Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DEMOKRASI Asal bahasa Latin : DEMOS CRATEIN/CRATOS CRATEIN/CRATOS DEMOCRACY DEMOCRACY.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DEMOKRASI Asal bahasa Latin : DEMOS CRATEIN/CRATOS CRATEIN/CRATOS DEMOCRACY DEMOCRACY."— Transcript presentasi:

1 DEMOKRASI Asal bahasa Latin : DEMOS CRATEIN/CRATOS CRATEIN/CRATOS DEMOCRACY DEMOCRACY

2 KONSEP DASAR DEMOKRASI, Abraham lincoln THE PEOPLE FROM BY FOR

3 3 PELAKSANAAN DEMOKRASI THE PEOPLE FROM BY FOR PROGRAM PEMERINTAH PERDA: DPRD HAM:POLITIK, HUKUM HAM: SOS, EK, POL, HUK, AG, DIK,DLL HAM: SOS, EK, POL, HUK, AG, DLL

4 The advanced learner’s dictionary of current engglish (Homby et al) DEMOCRACY : The advanced learner’s dictionary of current engglish (Homby et al) DEMOCRACY : “Demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warganegara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih, pemerintahanya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak Minoritas dengan saling memberi perlakuan yang sama”

5 DEMOKRASI (Torres:1998) FORMAL DEMOKRASI: SISTEM PEMERINTAHAHAN, misalnya sistem pemerintahan parlementer atau sistem pemerintahan presidensil Substantive democracy : merujuk proses demokrasi (CARA PELAKSANAANYA), misalnya melalu pemilihan umum secara langsung atau pemilihan perwakilan Secara umum para sarjana membedakan demokrasi kedalam dua jenis, yaitu Demokrasi langsung (Direct Democracyi) dan Demokrasi Tidak Langsung (Representative Democracy) Secara umum para sarjana membedakan demokrasi kedalam dua jenis, yaitu Demokrasi langsung (Direct Democracyi) dan Demokrasi Tidak Langsung (Representative Democracy)

6 KRITERIA NEGARA DEMOKRASI (International Conference of Jurists, Bangkok,1965) Supremacy of Law (Hukum di atas segala hal) Supremacy of Law (Hukum di atas segala hal) Equality before the Law ( Persamaan di hadapan hukum) Equality before the Law ( Persamaan di hadapan hukum) Constitutional guarantee of Human Rights (Jaminan konstitusional terhadap HAM) Constitutional guarantee of Human Rights (Jaminan konstitusional terhadap HAM) Impartial Tribune (Peradilan yang tidak memihak) Impartial Tribune (Peradilan yang tidak memihak) Civic education (Pendidikan kewarganegaraan) Civic education (Pendidikan kewarganegaraan)

7 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN DEMOKRASI Hubungan negara Yunani Kuno abad ke-4 sampai abad ke-6 masehi Hubungan negara Yunani Kuno abad ke-4 sampai abad ke-6 masehi Demokrasi langsung (direct democracy) Demokrasi langsung (direct democracy) Demokrasi berlaku bagi warga negara yang resmi Demokrasi berlaku bagi warga negara yang resmi Eropa Barat abad ( M) dikuasai oleh Paus dan pejabat2 agama Eropa Barat abad ( M) dikuasai oleh Paus dan pejabat2 agama Dokumen Magna Carta (Piagam Besar), perjanjian bangsawan dengan Raja John di Inggris bahwa “Raja mengakui dan menjamin HAM dan menyerahkan dana bagi keperluan perang dan lain2 Dokumen Magna Carta (Piagam Besar), perjanjian bangsawan dengan Raja John di Inggris bahwa “Raja mengakui dan menjamin HAM dan menyerahkan dana bagi keperluan perang dan lain2 Ada dua prinsip dalam Magna Carta, (1) kekuasaan Raja harus dibatasi; (2) HAM lebih penting daripada kedauatan Raja Ada dua prinsip dalam Magna Carta, (1) kekuasaan Raja harus dibatasi; (2) HAM lebih penting daripada kedauatan Raja

8 Revolusi agama di Eropa Barat pada abad ke-16 yang pada mulanya menunjukkan sebagai pergerakan perbaikan dalam gereja Katolik tetapi kemudian berkembang menjadi asas- asas Protestanisme Revolusi agama di Eropa Barat pada abad ke-16 yang pada mulanya menunjukkan sebagai pergerakan perbaikan dalam gereja Katolik tetapi kemudian berkembang menjadi asas- asas Protestanisme Reformasi dimulai di Gereja Wittenberg (31 Okt 1517) yang dimotori oleh Marthin Luther Reformasi dimulai di Gereja Wittenberg (31 Okt 1517) yang dimotori oleh Marthin Luther

9 CICED (1999) DEMOKRASI dipandang sbg konsep yg MULTIDEMENSIONAL yaitu 1. FILOSOFIS : demokrasi sbg ide, norma, prinsip 2. SOSIOLOGIS : sistem sosial 3. PSIKOLOGIS : wawasan, sikap dan perilaku dlm hidup bermasyarakat hidup bermasyarakat “Demokrasi dipandang sebagai kerangka berpikir dlm melakukan pengaturan urusan umum atas dasar prinsip dari, oleh dan untuk rakyat diterima baik sbg idea, norma dan sistem sosial maupun sbg wawasan, sikap dan perilaku individual yg secara konstektual diwujudkan, dipelihara dan dikembangkan” “Demokrasi dipandang sebagai kerangka berpikir dlm melakukan pengaturan urusan umum atas dasar prinsip dari, oleh dan untuk rakyat diterima baik sbg idea, norma dan sistem sosial maupun sbg wawasan, sikap dan perilaku individual yg secara konstektual diwujudkan, dipelihara dan dikembangkan”

10 PERKEMBANGAN DEMOKRASI INDONESIA Perkembangan demokrasi indonesia dapat dibagi dalam empat periode: Perkembangan demokrasi indonesia dapat dibagi dalam empat periode: I. Periode , masa demokrasi PARLEMENTER yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai I. Periode , masa demokrasi TERPIMPIN yang lebih menampilkan dominasi presiden dan terbatasnya peran partai politik serta peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas I. Periode , masa demokrasi PANCASILA era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menunjukkan sistem presidensil

11 Periode 1999-sekarang, Periode 1999-sekarang, MASA DEMOKRASI PANCASILA, (era Reformasi) dengan berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antara eksekutif, legislatif dan yudisial MASA DEMOKRASI PANCASILA, (era Reformasi) dengan berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antara eksekutif, legislatif dan yudisial Nilai-nilai demokrasi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar Nilai-nilai demokrasi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar Ketentuan pemilihan umum dalam pasal 22E UUD 1945 yang berasaskan “Luber Jurdil” Ketentuan pemilihan umum dalam pasal 22E UUD 1945 yang berasaskan “Luber Jurdil”

12 PILAR DEMOKRASI INDONESIA (UUD 1945, Sanusi:1998) DEMOKRASI YANG BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA DEMOKRASI YANG BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA DEMOKRASI DENGAN KECERDASAN DEMOKRASI DENGAN KECERDASAN DEMOKRASI YANG BERKEDAULATAN RAKYAT DEMOKRASI YANG BERKEDAULATAN RAKYAT DEMOKRASI DENGAN RULE OF LAW DEMOKRASI DENGAN RULE OF LAW DEMOKRASI DENGAN PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA DEMOKRASI DENGAN PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA DEMOKRASI DENGAN HAK AZASI MANUSIA DEMOKRASI DENGAN HAK AZASI MANUSIA DEMOKRASI DENGAN PERADILAN YANG MERDEKA DEMOKRASI DENGAN PERADILAN YANG MERDEKA DEMOKRASI DENGAN OTONOMI DAERAH DEMOKRASI DENGAN OTONOMI DAERAH DEMOKRASI DENGAN KEMAKMURAN DEMOKRASI DENGAN KEMAKMURAN DEMOKRASI YANG BERKEADILAN SOSIAL DEMOKRASI YANG BERKEADILAN SOSIAL

13 13 KONSEP DAN PRAKSIS DEMOKRASI DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU CADIK CANDAKIO PENGHULU ADAT ULAMA KPTS; MUFAKAT

14 Demokrasi Pancasila Pengertian Demokrasi Pancasila menurut Ir. Sukarno dlm pidato Kenegaraan 1968 : “Demokrasi yg kita jalankan adalah Demokrasi Pancasila yg norma-norma pokoknya, hukum dasarnya telah diatur dalam UUD 1945”. Pengertian Demokrasi Pancasila menurut Ir. Sukarno dlm pidato Kenegaraan 1968 : “Demokrasi yg kita jalankan adalah Demokrasi Pancasila yg norma-norma pokoknya, hukum dasarnya telah diatur dalam UUD 1945”. Jadi Demokrasi Pancasila : Jadi Demokrasi Pancasila :  kedaulatan rakyat yg didasari dan dijiwai oleh segenap sila Pancasila Demokrasi Pancasila adalah sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat Demokrasi Pancasila adalah sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat

15 DEMOKRASI PANCASILA 2 prinsip Sistem Pemerintahan Negara, yaitu: 1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechstaat) - Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat). 2. Sistem Konstitusionil - Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

16 Ciri-ciri dari Demokrasi Pancasila 1. Kedaulatan ada di tangan rakyat. 2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong- royong. 3. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. 4.Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban. 5. Menghargai hak asasi manusia.

17 fungsi dari Demokrasi Pancasila - Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. - Menjamin tetap tegaknya negara RI. - Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional. - Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila, - Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara. Dan menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab.

18 BUILDING DEMOCRACY (MEMBANGUN DEMOKRASI) DOING DEMOCRACY (MELAKUKAN DEMOKRASI) KNOWING DEMOCRACY (TAHU DEMOKRASI) Model Pemecahan Masalah Sosial terkait ide, nilai, konsep, prinsip,dan pelaksanaan demokrasi BAGAIMANA PENERAPAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN MASYARAKAT? KELUARGA, MASYARAKAT, SEKOLAH WARGANEGARA YANG CERDAS, PARTISIPATIF, DAN BERTANGGUNG JAWAB

19 PENDIDIKAN DEMOKRASI DEMOCRACY IS NOT INHERRITED, (DEMOKRASI TIDAKLAH DIWARISKAN DENGAN SENDIRINYA) BUT IT IS LEARNED (TETAPI DITANGKAP DAN DICERNA MELALUI PROSES BELAJAR)

20 MELALUI PROSES YANG DEMOKRATIS MAMPU MEMBUAT PERTANYAAN, KEPUTUSAN DAN MENJAWAB KOMPETENSI WARGANEGARA SECARA BERNALAR & BERTANGGUNGJAWAB

21 PENDIDIKAN NASIONAL BERTUJUAN UNTUK BERKEMBANGNYA POTENSI PESERTA DIDIK AGAR MENJADI MANUSIA YANG BERIMAN DAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, BERAKHLAK MULIA, SEHAT, BERILMU, CAKAP, KREATIF, MANDIRI,DAN MENJADI WARGA NEGARA YANG DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNG JAWAB (Pasal 3 UU RI 20 tahun 2003 ttg Sisdiknas) (Pasal 3 UU RI 20 tahun 2003 ttg Sisdiknas)

22 TUGAS BEDAKAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA, MALAYSIA DAN SINGAPURA BEDAKAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA, MALAYSIA DAN SINGAPURA - BUAT DIAGRAM PEMERINTAHANNYA -JELASKAN LEMBAGA PEMERINTAHANNYA (EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN YUDIKATIF) - TULIS DI KERTAS FOLIO


Download ppt "DEMOKRASI Asal bahasa Latin : DEMOS CRATEIN/CRATOS CRATEIN/CRATOS DEMOCRACY DEMOCRACY."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google