HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.

Presentasi berjudul: "HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN."— Transcript presentasi:

1 HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN)

2 A.LATAR BELAKANG (1) Belum adanya mapping tenaga kesehatan dan non kesehatan di faskes pemerintah dan swasta serta rendahnya keterlibatan pemda dan organisasi profesi dalam penempatan nakes di daerah Kurangnya kompetensi lulusan yang dihasilkan institusi pendidikan untuk bekerja di fasyankes Pengembangan kemampuan Tenaga Kesehatan yang sesuai dengan perkembangan Iptek belum optimal. Masih banyak Tenaga Kesehatan yang belum mengikuti Diklat untuk meningkatkan kemampuan teknis/fungsional terakreditasi yang merupakan hak dari ASN.

3 A. LATAR BELAKANG (2) 5. Kurangnya informasi penempatan nakes termasuk kepada institusi pendidikan tentang daerah penempatan yang berakibat tidak meratanya Penyebaran penempatan nakes 6. Belum adanya regulasi yang melibatkan pihak terkait (konsil kedokteran Indonesia) untuk lulusan PPDS kembali ke daerah 7. Rendahnya pemanfaatan program beasiswa pendidikan bagi nakes 8. Penyebaran tenaga kesehatan belum merata, terutama di DTPK 9. Masih ditemukan Puskesmas dan Rumah Sakit yang tidak lengkap jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatannya termasuk dijumpai Puskesmas yang tidak ada Dokternya, 938 (9,8%) dari Puskesmas. 10. Turn Over Tenaga Kesehatan di beberapa daerah tinggi. Retensi Tenaga Kesehatan rendah.

4 A. LATAR BELAKANG (3) 11. Belum optimalnya insentif termasuk insentif non material. misal. dalam memperoleh peningkatan kapasitas SDM, dan kemudahan birokrasi dalam kenaikan pangkat 12. Belum konsistennya dalam pemberian reward dan punishment bagi nakes dalam memberikan pelayanan 13. Belum adanya tunjangan sertifikasi nakes seperti tenaga pendidikan 14. Belum adanya tunjangan resiko kerja bagi nakes dan tenaga yang bekerja di DTPK 15. Double job bagi nakes dengan tugas lainnya diluar tupoksi fungsional (mis. Perawat merangkap tenaga keuangan dikarenakan kurangnya tenaga non kesehatan)

5 B. STRATEGI PENCAPAIAN (1)
Perencanaan a. Optimalisasi kontribusi daerah dalam melakukan mapping nakkes dan non nakes dengan melibatkan organisasi profesi  b. Pengusulan kebutuhan nakes dan non nakes secara berjenjang dari kab/kota hingga pusat c. Pengusulan tunjangan sertifikasi bagi nakes 2. Pengadaan a. Pengadaan Formasi jumlah dan jenis ketenagaan ( Nakes dan Non Nakes) melibatkan BKD, Dinkes, Dikti dan memperhatikan analisis beban kerja institusi b. Rekrutmen PNS dengan formasi khusus untuk tenaga kesehatan di DTPK c. Pengadaan nakes tidak perlu ada moratorium

6 B. STRATEGI PENCAPAIAN (2)
3. Penempatan a. Peningkatan pemerataan dalam distribusi nakes dan non nakes secara proporsional b. Masa tugas minimal 5 tahun c. Kewenangan pusat dalam menjaga kesinambungan ketersediaan dokter dan dokter spesialis di faskes 4. Insentif Optimalisasi pemberian insentif bagi nakes baik material (sertifikasi nakes) ataupun non material

7 B. STRATEGI PENCAPAIAN (3)
5. Pengembangan Nakes Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan Studi banding, Seminar/Workshop Penelitian 6. Binwas dan mutu Registrasi dan sertifikasi nakes dengan melibatkan Organisasi Profesi secara periodik Perlu dikembangkan sistem Reward dan punishment Optimalisasi peran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam rangka implementasi penilaian kinerja pegawai (PKP)

8 C. HAMBATAN / BottleNecking
Belum selarasnya kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan SDMK Terbatasnya tenaga perencana SDMK di daerah Belum optimalnya pendayagunan tenaga kesehatan (Masih ada Rumah Sakit dan puskesmas yang mempunyai tenaga tetapi tidak disertai dengan peralatan yang lengkap dan sebaliknya). Keterbatasan formasi CPNS dipusat dan daerah Belum terintegrasinya pengelolaan data SDM Kes

9 D. SOLUSI PERCEPATAN Penataan SDM Kesehatan dengan regulasi kemenkes ttg penempatan dr/dr.Spesialis didaerah Regulasi ttg rekrutmen PNS dengan formasi khusus untuk tenaga kesehatan di DTPK bukan hanya dr/drg dan dr/drg spesialis

10 E. KETERLIBATAN LINTAS SEKTOR
Pemda ( prov, Kab/kota); BKD, Dinkes, KKI OP Institusi Pendidikan LSM Kesehatan Kemen PAN dan RB Kemenkeu BKN DPR/DPRD Kemendagri

11 F. RENCANA DAN TARGET AKSI ( IMPLEMENTATIF)
1 Pemetaan nakes dan non nakes didaerah 2. Pengadaan formasi khusus bagi nakes ( selain dr/drg dan dr/drg Spesialis) 3. Rekrutmen tenaga non kesehatan terutama Akuntansi, Ekonomi manajemen 4. Pengangkatan PTT Daerah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing daerah 5. Standarisasi insentif nakes 6. Pengembangan pola diklat, dalam mengembangkan kemampuan teknis/fungsional, dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan organisasi 7. Review regulasi tentang penempatan dr/dr.Spesialis di daerah untuk menjamin ketersediaan nakes 8. Perlu adanya regulasi yang mengatur tentang MOU antara institusi pendidikan dengan Pemda untuk melindungi tenaga residen

12 CAPAIAN PROGRAM : PEMENUHAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN
MASALAH PRIORITAS INTERVENSI SOLUSI PERCEPATAN (INOVASI) PELAKSANAAN 2014 RENCANA 2015 MITRA-MITRA YANG BERTANGGUNG JAWAB Belum adanya mapping tenaga kesehatan dan non kesehatan di faskes pemerintah dan swasta serta rendahnya keterlibatan pemda dan organisasi profesi dalam penempatan nakes di daerah Perencanaan : a. Optimalisasi kontribusi daerah dalam melakukan mapping nakkes dan non nakes dengan melibatkan organisasi profesi  b. Pengusulan kebutuhan nakes dan non nakes secara berjenjang dari kab/kota hingga pusat c. Pengusulan tunjangan sertifikasi bagi nakes Penataan SDMK dgn regulasi kemenkes ttg penempatan dr/dr.Spesialis di daerah Regulasi ttg rekrutmen PNS dengan formasi khusus untuk tenaga kesehatan di DTPK bukan hanya dr/drg dan dr/drg spesialis    Penyusunan regulasi untuk penataan SDMK Pemetaan nakes dan non nakes didaerah Pengadaan formasi khusus bagi nakes ( selain dr/drg dan dr/drg Spesialis) Rekrutmen tenaga non kesehatan terutama Akuntansi, Ekonomi manajemen Pengangkatan PTT Daerah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing daerah Pemda ( Prov, Kab/kota); BKD, Dinkes, DPR/DPRD Kemen PAN dan RB Kemenkeu Kemendagri Kemendikbud BKN KKI OP Institusi Pendidikan LSM Kesehatan

13 SOLUSI PERCEPATAN (INOVASI) MITRA-MITRA YANG BERTANGGUNG JAWAB
CAPAIAN PROGRAM : PEMENUHAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN MASALAH PRIORITAS INTERVENSI SOLUSI PERCEPATAN (INOVASI) PELAKSANAAN 2014 RENCANA 2015 MITRA-MITRA YANG BERTANGGUNG JAWAB 2. Kurangnya kompetensi lulusan yang dihasilkan institusi pendidikan 3.Pengembangan kemampuan Tenaga Kesehatan yg sesuai dengan perkembangan Iptek belum optimal. 4..Masih banyak yang belum mengikuti Diklat 2. Pengadaan : Pengadaan Formasi jumlah dan jenis ketenagaan ( Nakes dan Non Nakes) melibatkan BKD, Dinkes, Dikti dan memperhatikan analisis beban kerja institusi Rekrutmen PNS dengan formasi khusus untuk tenaga kesehatan di DTPK Pengadaan nakes tidak perlu ada moratorium Pengembangan diklat sesuai kebutuhan Dilaksanakannya Diklat Standarisasi insentif nakes Pengembangan pola diklat, dalam mengembangkan kemampuan teknis/fungsional, dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan organisasi Review regulasi tentang penempatan dr/dr.Spesialis di daerah untuk menjamin ketersediaan nakes

14 SOLUSI PERCEPATAN (INOVASI) MITRA-MITRA YANG BERTANGGUNG JAWAB
CAPAIAN PROGRAM : PEMENUHAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN MASALAH PRIORITAS INTERVENSI SOLUSI PERCEPATAN (INOVASI) PELAKSANAAN 2014 RENCANA 2015 MITRA-MITRA YANG BERTANGGUNG JAWAB Kurangnya informasi penempatan nakes termasuk kepada institusi pendidikan tentang daerah penempatan yang berakibat tidak meratanya penyebaran penempatan nakes Belum optimalnya insentif termasuk insentif non material Belum adanya Tunjangan sertifikasi bagi nakes 3. Penempatan : Peningkatan pemerataan dalam distribusi nakes dan non nakes secara proporsional Masa tugas minimal 5 tahun Kewenangan pusat dalam menjaga kesinambungan ketersediaan dokter dan dokter spesialis di faskes Perlu adanya regulasi yang mengatur tentang MOU antara institusi pendidikan dengan Pemda untuk melindungi tenaga residen

15 SOLUSI PERCEPATAN (INOVASI) MITRA-MITRA YANG BERTANGGUNG JAWAB
CAPAIAN PROGRAM : PEMENUHAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN MASALAH PRIORITAS INTERVENSI SOLUSI PERCEPATAN (INOVASI) PELAKSANAAN 2014 RENCANA 2015 MITRA-MITRA YANG BERTANGGUNG JAWAB Belum konsistennya dalam pemberian reward dan punishment bagi nakes dalam memberikan pelayanan Belum adanya tunjangan resiko kerja bagi nakes dan tenaga yang bekerja di DTPK Belum sinkronnya regulasi pusat dan daerah dalam pengelolaan SDM Kes 4. Insentif : 5. Pengembangan Nakes : Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan Studi banding, Seminar/Workshop Penelitian

16 SOLUSI PERCEPATAN (INOVASI) MITRA-MITRA YANG BERTANGGUNG JAWAB
CAPAIAN PROGRAM : PEMENUHAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN MASALAH PRIORITAS INTERVENSI SOLUSI PERCEPATAN (INOVASI) PELAKSANAAN 2014 RENCANA 2015 MITRA-MITRA YANG BERTANGGUNG JAWAB Double job bagi nakes dengan tugas lainnya diluar tupoksi fungsional (mis. Perawat merangkap tenaga keuangan dikarenakan kurangnya tenaga non kesehatan) 6. Binwas dan mutu : Registrasi dan sertifikasi nakes dengan melibatkan Organisasi Profesi secara periodik Perlu dikembangkan sistem Reward dan punishment Optimalisasi peran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam rangka implementasi penilaian kinerja pegawai (PKP)

17 TERIMA KASIH