Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BIDANG REGULASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tanggal 19 September 2013.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BIDANG REGULASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tanggal 19 September 2013."— Transcript presentasi:

1 BIDANG REGULASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tanggal 19 September 2013

2 BAB I. PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Arah pembangunan kes …..> meningkatkan kesadaran dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang…..> MELALUI peningkatan derajat hidup sehat. Pembangunan kes : peningkatan upaya kes,pembiayaan,SDM,Obat dan perbekalan kes yg disertai pengawasan,pemberdayaan masy dan managemen kes.

3 lanjutan UU Kes 36 tahun 2009 ttg Kesehatan pasal 167 ; pengelolaan kes diselenggarakan oleh Pemerintah, PEMDA, Masy….> pengelolaan Adm Kes. Infokes,SDM,Upaya kes, pembiayaan, Peran serta dan pemberdayaan masy, ilmu pengetahuan dan teknologi Kes serta pengaturan hukum kes secara terpadu dan saling mendukung. Sistem Kesehatan Nasional terdiri dari 7 sub sistem :

4 lanjutan 1. Sub sistem upaya kesehatan 2. Sub sistem penelitian dan pengembangan kes 3. Sub sistem pembiayaan kes 4. Sub sistem SDM 5. Sub sistem sediaan alat farmasi,kes dan makanan 6. Sub sistem manajemen, informasi dan regulasi kes 7. Sub sistem pemberdayaan masyarakat

5 lanjutan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM perlu di dukung ;  Data dan informasi secara lengkap, tepat waktu  Sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dari pusat sampai daerah  Informasi yang terkini dan akurat guna mendukung pengembangan dan pemberdayaan SDM

6 lanjutan Out put dari SISTEM INFORMASI KESEHATAN adalah berupa Dokumen deskripsi Pengembangan dan Pemberdayaan SDM, yang merupakan gambaran yang lengkap dan terkini mengenai perencanaan, pengadaan dan pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan.

7 TUJUAN Memberikan acuan atau panduan bagi berbagai pihak yang terkait dengan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM baik Pusat maupun di Daerah. Tersedianya kerangka kerja Penyusunan Dokumen Deskripsi PPSDMK sehingga terjadi koordinasi, integrasi dan sikronisasi Pusat dan daerah

8 LANDASAN HUKUM 1. UU RI nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2. UU RI nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. UU Kes nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 4. PP 38 Tahun 2007 Tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Prov dan pemerintah Kab /Kota

9 lanjutan 5. PP 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan 6. PP 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No 48 tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS 7. PerMenkes no 114/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan tata Kerja kementerian kesehatan RI 8. KEMENKES no 81/MENKES/SK/I/2004 Tentang pedoman Penyusunan Perencanaan SDM Kesehatan di Tingkat Provinsi, Kab/Kota serta Rumah Sakit 9. PerMenkes RI nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit. 10. PerMenkes RI nomor 299/MENKES/PER/VI/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca intersip 11. Dll…

10 SISTEMATIKA BAB I: Pendahuluan BAB II: Gambaran Organisasi dan program BAB III: Deskripsi Perencanaan SDMK BAB IV: Deskripsi Pengadaan SDMK BAB V: Deskripsi Pendayagunaan SDMK BAB VI: Deskripsi Pembinaan dan Pengawasan Mutu SDM BAB VII: Penutup Lampiran - Lampiran

11 Ruang Lingkup  Informasi yg berkaitan dengan Perencanaan SDMK  Informasi yg berkaitan dengan Pengadaan SDMK  Informasi yg berkaitan dengan pendayagunaan SDMK  Informasi yg berkaitan dengan Pembinaan SDMK  Informasi yg berkaitan dengan Pembinaan dan pengawasan Mutu SDMK

12 1.Pendahuluan BAB I : Memuat latar belakang, tujuan dan landasan hukum penyusunan Dokumen Deskripsi.Perlu diuraikan kesinambungan mulai Pembangunan Kesehatan, sistem Kesehatan Nasional, serta pengelolaan kesehatan hingga perlunya informasi SDMK dalam mendukung Pembangunan Kesehatan

13 2.Gambaran Organisasi dan Program BAB II : Menguraikan gambaran mengenai Organisasi yang memiliki TUPOKSI terkait pengembangan dan pemberdayaan SDMK. Menguraikan Program atau kegiatan yang terkait dengan pengembangan SDM dan pemberdayaan SDMK yang bersifat nasional maupunspesifik daerah yang dilaksanakan pada tahun tersebut.

14 3.Deskripsi Perencanaan SDMK Perencanaan SDM Kes adalah upaya penetapan jenis, jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan.

15 4 Metode Perencanaan kebutuhan SDM 1. Health Need Method ( kebutuhan epidemiologi utama masyarakat ) 2. Health Service Demand ( kebutuhan atas permintaan akibat beban pelayanan kesehatan) 3. Health Service Target Method ( kebutuhan atas sarana pelayanan kesehatan yg ditetapkan, mis PKM / RS ) 4. Ratios Method ( kebutuhan yang didasarkan pada standar/ratio terhadap nilai tertentu )

16 lanjutan Dalam BAB perencanaan SDM ini digambarkan kegiatan – kegiatab yang terkait dengan perencanaan SDM Kesehatan yang dilaksanakan pada tahun tersebut. Selain itu menggambarkan pula tentang kebutuhan SDMK di Wilayah bersangkutan pada tahun bersangkutan……..> mengacu pada PERMENKES 81/MENKES/SK/I/2004 ttg Pedoman penyusunan Perencanaan SDM

17 4. Deskripsi Pengadaan SDMK Pengadaan tenaga kesehatan berdasarkan UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah dan.atau masyaraakat melalui pendidikan dan / atau pelatihan ( pasal 25 ). Pengadaan tenaga kesehatan sesuai pada sesuai kebutuhan daerahnya.

18 lanjutan Pengadaan tenaga perlu memperhatikan jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masy,jml sarana pelayanan kes,dan jumlah tenaga kesehatan sesuai beban kerja pelayanan kesehatan yang ada.sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No: 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman pengadaan Tenaga Kesehatan dengan perjanjian kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah

19 Undang –Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan, Pemerintah mendayagunaan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan daerahnya dengan memperhatikan jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat,jml sarana kes, jml tenaga sesuai beban kerja pelayanan kesehatan yang ada.

20  PERMANEN ; Penempatan berdasarkan formasi PNS pada tahun tersebut.  SEMI PERMANEN; Pengangkatan tenaga kesehatan pegawai tidak tetap ( PTT ) seperti dokter, dokter gigi, dan bidan PTT baik PTT pusat maupun daerah  TEMPORER; penempatan tenaga kesehatan melalui penugasan khusus tenaga kesehatan, seperti penugasan D3 kesehatan di PKM, di RS dan penugasan residen di RS

21  Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas SDMK diperlukan upaya pembinaan dan pengawasan mutu sebagai bagian dari pengembangan dan pemberdayaan SDMK.  Tujuan utama Pembinaan dan Pengawasan mutu SDMK adalah untuk meningkatkan kualitas SDM sesuai kompetensi yang diharapkan dan mendukung kebutuhan pembangunan kesehatan.  Pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan melaksanakan standarisasi, sertifikasi dan lisensi dengan meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya seperti Organisasi profesi kesehatan dan pemerintah daerah.

22  Data kegiatan perencanaan SDMK yang dilaksanakan di Tingkat Provinsi dan Kab/Kota  Data kegiatan pengadaan/produksi nakes yang dilaksanakan di Provinsi,Kab/Kota  Data kegiatan pendayagunaan SDM Kesehatan yang dilaksanakan di Tingkat Provinsi dan Kab/Kota  Data kegiatan pembinaan dan pengawasan mutu SDMK di Tingkat Provinsi dan Kab/Kota

23 1. Kode SDM Kesehatan 2. Kode Unit Kerja 3. Kode Pendidikan Berkelanjutan 4. Kode Unit Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan 5. Kode Peserta Diklat 6. Kode pendamping Tenaga kesehatan 7. Kode negara asal

24 BAB.III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA A. Pengumpulan Data Pengumpulan data dan informasi SDM Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota dan Provinsi untuk penyusunan dokumen deskripsi dilakukan baik dari lintas program maupun lintas sektor.

25 1.Data dan informasi Lintas Program Data dan informasi SDM Kesehatan yang meliputi pengembangan dan pemberdayaan SDMK melibatkan berbagai bagian/seksi yang menangani perencanaan SDM Kesehatan, pengadaan dan pengawasan mutu SDMK contoh misalnya bagian Seksi yang menangani Puskesmas, RSPU,RSUD,RS Khusus, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

26 2. Data dan Informasi Lintas sektor Data yang diperoleh dari Lintas sektor di setiap Wilayah, contoh Data dan Informasi terkait dengan keberadaan SDMK di sarana pelayanan kesehatan Swasta dan TNI/ POLRI serta sarana pelayanan milik BUMN dan Kementerian lain. Data dari institusi pendidikan dengan produksi tenaga kesehatan oleh perguruan tinggi tinggi di bidang kesehatan yg ada di wilayah Prov atau Kab / Kota

27 B. Pengolahan dan Analisa Data Menggambarkan mengenai perkembangan perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pembinaan serta pengawasan mutu SDM Kesehatan di setiap Wilayah dilakukan pengolahan data sesuai dengan kebutuhan.

28 4.Cara menganalisis Data SDMK 1. Analisis Deskriptif ; upaya menggambarkan /menjelaskan data yang terdapat dalam tabel sesuai karaktersitik data yang ditampilkantermasuk angka absolut, angka minimum dan maksimum,misalnya jumlah distribusi SDMK 2. Analisis Komparatif; upaya menjelaskan data dengan membandingkan karakteristik data Wilayah yang satu dengan yang Wilayah yang lainnya atau perbandingan data antar waktu, antar jenis kelamin, antar kelompok umur dan Tingkat Pendidikan, misalnya perbandingan jumlah SDM Kesehatan berdasarkan Wilayah Provinsi atau Kab / Kota.

29 lanjutan 3. Analisis Kecenderungan; upaya menjelaskan data dengan membandingkan data antar waktu dalam periode yang relatif panjang, misalnya distribusi SDMK di suatu Wilayah. 4. Analisis Hubungan ; upaya menjelaskan hubungan/pengaruh antar variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.

30 Data dan Informasi Dokumen deskripsi PPSDMK harus dapat disajikan secara informatif sesuai dengan indikator-indikator yang dikembangkan berdasarkan komponen pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan, pengadaan SDM Kesehatan, Pendayagunaan SDM Kesehatan dan Pembinaan dan Pengawasan Mutu SDM Kesehatan

31 1. Jumlah ( proyeksi ) Total Kebutuhan SDMK berdasarkan wilayah dan jenis SDM per periode waktu tertentu. 2. Jumlah kebutuhan tenaga medis berdasarkan Puskesmas dan Rumah Sakit yang ada di wilayahnya. 3. Jumlah kebutuhan tenaga non medis bedasarkan Puskesmas dan RS yang ada di wilayahnya 4. Gambaran kebutuhan pelatihan bagi tenaga kesehatan ( Aparatur maupun Non aparatur) 5. Gambaran kebutuhan tugas belajar berdasarkan jenjang pendidikan dan jurusan/jenis pendidikan.

32  Jumlah dan persebaran jurusan Institusi Pendidikan tenaga Kesehatan  Jumlah perguruan tinggi negeri dan swasta yang menghasilkan tenaga kesehatan  Jumlah persebaran Institusi berdasarkan Status kepemilikan  Rekapitulasi strata akreditasi jurusan/program studi  Rekapitulasi penyelenggara dan pemrakarsa program khusus

33  Jumlah peserta didik per jenis tenaga kesehatan  Jumlah lulusan per jenis tenaga  Jumlah peserta didik program khusus  Jumlah tenaga pengajar Diknakes berdasarkan latar belakang pendidikan  Jumlah pelatihan teknis kesehatan bagi kader kesehatan berdasarkan jenis pelatihan, jumlah peserta dan penyelenggaranya

34  Jumlah tenaga pendidik/pengajar yang memiliki sertifikasi dosen  Jumlah tenaga kesehatan dan masyarakat yang mengikuti pelatihan TOT teknis kesehatan dan pelatihan yang berskala Nasional  Jumlah dan persebaran program studi Poltekes  Jumlah dan persebaran program studi D.IV kesehatan  Rekapitulasi penyelenggara dan pemrakarsa program khusus

35  Jumlah peserta didik per jenis tenaga kesehatan  Jumlah lulusan per jenis tenaga kesehatan  Jumlah lulusan Poltekkes menurut jenjang pendidikan dan gender  Jumlah peserta didik program khusus  Jumlah pelatihan berdasarkan jenis pelatihan ( penjenjangan,manajemen, teknis, dan fungsional ) untuk SDM Kesehatan  Jumlah peserta pelatihan berdasarkan jenis pelatihan

36  Jumlah calon TKKI ( Tenaga Kerja Kesehatan Indonesia ) yang siap dikirim ke luar negeri  Jumlah TKKI yang bekerja di luar negeri berdasarkan negara pengguna  Jumlah TKKWNA yang bekerja di Indonesia  Distribusi Residen yang didayagunakan dan diberi insentif  Rekapitulasi SDM Kesehatan yang melaksanakan Tubel, Ijin Belajar di Wilayah Daerah Terpencil Perbatasan kepulauan ( DTPK ) dan Daerah Bermasalah Kesehatan ( DBK )

37  Distribusi SDM kesehatan berdasarkan sebaran Geografis wilayah, meliputi ; o Distribusi SDM Kesehatan berdasarkan karakteristik wilayah daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan. o Tipe Puskesmas dan RS serta karakteristik wilayah. o Jumlah desa yang memiliki Bidan Desa o Rekap penempatan tenaga kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan o Jumlah Puskesmas yang memiliki dokter  Distribusi SDM Kesehatan berdasarkan fasilitas kesehatan ( Rumah Sakit dan Puskesmas )

38 1. Data kegiatan pelatihan bagi SDM Kesehatan yang dilaksanakan 2. Data Akreditasi pelatihan yang dilaksanakan sampai dengan tahun Jumlah organisasi profesi yang sudah memiliki standar profesi 4. Jumlah Tenaga kesehatan yang telah disertifikasi 5. Jumlah usulan dan realisasi beasiswa tugas belajar 6. Jumlah peserta PPDS/ PDGS berdasarkan spesialisasi dan Institusi pelayanan 7. Jumlah dan jenis SDM Kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan yang mendapatkan peningkatan kemampuan melalui tugas belajar dan ijin belajar diploma dan strata.

39 Dokumen Deskripsi PPSDMK diharapkan dapat menjadi produk informasi yang dapat menggambarkan kondisi Sumber Daya Manusia Kesehatan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelola SDM baik di wilayah Provinsi maupun di Kabupaten/Kota sehingga masing-masing dapat menyusun gambaran Pengembangan dan Pemberdayaan yang terkini di wilayahnya.

40 TERIMA KASIH SELAMAT MELAKSANAKAN PENGUMPULAN, pENGOLAHAN,DAN ANALISA DATA SDMK DI MASING – MASING WILAYAH KERJANYA

41


Download ppt "BIDANG REGULASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tanggal 19 September 2013."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google