/kabupaten; –Walikota/Bupati: untuk infrastruktur ketenagalistrikan atau geotermal yang berada sepenuhnya dalam suatu kota/kabupaten. Jalan Tol : UU No. 38 tahun 2004 PP No. 15 tahun 2005 PP No. 44 tahun 2009 tentang amandemen PP No. 15 tahun 2005 UU No. 22 tahun 2009  Bisnis Jalan tol sudah tidak dimonopoli oleh PT Jasa Marga.  Pemerintah telah membentuk badan pengatur yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai pengawas, penyedia lelang jalan tol serta mengusulkan tarif yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan Kementerian Pekerjaan Umum.

11 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 11 Hukum dan Kebijakan Sektor : Bandar Udara, Penyediaan Air, Pengelolaan Sampah Reformasi Kebijakan Penyediaan Infrastruktur di Indonesia RegulasiPenjelasan Bandar udara: UU No. 1 tahun 2009 PT Angkasa Pura sudah tidak memiliki hak monopoli terhadap sektor ini. Saat ini pemerintah tengah mempersiapkan peraturan pemerintah untuk pengimplementasian kebandarudaraan. Penyediaan air: UU No. 7 tahun 2004 PP No. 16 tahun 2005 Permen Pekerjaan Umum No. 12/PRT/M/2010  Badan usaha dapat memiliki konsesi penyediaan air minum di wilayah yang tidak terjangkau oleh pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).  Pemenang konsesi penyediaan infrastruktur tersebut ditentukan melalui proses pelelangan.  Acuan proses pelelangan, pengajuan kontrak dan pemindahan aset berdasarkan atas peraturan yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum.  PJPK akan bertindak sebagai penentu tarif dan regulasi kepada pihak swasta.  Pemerintah telah mendirikan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP SPAM) untuk membantu penyediaan sistem penyediaan air minum di daerah melalui skema KPS. Pengelolaan sampah: UU No. 18 tahun 2008 Pemerintah pusat dan daerah bertugas untuk menjamin implementasi pengelolaan sampah. Pemerintah Daerah, melalui BUMD, dapat menjalin kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah.

12 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 12 Hukum dan Kebijakan Sektor : Telekomunikasi dan Minyak dan Gas Reformasi Kebijakan Penyediaan Infrastruktur di Indonesia RegulasiPenjelasan Telekomunikasi: UU No. 11 tahun 2008 UU No. 36 tahun 1999 PP No. 52 tahun 2000 Permen Telekomunikasi dan Informasi No. 01/ PER /M.KOMINFO/01/2010  Penyediaan jaringan dan atau jasa telekomunikasi dapat dilakukan oleh: –BUMN; –BUMD; –Badan Usaha Swasta; atau –Kerjasama Pemerintah dan Swasta.  Untuk beberapa pihak swasta yang membutuhkan jaringan frekuensi spektrum radio tertentu atau membutuhkan akses tertentu akan dibatasi dan melalui prosedur tertentu melalui proses seleksi. Minyak dan Gas: UU No. 22 tahun 2001  Aktivitas bisnis hulu dan hilir dapat dilakukan oleh BUMN; BUMD; Kerjasama Pemerintah dan Swasta, dan badan usaha swasta.  Akan tetapi, pembangunan secara permanen hanya dapat dilakukan di industri hulu. Pihak yang telah melakukan pendirian usaha hulu tidak dapat melakuka usaha hilir dan begitu juga sebaliknya.  Aktivitas bisnis hulu diimplementasi dan dikontrol melalui Kontrak Kerjasama dengan Executing Agency, yang setidaknya memenuhi persyaratan berikut: ―Pemerintah menguasai kepemilikan sumberdaya alam hingga pada proses penyerahan; ―Executing Agency berindak sebagai operations management control ; ―Modal dan risiko usaha ditanggung sepenuhnya oleh badan usaha.  Aktivitas bisnis hilir dapat dilakukan oleh pihak swasta setelah mendapatkan lisensi bisnis dari Pemerintah dan proses implementasi akan di awasi oleh Badan Pengawas.

13 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 13 Peraturan Revisi Perpres No 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Keterangan Perpres No. 56/2011 (Revisi atas Perpres No. 67/2005 jo. Perpres No. 13/2010) 1.Sudah ditetapkan dengan Perpres No.12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (24 Februari 2011). Perpres ini terbit pada tanggal 9 September 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Revisi Perka BKPM No.90 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi BKPM Perka BKPM No. 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Perka BKPM No. 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPM UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Telah disahkan pada tanggal 14 Januari 2012 Penyelesaian Perpres tentang Penjaminan Pemerintah oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) 1.Sudah ditetapkan dengan Perpres No. 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui BUPI. 2.Sudah dikeluarkan aturan pelaksanaannya yaitu PMK No. 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Pengembangan Kebijakan Investasi: Penyempurnaan Regulasi Reformasi Kebijakan Penyediaan Infrastruktur di Indonesia Peraturan Menteri Keuangan No 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Telah disahkan pada tanggal 21 Desember 2012

14 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 14 III.KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA

15 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 15 UNSOLICITED PROJECT PESERTA TENDER Proyek KPS Infrastruktur yang prakarsanya diajukan oleh Badan Usaha dan Badan Hukum Asing. Kriteria: ⁻tidak termasuk dalam rencana induk pada sektor yang bersangkutan; ⁻terintegrasikan secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan; ⁻layak secara ekonomi dan finansial; dan ⁻tidak memerlukan Dukungan Pemerintah yang berupa kontribusi fiskal dalam bentuk finansial DAFTAR PROYEK SIAP DITAWARKAN Proyek-proyek yang siap ditawarkan kepada Badan Usaha dan Badan Hukum Asing: disusun dalam suatu daftar proyek, dan apabila diperlukan, mendapatkan persetujuan prinsip dukungan dari Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau persetujuan prinsip atas penjaminan dari Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur Peserta tender dan prakarsa proyek: Badan Hukum Indonesia dan Badan Hukum Asing Pemenang lelang wajib membentuk Badan Hukum lndonesia SUCCESS FEE Pemberian tambahan nilai (paling tinggi sebesar 10%), atau Right to match, atau Pembelian prakarsa Proyek Kerjasama, termasuk hak kekayaan intelektual KOMPENSASI UNSOLICITED PROJECT Biaya yang timbul dalam penyiapan Proyek Kerjasama serta perencanaan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha: ⁻biaya penyiapan pra studi kelayakan dan/atau biaya transaksi hingga tercapainya perolehan pembiayaan (financial close); dan ⁻imbalan yang wajar, dalam hal penyiapan proyek dilakukan oleh lembaga/institusi yang diberikan penugasan oleh Pemerintah, dapat dibebankan kepada pemenang lelang dan harus dicantumkan dalam dokumen pelelangan umum Peraturan Presiden No 67/2005 jo No. 13/2010 jo No. 56/2011 (1) Kerjasama Pemerintah dan Swasta

16 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 16 PENGADAAN TANAH DUKUNGAN PEMERINTAH Pengadaan tanah dilaksanakan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebelum pemasukan dokumen penawaran JAMINAN PEMERINTAH Jaminan Pemerintah: ⁻kompensasi finansial dan/atau ⁻kompensasi dalam bentuk lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan melalui skema pembagian risiko, dengan memerhatikan prinsip pengelolaan dan pengendalian risiko keuangan dalam APBN. Jaminan Pemerintah harus dicantumkan dalam dokumen pelelangan umum. Jaminan Pemerintah dalam bentuk kompensasi finansial dapat diberikan Menteri Keuangan melalui PT PII Dukungan Pemerintah dalam bentuk: ⁻perizinan, ⁻pengadaan tanah, ⁻dukungan sebagian konstruksi, ⁻ insentif perpajakan, ⁻kontribusi fiskal dalam bentuk finansial, dan/atau ⁻bentuk lainnya ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah Dukungan Pemerintah harus dicantumkan dalam dokumen pelelangan umum Dukungan dalam bentuk kontribusi fiskal harus tercantum dalam APBN dan/atau APBD BAHASA DAN HUKUM Perjanjian Kerjasama dalam Bahasa Indonesia atau apabila diperlukan dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Hukum yang berlaku: hukum Indonesia Peraturan Presiden No 67/2005 jo No. 13/2010 jo No. 56/2011 (2) Kerjasama Pemerintah dan Swasta

17 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 17 PROSES PELELANGAN  Daftar Peserta Lelang yang Diundang  Pengambilan Dokumen Lelang  Penjelasan Lelang (Aanwijzing)  Evaluasi Penawaran  Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)  Penetapan Pemenang Lelang PENGUMUMAN PEMENANG  Pengambilan Dokumen Lelang  Penawar Ditetapkan Sebagai Calon Penawar Tunggal  Penetapan Penawar Tunggal PENGUMUMAN & PENDAFTARAN PESERTA PRAKUALIFIKASI (Syarat Peserta Lulus PQ >= 3, bila peserta PQ kurang dari 3, maka akan dilakukan PQ ulang) PENGUMUMAN PQ PESERTA LULUS PQ ≥ 2 PESERTA LULUS PQ = 1 SANGGAHAN PESERTA LELANG PENERBITAN SURAT PENETAPAN PEMENANG LELANG PROSES PENGADAAN PROYEK KPS PENERBITAN SURAT PENETAPAN LELANG PERSETUJUAN NEGOSIASI OLEH MENTERI/ KEPALA LEMBAGA/ KEPALA DAERAH TERIMATOLAK Penetapan calon penawar tunggal sebagai pemenang Pelelangan Umum Gagal & dilakukan Pengadaan Ulang “ Proses PQ hanya diulang satu kali ” DIULANGLANJUT Penyederhanaan Proses Pengadaan Proyek KPS Infrastruktur Kerjasama Pemerintah dan Swasta

18 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 18 Daftar Negatif Investasi: Sektor Infrastruktur (PP No 36 tahun 2010) Kerjasama Pemerintah Swasta di Indonesia No.Bidang UsahaKBLIKondisiKeterangan 1Pipa Penyediaan Air36001Maks 95%Kepemilikan Modal Asing 2Pembangkit Tenaga Listrik (more than 10 MW) 35101Maks 95%Kepemilikan Modal Asing (Pembangkit dengan kapasitas di bawah 10 MW saat ini dikategorikan sebagai small and medium enterprises dan mendekati foreign investment) Transmisi Tenaga Listrik35102Maks 95%Kepemilikan Modal Asing Pendistribusian Tenaga Listrik35103Maks 95%Kepemilikan Modal Asing 3Jalan Tol52213Maks 95%Kepemilikan Modal Asing 4Jasa Pelabuhan52221Maks 49%Kepemilikan Modal Asing 5Jasa Bandar Udara52230Maks 49%Kepemilikan Modal Asing 6Jaringan Telekomunikasi Tetap Lokal61100Maks 49%Kepemilikan Modal Asing Jaringan Telekomunikasi Tetap Tertutup 61100Maks 65%Kepemilikan Modal Asing Jaringan Telekomunikasi Mobile (Cellular/Satelite) Maks 65%Kepemilikan Modal Asing 7Kereta Api (Pembangunan)42113Maks 67%Kepemilikan Modal Asing

19 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 19 Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal: Sektor Infrastruktur - PP No 52 of 2011 (1) Kerjasama Pemerintah Swasta di Indonesia Bidang UsahaKBLIMeliputiKebutuhan Konstruksi Bangunan Sipil Proses pembangunan konstruksi, distribusi dan penyimpanan air minum, air limbah dan drainase Kategori ini termasuk pengembangan usaha, pengelolaan, dan perbaikan gedung pada saluran pembuangan kota (domestic sewage collection tissue / human and industrial waste water) dan fasilitas pengolahan libah air, drainase perumahan, retensi, fasilitas pompa dan konstruksi atas bangunan serupa  Investasi > Rp. 50 triliun (US$ 5.5 juta)  Tenaga kerja > 300 Persediaan air Shelter, sterlisisai air and pendistribusian air bersih Kategori ini meliputi aktivitas pengambilan air secara lansung dari mata air, air tanah, air sanitasi permukaan, dan pengambilang langsung dari terminal, kendaraan air(kendaraan air masih atas menejemen administrasi perusahaan air) dijual kepada konsumen atau kostumer seperti rumah tangga, institusi/organisasi/agen pemerintah, agen sosial, state owned enterprises, usaha pribadi atau perusahaan seperti hotel, industrial processing dan retail  Investasi > Rp. 50 triliun (US$ 5.5 juta)  Tenaga kerja > 300  Air minum yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) Pengelolaan dan daur ulang sampah Pengumpulan sampah ramah lingkungan Kategori ini termasuk pengambiilan sampah padat yang tidak berbahaya dibeberapa area, seperti sampah rumah tangga, dan sampah perusahaan, wheeled bins, kontainer dan sampah lainnya yang termasuk kedalam sampah yang dapat didaur ulang  Investasi > Rp. 50 triliun (US$ 5.5 juta)  Tenaga kerja > 300 Pengelolaan dan daur ulang sampah Pengelolaan dan daur ulang sampah ramah lingkungan Kategori ini termasuk pengoperasian usaha tanah yang diperuntukan bukan untuk sampah berbahaya, pengolahan sampah menggunakan dan tidak menggunakan metode listrik atau uap, bahan bakar alternatif, biogas, ashes atau produk serupa lainnya untuk digunakan dalam pengolahan sampah organik  Investasi > Rp. 50 triliun (US$ 5.5 juta)  Tenaga kerja > 300

20 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 20 Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal: Sektor Infrastruktur - PP No 52 of 2011 (2) Kerjasama Pemerintah Swasta di Indonesia Bidang UsahaKBLIMeliputiAreaKebutuhan CIVIL BUILDING CONSTRUCTION Pembangunan Jalan Layang Pengembangan usaha, peningkatan, dan pengelolaan jalan layang Seluruh area terkecuali Pulau Jawa  Investasi> Rp. 1 T (US$ 111 juta)  Tenaga kerja > 300 WAREHOUSING AND SUPPORTING TRANSPORT SERVICES Penanganan kargo (bongkar muat barang) kategori ini termasuk jasa bisnis pengiriman antar pelabuhan (dermaga, gedung, penarikan kapal, jasa pengarahan, jasa merapat, jasa berlabuh, dan penyusunan kontener, terminal kontener, dan liquid bulk terminals, dry bulk terminal) Pulau Batam  Terintegrasi bersama KBLI 52101, 52102, 52109, 52221

21 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 21 Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial atas sebagian biaya konstruksi proyek dengan skema KPS, yang bertujuan untuk:  meningkatkan kelayakan finansial proyek  meningkatkan kepastian pengadaan proyek  mewujudkan layanan publik dengan tarif terjangkau DEFINISI DUKUNGAN KELAYAKAN  Layak secara ekonomi namun memiliki kelayakan finansial yang marjinal serta tidak ada lagi alternatif lain untuk membuat proyek layak secara finansial  Menerapkan prinsip pengguna membayar  Total biaya investasi minimal senilai Rp 100 milyar  Proses lelang yang terbuka dan kompetitif  Terdapat skema pengalihan aset dan/atau pengelolaannya dari BU PPKS kepada PJPK pada akhir periode kerjasama  Adanya Hasil Pra FS KRITERIA PROYEK Kerjasama Pemerintah Swasta di Indonesia PMK No 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur  Belanja Negara dalam bentuk tunai dengan porsi/besaran tertentu dari seluruh biaya konstruksi (tidak mendominasi biaya konstruksi), meliputi biaya konstruksi, peralatan, pemasangan, bunga atas pinjaman yang berlaku selama masa konstruksi, dan biaya lain terkait konstruksi  Apabila PJPK adalah daerah, maka pemerintah daerah dapat berkontribusi, dan saat perjanjian kerjasama berakhir ada pembagian atas hasil pengoperasian kembali proyek antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah  Besaran dan skema konstribusi dapat diusulkan PJPK dalam Usulan Persetujuan Prinsip BENTUK

22 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 22 Mekanisme Pemberian Dukungan Kelayakan (DK) atas Sebagian Konstruksi Kerjasama Pemerintah dan Swasta PJPKPJPK MENKEU Komite DK 1 1 Usulan Persetujuan Prinsip 2 2 Evaluasi dan Rekomendasi 3 3 Persetujuan Prinsip Prakualifikasi 5 5 Usulan Persetujuan Besaran DK 7 7 Persetujuan Besaran DK Penetapan Badan Usaha Pemenang Lelang 9 9 Usulan Persetujuan Final 11 Persetujuan Final Dokumen Persetujuan Pemberian DK terhadap Proyek Laporan mengenai pendirian BU PPKS dan rencana penandatangan PKS MENKEU Komite DK 6 6 MENKEU Komite DK 10 MENKEU Komite DK 14 Evaluasi dan Rekomendasi Evaluasi dan Rekomendasi Evaluasi dan Rekomendasi Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (BU PPKS) Perjanjian Kerja Sama (PKS) 15 Surat Dukungan Kelayakan 15/16

23 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 23  Selama masa konstruksi sesuai tahapan penyelesaian konstruksi proyek yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau  Setelah tercapainya Tanggal Operasi Komersial (TOK) yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama SECARA ANGSURAN Kerjasama Pemerintah Swasta di Indonesia Pencairan Dukungan Kelayakan Angsuran Pertama:  Minimal 20% ekuitas telah digunakan oleh BU PPKS untuk membiayai pembangunan proyek  Pencairan pertama pinjaman kepada BU PPKS telah dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman Angsuran Selanjutnya:  Secara proporsional sesuai dengan jumlah pencairan pinjaman oleh pihak pemberi pinjaman SYARAT PENCAIRAN ANGSURAN SELAMA MASA KONSTRUKSI Angsuran Pertama:  Hanya apabila TOK yang disepakati tercapai Angsuran Selanjutnya:  Sesuai dengan waktu/tahapan yang disepakati dalam Dokumen Persetujuan Pemberian Dokumen Kelayakan SYARAT PENCAIRAN ANGSURAN SETELAH TERCAPAINYA TOK

24 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia Mengemas informasi tentang proyek infrastruktur yang siap ditawarkan sehingga menarik bagi investor, termasuk menetapkan: a.Proyek KPS yang akan dijadikan pionir (“proyek showcase”) dan target penyelesaian masing- masing proyek showcase sampai di dapatkannya pendanaan (financial close); b.Rencana aksi dan peran dari tiap pemangku kepentingan terkait proyek showcase. 2. Mencari dan mengidentifikasi investor yang potensial dan menawarkan proyek infrastruktur kepada investor tersebut. 3. Memfasilitasi pemasaran proyek infrastruktur yang siap ditawarkan tersebut melalui kegiatan antara lain : market sounding; road show; dan business forum. 4. Memfasilitasi kerjasama dengan para calon investor dan dukungan Pemerintah 5. Menyampaikan daftar para calon investor dan dokumen penunjang kepada penanggungjawab proyek kerjasama di Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah (contracting agency) untuk diproses lebih lanjut. 6. Memfasilitasi penerbitan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek KPS melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal. 7. Melakukan monitoring atas pelaksanaan rencana aksi dan pemenuhan target dari tiap pemangku kepentingan terkait proyek showcase. 8. Melakukan koordinasi penyelesaian permasalahan yang ditemui terkait proyek showcase (clearing house agent). Berdasarkan MoU antara Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Kepala BKPM, BKPM memiliki tugas dalam percepatan KPS infrastruktur sebagai berikut: MOU antara Menkeu, Kepala Bappenas dan Kepala BKPM Kerjasama Pemerintah Swasta di Indonesia

25 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 25 BKPM BAPPENAS (RPJMN) BAPPENAS (RPJMN) KEMENTERIAN KEUANGAN GENERAL INVESTORS PROJECT SPECIFIC INVESTORS GENERAL INVESTORS PROJECT SPECIFIC INVESTORS FRONT OFFICE BACK OFFICE PIP PT PII (IIGF) PT SMI (IIF) PIP PT PII (IIGF) PT SMI (IIF) UKP4 KEMENKO EKON- KKPPI Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK/GCA) 1a 1b Keterangan 1.Penyiapan proyek oleh PJPK, Bappenas, and Kementerian Keuangan. 2.Penyiapan PPP Book and finalisasi “ready to offer projects” oleh Bappenas, Kementerian Keuangan, dan BKPM 3.Rekomendarsi kelayakan finansial dan teknis oleh KKPPI dan PT PII (jika jaminan diperlukan) 4.Market Sounding oleh BKPM 5.Feedback (input) dikumpulkan dari market sounding, investor potensial diidentifikasi, dan fasilitasi proses transaksi. 6.Proses pelelangan proyek oleh PJPK 7.Pemantauan oleh UKP4 BKPM sebagai Front Office dan Clearing House Agent Kerjasama Pemerintah Swasta di Indonesia

26 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 26 IV.PROYEK-PROYEK KPS

27 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 27 Ready to Offer : Dokumen Penawaran telah selesai, PPP tim pengadaan telah dibentuk dan siap untuk beroperasi, tim pengadaan telah ditetapkan, jadwal pengadaan telah ditentukan, dukungan pemerintah telah disetujui (jika diperlukan) Priority Project : Termasuk dalam Rencana Proyek PPP Potensi, layak (dari aspek hukum, teknis dan keuangan), identifikasi risiko dan alokasi telah diidentifikasi, modus PPP telah didefinisikan, Gov't dukungan telah diidentifikasi Potential Project : Kesesuaian dengan rencana pembangunan nasional / daerah jangka menengah dan rencana strategis sektor infrastruktur, kesesuaian lokasi proyek, hubungan antara sektor infrastruktur dan wilayah regional, potensi cost recovery, studi pendahuluan. PPP Book 2012: Ready for offer, Priority dan Potential Project Proyek-proyek KPS Potential Project Ready for Offer Priority Project Sector/ Sub-sector Quantity Project Cost (US$ Million) Air Transportation-- Land Transportation -- Marine Transportation Railways- - Toll Road Water Resources-- Water Supply-- Solid Waste and Sanitation Power-- Oil and Gas- Total Sector/ Sub-sector Quantity Project Cost (US$ Million) Air Transportation Land Transportation -- Marine Transportation -- Railways-- Toll Road , Water Resources-- Water Supply Solid Waste and Sanitation Power44, Oil and Gas Total2638, Sector/ Sub-sector Quantity Project Cost (US$ Million) Air Transportation3 1, Land Transportation Marine Transportation 3 2, Railways3 4, Toll Road- - Water Resources- - Water Supply13 1, Solid Waste and Sanitation Power2 - Oil and Gas- 1, Total2912, Sumber : PPP Book, Bappenas (2012)

28 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 28 Proyek yang siap ditawarkan pada tahun 2012 – 2014 Proyek-proyek KPS No.ProyekPJPK Nilai investasi (US$ juta) 1.Tanah Ampo Cruise Terminal (showcase)*Kementerian Perhubungan11,6 2.Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Toll Road (showcase)**BPJT376,7 3.Soekarno Hatta Airport – Manggarai Railway (showcase)Kementerian Perhubungan Solid Waste Treatment Final Disposal and Management for Metropolitan Bandung BPSR Provinsi Jawa Barat42,1 5.Southern Bali Water Treatment FacilityPemerintah Kota Bali43,5 6.Southern Banten AirportPemerintah Kota Banten287 7.Batam Solid Waste ManagementPemerintah Kota Batam75 – West Semarang Water SupplyPemerintah Kota Semarang50 – 80 9.South Sumatera 9 Mine Mouth Coal Fired Steam Power Plant (2x600 MW)PT. PLN (Persero)1, South Sumatera 10 Mine Mouth Coal Fired Steam Power Plant (1x600 MW)PT. PLN (Persero) Serpong – Balaraja Toll Road**BPJT Pondok Gede Water Supply, BekasiPemerintah Kota Bekasi20 13.Karama Hydro Power PlantPT. PLN (Persero)1.398,9 14.Surakarta Municipal Solid Waste Final Disposal and Treatment FacilityPemerintah Kota Surakarta30 15.Kertajati International AirportKementerian Perhubungan842,6 16.Jambi Power Coal Fired Stram Power Plant (2x400MW)PT. PLN (Persero) Pandaan Malang Toll RoadBPJT Cileunyi-Sumedang-Dawuan Toll RoadBPJT Expansion of Tanjung Priok Port (Cilamaya)Kementerian Perhubungan1, Pekanbaru-Kandis-Dumai Toll RoadBPJT1,690 * Proyek tersebut telah dilelang** Pendaftaran PQ Proyek telah dibuka US$ 1 = Rp 9,400

29 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 29 North Sumatera Jakarta Central Java East Java Bali Medan- Kualanamu – Tebing Tinggi Toll Road, North Sumatera* Umbulan Water Spring Project, East Java 2X1000 MW Coal Fired Power Plant, Central Java Tanah Ampo Cruise Terminal, Bali Soekarno Hatta Airport-Manggarai Railway Development, DKI Jakarta : telah dilelang, Jalan Tol Medan- Kualanamu-Tb. Tinggi dibuka masa pendaftaran dokumen PQ Showcase Projects Proyek-proyek KPS

30 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 30 Proyek PLTU 2x1000 MW Jawa Tengah: Pemenang Lelang Telah Diumumkan Proyek-proyek KPS PERKEMBANGAN PROYEK April ’11 29 Apr: Tawaran Pengajuan 4 Peserta Lelang: Marubeni Corp, China Shenhua Energy Company Ltd, CNTIC - Yudean Konsorsium dan Konsorsium Jpower-Itochu-Adaro Mei ‘11 24 Mei: J Konsorsium Power telah ditetapkan sebagai bidder yang berkualitas dengan penawaran harga yang baik, yaitu US $ 5,79 sen / Kwh. Juni ’11 17 Juni : J Power Consortium ditetapkan sebagai pemenang 30 Juni :BKPM telah menyetujui izin prinsip J Power Consortium dengan nama PT BHIMASENA POWER INDONESIA Okt’11 Penandatanganan PPA 2012 Coal Supply Agreement Pembebasan lahan sedang dalam proses NAMA PROYEK PLTU 2x1000MW Jawa Tengah LOKASI Provinsi Jawa Tengah PJPK PT PLN (Persero) LINGKUP PROYEK 1.Independent Power Producer (IPP) untuk mengembangkan, pendanaan, merancang, membangun pembangkit dan jalur transmisi terkait untuk gardu yang relevan / 500KV 2.Jalur transmisi akan dipindahtangankan kepada PLN setelah selesai 3.IPP untuk mengoperasikan pembangkit listrik di bawah 30 tahun Perjanjian Pembelian Listrik (PPA) NILAI INVESTASI ~US$ 4 Miliar

31 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 31 PERKEMBANGAN PROYEK Mar ‘11 11 : Pengumuman pra-kualifikasi (PQ),terdapat 29 perusahaan yang mendaftar Mei ‘11 12 : Penyerahan dokumen PQ 16 : 12 investor lolos verifikasi dokumen PQ Juni’ : ada 4 penawar yang lulus tahap PQ berdasarkan faktor teknis, administrasi, dan evaluasi keuangan. Juli’11 12: Terdapat 1 tambahan bidder yang lolos proses evaluasi PQ Terdapat total short-listed 5 Bidder Awal 2012 : Pengajuan Proposal Pertengahan 2012 : Dokumen pelelangan umum (RfP) NAMA PROYEK Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan LOKASI PROYEK Provinsi Jawa Timur PJPK Gubernur (Pemprov) Jawa Timur LINGKUP PROYEK 1.Dua komponen fisik utama: Fasilitas penampungan dengan kapasitas desain L / detik dari mata air untuk memasok Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya km bawah tanah transmisi pipa dari Mata Air Umbulan ke reservoir di Gresik yang akan memasok air dari 13 offtakes NILAI INVESTASI US$ 207 Juta Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan : Tahap shortlist peserta lelang Proyek-proyek KPS

32 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 32 NAMA PROYEK Tanah Ampo Cruise Terminal LOKASI Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali PJPK Kementerian Perhubungan Latar Belakang Sebuah terminal cruise berstandar internasional di Tanah Ampo akan membantu meningkatkan minat para wisatawan yang menggunakan kapal cruise. Pembangunan terminal tersebut juga akan meningkatkan perekonomian provinsi Bali melalui peningkatan pendapatan pariwisata yang sebelumnya terkendala oleh kurang memadainya fasilitas infrastruktur yang ada. KONTAK Leon Muhammad Director General of Sea Transport Jl. Medan Merdeka Barat No.8, Karsa Building 4th Floor Jakarta INDONESIA Phone : Fax : JADWAL TENTATIF Penyiapan proyek Okt – Des 2012 Pengumuman PQ Pemasukan isian dokumen PQ 2013 Penandatanganan kontrak Implementasi Proyek oleh Pemenang Tender 2015 Pengoperasian proyek Tanah Ampo Cruise Terminal Proyek-proyek KPS LINGKUP PROYEK 1.Pengembangan dan pembangunan terminal penumpang dan fasilitas terkait dengan total luas m 2. 2.Perluasan Jetty (mencapai panjang 350 m dan lebar 24 m) 3.Operasi dan pemeliharaan terminal kapal pesiar seluruh dan fasilitas terkait NILAI INVESTASI US$ 11,6 juta BENTUK KERJASAMA Design – Build – Operate and Transfer (DBOT) dengan masa konsesi selama 25 tahun

33 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 33 NAMA PROYEK Perkeretaapian Bandara Internasional Soekarno-Hatta – Jakarta LOKASI PROYEK Provinsi DKI Jakarta – Banten PJPK Kementerian Perhubungan LATAR BELAKANG PROYEK Saat ini populasi Jakarta telah melampaui 10 juta penduduk dan hanya satu akses menuju bandar udara melalui jalan tol. Peningkatan jumlah penerbangan dan penumpang yang mencapai 50 juta pertahun menyebabkan perlunya transportasi alternatif yang efektif dan efisien dalam mengangkut para penumpang dari jakarta maupun sebaliknya. KONTAK Hanggoro Budi Wiyawan Direktur Lalu Lintas dan Kereta Api Kementerian Perhubungan Jl. Medan Merdeka Barat No.8, Gedung Karta lantai 11, Jakarta INDONESIA Tlp : Fax : JADWAL TENTATIF May‘11 – Mar’ 12 Penyiapan Proyek oleh Kementerian Perhubungan Jan – Mar‘12 Penilaian jaminan dan dukungan pemerintah Akhir 2012 Market Sounding dan Roadshow oleh BKPM Mar’13 Proses Tender oleh Kementerian Perhubungan April 14 Implementasi Proyek oleh Pemenang Tender Perkeretaapian Bandara Internasional Soekarno-Hatta – Jakarta Proyek-proyek KPS LINGKUP PROYEK 1.Pengembangan kereta api bandara yang menghubungkan terminal Manggarai ke bandara Soekarno-Hatta dengan total panjang sekitar 33 km (6 stasiun). 2.Merancang, membangun, mendanai, mengoperasikan, dan transfer seluruh rel kereta api dan fasilitas terkait pada pemerintah di akhir masa konsesi. NILAI INVESTASI Estimasi: US$ 2 Miliar BENTUK KERJASAMA BOT (akan ditentukan)

34 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 34 NAMA PROYEK Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi Toll Road LOKASI Sumatera Utara PJPK BPJT, Kementerian Pekerjaan Umum LATAR BELAKANG Jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi merupakan jalur alternatif untuk kendaraan menuju timur dari Kota Medan menuju Tebing Tinggi dan akan terhubung dengan jalan tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera). Pembangunan jalan tol ini akan mendukung pertumbuhan sekitar Metropolitan Mebidang dan bandar udara Kualanamu KONTAK Mr. Herry Trisaputra Zuna Head of Investment, Secretariat of Indonesia Toll Road Authority (BPJT) Gedung Balai Krida Jl Iskandarsyah Raya No.35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, INDONESIA Tlp : , Fax : JADWAL TENTATIF Persiapan Proyek Oct – Dec 2012 Pengumuman PQ Pemasukan isian Dokumen PQ 2013 Penandatanganan Kontrak Pembangunan proyek 2015 Pengoperasian proyek Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Proyek-proyek KPS LINGKUP PROYEK Disain, Konstruksi, Operasi dan Manajemen jalan tol dengan spesifikasi teknis sebagai berikut: Kecepatan : km/h Jumlah jalur : 2 x 3 jalur (lebar jalur 3.60m) Right of Way : m (minimum) NILAI INVESTASI Swasta: Rp 3,54 Triliun (US$ 376,7 Juta) Total Investasi-termasuk Dukungan Pemerintah: Rp 5,57 Triliun (US$ 603,2 juta) BENTUK KERJASAMA Build – Operate – Transfer (BOT)

35 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 35 Seleksi Proyek Proyek-proyek KPS 20 Proyek yang disiapkan bersama dengan Bappenas, Kemenkeu, dan PT PII 12 Proyek yang Siap Ditawarkan Tahun 2013 No.Proyek Investasi (US$ Juta) 1.1.Batam Solid Waste Management West Semarang Water Supply (waiting for final FS) Kertajati International Airport842,6 4.4.Cileunyi-Sumedang-Dawuan Toll Road Solid Waste Treatment Final Disposal and Management for Metropolitan Bandung 42,1 6. South Sumatera 9 Mine Mouth Coal Fired Steam Power Plant (2x600 MW) 1, South Sumatera 10 Mine Mouth Coal Fired Steam Power Plant (1x600 MW) Jambi Coal Fired Steam Power Plant (2x400 MW) Karama Hydro Power Plant (1 x 450 MW)1.398,9 Kriteria: 1.FS/Pra FS Proyek sudah selesai 2.Komitmen dan Kesiapan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama US$ 1 = Rp 9.400

36 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 36  South Sumatera – 9 Mine Mouth Coal Fired Steam Power Plant (2x600MW)  South Sumatera – 10 Mine Mouth Coal Fired Steam Power Plant (1x600MW) West Semarang Water Supply Bali Riau Islands South Sumatera West Java  Solid Waste Treatment Final Disposal and Management for Metropolitan Bandung  Kertajati International Airport  Cileunyi –Sumedang – Dawuan Toll Road Batam Solid Waste Management Central Java North Sumatera 9 Proyek yang Siap Ditawarkan Tahun 2013 Proyek-proyek KPS Jambi Coal Fired Power Plant Jambi Banten Karama Hydro Power Plant West Sulawesi

37 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 37 Solid Waste Treatment Final Disposal and Management for Metropolitan Bandung Proyek-proyek KPS NAMA PROYEK Solid Waste Treatment Final Disposal and Management for Metropolitan Bandung LOKASI PROYEK Kabupaten Bandung, Jawa Barat PJPK Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR), Provinsi Jawa Barat LATAR BELAKANG Kabupaten Bandung diperkirakan setiap harinya mampu menghasilkan sampah sebanyak 1500 ton. Diperkirakan hanya 60-70% dari total sampah yang dihasilkan diangkut ke tempat pembuangan sampah oleh pihak terkait. Pemkab Bandung tidak memiliki tempat dan keuangan yang memadai untuk membangun sanitary landfill baru. Oleh karena Provinsi Jawa Barat saat ini merencanakan pembangunan sanitary landfill baru di Legok Nangka dan Leuwigajah untuk digunakan oleh Kabupaten Bandung. KONTAK Mr. Uus Mustari Kepala Balai Pengelolaan Sampah Regional Jawa Barat Jl. Kawaluyaan Indah No.4 Bandung 40286, West Java INDONESIA Tlp : Fax : Persiapan proyek 2013 Proses Lelang 2013 Penandatanganan kontrak Pembangunan proyek 2015 Pengoperasian proyek LINGKUP PROYEK 1.Perhitungan peningkatan setiap tahunnya sebesar 2.2 %. 2.Spesifikasi Sanitary landfill. 3.Leachate capture and treatment. 4.Waste disposal loading 2500 ton/day in Pengoperasian selama 18 jam sehari dalam 7 hari seminggu. NILAI INVESTASI Swasta: US$ 42,1 juta; Total Investasi dengan Dukungan Pemerintah: US$ 61,4 juta) BENTUK KERJASAMA BOT (Build – Operate – Transfer) dengan masa konsesi selama 20 tahun JADWAL TENTATIF US$ 1 = Rp 9.400

38 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 38 Batam Solid Waste Management Proyek-proyek KPS NAMA PROYEK Batam Solid Waste Management LOKASI PROYEK Batam, Provinsi Kepulauan Riau PJPK Pemerintah Kota Batam LATAR BELAKANG Batam termasuk kedalam Free Trade Zone dengan jumlah populasi mencapai 1,13 juta penduduk. Kota batam dalam sehari mampu menciptakan sampah hingga ton per hari dengan kapasitas pengolahan sampah hanya sebesar 700 hingga 800 ton per hari. untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah Kota Batam menciptakan proyek Batam Solid Waste Management yang akan mampu mengolah sampah hingga 1000 ton per hari KONTAK Amir Rusli Staf Ahli Sanitasi dan Penataan Kota Batam Jl. Ir. Sutami No. 1 Sekupang – Batam INDONESIA Tlp/Fax : HP: JADWAL TENTATIF 2011 Persiapan proyek 2012 Pra FS dilakukan oleh PT SMI 2013 Proses Lelang Penandatanganan kontrak 2014 Pembangunan proyek Pengoperasian proyek LINGKUP PROYEK Mengurusi pengumpulan, transportasi, penyimpanan, dan fasilitas pengolahan sampah dengan kapasitas minimum 550 ton/hari. Menciptakan pengolahan sampah mencadi energi listrik sebesar MWh. NILAI INVESTASI US$ juta BENTUK KERJASAMA Built – Operate – Transfer (BOT) dengan masa konsesi selama 25 tahun US$ 1 = Rp 9.400

39 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 39 NAMA PROYEK West Semarang Municipal Water Supply LOKASI PROYEK Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah PJPK Walikota Semarang LATAR BELAKANG Untuk mencapai target MDGs dan menghindari penurunan level tanah, pemerintah lokal mencoba untuk menawarkan proyek West Semarang Municipal Water Supply melalui skema KPS. Proyek ini akan mengallirkan air sebanyak 1050 l/detik dari bendungan Jatibarang (rampung pada tahun 2014). Proyek tersebut akan melayani area Semarang Barat, terdiri dari 3 wilayah yaitu Kabupaten Semarang Barat, Kabupaten Tugu, dan Kabupaten Ngaliyan. KONTAK 1. Mr. Purnomo Dwi Sasongko Kepala Divisi Infrastruktur – BAPPEDA Kota Semarang Tlp/Fax : Mr. Ansari Siregar Presiden Direktur PDAM Tirta Moedal – Kota Semarang Tlp : / Fax : JADWAL TENTATIF Persiapan proyek Awal 2013 Proses Lelang 2013 Penandatanganan kontrak Pembangunan proyek 2016 Pengoperasian proyek LINGKUP PROYEK - Intake : 1,050 lps - Diameter pipa transmisi: 900 mm; 2.20 km - Instalasi penyaluran air: 1,050 lps - Pipa distribusi utama mm; km - Pendistribusian dengan bak: Pendistribusian dari 4 saluran dengan panjang total : 15,4 km Pendistribusian bak untuk 5 daerah NILAI INVESTASI US$ juta BENTUK KERJASAMA Build – Operate – Transfer (BOT) West Semarang Municipal Water Supply Proyek-proyek KPS US$ 1 = Rp 9.400

40 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 40 NAMA PROYEK Kertajati International Airport LOKASI PROYEK Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat PJPK Gubernur Provinsi Jawa Barat LATAR BELAKANG Pengembangan bandar udara internasioanl di utara Kota Bandung (Jawa Barat) bertujuan untuk mengurangi biaya transportasi yang dikeluarkan oleh para pengguna saran transportasi udara baik barang maupun penumpang dari dan menuju wilayah Jawa Barat dan mengurangi beban transportasi udara yang ada di bandar udara internasional Soekarno-Hatta. KONTAK Mr. Dicky Saromi Kepala Transportasi Provinsi Jawa Barat Jl. Sukabumi 1 Bandung INDONESIA Tlp : Fax : Persiapan proyek 2013 Proses Lelang 2014 Penandatanganan kontrak Pembangunan proyek 2016 Pengoperasian proyek LINGKUP PROYEK Gedung terminal Fasilitas penumpang dan kargo Fasilitas parkir Mengembangkan fasilitas disekitar proyek Membangun taman atau area bisnis sebesar 3,800 Ha NILAI INVESTASI US$ 842,6 juta BENTUK KERJASAMA Akan ditentukan JADWAL TENTATIVE Kertajati International Airport Proyek-proyek KPS US$ 1 = Rp 9.400

41 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 41 NAMA PROYEK Cileunyi – Sumedang – Dawuan Toll Road LOKASI PROYEK Provinsi Jawa Barat PJPK BPJT, Kementerian Pekerjaan Umum LATAR BELAKANG Guna mendukung rencana perkembangan 5 tahun Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Sumedang mengembangkan sisi barat Jawa Barat dengan membangun jalan tol yang akan menghubungkan Bandung dengan bandar udara Kertajati dengan Cileunyi dan Sumedang hingga Dawuan. Jalan tol ini akan memberikan akses langsung kepada para pengguna jalur darat menuju Kota Pelabuhan Cirebon. KONTAK Mr. Herry Trisaputra Zuna Head of Investment, Secretariat of Indonesia Toll Road Authority (BPJT) Gedung Balai Krida Jl Iskandarsyah Raya No.35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, INDONESIA Tlp : Fax : Persiapan proyek 2013 Proses Lelang 2013 Penandatanganan kontrak Pembangunan proyek 2015 Operasional LINGKUP PROYEK Panjang : km Desain kecepatan : 100 km/jam Jumlah lajur : 2 x 3 lajur Lebar jalur : 3.60 m Bahu jalan luar : 5.00 m Bahu jalan dalam : 1.5 m Lebar tengah : 5.50 m NILAI INVESTASI Swasta: Rp 7,32 triliun (US$ 779 juta); Total Investasi-termasuk Dukungan Pemerintah: Rp 9,26 triliun (US$ 985,1 juta) BENTUK KERJASAMA BOT (Build – Operate – Transfer), dengan masa konsesi selama 35 tahun JADWAL TENTATIF Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) Proyek-proyek KPS US$ 1 = Rp 9.400

42 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 42 South Sumatera 9 and 10 Mine Mouth Coal Fired Steam Power Plant Proyek-proyek KPS NAMA PROYEK South Sumatera 9 (2x600MW) and 10 (1x600MW) Mine Mouth Coal Fired Steam Power Plant LOKASI PROYEK Provinsi Sumatera Selatan PJPK PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) LATAR BELAKANG Sumatera memiliki potensi cadangan energi yang cukup tinggi, termasuk batu bara berkualitas rendah yang dapat dioleh secara efisiensi pada pembangkit listrik tenaga batu bara Sebagian besar energi yang dihasilkan akan disalurkan menuju Jawa melalui jalur transmisi HVDC. Permintaan ketenagalistrikan di Jawa-Bali diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 7,9% setiap tahunnya dan akan membutuhkan kapasitas tambahan sebesar 3500MW per tahun sesuai RUPTL KONTAK Hernadi Buhron Managing Director Division Head of Strategic IPP Procurement PT PLN (Persero) Trunojoyo Blok M1/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Persiapan proyek End 2012 Proses Lelang 2013 Penandatanganan kontrak Pembangunan proyek End 2017 Pengoperasian proyek LINGKUP PROYEK Independent Power Producer (IPP) untuk mengembangkan, pendanaan, merancang, dan membangun pembangkit tenaga listrik batubara 2x600MW dan 1x600Mw di Provinsi Sumatera Selatan. NILAI INVESTASI US$ 2,700 juta BENTUK KERJASAMA Build - Operate – Transfer (BOT) dengan masa konsesi selama 20 tahun JADWAL TENTATIIF

43 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 43 Jambi Coal Fired Steam Power Plant Proyek-proyek KPS NAMA PROYEK Jambi Coal Fired Steam Power Plant 2 x 400 MW LOKASI PROYEK Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi PJPK PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) LATAR BELAKANG Pembangkit listrik ini akan memanfaatkan cadangan batubara kualitas rendah yang tersedia di Provinsi Jambi. Pembangkit listrik akan terhubung ke Grid Sumatera. Pembangkit ini akan melayani permintaan dari Sumatera yang tumbuh 10,2% / tahun. KONTAK Hernadi Buhron Managing Director Division Head of Strategic IPP Procurement PT PLN (Persero) Trunojoyo Blok M1/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Persiapan proyek Q Proses Lelang Q Penandatanganan kontrak Pembangunan proyek Pengoperasian proyek LINGKUP PROYEK Independent Power Producer (IPP) dengan skema KPS untuk mengembangkan, pendanaan, merancang, dan membangun pembangkit tenaga listrik batubara 2x400MW di Provinsi Jambi. NILAI INVESTASI US$ juta BENTUK KERJASAMA BOO atau BOOT (akan ditentukan) dengan masa konsesi selama tahun JADWAL TENTATIIF

44 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 44 Karama Hydro Power Plant Proyek-proyek KPS NAMA PROYEK Karama Hydro Power Plant 1 x 450 MW LOKASI PROYEK Provinsi Sulawesi Barat PJPK PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) LATAR BELAKANG Jaringan listrik dari Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah akan saling terhubung pada 2013 – Keempat provinsi tersebut akan memiliki beban maksimum MW, sedangkan total kapasitas terpasang dari pembangkit listrik, baik terbangun dan akan dibangun, baru mencapai 1.371,4 MW. Masih terdapat kekurangan kapasitas sekitar 1.164,6 MW. Untuk mengurangi kekurangan pasokan tersebut, diperlukan PLTA Karama. KONTAK Hernadi Buhron Managing Director Division Head of Strategic IPP Procurement PT PLN (Persero) Trunojoyo Blok M1/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Persiapan proyek Q Proses Lelang Q Penandatanganan kontrak Pembangunan proyek Q Pengoperasian proyek LINGKUP PROYEK Independent Power Producer (IPP) dengan skema KPS untuk pengembangan, keuangan, desain, pembangunan dan pengoperasian PLTA 450 MW di Sungai Karama, Provinsi Sulawesi Barat. NILAI INVESTASI US$ 1.398,9 juta BENTUK KERJASAMA BOT (Build – Operate – Transfer) JADWAL TENTATIIF

45 THANK YOU Invest in... © 2011 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved CONTACT US BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta P.O. Box 3186, Indonesia P : F : E : International Representatives Office


Download ppt "Januari 2013 invest in Invest in remarkable indonesiaInvest in remarkable indonesiaindonesia Invest in remarkable indonesia indonesia Invest in Invest."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google