Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kerangka Kebijakan Upaya Percepatan Penurunan AKI dan PPIA Slamet Riyadi Yuwono KOORDINATOR PELAKSANAAN MDG BIDANG KESEHATAN RENCANA AKSI NASIONAL PERECEPATAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kerangka Kebijakan Upaya Percepatan Penurunan AKI dan PPIA Slamet Riyadi Yuwono KOORDINATOR PELAKSANAAN MDG BIDANG KESEHATAN RENCANA AKSI NASIONAL PERECEPATAN."— Transcript presentasi:

1 Kerangka Kebijakan Upaya Percepatan Penurunan AKI dan PPIA Slamet Riyadi Yuwono KOORDINATOR PELAKSANAAN MDG BIDANG KESEHATAN RENCANA AKSI NASIONAL PERECEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU JAKARTA,26 SEPTEMBER 2013

2 KONDISI YANG TERJADI

3 KECENDERUNGAN ANGKA KEMATIAN IBU

4 Target MDG 2015 RPJMN 2014 Angka Kematian Ibu per KH Kecenderungan Angka Kematian Ibu Tahun

5 Jumlah Kematian Ibu per provinsi Sumber : Data Rutin Kesehatan Ibu

6 Karakteristik Ibu meninggal Sumber : Kajian Lanjut hasil SP 2010

7 CAPAIAN KINERJA TAHUN NB. Faskes KB baru menjadi indikator sejak tahun 2010 Sumber: Lap KIA Dinkes Provinsi K4Pn Faskes KB

8 HIV-AIDS

9 Latar Belakang  34 juta orang terinfeksi HIV di seluruh dunia. Sebanyak 50% di antaranya adalah perempuan dan 2,1 juta anak berusia kurang dari 15 tahun. (Laporan UNAIDS,2012)  Di Asia Tenggara, terdapat kurang lebih 4 juta orang dengan HIV, sekitar 1,3 juta orang (37%) perempuan terinfeksi HIV. (menurut Laporan Perkembangann HIV-AIDS WHO-SEARO 2011)  Di Indonesia, jumlah kumulatif AIDS sampai tahun 2012 adalah , kumulatif HIV sampai tahun , dengan persentase anak usia ≤ 4 tahun yang terinfeksi HIV mencapai 2,5% (Laporan Situasi Perkembangan HIV-AIDS, Tahun 2012).  ibu hamil yang menjalani test HIV, sebanyak 534 (2,53%) positif HIV (2011)  ibu hamil yang menjalani tes HIV, (3,04 %) positif HIV (2012)

10 Peta Epidemi HIV di Indonesia Estimasi jumlah ODHA Dewasa 2012 :

11 Persentase AIDS yang Dilaporkan Menurut Kelompok Umur Januari-Desember 2012 Data Dirjen P2PL, Tahun 2012

12 Perkiraan Jumlah Ibu Hamil Terinfeksi HIV Kabupaten/Kota Jumlah Bumil Kunjungan Antenatal Bumil HIV Papua dan Papua Barat 82,714 50,721 (61%) 3,003 (3,63%) Kab/Kota daerah terkonsentrasi (98%) 7,106 (0,25%) Kabupaten/Kota daerah epidemi rendah 2,509,329 2,397,342 (96%) 6,273 (0,25%) TOTAL 5,434,3842,448,06316,382 (0,30%)

13 TANTANGAN DALAM PERCEPATAN PENURUNAN AKI DAN PPIA

14 1.Diskontinuitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi BIAYA Ibu, Bayi Balita Selamat Persalinan III. Kualitas pelayanan di RS Akses ke RS tepat waktu  15% perkiraan komplikasi, tak dpt diprediksi tp dapat dicegah Kualitas pelayanan  Pencegahan komplikasi  Identifikasi komplikasi  Pertolongan pertama thd Komplikasi & penstabilan sebelum rujukan I. Pemanfaatan penolong persalinan terampil, Penanganan Balita Sakit di fasilitas kesehatan II.Rujukan Efektif  85% normal FAKTA: Risfaskes 2011 & data rutin KIA 2011:  70.15% Bidan tinggal di desa  Puskemas memiliki sarana persalinan  47,4% puskesmas perawatan mampu PONED  Ketersediaan oralit & zinc di puskemas  Kualitas pelayanan KIA yang sub standar Studi Banten, sebab keterlambatan 474 kematian ibu thn 2006:  45% terlambat krn pengambilan keputusan FAKTA: Risfaskes 2011  Ketersediaan dokter spesialis di RS  21% RS Pemerintah Memenuhi Kriteria Umum PONEK  Kualitas pelayanan KIA di RS sub standar Studi di Banten:  44% terlambat mendapatkan pelayanan di RS Tantangan dalam pencapaian MDG 4 dan 5

15 2. Desentralisasi sektor kesehatan  Lemahnya tata kelola di tingkat kabupaten/kota  Kesenjangan dalam sistem kesehatan (upaya kesehatan, SDM, obat dan alat, pembiayaan, informasi/manajemen/regulasi, pemberdayaan masyarakat)  Kurangnya kualitas pelayanan dan lemahnya sistem rujukan Sumber: Analisis bottle neck untuk penyusunan RAD MDG Jateng

16 STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN AKI DAN PPIA

17 Kerangka Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu Tahun 2013 – 2015

18

19 ILUSTRASI PENTAHAPAN PROVINSI NoTahun 1Tahun 2Tahun 3Tahun 4Tahun 5 1SumutKepriAcehSumbarJambi 2SumselJogjaBabelRiauGTO 3LampungNTBKalselBengkuluMalut 4DKIBaliSulutKaltengPapua 5BantenKalbarSulbarKaltimPapua Barat 6JabarSultraKaltimMalukuKaltara 7Jateng 8Jatim 9NTT 10Sulsel 19 MDG’sUP4B PKP Agustus 2013

20 Kebijakan PPIA (SE MENTERI KESEHATAN NO.GK/MENKES/001/I/2013) 1. Melaksanakan pelayanan pencegahan penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) untuk diintegrasikan pada layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan konseling remaja di setiap jenjang pelayanan kesehatan dengan ekspansi secara bertahap dan dapat melibatkan peran swasta serta LSM. 2. PPIA dalam pelayanan KIA merupakan bagian dari Program Nasional Pengendalian HIV-AIDS dan IMS. 3. Setiap perempuan yang datang ke layanan KIA-KB dan remaja harus mendapat informasi mengenai PPIA.

21 Kebijakan PPIA (lanj) 4.Di daerah epidemi HIV meluas dan terkonsentrasi, tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan wajib menawarkan tes HIV kepada semua ibu hamil secara inklusif pada pemeriksaan laboratorium rutin lainnya saat pemeriksaan antenatal atau menjelang persalinan. 5.Di daerah epidemi HIV rendah, penawaran tes HIV oleh tenaga kesehatan diprioritaskan pada ibu hamil dengan IMS dan TB secara inklusif pada pemeriksaan laboratorium rutin lainnya saat pemeriksaan antenatal atau menjelang persalinan. 6.Untuk daerah yang belum mempunyai tenaga kesehatan yang mampu / berwenang memberikan pelayanan PPIA dapat dilakukan dengan cara : a.Merujuk ibu hamil ke fasilitas pelayanan HIV yang memadai b.Pelimpahan wewenang (task shifting) kepada tenaga kesehatan lain yang terlatih. Penetapan daerah yang memerlukan task shifting petugas dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat.

22 Kebijakan PPIA (lanj) 7. Setiap ibu hamil yang positif HIV wajib diberi obat ARV dan mendapatkan pelayanan perawatan, dukungan dan pengobatan lebih lanjut (PDP). 8. Kepala Dinas Kesehatan merencanakan ketersediaan logistik (obat dan pemeriksaan tes HIV) berkoordinasi dengan Ditjen P2PL, Kemenkes. 9. Pelaksanaan Persalinan baik secara pervaginam atau Per abdominam harus memperhatikan indikasi obstetrik Ibu dan bayinya serta harus menerapkan kewaspadaan standar. 10. Sesuai dengan kebijakan program bahwa makanan terbaik untuk bayi adalah pemberian ASI secara ekslusif selama 0-6 bulan, untuk itu maka Ibu dengan HIV perlu mendapat konseling laktasi dengan baik sejak perawatan antenatal pertama sesuai pedoman. Namun apabila ibu memilih lain (Susu Formula) maka, Ibu, pasangannya dan keluarga perlu mendapat konseling makanan bayi yang memenuhi persyaratan teknis

23 Strategi Pelayanan PPIA 1. PPIA dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan ekspansi bertahap 2. Semua fasilitas pelayanan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan PPIA 3. Perlu adanya jejaring pelayanan PPIA sebagai bagian dari LKB 4. Melibatkan peran swasta dan LSM 5. Daerah menetapkan wilayah yang memerlukan task shifting 6. Ketersediaan logistik (obat dan pemeriksaan tes HIV )

24 Rencana dan Target Pengembangan Program PPIA

25 Rencana Pengembangan Layanan PPIA Target Baseline (2012) Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kab/Kota dengan fasilitas pelayanan PPIA RS Rujukan ARV ** Puskesmas PPIA: a.Prong 1 dan *** a.Prong 1,2,3 & **** * 100% Kabupaten/Kota ** 100% RS *** 100% Puskesmas PPIA Prong 1 & 2 (seluruh Puskesmas) **** Puskesmas dengan Rawat Inap (diutamakan)

26 Target Ibu Hamil di Tes HIV dan sifilis pada Pemeriksaan Antenatal Daerah Jumlah ibu hamil Ibu Hamil ANC Papua dan Papua Barat %70%80%90%100% Kab/Kota epidemi terkonsentra si %35%60%90%100% Kab/Kota epidemi rendah %15%20%25%30% Total

27 TINDAK LANJUT PELAKSANAAN RENCANA AKSI PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU

28 KERANGKA PIKIR PERCEPATAN MDG HASIL MIDTERM RPJMN TERKAIT MDG (3 ON THE TRACK,, 4 PERLU KERJA KERAS, 5 SULIT TERCAPAI ) HASIL MIDTERM RPJMN TERKAIT MDG (3 ON THE TRACK,, 4 PERLU KERJA KERAS, 5 SULIT TERCAPAI ) ADVOKASI, ENDAMPINGAN & MONEV ADVOKASI, ENDAMPINGAN & MONEV SUSUAN PRIORITAS SASARAN&PROGRAM INTEGRASI PELAKSANAAN: RAKERKESNAS 2013 PENETAPAN LOKUS : 9 PROV, 64 KAB/KOTA (Tahap I) PENETAPAN LOKUS : 9 PROV, 64 KAB/KOTA (Tahap I)  PENJABARAN HSL RAKERKESNAS  SINERGISME PERENCANAAN& & PELAKSANAAN: o ANTAR UNIT UTAMA o PROVINSI o KAB/KOTA  PENJABARAN HSL RAKERKESNAS  SINERGISME PERENCANAAN& & PELAKSANAAN: o ANTAR UNIT UTAMA o PROVINSI o KAB/KOTA KESEPAKATAN PERCEPATAN MDG PELAKSANAAN KEGIATAN DI DAERAH

29 Rekomendasi Rakerkesnas Mengutamakan upaya promotif-preventif dan peran aktif masyarakat serta komunikasi publik dalam rangka mendukung MDG dan target RPJMN Menyediakan akses informasi kesehatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat melalui media massa dan membangun jejaring dengan lintas sektor serta LSM terkait 3.Mewujudkan semua pelayanan kesehatan dan sumber daya fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta sesuai dengan standar yang berlaku, melalui penguatan program dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan SDM kesehatan yang diperkuat dengan sistem informasi SDM Kesehatan dan aspek legal 4.Meningkatkan jumlah, mutu, distribusi, retensi, dan pendayagunaan SDM kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan dan KB, seperti di daerah padat penduduk (Provinsi Sulsel), wilayah Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dan Kluster 4, dan daerah tertentu perlu disiapkannya tenaga kesehatan strategis (nakesstra), dan standarisasi insentif SDM Kesehatan di DTPK dengan memperhatikan karakteristik daerah

30 Rekomendasi Rakerkesnas Meningkatkan cakupan pelayanan Kesehatan Program Hari Pertama Kehidupan menjadi minimal 85% dan penyediaan rumah tunggu persalinan di daerah terpencil untuk meningkatkan cakupan persalinan oleh nakes di faskes 6.Mempercepat terwujudnya revitalisasi program Keluarga Berencana untuk pencapaian target penurunan TFR 7.Menurunkan AKI dan AKB, seperti penguatan Puskesmas PONED dan RS PONEK termasuk peningkatan kolaborasinya, penguatan sistem rujukan, pengembangan Sistem Komunikasi - Informasi Maternal dan Neonatal 8.Meningkatkan persentase penduduk yang memiliki akses air minum yang berkualitas melalui dukungan regulasi daerah dan penguatan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 9.Meningkatkan pengetahuan komprehensif HIV-AIDS bagi kelompok usia tahun, seperti dengan cara memperluas kampanye Aku Bangga Aku Tahu (ABAT) dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi pemuda

31 Rekomendasi Rakerkesnas Menurunkan annual parasite index (API) dengan kegiatan seperti: penemuan kasus malaria secara aktif di daerah fokus dan perlindungan pada masyarakat 11.Peningkatan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) sejak dini, seperti: pembentukan jejaring PTM di setiap kabupaten/kota, dengan minimal terdapat satu Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana PTM 12.Meningkatkan pembinaan pelayanan kefarmasian, seperti: penyediaan obat, alat Kesehatan, dan alat kontrasepsi yang aman, berkhasiat, bermutu dan terjangkau dalam jenis dan jumlah yang cukup sesuai kebutuhan dengan memanfaatkan E- Catalogue; menjamin ketersediaan dan pemerataan melalui pengelolaan satu pintu (one gate policy); menjamin kualitas obat, alat kesehatan dan alat kontrasepsi melalui sampling dan pengujian laboratorium; serta perwujudan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar melalui pemenuhan dan pemerataan tenaga kefarmasian

32 Rekomendasi Rakerkesnas Menyiapkan implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan dimulai secara operasional per 1 Januari 2014 meliputi berbagai hal terkait dengan regulasi, penyiapan (kecukupan dan distribusi) SDM Kesehatan yang kompeten dan merata, kesiapan fasilitas Kesehatan, pengembangan regionalisasi sistem rujukan berjenjang, penyiapan standar pelayanan termasuk penyiapan formularium obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta mengutamakan pelayanan Kesehatan primer 14.Mempercepat penyelesaian produk-produk hukum untuk pelaksanaan Sistem Kesehatan Nasional (SKN), advokasi dan sosialisasi Perpres SKN melalui dialog kepada seluruh stakeholder di Daerah; penyusunan Sistem Kesehatan Daerah (SKD) yang di-Perda-kan; serta pembinaan intensif dan sesuai jenjang administratif 15.Mempersiapkan RPJMD di tingkat Daerah dengan mengacu pada RPJMN dengan mempertimbangkan: 1) analisis situasi dan kecenderungan Kesehatan, 2) analisis situasi dan kecenderungan lingkungan yang memengaruhi pembangunan Kesehatan, 3) aspek promotif-preventif menjadi arus utama, 4) perumusan dan pengkajian skenario/altenatif penyelesaian masalah Kesehatan, 5) penetapan stratregi program pembangunan Kesehatan, dan 6) penetapan reward system

33 Rekomendasi Rakerkesnas Mengusulkan pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ke daerah, yang pengelolaannya seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) 17.Mewujudkan good and clean governance melalui sinkronisasi perencanaan yang tepat dan evidence-based dengan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang memanfaatkan teknologi informasi melalui dukungan dan pemberdayaan peran Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota dengan menciptakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) – Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada seluruh satuan kerja

34 KESEPAKATAN RAKERKESNAS 2013TINDAK LANJUT TINGKAT PROVINSI DILAKSANAKAN DI KAB/KOTA (ACTION PLAN) SISTEM FEEDBACK INFORMASI SISTEM MONITORING EVALUASI PERIODIK (3 BULANAN) RPJMN RENSTRA RPJMN RENSTRA RPJMD RENSTRA RPJMD RENSTRA RPJMD RENSTRA RPJMD RENSTRA

35 MAPPING/ANALASIS DETAIL (PER KAB/KOTA)

36 LOKUS TAHAP 1 NOPROVINSIJUMLAH KAB/KOTA 1SUMUT9 2SUMSEL4 3LAMPUNG7 4DKI3 5JABAR10 6BANTEN4 7JATENG12 8JATIM9 9SULSEL6

37 Jml penduduk: Kecamatan: 20 Desa/Kelurahan: 266/12 Puskesmas: 35 Puskesmas PONED: 13 Bumil: Bulinfas: Posyandu: Poskesdes: 173 Dokter Umum: 47 Bidan: 445 Perawat: 197 Dokter SpOG : 1 Dokter SpA : 1 KAB BANJARNEGARA JAWA TENGAH Total Kematian Ibu tahun 2012: 23 kasus CONTOH

38 KABUPATEN BANJARNEGARA KRITERIA: Berdaya ungkit tinggi Data kinerja capaian program belum optimal PEJAWARAN Jumlah kematian : Ibu (3) Noenatal (3), Jumlah sasaran terbanyak, Kematian ibu tertinggi, cakupan indikator KIA belum mencapai target PURWONEGORO Jumlah Kematian : ibu (3), Neonatal ( 4) BATUR Jumlah Kematian : Ibu (2), Neonatal (1). Wilayah sangat sulit (pegunungan), kematian ibu tinggi tiap tahun, masyarakatnya spesifik PUNGGELAN Jumlah Kematian : Ibu (3), Neonatal ( 4 ), Daerah fokus vokasi kab, kematian ibu tinggi dengan penyebab perdarahan dan terlambat penanganan, SUSUKAN Jumlah Kematian : Ibu (2), neonatal (5), wilayah luas perbatasan mobilitas tinggi Fokus Intervensi 1.Puskesmas Punggelan 1 2.Puskesmas Susukan 1 3.Puskesmas Purwonegoro 2 4.Puskesmas Pejawaran 5.Puskesmas Batur 1 6.Puskesmas Wanayasa Keterangan : Kematian Ibu Kematian Neonatal

39 Upaya PP AKI dan AKN Kab Banjarnegara: Masalah SDMJenis KegiatanPelaksanaanPeran  PONEK belum maksimal karena SpOG tidak standby 24 jam  Jumlah bidan di puskesmas baik PONED maupun Non PONED dengan persalinan 24 jam belum ideal untuk jadwal jaga 3 shift  Kebutuhan: SpOG 4, Bidan 621  Kekurangan: SpOG 1, Bidan 77  Ketersediaan: Dokter Umum 111, Dokter gigi 94, Perawat 664, bidan 544, farmasi 68, gizi 43, sanitasi 64, kesehatan masyarakat 84, 2 SpA, 3 SpOG, 1 Sp Anestesi  Dari audit kasus kematian masih ada permasalahan kompetensi dan kepatuhan SDM  Rekrutmen tenaga dokter SPOG dan bidan  Melakukan mapping penempatan tenaga bidan  Penguatan Tim Supervisi Fasilitatif (Sufas) di Kab & PKM  Sufas, evaluasi & pembinaan ke 35 Puskesmas  Sufas Bidan Koordinator PKM ke bidan desa (278 desa)  Melakukan kualifikasi dan pembinaan tekhnis medis oleh Bidan CI/CT  : SpOG 1, bidan 10  : bidan 10  : bidan 57  Jk pendek : 35 Puskesmas BKD, Dinkes

40 UPAYA PP AKI DAN AKN KABUPATEN BANJARNEGARA Masalah SDM Jenis KegiatanPelaksanaanPeran  Dari audit kasus kematian masih ada permasalahan kompetensi dan kepatuhan SDM  Seringnya mutasi dokter terlatih PONED ke Pusk non PONED  5 Puskesmas tidak memiliki supir ambulans/ Pusling  Uji petik pelayanan ANC dan KN oleh CI/CT kepada 35 Puskesmas  Sistem reward bagi bidan yang berhasil dan punishment kepada bidan yang bermasalah  Mapping SDM sesuai kompetensi  Rekrutmen tenaga pengemudi 35 Puskesmas  Jk pendek: 2  Jk men: 2  Jk pjg: 1 BKD, Dinkes Dinkes, BKD  Kewenangan Dokter di Puskesmas PONED  Membuat protap setiap Puskesmas PONED  Pengusulan pedoman dan juknis bagi dokter PONED ke provinsi dan pusat  Jk pdkDinkes, Dinkes Prov, Kemkes, IDI  Legalitas dokter SpOG dan SpA memberikan pelayanan di Puskesmas PONED dalam rangka deteksi dini  Audiensi dengan IDI  Jk pdkDinkes, Dinkes Prov, IDI

41 Masalah Sarana & Peralatan Jenis KegiatanPelaksanaanPeran  Dari 13 PONED baru 3 yg memiliki ruang khusus pelayanan PONED yang representatif  Kekurangan: 10  Pengadaan sarana & prasarana pertolongan persalinan normal dan tindakan emergency obstetri neonatal di 10 Puskesmas PONED sesuai standar  Jk pdk: 3 pkm Jk men: 3 pkm Jk pjg: 4 pkm Dinkes, Kemkes  22 Pusk non PONED dengan pelayanan persalinan belum memiliki sarana yang memenuhi standar  Assesment Faskes dengan menggunakan daftar tilik kelengkapan faskes  Jk pdk: 5 pkt  Jk men: 10 pkt  Jk pjg: 7 pkt Dinkes, Kemkes  Pengadaan sarana dan prasarana APN di 8 Puskesmas fokus yang sesuai standar  Jk pdk: 5 pkt  Jk men: 10 pkt  Jk pjg: 7 pkt Dinkes, Kemkes  1 Puskesmas tidak punya mobil Pusling sebagai fasilitas rujukan  Pengadaan mobil Pusling  Jk pdk: 1 bhDinkes, Kemkes  Dari 13 Puskesmas PONED, 3 belum memiliki  Pengadaan PONED kit Pusk Banjarmangu 1, wanadadi 1 dan punggelan 1  Jk pdk: 3 bhDinkes, Dinkes Prov, Kemkes  Dari 278 desa baru 75 desa yang memiliki bidan kit dalam keadaan baik, Kebutuhan: 278 kit  Pengadaan, monitoring dan evaluasi penggunaan bidan kit  Jk pdk: 100 kit  Jk men: 53 kit  Jk pjg: 50 kit Dinkes, Dinkes Prov, Kemkes  Dari 100 kelas bumil hanya 13 kelas ibu hamil yang memiliki paket kelas ibu hamil,  Pengadaan paket Kelas Ibu Hamil  Jk pdk: 102 pkt Dinkes, Dinkes Prov, Kemkes UPAYA PP AKI DAN AKN KABUPATEN BANJARNEGARA

42 Masalah PembiayaanJenis KegiatanPelaksanaanPeran  Mekanisme pencairan dana Jampersal untuk puskesmas terkait peraturan keuangan yang harus disetor ke pemda sehingga terlambat diterima puskesmas  Audiensi dengan Dinkes Provinsi dan Kemenkes  Jk pdkDinkes, Pemda, Dinkes Prov, Kemkes  Standar penggunaan keuangan di daerah yang tidak bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan program  Audiensi dengan BUD Pemda  Jk pdkDinkes, Pemda  Belum ada pembiayaan fasilitasi PONEK ke PONED  Audiensi dengan Direktur RS PONEK  Jk pdkDinkes, RS UPAYA PP AKI DAN AKN KABUPATEN BANJARNEGARA

43 Masalah Pemberdayaan Masyarakat Jenis KegiatanPelaksanaanPeran  keterlambatan pengambilan keputusan keluarga menjadi salahsatu penyebab dalam kasus kematian Ibu dan Bayi  Sosialisasi dan advokasi kepada linsek tk kabupaten dan kecamatan terkait peran keluarga dan masyarakat serta lintas sektor dalam percepatan penurunan kematian ibu dan neonatal.  Pendataan sasaran dan mapping bumil risiko  Melaksanakan pertemuan tk Desa di 15 wilayah puskesmas fokus  Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil dan KP KIA/KelasIbu Balita di setiap Desa di 15 wilayah pusk fokus  Jk pdk: 15 PKM Dinkes, Kecamata n, PKK  Belum optimalnya sistem rujukan:disebabkan keterbatasan fasilitas  Membuat call center dan jejaring informasi antar puskesmas PONED dan antar Rumah Sakit rujukan termasuk swasta  Penyusunan pedoman sistem rujukan mengakomodir kondisi lokal namun tetap mengacu pada Permenkes  Mendorong RS BLU untuk mendukung kegiatan PONEK 24/7  Menyusun SOP, monev implementasi SOP  AMP klinis harus dilakukan rutin  Peningkatan kompetensi berkelanjutan melalui studi kelompok, magang, pembahasan kasus, dan lain-lain  Jk pdkDinkes, Dinkes Prov  keterbatasan fasilitas rujukan  Menyusun peraturan dan pedoman sistem rujukan tingkat kabupaten dan kota: Perbup dan Penyusunan mekanisme rujukan / regionalisasi alur rujukan ke puskesmas PONED dan rumah sakit  Jk pdkDinkes, Dinkes Prov, Kemkes, IDI UPAYA PP AKI DAN AKN KABUPATEN BANJARNEGARA

44 SINKRONISASI INTERVENSI  SELURUH UNIT UTAMA MELAKUKAN INTERVENSI SASARAN YG SAMA SESUAI DG TAHAPAN PELAKSANAAN  ALOKASI SUMBER DAYA DG SASARAN YG SAMA,DENGAN TETAP TIDAK MENINGGALKAN DAERAH YG BLM DALAM TAHAPAN  SINKRONISASI MULAI PRENCANAAN,PELAKSNAAN,MONEV  ADVOKASI,PENDAMPINGAN UTK KAB/KOTA DAN KOMITMEN DARI KAB/KOTA  RECORDING DAN REPORTING  SUSUN ALAT MONEV

45 POKOK KEGIATAN/KEGIATAN PROGRAM YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN IKT TERKAIT 45 NOIKTProgram Utama Pokok Kegiatan 13% kab/kota yang memiliki perda yang mendukung pembangunan kesehatan 14% Kab/kota yang memiliki Desa Siaga Aktif 15Jml Kebijakan yang dibuat berdasarkan kajian dari data yang tersedia 16% Puskesmas yg memiliki nakes dgn sertifikasi promosi & prevensi 17% Puskesmas yg memiliki tenaga terlatih Manajmen Puskesmas 18Tersusunnya PP Pelayanan Kesehatan Primer 19%. Puskesmnas di Kab/Kota yang melaksanakan Simpus secara optimal 20 % Yankes Primer dengan SPA sesuai standart 21% Yankes Primer yg mendapat obat dan dukungan perbekalan kesehatan sesuai standart dan kebutuhan Program Utama, Pokok kegiatan dan Kegiatan harus memiliki Indikator yang SMARTCC

46 POKOK KEGIATAN/KEGIATAN PROGRAM YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN IKT TERKAIT 46 NOIKTProgram Utama Pokok Kegiatan 1IMR 23/1000 2MMR 102/ Tk Kepuasan masyarakat pd pelayanan kesehatan primer 4Tk kepuasan nakes di pelayanan kes primer 5% Kabupaten/kota yg memiliki UKBM aktif lebih dari 50 6Tk kepedulian masyarakat pd kesehatan kesehatan 7% Kab/Kota yg memiliki sistim rujukan terstruktur 8% Rujukan yang tepat (% AMP) 9% Puskesmas terpenuhi asupan SD secara memadai 10% K4, % D/S, 11% Kab/Kota yeng memiliki lebih dar 2 bentuk UKBM yang melibatkan peran serta anak sekolah 12% kab/kota yg memiliki Posyandu mandiri lebih dr 50 % Program Utama, Pokok kegiatan dan Kegiatan harus memiliki Indikator yang SMARTCC

47 47 Mari kita bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik TERIMA KASIH


Download ppt "Kerangka Kebijakan Upaya Percepatan Penurunan AKI dan PPIA Slamet Riyadi Yuwono KOORDINATOR PELAKSANAAN MDG BIDANG KESEHATAN RENCANA AKSI NASIONAL PERECEPATAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google