Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

MK. ETIKA PROFESI ETIKA BISNIS Smno.tnh.fpub2013.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "MK. ETIKA PROFESI ETIKA BISNIS Smno.tnh.fpub2013."— Transcript presentasi:

1 MK. ETIKA PROFESI ETIKA BISNIS Smno.tnh.fpub2013

2 Pengertian Etika Pengertian; Etika  kata Yunani ethos, berarti adat istiadat atau kebiasaan.

3 Etika  flsafat moral, ilmu yang membahas nilai dan norma yang berasal dari moralitas dan etika.

4 ► Nietzsche: ► Etika sebagai ilmu mengajak orang untuk memiliki moralitas tinggi dan bukan moralitas rendah

5 Kant: Etika berusaha menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom dan bukan secara heteronom. Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan bertanggungjawab. Kebebasan dan tanggung jawab adalah unsur pokok dari otonomi moral yang merupakan salah satu prinsip utama moralitas, termasuk etika bisnis.

6 Norma Khusus dan Norma Umum Norma Khusus aturan yang berlaku aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan khusus atau atau kehidupan khusus, mis. aturan olah raga, aturan pendidikan, mis. aturan olah raga, aturan pendidikan, lebih khusus aturan sebuah sekolah. lebih khusus aturan sebuah sekolah.

7 Norma Umum : bersifat umum dan universal. Norma umum ada tiga yaitu: 1.Norma sopan santun, 2. Norma hukum, 3. Norma moral.

8 Etika Deontologi kata Yunani deon  kewajiban. penekanan pada kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. untuk bertindak secara baik.

9 Suatu tindakan itu baik dinilai berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri bukan pada akibat atau tujuan baik dari tindakan itu Tindakan itu bernilai moral karena tindakan itu dilaksanakan berdasarkan kewajiban yang memang harus dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat tindakan itu. Menekankan motivasi, kemauan baik dari pelaku bisnis.

10 Tiga prinsip supaya tindakan itu mempunyai nilai moral: 1.tindakan itu harus dijalankan berdasarkan kewajiban; 2.tidak tergantung pada tercapainya tujuan dari tindakan itu, melainkan tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan itu; 3.dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal.

11 Etika Teleologi mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

12 Etika Umum dan Etika Khusus. Etika Umum suatu etika mengenai norma dan nilai moral, kondisi-kondisi dasar bagi anusia untuk bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis. Etika Umum sebagai ilmu atau filsafat moral  etika teoretis

13 Etika Khusus penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma moral dasar dalam kehidupan khusus. Dalam hal ini Etika Khusus mengamati perilaku dan kehidupan manusia dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus tertentu. Etika Khusus memberi aturan sebagai pedoman bagi setiap orang dalam kehidupan dan kegiatan khusus.

14 Etika Khusus dianggap sebagai Etika Khusus dianggap sebagai Etika Terapan. Etika Terapan. karena karena aturan normatif yang bersifat umum diterapkan secara khusus dalam kegiatan tertentu.

15 Etika Terapan – Etika Bisnis. Etika Terapan – Etika Bisnis. Etika Bisnis merupakan salah satu bentuk dari Etika Terapan. Etika Bisnis merupakan salah satu bentuk dari Etika Terapan. Dalam Etika Bisnis diterapkan secara khusus prinsip-prinsip dan norma-norma moral di bidang bisnis. Dalam Etika Bisnis diterapkan secara khusus prinsip-prinsip dan norma-norma moral di bidang bisnis.

16 Beberapa prinsip Etika Bisnis Beberapa prinsip Etika Bisnis 1. otonomi; 1. otonomi; 2. kejujuran; 2. kejujuran; 3. keadilan; 3. keadilan; 4. saling menguntungkan, 4. saling menguntungkan, 5. integritas moral. 5. integritas moral.

17 ►P►P►P►Prinsip Otonomi ► ► ► ►  sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri.

18 Prinsip Kejujuran Prinsip Kejujuran  kejujuran dalam memenuhi syarat- syarat perjanjian,  kejujuran dalam memenuhi syarat- syarat perjanjian, kejujuran dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding, kejujuran dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding, kejujuran dalam hubungan kerja intern. kejujuran dalam hubungan kerja intern.

19 Prinsip Keadilan Prinsip Keadilan  memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing,  memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing, baik dalam relasi eksternal maupun internal perusahaan. baik dalam relasi eksternal maupun internal perusahaan.

20 Paham Tradisional  Keadilan Paham Tradisional  Keadilan 1. Keadilan Legal 1. Keadilan Legal Menyangkut hubungan antara individu/kelompok masyarakat dengan negara. Menyangkut hubungan antara individu/kelompok masyarakat dengan negara.  Hubungan vertikal.

21  Dasar moral:  1. semua orang mempunyai harkat dan martabat yg sama.  2. semua warga negara  status dan kedudukan yg sama

22 Prinsip dasar  konsekuensi legal dan moral: Prinsip dasar  konsekuensi legal dan moral: 1. perlindungan hukum yang sama; 1. perlindungan hukum yang sama; 2. tidak ada yang diperlakukan istimewa oleh hukum dan negara; 2. tidak ada yang diperlakukan istimewa oleh hukum dan negara;

23 3. produk hukum tidak boleh demi kepentingan orang atau kelompok tertentu; 3. produk hukum tidak boleh demi kepentingan orang atau kelompok tertentu; 4. ketaatan yang sama dari semua warga. 4. ketaatan yang sama dari semua warga.

24 = Keadilan Legal = = Keadilan Legal = + dalam bisnis  negara bersikap netral dalam memperlakukan semua pelaku ekonomi. + dalam bisnis  negara bersikap netral dalam memperlakukan semua pelaku ekonomi. + dalam perusahaan  pimpinan perusahaan memperlakukan semua karyawan yang sama sesuai peraturan hukum yang berlaku. + dalam perusahaan  pimpinan perusahaan memperlakukan semua karyawan yang sama sesuai peraturan hukum yang berlaku.

25 2. Keadilan Komutatif 2. Keadilan Komutatif mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Hubungan horisontal ….. Antar sesama manusia Hubungan horisontal ….. Antar sesama manusia

26 interaksi sosial antara warga yg satu dengan lainnya, tidak boleh ada yang dirugikan. Mitra kerja bisnis harus setara.

27 3. Keadilan Distributif (keadilan ekonomi) 3. Keadilan Distributif (keadilan ekonomi)  distribusi ekonomi yg merata dan yang dianggap adil oleh semua warga negara.  distribusi ekonomi yg merata dan yang dianggap adil oleh semua warga negara.

28 Keadilan Distributif  tidak mengakui prinsip sama rata dlm pembagian kekayaan ekonomi. Keadilan Distributif  tidak mengakui prinsip sama rata dlm pembagian kekayaan ekonomi. Pembagian kekayaan ekonomi sesuai dengan haknya masing-masing. Pembagian kekayaan ekonomi sesuai dengan haknya masing-masing.

29 Prinsip Saling Menguntungkan  Prinsip Saling Menguntungkan  bisnis dijalankan sedemikian rupa agar semua pihak menikmati keuntungan. bisnis dijalankan sedemikian rupa agar semua pihak menikmati keuntungan.

30 Integritas Moral  t tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis

31 Etika Bisnis dalam Hubungan Kerja

32 Hubungan kerja sebagai suatu relasi internal dalam suatu “perusahaan” atau “organisasi” harus memberlakukan prinsip Etika Bisnis yaitu prinsip keadilan.

33 Adam Smith Adam Smith menganggap prinsip keadilan sebagai prinsip yang paling pokok. menganggap prinsip keadilan sebagai prinsip yang paling pokok. prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip no harm (tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain). prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip no harm (tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain).

34 Prinsip no harm, merupakan rumusan lain dari The Golden Rules (Kaidah Emas) yaitu : “Perlakukan orang lain sebagaimana anda ingin diperlakukan, dan jangan lakukan pada orang lain apa yang anda sendiri tidak ingin diperlakukan

35 HUBUNGAN KERJA PERJANJIAN KERJA PERATURAN PERUSAHAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA PERATURAN PER-UU-AN

36 PERJANJIAN KERJA Pasal 1.14 UU no. 13/2003 Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

37 KUHPerdata psl. 1601a Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain, majikan, selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah.

38 PERJANJIAN KERJA Pasal 1601a KUHPerdt. Unsur-unsur: Pekerja melakukan pekerjaan, Pengusaha membayar upah, Bekerja pada pihak lain, Suatu waktu tertentu

39 Pengusaha membayar upah Imbalan jasa bagi pekerja Upah sebagai unsur utama perjanjian kerja, Prinsip “no work no pay”

40 Bekerja pada pihak lain –Di bawah perintah pengusaha unsur kewenangan unsur kewenangan

41 PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU WAKTU TIDAK TERTENTU

42 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pasal 56 ayat 2, UU no. 13/2003 diadakan Jangka waktu Jangka waktu Selesainya suatu pekerjaan tertentu Selesainya suatu pekerjaan tertentu

43 PKWT Hanya dapat dibuat untuk pekerjaan, yang Hanya dapat dibuat untuk pekerjaan, yang Sekali selesai/bersifat sementara Sekali selesai/bersifat sementara Selesai paling lama 3 tahun Selesai paling lama 3 tahun Bersifat musiman Bersifat musiman Berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, produk tambahan dalam percobaan. Berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, produk tambahan dalam percobaan.

44 PKWT perpanjangan - pembaruan Perpanjangan: Dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Perpanjangan didahului pemberitahuan 7 hari sebelumnya. Pembaruan: Setelah berakhirnya PKWT yang lama, pembaruan hanya 1 kali paling lama 2 tahun. Pembaruan dilakukan 30 hari setelah berakhirnya PKWT.

45 PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU dapat mensyaratkan masa percobaan 3 bulan dalam masa percobaan pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum.

46 ►P►P►P►Perjanjian kerja berakhir jika: PPPPekerja meninggal dunia BBBBerakhirnya jangka waktu perj. Kerja PPPPutusan pengadilan/putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial AAAAdanya keadaan/kejadian tertentu yang tercantum dlm Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama.

47 PEKERJA ANAK Pengusaha dilarang mempekerjakan anak Pengusaha dilarang mempekerjakan anak Pengecualian: Pengecualian: Anak berusia 13 – 15 tahun Anak berusia 13 – 15 tahun

48 Syarat mempekerjakan pekerja anak; Syarat mempekerjakan pekerja anak; Izin tertulis orang tua Izin tertulis orang tua Perjanjian kerja antara pengusaha – orang tua/wali Perjanjian kerja antara pengusaha – orang tua/wali Waktu kerja maksimum 3 jam Waktu kerja maksimum 3 jam Bekerja pada siang hari Bekerja pada siang hari Tidak mengganggu waktu sekolah Tidak mengganggu waktu sekolah Memperhatikan keselamatan - kesehatan kerja Memperhatikan keselamatan - kesehatan kerja Hubungan kerja yang jelas Hubungan kerja yang jelas Upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

49 Pekerja Perempuan Persyaratan untuk bekerja pukul – Pekerja perempuan di bawah 18 th dilarang bekerja, Dilarang mempekerjakan perempuan hamil, membahayakan kesehatan, keselamatan, kandungan dan dirinya, Menyediakan makanan dan minuman bergizi, Menjaga kesusilaan dan keamanan tempat kerja, Angkutan antar jemput.

50 Ketentuan mengenai waktu istirahat pekerja perempuan. –P–Pekerja perempuan yang dalam masa haid merasa sakit dan memberitahukan pada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua masa haid. –B–Berhak memperoleh istirahat 1,5 bln sebelum dan 1,5 setelah melahirkan –P–Perempuan yang mengalami keguguran 1,5 bln setelah keguguran. –B–Berhak menyusui anaknya selama jam kerja.

51 OUTSOURCING perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh

52 Perjanjian pemborongan pekerjaan Syarat-syarat: Syarat-syarat: Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama Perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja Perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja Merupakan kegiatan penunjang Merupakan kegiatan penunjang Tidak menghambat proses produksi secara langsung. Tidak menghambat proses produksi secara langsung.

53 Perjanjian pemborongan pekerjaan Syarat-syarat: Syarat-syarat: Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama Perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja Perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja Merupakan kegiatan penunjang Merupakan kegiatan penunjang Tidak menghambat proses produksi secara langsung. Tidak menghambat proses produksi secara langsung.

54 Syarat-syarat lain: Perusahaan penerima pekerjaan harus berbentuk badan hukum, Perusahaan penerima pekerjaan harus berbentuk badan hukum, Perlindungan kerja/syarat-syarat kerja perusahaan penerima dan pemberi pekerjaan sekurang-kurangnya sama atau sesuai dengan perat.per-uu-an Perlindungan kerja/syarat-syarat kerja perusahaan penerima dan pemberi pekerjaan sekurang-kurangnya sama atau sesuai dengan perat.per-uu-an

55 Hubungan kerja perusahaan penerima pekerjaan dengan pekerja dapat dlm bentuk PKWTT atau PKWT. Jika tidak memenuhi ayat 2 dan 3 psl. 65 UU no 13/2003 maka demi hukum status hubungan kerja dengan prsh penerima beralih ke persh. Pemberi pekerjaan.

56 Penyediaan Jasa Pekerja = Bentuk usaha – = Bentuk usaha – - Badan Hukum - Badan Hukum - Izin instansi Ketenagakerjaan - Izin instansi Ketenagakerjaan

57 Pekerjaan: Pekerjaan: Tidak melaksanakan kegiatan pokok Tidak melaksanakan kegiatan pokok Melaksanakan kegiatan jasa penunjang Melaksanakan kegiatan jasa penunjang

58 Syarat-syarat : Syarat-syarat : Hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan peyedia jasa, Hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan peyedia jasa, PKWT atau PKWTT PKWT atau PKWTT Perlindungan upah, kesejahteraan, syarat kerja, perselisihan menjadi tanggung jawab penyedia jasa, Perlindungan upah, kesejahteraan, syarat kerja, perselisihan menjadi tanggung jawab penyedia jasa, Perjanjian antara persh pengguna jasa dan persh penyedia jasa. Perjanjian antara persh pengguna jasa dan persh penyedia jasa.

59 PERATURAN PERUSAHAAN Disusun oleh pengusaha sendiri. Disusun oleh pengusaha sendiri. Para pekerja tidak terlibat dalam pembuatan peraturan perusahaan. Para pekerja tidak terlibat dalam pembuatan peraturan perusahaan. Wajib dibuat dalam perusahaan yang mempekerjakan 10 pekerja atau lebih. Wajib dibuat dalam perusahaan yang mempekerjakan 10 pekerja atau lebih. Masa berlaku 2 tahun Isi : hak dan kewajiban pengusaha-pekerja Isi : hak dan kewajiban pengusaha-pekerja syarat-syarat kerja syarat-syarat kerja tata tertib perusahaan tata tertib perusahaan jangka waktu berlaku jangka waktu berlaku

60 PKB: PERJANJIAN KERJA BERSAMA Para pihak: Serikat Pekerja/Serikat Buruh Beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh – Pengusaha – Beberapa Pengusaha – Perkumpulan Pengusaha

61 Hak Pekerja. Hak Pekerja. 1. Hak atas pekerjaan, 1. Hak atas pekerjaan, 2. Hak atas Upah yang adil, 2. Hak atas Upah yang adil, 3. Hak untuk beserikat dan berkumpulan, 3. Hak untuk beserikat dan berkumpulan, 4. Hak atas perlindungan Keamanan dan Kesehatan, 4. Hak atas perlindungan Keamanan dan Kesehatan, 5. Hak untuk diproses Hukum secara adil, 5. Hak untuk diproses Hukum secara adil, 6. Hak untuk diperlakukan secara sama, 6. Hak untuk diperlakukan secara sama, PKB: PERJANJIAN KERJA BERSAMA

62 Hak atas Pekerjaan. Hak atas Pekerjaan.  1. kerja melekat pada tubuh manusia.  1. kerja melekat pada tubuh manusia. = kerja adalah aktivitas tubuh, = kerja merupakan hak asasi manusia PKB: PERJANJIAN KERJA BERSAMA

63 2. kerja merupakan perwujudan diri manusia, 2. kerja merupakan perwujudan diri manusia, = melalui kerja, manusia merealisasi dirinya sbg manusia, = melalui kerja, manusia merealisasi dirinya sbg manusia, = berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. = berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.

64 3. Hak atas kerja 3. Hak atas kerja = merupakan salah satu hak asasi manusia. = merupakan salah satu hak asasi manusia. = HAM  setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. = HAM  setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. PKB: PERJANJIAN KERJA BERSAMA

65 HAM. – Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan perat.per-uu-an. PKB: PERJANJIAN KERJA BERSAMA

66 SERIKAT PEKERJA Syarat-syarat mewakili para pekerja dalam pembuatan PKB: Syarat-syarat mewakili para pekerja dalam pembuatan PKB: Terdaftar di Dep. Tenaga Kerja Terdaftar di Dep. Tenaga Kerja Memiliki anggota lebih dari 50 o/o dari jumlah pekerja Memiliki anggota lebih dari 50 o/o dari jumlah pekerja Jika ada beberapa serikat pekerja dalam perusahaan tetapi tidak memenuhi jumlah 50 o/o tsb maka diadakan koalisi antara beberapa serikat pekerja. Jika ada beberapa serikat pekerja dalam perusahaan tetapi tidak memenuhi jumlah 50 o/o tsb maka diadakan koalisi antara beberapa serikat pekerja.

67 PENGUSAHA Pengusaha Pengusaha Beberapa pengusaha dari perusahaan sejenis. Beberapa pengusaha dari perusahaan sejenis. Organisasi pengusaha Organisasi pengusaha

68 ISI PERJANJIAN KERJA BERSAMA  Syarat-syarat kerja ► Tata tertib perusahaan

69 FUNGSI PERJANJIAN KERJA BERSAMA Menciptakan Ketenangan kerja bagi pekerja Ketenangan usaha bagi pengusaha

70 PERJANJIAN KERJA BERSAMA SUMBER HUKUM Ketentuan dalam Perjanjian Kerja tidak boleh betentangan Ketentuan dalam Perjanjian Kerja tidak boleh betentangan dengan dengan ketentuan dalam PKB ketentuan dalam PKB

71 Akibat Hukum: Akibat Hukum: Jika ketentuan perjanjian kerja bertentangan Jika ketentuan perjanjian kerja bertentangan dengan ketentuan PKB maka: dengan ketentuan PKB maka: Ketentuan Perjanjian Kerja batal demi hukum Ketentuan Perjanjian Kerja batal demi hukum dan ketentuan PKB berlaku bagi Perjanjian Kerja tersebut. dan ketentuan PKB berlaku bagi Perjanjian Kerja tersebut.

72 Jika hal-hal yang diatur dalam PKB tidak diatur dalam Perjanjian Kerja maka, ketentuan PKB berlaku otomatis bagi perjanjian kerja tsb. PERJANJIAN KERJA BERSAMA SUMBER HUKUM

73 KLASIFIKASI SIFAT KETENTUAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA Sifat obligatoire: Sifat normatif Sifat diagonal

74 MOGOK KERJA Salah satu hak asasi manusia adalah setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan perat.per-uu-an. Mogok kerja adalah hak dasar Pekerja dan Serikat Pekerja Hak mogok kerja baru dapat digunakan jika perundingan gagal.

75 Mogok kerja sah, jika: 7 (tujuh) hari sebelum mogok kerja memberitahukan pada pengusaha dan instansi ketenagakerjaan, 7 (tujuh) hari sebelum mogok kerja memberitahukan pada pengusaha dan instansi ketenagakerjaan, Pemberitahuan menyangkut (minimal): Pemberitahuan menyangkut (minimal): - waktu mulai dan berakhirnya pemogokan, - tempat mogok kerja - alasan pemogokan - tanda tangan ketua dan sekretaris SP sebagai penanggung jawab.

76 Larangan bagi pengusaha dalam pemogokan yang sah mengganti pekerja yang mogok dengan pekerja dari luar perusahaan. mengganti pekerja yang mogok dengan pekerja dari luar perusahaan. memberikan sanksi atau tindakan balasan pada pekerja atau pengurus serikat pekerja selama atau sesudah mogok kerja memberikan sanksi atau tindakan balasan pada pekerja atau pengurus serikat pekerja selama atau sesudah mogok kerja

77 Upaya instansi ketenagakerjaan  Mempertemukan dan merundingkan penyelesaian permasalahan dengan para pihak yang berselisih.  Jika tercapai kesepakatan maka dibuat Perjanjian Bersama.  Jika tidak tercapai kesepakatan maka diserahkan pada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

78 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PHK demi hukum PHK atas dasar kesepakatan pekerja – pengusaha PHK sepihak PHK karena keputusan pengadilan

79 PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Perselisihan Hubungan Industrial karena perbedaan pendapat menimbulkanPertentangan Pengusaha – Pekerja Pengusaha – Serikat Pekrja Serikat Pekerja – Serikat Pekerja

80 Jenis perselisihan Perselisihan hak Perselisihan kepentingan Perselisihan pemutusan hubungan kerja Perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan.

81 Mogok kerja tidak sah Tidak memenuhi ketentuan psl. 140 ayat 1-2 UU no. 13/2003 Tidak memenuhi ketentuan psl. 140 ayat 1-2 UU no. 13/2003 Dikualifikasi sebagai mangkir Dikualifikasi sebagai mangkir Pemanggilan untuk kembali bekerja dilakukan 2 kali berturut-turut secara patut dan tertulis dalam tenggang waktu 7 hari Pemanggilan untuk kembali bekerja dilakukan 2 kali berturut-turut secara patut dan tertulis dalam tenggang waktu 7 hari Pekerja yang tidak memenuhi panggilan dianggap mengundurkan diri Pekerja yang tidak memenuhi panggilan dianggap mengundurkan diri

82 Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pekerja Pengusaha Pekerja Pengusaha Serikat Pekerja Pengusaha Serikat Pekerja Serikat Pekerja Serikat Pekerja Pengusaha Serikat Pekerja Serikat Pekerja Bipartit Bipartit Disnaker Disnaker Konsiliasi Arbitrase Konsiliasi Arbitrase Mediasi Mediasi Pengadilan Hubungan Industrial

83  Konsiliasi  Perselisihan kepentingan  Perselisihan PHK  Perselisihan antar Serikat Pekerja Arbitrase Perselisihan Kepentingan Perselisihan antar Serikat Pekerja Mediasi Perselisihan Hak Perselisihan Kepentingan Perselisihan PHK Perselisihan antar Serikat Pekerja

84 PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan Di tingkat pertama mengenai perselisihan PHK Di tingkat pertama mengenai perselisihan PHK Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara SP Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara SP


Download ppt "MK. ETIKA PROFESI ETIKA BISNIS Smno.tnh.fpub2013."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google