Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PERAN DAN FUNGSI POKJANAL POSYANDU DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS POSYANDU MELALUI SISTEM INFORMASI POSYANDU DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ADAT DAN SOSIAL BUDAYA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PERAN DAN FUNGSI POKJANAL POSYANDU DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS POSYANDU MELALUI SISTEM INFORMASI POSYANDU DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ADAT DAN SOSIAL BUDAYA."— Transcript presentasi:

1 PERAN DAN FUNGSI POKJANAL POSYANDU DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS POSYANDU MELALUI SISTEM INFORMASI POSYANDU DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ADAT DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Disampaikan Oleh : H. NATA IRAWAN, SH, M.Si. Direktur Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

2 Peran dan Fungsi Pokjanal Posyandu Peningkatan Kapasitas Posyandu Sistem Informasi Posyandu KATA KUNCI

3 Tingginya angka kemiskinan msh menjadi persoalan mendasar yang belum selesai. Data BPS (Sept 2012) Jlh Penduduk Miskin 28,59 Juta Jiwa 18,48 juta jiwa (62,5 %) tinggal di pedesaan

4

5 PENDIDIKAN RENDAH ANGKA KEMISKINAN YANG TINGGI (30,02 %) Data BPS 2012 MASYARAKAT BELUM BERDAYA DAN MANDIRI DAYA SAING & DAYA TAHAN LEMAH DIREKTORAT PEMB. ADAT DAN SOSBUDMAS MASYARAKAT LEBIH BERDAYA DAN MANDIRI LATAR BELAKANG KESEHATAN RENDAH PENDAPATAN RENDAH INFRASTRUKTUR TDK MEMADAI DAYA SAING & DAYA TAHAN LEBIH KUAT

6 Mengakhiri kemiskinan & kelaparan Pendidikan Universal Kesetaraan Gender Kesehatan Anak Kesehatan Ibu Penanggulangan HIV/AIDS Keberlanjutan Lingkungan Kemitraan Global Angka kemiskinan (BPS 20011) 12,49 %, target MDGs 7,55 % (Kemendiknas 2010) Angka melek huruf 95,65 % (laki-laki) dan 90,2 % (perempuan) 5 % Putus sekolah, 77 % sampai kelas 6 dan 75 % yg lulus  lama sekolah: Laki 2 8,34 th & Prp 7,5 th  pendapatan: Laki 2 66,5 % & Prp 33,5 %  profesi : Laki2  (SDKI 2007) angka kematian ibu 228/ kelahiran hidup (KH) target RPJMN / KH dan target MDGs 102/ KH  (SDKI 2007) angka kematian bayi 34/ KH, target MDGs 23/ KH  (SDKI 2007) angka kematian Balita 44/ KH, target MDGs 32/ KH  (Kemenkes 2010) Penderita AIDS  dengan HIV  laki2 75 % & perempuan 26,6 %

7 Prinsip2 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Meningkatkan kapasitas masy shg mandiri Memberikan kewenangan kpd masy secara proporsional agar mampu membangun diri dan lingk. menempatkan masy selaku subyek dan pelaku utama dalam pembangunan Menumbuhkembangkan potensi dan partisipasi masyarakat Mengembangkan budaya, kearifan lokal, gotong royong sbg modal sosial Bekerja bersama masyarakat Kemitraan dengan dunia usaha, LSM dan ormas lain

8 PENDIDIKAN KESEHATAN EKONOMI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

9 Sejauhmana peran dan fungsi Pokjanal Posyandu dapat meningkatkan kapasitas Posyandu melalui Sistem Informasi Posyandu? POKOK PERMASALAHAN

10 POKOK-POKOK PERSOALAN 1. Kelembagaan: - Pokjanal yang ada hanya sekedar SK - Belum adanya sekretariat tetap 2. Sumber Daya Manusia: - Terbatasnya jumlah maupun kemampuan SDM dalam Pengelolaan Pokjanal maupun Sistem Informasi Posyandu - Kurangnya sosialisasi 3. Anggaran: - Tidak tersedianya dukungan pendanaan yang memadai - Program kerja blm jelas dan terintegrasi 4. Koordinasi: - Persepsi bahwa Pokjanal mrpk tugas teknis kesehatan - Tupoksi masing 2 sektor belum jelas - Koordinasi antar sektor/lembaga msh lemah

11 KEBIJAKSANAAN ”Terwujudnya optimalisasi peran dan fungsi Pokjanal Posyandu melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi Posyandu antara lain melalui Sistem Informasi Posyandu ” STRATEGI 1.Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pokjanal Posyandu 2.Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola Pokjanal Posyandu dan Sistem Informasi Posyandu 3.Meningkatkan dukungan pendanaan bagi Pokjanal Posyandu 4.Meningkatkan koordinasi lintas sektor/lembaga tentang Pokjanal Posyandu

12 MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN POKJANAL POSYANDU Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian terkait bersama 2 Pemda mengupayakan: 1.Aturan yg menaungi seluruh Kementerian/Instansi/Badan yg menangani Pokjanal Posyandu spt PP/Perpres shg menimbulkan keseragaman pengertian, penanganan, & tdk terjd tumpang tindih program di lapangan serta memperkuat kedudukan Pokjanal di daerah. 2.Menetapkan sekretariat Pokjanal Posyandu yang tetap baik di Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Juklak maupun Juknis Pokjanal Posyandu. Upaya Strategi 1.

13 MENINGKATKAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA POKJANAL POSYANDU DAN SIP Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian terkait bersama 2 Pemda mengupayakan: 1.Peningkatan SDM melalui bbg program sosialisasi (Knowledge, Information, and Education/KIE) ttg pengembangan Pokjanal Posyandu 2.Pengembangan kapasitas pemangku kepentingan (stake holders) di daerah shg peningkatan kerjasama antar sektor maupun pelaksanaan program 2 Pokjanal Posyandu berjalan dengan baik 3.Peningkatan SDM pengelola Pokjanal Posyandu dalam penguasaan Sistem Informasi Posyandu (SIP) sehingga didapatkan data yang valid dan Up to Date tentang Pokjanal Posyandu dan program 2 kegiatan yang berjalan sesuai kondisi dan potensi masing 2 Posyandu Upaya Strategi 2.

14 MENINGKATKAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI POKJANAL POSYANDU Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, DPR dan Kementerian terkait bersama 2 Pemda dan DPRD mengupayakan: 1.Peningkatan dukungan pendanaan bagi Pokjanal Posyandu baik melalui APBN, APBD I, APBD II, ADD, maupun sumber-sumber lain yang syah dan tidak mengikat 2.Sosialisasi kepada Kepala Daerah (Bappeda) bahwa Pokjanal Posyandu bukan semata-mata Tupoksi Teknis Dinas Kesehatan, tetapi juga Tupoksi Badan/Dinas lain yang terkait terutama Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga Badan/Dinas tersebut juga dapat mendukung pendanaan Pokjanal Posyandu Upaya Strategi 3.

15 MENINGKATKAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR/LEMBAGA TENTANG POKJANAL POSYANDU Kement Dalam Negeri, Kemanterian Kesehatan, dan Kementerian terkait bersama 2 Pemda mengupayakan: 1.Koordinasi lintas kementerian di pusat, lintas dinas di provinsi/ kabupaten/kota secara sinergi sehingga program 2 yang mendukung pengembangan Pokjanal Posyandu lintas sektor tsb saling melengkapi sesuai kondisi & potensi masing 2 daerahnya, 2.Memperjelas kebijakan susunan & aturan basis intervensi sosial msg 2 sektor pd penanganan Pokjanal Posyandu melalui koordinasi (siapa melakukan apa), shg dpt mencerminkan keterpaduan lintas sektor (kesamaan persepsi & pola rencana tindak lanjut) serta mempermudah perumusan kebijakan pengemb Pokjanal Posyandu dgn basis pendekatan identifikasi yg jelas, terukur, & spesifik melalui Sistem Informasi Posyandu Upaya Strategi 4.

16 KONDISI PERAN DAN FUNGSI POKJANAL POSYANDU SAAT INI MENINGKATNYA PERAN DAN FUNGSI POKJANAL POSYANDU PELAYANAN POSYANDU MENINGKAT POKOK-POKOK MASALAH Masih rendahnya: Kapasitas Kelembagaan Pokjanal Posyandu Kapasitas SDM pengelola Pokjanal Posyandu Dukungan pendanaan bagi Pokjanal Posyandu Koordinasi lintas sektor/ lembaga tentang Pokjanal Posyandu IMPLEMENTASI OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI POKJANAL POSYANDU DASAR HUKUM UU 32/2004 PP 72/2005 PP 73/2005 Permendagri 54/2007 tentang Pedoman Pembentukan Pokjanal Pembinaan Posyandu ALUR PIKIR PERAN DAN FUNGSI POKJANAL POSYANDU DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS POSYANDU MELALUI SISTEM INFORMASI POSYANDU K S U S O M KONSEPSI LINGKUNGAN STRATEGIS (PELUANG & KENDALA) (Global,Regional, & Nasional) MASYARAKAT SEJAHTERA

17 Instrumen manajemen  sebagai alat pemantau kegiatan operasional atau penyelenggaraan di Posyandu, antara lain Kartu Menuju Sehat (KMS) dan Lembar Balok SKDN yang dikelola oleh para Kader Posyandu yang dibimbing oleh Petugas Puskesmas. Pembinaan yang efektif dan efisien, dikembangkan Instrumen Manajemen Pokjanal POSYANDU berupa Sistem Informasi Posyandu (SIP) Dukungan instrumen manajemen pokjanal posyandu secara komputerisasi SISTEM INFORMASI POSYANDU

18 KERANGKA PIKIR SISTEM INFORMASI POSYANDU YANG AKAN DIBANGUN POSYANDU 1. Kegiatan 2. Pelaporan: Format 1-5 Peran dan Dukungan Puskesmas Peran dan Dukungan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan Sekretariat Pokjanal Posyandu Kab/Kota (BPM Kab/Kota) Peran dan Dukungan Pokjanal Posyandu Kecamatan Sekretariat Pokjanal Posyandu Provinsi (BPM Prov) Peran dan Dukungan Pokjanal Posyandu Kab/Kota Sekretariat Pokjanal Pusat (Ditjen PMD) Peran dan Dukungan Pokjanal Posyandu Propinsi Peran dan Dukungan Pokjanal Posyandu Pusat Keterangan: = alur dukungan = alur informasi

19 UTK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 54 THN 2007 DGN SELURUH MATERINYA, PERLU ADANYA : SISTEM INFORMASI POSYANDU 1) RELIABLE DAN VALID 2) RELEVANT (DIBUTUHKAN )) 3) AKURAT (BERMAKNA DAN MENDALAM) 4) MULTI GUNA  MONEV 5) DIPEROLEH TEPAT WAKTU SES KEBUTUHAN  SEBAGAI BEKAL KEPADA KADER AGAR MAMPU MENGGUNAKAN INFORMASI DLM PENINGKATAN PELAYANAN  SBG PIRANTI DAN MEDIA BAGI KADES/ LURAH UTK MEMOBILISASI SUMBER DAYA DAN DANA UTK MENDUKUNG PENYELENGGARAAN POSYANDU

20 DASAR PEMIKIRAN SISTEM INFORMASI POSYANDU POSYANDU POKJANAL POSYANDU PUSAT POKJANAL POSYANDU KAB/KOTA POKJANAL POSYANDU PROV DATA DAN KEG POSYANDU SISTEM INFORMASI POSYANDU ADALAH PIRANTI MANAJEMEN YANG MEMUNGKINKAN KADER PADA TK OPS DPT MENGETAHUI KEKURANGAN DAN KEBERHASILAN, PADA TINGKAT PENGAMBIL KEBIJAKAN DAPAT DILAKUKAN SECARA BERJENJANG SESUAI DENGAN PERMASALAHAN DAN HASI L ANALISIS. INTERPENSI KEBIJAKAN TK NASIONAL INTERPENSI KEBIJAKAN TK PROVINSI INTERPENSI KEBIJAKAN TK KAB/KOTA POKJA POSYANDU DESA/KEL POKJANAL POSYANDU KECAMATAN INTERPENSI KEBIJAKAN TK KECAMATAN

21


Download ppt "PERAN DAN FUNGSI POKJANAL POSYANDU DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS POSYANDU MELALUI SISTEM INFORMASI POSYANDU DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ADAT DAN SOSIAL BUDAYA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google