Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pengantar : Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia Maryati Abdullah Koordinator Nasional, Publish What You Pay Indonesia Disampaikan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pengantar : Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia Maryati Abdullah Koordinator Nasional, Publish What You Pay Indonesia Disampaikan."— Transcript presentasi:

1 Pengantar : Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia Maryati Abdullah Koordinator Nasional, Publish What You Pay Indonesia Disampaikan dalam Training Peningkatan Kapasitas CSO; Pontianak, Januari 2015 PWYP Indonesia-SAMPAN, atas dukungan The Asia Foundation

2

3 Outline Pengantar : Jenis Bahan Tambang dan Tahapan Kegiatan Tambang Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Tata Kelola Pertambangan Tata Peruntukan Lahan dan Wilayah Pertambangan Sistem Perijinan Tambang (IUP Mineral dan Batubara) Divestasi dan Pengalihan Saham (Kepemilikan) Hak dan Kewajiban Pemegang IUP Rehabilitasi Lingkungan dan Pasca-Tambang

4 Jenis Tambang MINERAL - Logamitium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin; - Non-Logamintan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen; - Batuanpumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; - Radioaktifradium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya; BATUBARAbitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut. Jenis Pertambangan

5 Tahapan Kegiatan Eksplorasi Penyelidikan Umum Eksplorasi Studi Kelaayakan Operasi Produksi Konstruksi Penambangan Pengolahan & Pemurnian Pengankutan & Penjualan Pasca-Tambang Penyisihan dana reklamasi Penutupan tambang Pelaksanaan reklamasi dan rehabilitas lingkungan

6 Wilayah Pertambangan Perencan aan Wilayah Pertamb angan Inventarisasi Potensi Pertambangan Penyusunan Rencana WP Wilayah Pertamb angan (WP) WUP - Wilayah Usaha Pertambangan WPR - Wilayah Pertambangan Rakyat WPN - Wilayah Pencadangan Negara Wilayah Ijin Usaha Pertamb angan WIUP – Wilayah Ijin Usaha Pertambangan WIUPR – Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Rakyat WIUPN – Wilayah Ijin Usaha Pencadangan Negara Ijin Usaha Pertamb angan

7 IUP Pemberi IUP : Menteri ESDM (lintas prov atau lebih dari 12 mil laut); Gubernur (lintas kab/kota atau 4-12 mil laut), Bupati (Wilayah kab/kota) Satu IUP satu jenis Mineral, jika ditemukan mineral lain wajib dilaporkan, jika ingin diusahakan harus mengajukan permohonan IUP baru, pemegang IUP pertama mendapat prioritas dan dapat dikelola oleh pihak lain. IUP terdiri atas : IUP Eksplorasi; IUP Operasi Produksi. IUP diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan. Jangka Waktu Maksimum IUP : IUP Eksplorasi : Logam (8 thn); nonlogam (3thn)-nonlogam jns tertentu (gamping u/ semen,intan, batumulia: 7 thn); batuan (3 thn), Batubara (7 thn) IUP Operasi Produksi : Logam (20 + 2x10 thn); nonlogam (10 + 2x5 thn)-nonlogam t ’ tentu (20 + 2x10 thn); batuan (5 + 2x5 thn); Batubara (20+ 2x10 thn)-*termasuk konstruksi maks 2 thn Luas Wilayah IUP : Logam (Eksp : Ha; OP : Maks Ha); Nonlogam (Eksp : 500 – Ha; OP : Maks Ha), Batuan (Eksp : 2 – Ha; OP : Maks Ha); Batubara (Eksp : – Ha; OP : Maks Ha) IPR Bupati/Walikota empriorotaskan pemberian IPR kepada penduduk setempat Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada camat sesuai dgn ketentuan yg berlaku Pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati/walikota disertai materai yg cukup dan rekomendasi dari camat/lurah setempat Lama IPR : Maksimum 5 tahun dan dapat diperpanjang IPR diberikan kepada perorangan, kelompok masy atau Koperasi Luas Maksimum IPR : perorangan (1 Ha), Kelompok (5 Ha) dan Koperasi (10 Ha) IPK IPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan Daerah Pertimbangan penetapan dan pemberian IPK : pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri; sumber devisa negara; kondisi wilayah, memilik potensi pertumbuhan ekonomi; daya dukung lingkungan; penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi besar

8 Permohonan IUP/IUPK pada Pertambangan Mineral dan Batubara

9 Pemerintah Pusat Bagan Alur Permohonan IUP/IUPK pada Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Kabupaten

10 1.Menteri berkoordinasi dengan Gubernur/Bupati/Walikota untuk 7 menetapkan WIUP/ WIUPK 2.Bupati/Walikota dan Gubernur memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk penetapan WIUP/ 9 WIUPK, Menteri menetapkan WIUP/WIUPK 3.Menteri membentuk Panitia Lelang 4.Panitia Lelang mengumumkan lelang WIUP/WIUPK 5.Peserta lelang mendaftar dan mengikuti proses lelang 6.Panitia lelang melakukan proses lelang kemudian mengusulkan pemenang lelang ke Menteri 7.Menteri menetapkan pemenang lelang, dan disampaikan ke Gubernur, Bupati/Walikota dan pemenang lelang 8.Pemenang lelang memenuhi kewajiban pembayaran biaya kompensasi data untuk memperoleh peta dan koordinat WIUP/WIUPK 9.Pemenang lelang mengajukan permohonan IUP/IUPK Eksplorasi kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUP/WIUPK, dengan melampirkan syarat: Peta dan koordinat WIUP/WIUPK hasil penetapan pemenang lelang WIUP/WIUPK Bukti pembayaran kompensasi data, sesuai keputusan hasil lelang WIUP/WIUPK mineral logam atau batubara Bukti penempatan jaminan kesungguhan untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi 10.Menteri menerbitkan Surat Keputusan IUP/IUPK Eksplorasi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan IUP/IUPK Eksplorasi CATATAN: Dalam hal pemenang lelang WIUP/WIUPK yang tidak mengajukan permohonan atau tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a,b dan c; dianggap mengundurkan diri, dan kesempatan permohonan IUP/IUPK diberikan kepada pemenang lelang peringkat sesudahnya. Pemerintah Pusat

11 + Kewenangan PemKab/Kota dlm Pengelolaan Pertambangan Minerba (Ps.8 UU No.4/2009) : Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kab/kota atau wil.laut s.d 4 mil Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yg kegiatannya berada di wilayah kab/kota atau wil.laut s.d 4 mil Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara Pengelolaan Informasi geologi,informasi potensi minerba, serta informasi pertambangan pada wilayah kab/kota

12 + …lanjutan Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kab/kota Pengembangan dan pemberdayaan masy setempat dalam usaha pertambangan dgn memperhatikan kelestarian lingkungan Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan

13 Hak & Kewajiban Pemegang IUP HAK PEMAGANG IUP Pemegang IUP/IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapn usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun operasi produksi Pemegang IUP/IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yg berlaku Pemegang IUP/IUPK berhak memiliki mineral termasuk mineral ikutannya, atau batubara yg telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif Pemegang IUP/IUPK tidak boleh memindahkan IUP/IUPK nya kepada pihak lain Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu (ditemukan 2 wilayah prospek dlm kegiatan eksplorasi). Pengalihan saham tersebut harus memberitahu menteri atau gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya dan dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yg berlaku Pemegang IUP/IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

14 KEWAJIBAN PEMEGANG IUP : Pemegang IUP/IUPK wajib (ps.95) : menerapkan kaidah teknik pertambangan yg baik, mengelola keuangan sesuai dgn sistem akuntansi Indonesia, meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara, melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masy setempat,mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan Dlm menerapkan kaidah teknik pertambangan yg baik wajib (ps.96) melaksanakan : ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang, upaya konservasi suber daya mineral dan batubara, pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dlm bentuk padat,cair,atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan Pemegang IUP/IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah Hak & Kewajiban Pemegang IUP

15 KEWAJIBAN PEMEGANG IUP-2 : Pemegang IUP/IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yg bersangkutan sesuai dgn ketentuana peraturan perundangan Setiap pemegang IUP/IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatabang dilakukan sesuai dgn peruntukan lahan pascatambang (dicantumkan dlm perjanjian penggunaan tanah antara pemagang IUP/IUPK dan pemegang Hak Atas Tanah) Pemegang IUP/IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang. Jika pemgang IUP/IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dgn rencaa yg telah disetujui, Menteri/Gubernur/Bupati-Walikota dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan yg telah dicadangkan. Hak & Kewajiban Pemegang IUP

16 KEWAJIBAN PEMEGANG IUP-3 : Pemegang IUP/IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfataan mineral dan batubara (untuk meningkatkan produk akhir dari usaha pertambangan atau pemanfaatn thd mineral ikutan) Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dgn badan usaha, koperasi atau perseorangan yg telah mendapatkan IUP atau IUPK. Pemegang IUP/IUPK harus mengutamakan pemanfataan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dgn ketentuan peraturan perundangan yg berlaku. Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yg ada di daerah tsb sesuai ketentuan perundangan yg berlaku Hak & Kewajiban Pemegang IUP

17 KEWAJIBAN PEMEGANG IUP-4 : Pemegang IUP/IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yg dikonsultasikan dgn pemerintah, pemda dan masyarakat Pemegang IUP/IUPK wajib menyerahkan seluruh data yg diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/walikota sesuai dgn kewenangannya Pemegang IUP/IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP/IUPK yg sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemda, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional Hak & Kewajiban Pemegang IUP

18 + Hak & Kewajiban Pemegang IPR HAK Pemegang IPR berhak : mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan Mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yg berlaku KEWAJIBAN, Pemegang IPR wajib : Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan Mematuhi peraturan perundangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkunga, dan mematuhi standar yg berlaku Mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah Membayar iuran tetap dan iuran produksi Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR Wajib mentaati ketentuan persyaratan teknik pertambangan (diatur dgn PP)

19 + …lanjutan Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat Pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yg meliputi : keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, dan pascatambang. Untuk melaksanakan hal tersebut,pemerintah kab/kota wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai ketentuan yg berlaku Pemerintah kab/kota wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yg berada dlm wilayahnya dan melaporkan secara berkala kepada Menteri dan Gubernur setempat

20 + Penerimaan Negara dan Daerah

21

22 + Pendapatan MinerBa (UU No.4/2009 ttg Minerba) Retribusi Daerah Pendapatan Lain2 Pajak Daerah Penerimaan Pajak  PPh Badan, PPh 21, PPN  Pajak atas pembayaran dividen, interest, dan biaya atas penyewaan teknis & jasa (luar negeri/domestik)  Bea masuk, Cukai import  Dll Penerimaan Bukan Pajak -Iuran tetap (land rent) -Iuran eksplorasi -Iuran Produksi -Kompensasi data& informasi Pendapatan Daerah Pendapatan Negara Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat pengusahaan, produksi, dan harga komoditas tambang Pemegang IUP/IUPK tidak dikenai iuran produksi dan Pajak/Retribusi daerah atas tanah/batuan yg ikut tergali saat penambangan Pemegang IUP/IUPK dikenai iuran produksi atas pemanfaatan tanah/batuan yg ikut tergali saat penambangan

23 PNBP Minerba Penerimaan negara bukan pajak dari sektor pertambangan terdiri dari: 1.iuran tetap (landrent) 2.dan iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalty) 1. Iuran Tetap (landrent) : – Tarif iuran tetap merupakan tarif satuan atas nilai US $ per luas area eksploitasi/eksplorasi (hektar) – Besarnya tarif dibedakan atas dasar tahap kegiatan dan status (perpanjangan atau tidak). – Pemungutan iuran tetap, yang dikenakan di sektor pertambangan dilakukan setiap semester

24 2. Iuran Eksplorasi/Eksploitasi (royalty) : adalah iuran produksi yang diterima Negara dalam hal Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan eksplorasi yang diberikan kepadanya serta atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi satu atau lebih bahan galian, Royalti harus dibayar dalam satuan rupiah atau satuan lainnya yang disetujui bersama tarif royalti bersifat advalorem (dalam persentasi) atau tetap dan dikenakan terhadap harga jual yang telah dikalikan dengan jumlah produksi.

25 Iuran Eksplorasi/Eksploitasi (royalty) : Untuk batubara : Royalti antara 3 – 7% (tergantung kualitas batubara dan jenis kontrak) Untuk KK, tarif royalti dan dana pengelolaan lingkungan disebut dana hasil penjualan batubara (DHPB) yang besarnya 13,5% dari hasil penjualan batubara Untuk Tambang Umum : Besarnya tarif berbeda-beda untuk setiap jenis dan kualitas bahan galian penghitungan Iuran Eksplorasi/Eksploitasi (royalty) = Jumlah produksi yang terjual x tarif x harga jual (US$) Iuran Tetap (landrent/deadrent) : Baik tambang umum dan batubara menggunakan pola perhitungan yang sama Perhitungan : Luas Wilayah KP/KK/PKP2B (Ha) x Tarif (Rp/US $)

26 PT A mempunyai izin di Sanggau seluas ha diantaranya telah memasuki fase produksi. Rata2 produksi ton/ hari biji bauksit dan asumsi harga US $ 40 dg kurs Rp Hitunglah: a.DBH Royalti dan Land rent Kab. Sanggau dan Ketapang b.Total DBH Provinsi Kalimantan Barat DBH Royalti Kab. Sanggau 32% x x 365 x 3,75% x 40 x = DBH Royalti Kab. Ketapang 32% x x 365 x 3,75% x 40 x : 13= Land rent Kab. Sanggau 64% x (( x 2 x ) + ( x 4 x ))= Total DBH Kalbar Royalti : 16% x x 365 x 3,75% x 40 x = Land rent : 16% x (( x 2 x ) + ( x 4 x ))= Total DBH = Royalti + Land rent

27 + Porsi Pembagian DBH SDA- Pertambangan Umum Land Rent Royalty Kab/Kota penghasil 64% Provinsi ybs 16% Kab/Kota penghasil 32% Kab/Kota lainnya dalam provinsi ybs 32% Provinsi ybs 16% Provinsi penghasil 80% Provinsi penghasil 26% Seluruh Kab/Kota dalam prov ybs 54% Daerah Penghasil : Kab/Kota Daerah Penghasil : Provinsi

28 Dana Bagi Hasil

29 Renpen masuk dalam APBN PMK Alokasi merupakan perkiraan Rekon dilaksanakan secara rutin Penyaluran mengikuti Pagu PMK/DIPA APBD dapat lebih rendah/tinggi dari PMK Proses Pelaksanaan DBH SDA

30 20 PELAKU USAHA KAS NEGARA KESDM (BIRO KEUANGAN & MINERBAPABUM) DJPK Penyetoran PNBP VERIFIKASI PENERIMAAN PNBP DJPB (KPPN&PKN) Catatan : Verifikasi penerimaan memerlukan waktu + 2 mingguan Bukti setor SSBP sebaiknya disampaikan ke KESDM 3 minggu sebelum dilakukan Rekonsiliasi DBH SDA Pertum USULAN PENYALURAN SK RENPEN Mekanisme Perhitungan PNBP SDA Pertum

31 + APBN Mendagri Konsultasi Batas Wilayah khususnya daerah pemekaran Penetapan Daerah Penghasil Men. ESDM SK Daerah Penghasil Penghitungan DBH SDA PMK Penetapan Perkiraan Alokasi Rencana Penerimaan Per Prov, Kab/Kota dalam Rupiah Per Kab/Kota dalam Rupiah Catatan: PMK merupakan dokumen sumber untuk membuat dokumen anggaran (DIPA) dan alokasinya merupakan perkiraan Mekanisme Penetapan PMK

32 PASAL 28 PP NO 55 TH 2005 (1)PERHITUNGAN REALISASI DBH SDA DILAKUKAN SECARA TRIWULANAN MELALUI MEKANISME REKONSILIASI DATA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PENGHASIL KECUALI UNTUK DBH SDA PERIKANAN RR JADWAL REKONSLIASI Mekanisme Rekonsiliasi

33 % 15% PMK Alokasi Realisasi PNBP dikalikan porsi DBH dikurangi penyaluran Tw I dan Tw II Realisasi PNBP dikalikan porsi DBH dikurangi penyaluran Tw I s/d Tw III Triwulan I Maret PMK Alokasi MEKANISME PENYALURAN DBH SDA PERTUM TA 2011 Triwulan IITriwulan IIITriwulan IV JuniSeptDes

34 24 PROV. X KAB. A KAB. B KAB. C KOTA E KAB. D BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL Landrent: 25 M Royalti: 25 M Penerimaan Landrent DBH Landrent Kab. A 25 M 16 M (64% x 25 M) Kab. B 75 M 48 M (64% x 75 M) Kab. C -- Kab. D -- Kota E -- Prov. X - 16 M (16% x 100 M) Jumlah 100 M 80 M Landrent: 75 M Royalti: 75 M Simulasi Perhitungan Landrent

35 25 Penerimaan Royalti DBH Royalti BAGIAN PENGHASIL BAGIAN PEMERATAANJUMLAH Kab. A 25 M 8 M (32% x 25 M) Dari Kab B 6 M (32%*75 M)/4 14 M Kab. B 75 M 24 M (32% x 75 M) Dari Kab A 2 M (32%*25 M)/4 (32%*25 M)/4 26 M Kab. C -- Dari Kab A 2 M 8 M Dari Kab B 6 M Kab. D -- Dari Kab A 2 M 8 M Dari Kab B 6 M Kota E -- Dari Kab A 2 M 8 M Dari Kab B 6 M Prov. X M (16% x 100 M) Jumlah 100 M 80 M Simulasi Perhitungan Royalty

36 Menghitung Penerimaan Minerba dan Menemukenali Titik dan Potensi Kebocoran…

37 PNBP Minerba Penerimaan negara bukan pajak dari sektor pertambangan terdiri dari: 1.iuran tetap (landrent) 2.dan iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalty) 1. Iuran Tetap (landrent) : – Tarif iuran tetap merupakan tarif satuan atas nilai US $ per luas area eksploitasi/eksplorasi (hektar) – Besarnya tarif dibedakan atas dasar tahap kegiatan dan status (perpanjangan atau tidak). – Pemungutan iuran tetap, yang dikenakan di sektor pertambangan dilakukan setiap semester

38 2. Iuran Eksplorasi/Eksploitasi (royalty) : adalah iuran produksi yang diterima Negara dalam hal Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan eksplorasi yang diberikan kepadanya serta atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi satu atau lebih bahan galian, Royalti harus dibayar dalam satuan rupiah atau satuan lainnya yang disetujui bersama tarif royalti bersifat advalorem (dalam persentasi) atau tetap dan dikenakan terhadap harga jual yang telah dikalikan dengan jumlah produksi.

39 Iuran Eksplorasi/Eksploitasi (royalty) : Untuk batubara : Royalti antara 3 – 7% (tergantung kualitas batubara dan jenis kontrak) Untuk KK, tarif royalti dan dana pengelolaan lingkungan disebut dana hasil penjualan batubara (DHPB) yang besarnya 13,5% dari hasil penjualan batubara Untuk Tambang Umum : Besarnya tarif berbeda-beda untuk setiap jenis dan kualitas bahan galian penghitungan Iuran Eksplorasi/Eksploitasi (royalty) = Jumlah produksi yang terjual x tarif x harga jual (US$) Iuran Tetap (landrent/deadrent) : Baik tambang umum dan batubara menggunakan pola perhitungan yang sama Perhitungan : Luas Wilayah KP/KK/PKP2B (Ha) x Tarif (Rp/US $)


Download ppt "Pengantar : Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia Maryati Abdullah Koordinator Nasional, Publish What You Pay Indonesia Disampaikan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google