Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMBANGUNAN BANGUNAN BARU BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR PERAWATAN BANGUNAN BIAYA PEKERJAAN STANDAR Klasifikasi Standar Luas Standar Jumlah Lantai HSBGN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEMBANGUNAN BANGUNAN BARU BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR PERAWATAN BANGUNAN BIAYA PEKERJAAN STANDAR Klasifikasi Standar Luas Standar Jumlah Lantai HSBGN."— Transcript presentasi:

1

2 PEMBANGUNAN BANGUNAN BARU BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR PERAWATAN BANGUNAN BIAYA PEKERJAAN STANDAR Klasifikasi Standar Luas Standar Jumlah Lantai HSBGN Non-Standar Bgn + Lingk Non-Standar Fungsi Khusus Non-Standar Lainnya SKEMATIK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BGN:

3 A. Klasifikasi Bangunan Gedung Negara PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 5, 1. Klasifikasi bangunan gedung negara didasarkan pada kompleksitas. 2. Klasifikasi bangunan gedung negara meliputi bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, dan bangunan khusus. a. Bangunan sederhana, merupakan bangunan gedung negara dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. b. Bangunan tidak sederhana, merupakan bangunan gedung negara dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana. c. Bangunan khusus, merupakan bangunan gedung negara dengan fungsi, teknologi, dan spesifikasi khusus. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi bangunan gedung negara diatur dengan Peraturan Menteri.

4 Klasifikasi bangunan khusus, ditetapkan berdasarkan rincian anggaran biaya (RAB) yang dihitung tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan kewajaran harga yang berlaku. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

5 1. Standar luas gedung kantor; a. Standar luas ruang gedung kantor, adalah: 1). Rata-rata 10 (sepuluh) meter persegi per personel (Catt: Untuk Klasifikasi Bangunan tidak sederhana) 2). Rata-rata 9,6 (sembilan koma enam) meter persegi per personel (Catt: Untuk Klasifikasi Bangunan sederhana) b. Bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang pelayanan, luasnya dihitung secara tersendiri berdasarkan analisis kebutuhan c. Rincian standar luas ruang gedung kantor dan ruang penunjang tercantum dalam lampiran I. (Penambahan 25% Luas Ruang Untuk Sirkulasi) B. Standar Luas Bangunan Gedung Negara PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 6, 7, 8, Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Luas bangunan gedung negara diatur dengan Peraturan Menteri. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

6 C. Standar Jumlah Lantai Bangunan Gedung Negara PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal Jumlah lantai bangunan gedung negara ditetapkan paling banyak 8 (delapan) lantai. 2. Jumlah lantai rumah negara yang tidak berupa rumah susun ditetapkan paling banyak 2 (dua) lantai. 3. Bangunan gedung negara yang dibangun lebih dari 8 (delapan) lantai harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri. 4. Jumlah lantai bangunan gedung negara yang berpengaruh pada Koefisien /faktor pengali jumlah lantai bangunan, besarannya ditetapkan oleh Menteri. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

7 Jumlah Lantai BangunanKoefisien / Faktor Pengali Bangunan 2 Lantai1,090 Bangunan 3 Lantai1,120 Bangunan 4 Lantai1,135 Bangunan 5 Lantai1,162 Bangunan 6 Lantai1,197 Bangunan 7 Lantai1,236 Bangunan 8 Lantai1,265 Tabel Koefisien / Faktor Pengali Jumlah Lantai bangunan, sbb: PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

8 Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara 1.Standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara ditetapkan secara berkala oleh Bupati/Walikota. 2.Standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara untuk Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta. 3.Standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara dihitung berdasarkan formula perhitungan standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri. D. Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN) PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 15. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

9 HSBGN :Standar Harga Satuan Tertinggi BGN V n :Kuantitas (Volume) komponen bangunan Pek. Standar L tb :Luas total lantai bangunan H n :Harga komponen bangunan Pek. Standar K :Koefisien jumlah lantai HSBGN = ∑ V n X H n L tb X K MODEL FORMULA HSBGN PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

10 No KOMPONEN BANGUNAN SUB KOMPONEN BANGUNAN BOBOT (%) TAHAPAN TERHADAP SELURUH BANGUNAN BOBOT MAKSIMUM BOBOT YANG DI BANGUN NILAI (%) 1. Pondasi PONDASI 10.00%100.00% 2. Struktur KOLOM, BALOK & RING BALK 27.00%100.00% PLESTERAN 2.00%100.00% 3. A t a p RANGKA ATAP 8.00%100.00% PENUTUP ATAP 2.00%100.00% 4. Langit-Langit RANGKA LANGIT-LANGIT 3.50%100.00% PENUTUP LANGIT-LANGIT 4.50%100.00% 5. Dinding BATU BATA/ PARTISI 4.50%100.00% PLESTERAN 1.75%100.00% KACA 1.25%100.00% PINTU 1.00%100.00% KOSEN 1.50%100.00% 6 Lantai PENUTUP LANTAI 10.00%100.00% 7. Utilitas INSTALASI LISTRIK 5.00%100.00% INSTALASI AIR 1.50%100.00% DRAINASE LLIMBAH 1.50%100.00% 8. Finishing FINISHING STRUKTUR (CAT) 1.00%100.00% FINISHING LANGIT-LANGIT (CAT) 4.00%100.00% FINISHING DINDING (CAT) 6.00%100.00% FINISHING PINTU/ KOSEN (CAT) 4.00%100.00% JUMLAH NILAI PEKERJAAN STANDAR %

11 NO URAIAN KLASIFIKASI KETERANGAN SEDERHANA TIDAK SEDERHANA KHUSUS APERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 1. Jarak Antar Bangunan minimal 3 m, untuk bangunan bertingkat dihitung berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan, serta ketentuan dalam Peraturan Daerah setempat tentang Bangunan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan 2. Ketinggian Bangunanmaksimum 2 lantai maksimum 8 lantai (di atas 8 lantai harus men dapat rekomendasi Menteri Pekerjaan Umum 3. Ketinggian Langit-langitmin. 2,80 m sesuai fungsi 4. Koefisien Dasar BangunanSesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat 5. Koefisien Lantai BangunanSesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat 6. Koefisien Dasar HijauSesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat 7. Garis sempadanSesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat 8. Wujud Arsitektur sesuai fungsi & kaidah arsitektur sederhana sesuai fungsi & kaidah arsitektur sesuai fungsi & kaidah arsitektur 9. Pagar Halaman **) Menggunakan bahan dinding batu bata/bataco (1/2 batu), besi, baja, kayu, dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan. 10. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Lingkungan *) Dihitung berdasarkan kebutuhan sesuai fungsi bangunan dan SNI/ketentuan yang berlaku. - parkir kendaraanminimal 1 parkir kendaraan untuk 60 m2 luas bangunan gedung - aksesibiltastersedia sarana aksesibilitas bagi penyandang cacat - drainasetersedia drainase sesuai SNI yang berlaku - pembuangan sampahtersedia tempat pembuangan sampah sementara - pembuangan limbahtersedia sarana pengolahan limbah, khususnya untuk limbah berbahaya - penerangan halamantersedia penerangan halaman TABEL A1 SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH/LEMBAGA TINGGI/TERTINGGI NEGARA PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

12 NO URAIAN KLASIFIKASI KETERANGAN SEDERHANATIDAK SEDERHANAKHUSUS BPERSYARATAN BAHAN BANGUNAN 1. Bahan Penutup Lantai keramik, vinil, tegel PC marmer lokal, keramik, vinil,kayu Diupayakan menggunakan bahan bangunan setempat/ produksi dalam negeri, ter masuk bahan bangunan seba gai bagian dari sistem pabrik asi komponen. Apabila bahan tersebut sukar diperoleh atau harganya tidak sesuai, dapat diganti dengan bahan lain yang sederajat tanpa meng -urangi persyaratan fungsi dan mutu dengan pengesahan Instansi Teknis Setempat 2. Bahan Dinding Luar bata, batako diplester dan dicat, kaca bata, batako diplester dicat /dilapis keramik, kaca,panil beton ringan 3. Bahan Dinding Dalam bata, batako diples ter dan dicat, kaca, partisi kayu lapis bata, batako diplester dicat/ dilapis keramik, kaca, partisi gipsum bata, batako diplester dicat/ dilapis keramik, kaca partisi gipsum 4. Penutup Plafondkayu-lapis dicatgipsum, kayu-lapis dicat 5. Bahan Penutup Atap genteng, asbes, seng, sirap genteng keramik, alum unium gelombang dicat 6. Bahan Kosen dan Daun Pintu kayu dicat/ aluminium kayu dipelitur, anodized aluminium kayu dipelitur, anodized aluminium CPERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN 1. Pondasi batu belah, kayu, beton bertulang K-200 batu belah, kayu, beton bertulang K-225 atau lebih Khusus untuk daerah gempa, harus direncanakan sebagai struktur bangunan tahan gempa. 2. Struktur Lantai (untuk bangunan bertingkat) beton bertulang K-225 atau lebih,baja,kayu klas kuat II 3. Kolom beton bertulang K-200 baja, kayu klas kuat II beton bertulang K-225 atau lebih,baja,kayu klas kuat II 4. Balok beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat II beton bertulang K-225 atau lebih,baja,kayu klas kuat II 5. Rangka Atapkayu klas kuat II, baja kayu klas kuat II, baja dilapis anti karat 6. Kemiringan Atapgenteng min. 30, sirap min.22.5, seng min 15 genteng min. 30, sirap min.22.5, seng min 15

13 PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA NO URAIAN KLASIFIKASI KETERANGAN SEDERHANATIDAK SEDERHANAKHUSUS DPERSYARATAN UTILITAS dan PRASARANA DAN SARANA DALAM BANGUNAN 1. Air BersihPAM, sumur pantek 2. Saluran air hujantalang, saluran lingkungan 3. Pembuangan Air Kotorbak penampung 4. Pembuangan Kotoranbak penampung 5. Bak SeptikTank & resapanberdasarkan kebutuhan 6. Sarana Pengamanan thp. Bahaya Kebakaran *) Mengkuti ketentuan dalam PERMEN PU tentang penanggulangan, serta Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku 7. Sumber daya listrik *)PLN, Generator (harus memperhatikan prinsip hemat energi) 8. Penerangan penerangan alam dan buatan lux/m2, dihitung berdasarkan kebutuhan dan fungsi Bangunan /fungsi ruang serta SNI yang berlaku 9. Tata Udara6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC*) dihitung sesuai SNI yang berlaku. 10. Sarana Transportasi Vertikal *) tidak diperlukan untuk bangunan di atas 4 lantai dapat menggunakan Lift, sesuai SNI yang berlaku dihitung sesuai kebutuhan dan fungsi bangunan 11. Aksesibilitas bagi penyandang cacat*) Sesuai ketentuan dalam Per.Men. PU No. 30/KPTS/2006, minimal ramp untuk bangunan klasifikasi sederhana. 12. Telepon *)sesuai kebutuhan 13. Penangkal petirpenangkal petir lokal EPERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN 1.Tangga Penyelamatan (khusus untuk bangunan bertingkat) lebar minimal = 1, 20 m, dan bukan tangga putar jarak antar tangga aksimum 45 m (jarak bisa 1,5 kali bila menggunakan sprinkler) 2. Tanda Penunjuk Arahjelas, dasar putih huruf hijau 3. Pintulebar min.=0,90 m, satu ruang minimal 2 pintu dan membuka keluar 4 Koridor/selasarlebar min.=1,80 m

14 NO URAIAN KLASIFIKASI KETERANGAN Khusus & Tipe A Tipe B Tipe C,D, dan E APERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 1. Jarak Antar Bangunan minimal 3 m, untuk bangunan bertingkat dihitung berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Terutama berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah setempat tentang Bangunan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota untuk lokasi yang bersangkutan. 2. Ketinggian Bangunan 3. Ketinggian Langit-langitmin. 2,70 m 4. Koefisien Dasar Bangunan Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat 5. Koefisien Lantai Bangunan Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat 6. Koefisien Dasar HijauSesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat 7. Garis sempadanSesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat 8. Wujud Arsitektur sesuai fungsi rumah & kaidah arsitektur sesuai fungsi & kaidah arsitektur sederhana 9. Pagar Halaman **)Menggunakan bahan dinding batu bata/bataco (1/2 batu), besi, baja, kayu, dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur rumah negara Biayanya mengikuti standar harga satuan per-m' pagar 10. Tandon Airmin. 3 m3min. 2 m3min. 1 m3 TABEL A2 SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN RUMAH NEGARA PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

15 NO URAIAN KLASIFIKASI KETERANGAN Khusus & Tipe A Tipe B Tipe C,D, dan E B PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN Diupayakan menggunakan bahan bangunan setempat/ produksi dalam negeri, termasuk bahan bangunan sebagai bagian dari sistem pabrikasi komponen. 1. Bahan Penutup Lantai marmer lokal, keramik, vinil,kayu keramik, vinil keramik, vinil, Tegel PC 2. Bahan Dinding bata, batako diplester dan dicat tembok 3. Penutup Plafond Gipsum, asbes semen/ kayu-lapis dicat asbes semen/kayu-lapis dicat 4. Bahan Penutup Atap genteng keramik bergla- zuur asbes, seng, sirap genteng, asbes, seng, sirap 5. Bahan Kosen dan Daun Pintu/ Jendela kayu dipelitur/dicatkayu dicat TABEL A2 SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN RUMAH NEGARA PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA CPERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN 1. Pondasi batu belah, kayu klas kuat / awet II, beton-bertulang batu belah, kayu klas II, beton-bertulang batu belah, kayu klas kuat/ awet II, beton- bertulang Khusus untuk daerah gempa, harus direncanakan sebagai struktur bangunan tahan gempa. 2. Struktur Lantai (untuk bangunan bertingkat) beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II beton bertulang K-200, baja, kayu klas II 3. Kolom beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II beton bertulang K-200, baja, kayu klas II 4. Balok beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II beton bertulang K-200, baja, kayu klas II 5. Rangka Atapkayu klas kuat/awet II, baja 6. Kemiringan Atap genteng min. 30, sirap min.22.5, seng min 15 genteng min. 30, sirap min.22.5, seng min 15

16 PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA NO URAIAN KLASIFIKASI KETERANGAN Khusus & Tipe A Tipe B Tipe C,D, dan E DPERSYARATAN UTILITAS dan PRASARANA DAN SARANA DALAM BANGUNAN 1. Air BersihPAM, sumur pantek 2. Saluran air hujantalang, saluran lingkungan 3. Pembuangan Air Kotorbak penampung Untuk Rumah Negara yangdibangun dalam 1 kompleks menggunakan septiktank Komunal 4. Pembuangan Kotoranbak penampung 5. Bak SeptikTank & resapan 6 m35 m m3 6. Sarana pengamanan thp.Bahaya kebakaran *) Mengkuti ketentuan dalam PERMEN PU tentang penanggulangan, serta Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku 7. Sumber daya listrik *) PLN, VAPLN, VAPLN, VA 8. Penerangan penerangan alam dan buatan lux/m2 9. Tata Udara 6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC)*) 6-10% bukaan 12. Telepon *)sesuai kebutuhan 13. Penangkal petirpenangkal petir lokal EPERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN 1.Tangga Penyelamatan (khusus untuk bangunan bertingkat) lebar min.=1, 20m 2. Tanda Penunjuk ArahTidak dipersyaratkan 3. Pintulebar min.=0,90 m 4 Koridor/selasarlebar min.=1,80 m

17 PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA *) pembiayaannya tidak termasuk dalam standar harga satuan tertinggi per-m2, dan harus dianggarkan tersendiri sebagai biaya non-standar. 3. Apabila bahan-bahan tersebut sukar diperoleh atau harganya tidak sesuai, dapat diganti dengan bahan lain yang sederajat tanpa mengurangi persyaratan fungsi dan mutu dengan pengesahan Instansi Teknis Setempat. 1. Untuk Rumah Negara klas C, D, dan E, pelaksanaan pembangunannya disamping seperti ketentuan pada tabel tersebut diatas, dibangun berdasarkan "Dokumen Pelelangan Disain Prototip Daerah Setempat" yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya atau meng gunakan disain Perum Perumnas yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2. Untuk bangunan rumah negara yang dibangun dalam bangunan gedung bertingkat banyak (rumah susun), maka ketentuan-ketentuan teknisnya mengikuti ketentuan teknis untuk bangunan gedung negara sesuai ketentuan yang berlaku.

18 Biaya Pekerjaan Non Standar PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 16 -dihitung berdasarkan kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar. -Total biaya non-standar maksimum 150% dari total biaya standar BGN -Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Biaya Pek. Non Standar PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007 -dihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar, setelah berkonsultasi kepada Instansi Teknis setempat; -Besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi, pengawasan pekerjaan non-standar, dihitung ( berdasarkan billing-rate ) PEKERJAAN NON STANDAR

19 Biaya non-standar digunakan untuk: 1. Perizinan selain IMB; 2. Penyiapan dan pematangan lahan; 3. Peningkatan arsitektur dan/atau struktur bangunan ; 4. Pekerjaan khusus kelengkapan bangunan ; 5. Pekerjaan khusus bangunan gedung ramah lingkungan (greenbuilding); dan/atau 6. Penyambungan utilitas PEKERJAAN NON STANDAR (BGN + LINGKUNGAN)

20 Total biaya tertinggi pekerjaan non-standar maksimum sebesar 150% dari biaya pekerjaan standar, dan dapat berpedoman pada : Jenis pekerjaanProsentase Alat Pengkondisian Udara10-20% dari X Elevator/Escalator8-12% dari X Tata Suara (Sound System)3-6% dari X Telepon dan PABX3-6% dari X Instalasi IT (Informasi & Teknologi)6-11 % dari X Elektrikal (termasuk genset)7-12% dari X Sistem Proteksi Kebakaran7-12% dari X Sistem Penangkal Petir Khusus2-5% dari X InstalasiPengolahan Air Limbah (IPAL)2-4% dari X Interior (termasuk furniture)15-25% dari X Gas Pembakaran1-2% dari X Gas Medis2-4% dari X Pencegahan Bahaya Rayap1-3% dari X Pondasi dalam7-12% dari X Fasilitas penyandang cacat & kebutuhan khusus3-8% dari X Sarana/Prasarana Lingkungan3-8% dari X Basement (per m2) 120% dari Y Peningkatan Mutu *) 15-30% dari Z

21 KOEFISIEN/FAKTOR PENGALI BANGUNAN/RUANG DENGAN FUNGSI KHUSUS BAB IV.D.2 Permen PU No. 45/PRT/M/2007 Fungsl Bangunan/RuangHarga Satuan per-m2 Tertinggi ICU/ICCU/UGD/CMU1,50 standar harga bangunan Ruang Operasi2,00 standar harga bangunan Ruang Radiology2,00 standar harga bangunan Rawat inap1,10 standar harga bangunan Laboratorium1,10 standar harga bangunan Ruang Kebidanan dan Kandungan1,20 standar harga bangunan Ruang Gawat Darurat1,10 standar harga bangunan Power House1,25 standar harga bangunan Ruang Rawat Jalan1,10 standar harga bangunan Dapur dan Laundri1,10 standar harga bangunan Bengkel1,00 standar harga bangunan Lab. SLTP/SMA/SMK1,15 standar harga bangunan Selasar Luar Beratap/Teras0,50 standar harga bangunan FUNGSI KHUSUS BIAYA NON STANDAR FUNGSI KHUSUS

22 LAINNYA BIAYA NON STANDAR LAINNYA a.Penyiapan lahan; Biaya non-standar lainnya, meliputi biaya untuk: b. Pematangan lahan; j. ………………. c. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) d. Penyusunan rencana induk (masterplan); e. Penyusunan studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); f. Biaya Penyambungan Utilitas (Air, Listrik, Telpon,ddsb); g. Penyelidikan tanah yang terperinci; h.Biaya pengelolaan kegiatan, perencanaan, dan pengawasan untuk perjalanan dinas ke wilayah/lokasi kegiatan yang sukar pencapaiannya/dijangkau oleh sarana transportasi (remote area); i.Perizinan-perizinan khusus karena sifat bangunan, lokasi/letak bangunan, ataupun karena luas lahan;

23 BIAYA NON STANDAR LAINNYA k.Biaya Konsultan VE, apabila Satuan Kerja menghendaki pelaksanaan VE dilakukan oleh konsultan independen; Biaya non-standar lainnya dihitung berdasarkan kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar. l.Biaya Pekerjaan khusus bangunan gedung ramah lingkungan (green building); j.Biaya Konsultan studi penyusunan program pembangunan bangunan gedung negara, untuk bangunan gedung yang penyusunannya memerlukan keahlian konsultan;

24 BIAYA PEMBANGUNAN BGN BIAYAPEMBANGUNANBGN BIAYA PEKERJAAN STANDAR NON-STANDAR PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 14

25 PEKERJAAN STANDAR BGN Pekerjaan Standar BGN meliputi pekerjaan : struktur, arsitektur, finishing, utilitas Dihitung berdasarkan:  standar harga satuan tertinggi berdasarkan klasifikasi bangunan gedung negara;  koefisien faktor pengali jumlah lantai bangunan; dan  luas bangunan Biaya Pek. Standar = (HSBGN) ( K ) ( L tb) HSBGN :Standar Harga Satuan Tertinggi BGN L tb :Luas total lantai bangunan K:Koefisien jumlah lantai PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 14

26 BIAYA KESELURUHAN BANGUNAN BIAYA KONSTRUKSI FISIK BIAYA MK/ BIAYA PENGAWASAN BIAYA PERENCANAAN BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN BIAYA PEKERJAAN STANDAR BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR max 150% dari HSBGN Perpres 73 Pasal 16, (3) HSBGN

27 SIMULASI PENGANGGARAN Soal : Program Ruang direncanakan untuk menampung kegiatan Pegawai dan Pengunjung/Tamu yang bersifat Khusus Ke-Kedutaan (Embassy) Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia di Kuala Lumpur, dengan Pegawai yang terdiri atas: – 1 Orang Duta Besar (Pejabat Negara) –40 Orang Home Staff –84 Orang Local Staff Mengingat sifatnya yang khusus (Prestisius), maka Bangunan direncanakan berlantai 5 Lapis. Berapakah BIAYA KESELURUHAN BANGUNAN yang harus diusulkan untuk Pekerjaan Standar untuk pembangunan baru Gedung KBRI ini ?

28 Analisa: a. Menampung kegiatan Pegawai GEDUNG KANTOR b. KBRI Malaysia, di Kuala Lumpur HSBGN Kuala Lumpur c. Pegawai Terdirii dari: 1 Orang Duta Besar (Pejabat Negara) 40 Orang Home Staff 84 Orang Local Staff Jumlah Total Pegawai = 125 Orang d. Bangunan direncanakan 5 Lantai Bangunan Tidak Sederhana Koefisien Jumlah Lantai = 1,162 SIMULASI PENGANGGARAN

29 1. Menghitung kebutuhan Luas ruang: GEDUNG KANTOR, TIDAK SEDERHANA, Jawab: HSBGN KUALA LUMPUR = Rp ,- per M 2 *) *) Data bersumber dari hasil analisa AM-WIN Sdn Bhd, dari Siaran Khas Special Release 2, edisi Januari 2009, tanggal 16 Feb 2009, yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (Department of Statistics, Malaysia) **) Kurs pasaran yang berlaku pertanggal 26 Feb 2009 STANDAR RUANG: 10 M 2 per PERSONIL KEBUTUHAN RUANG: RUANG KERJA : 125 x 10 M 2 = M 2 PENGGUNA : 125 PERSONIL 2. Menghitung Program Pembiayaan : SIRKULASI 25% : 25% x = 312 M 2 TOTAL KEBUTUHAN LUAS RUANG = M 2 KOEFISIEN PENGALI (K) 5 Lantai = 1,162 BIAYA KONSTRUKSI FISIK PEK. STÁNDAR = (HSBGN) x (K) x (Ltb) = ,- x 1,162 x USULAN BIAYA KONSTRUKSI FISIK = Rp ,-

30 3. Menghitung Program Pembiayaan Keseluruhan Bangunan: BIAYA KONSTRUKSI FISIK BIAYA KONSULTAN PERENCANA BIAYA KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI = Rp ,- = Rp ,- = Rp ,- BIAYA PENGELOLAAN TEKNIS = Rp ,- = Rp ,-BIAYA KESELURUHAN BANGUNAN Lihat Tabel: Tidak Sederhana Halaman 130

31 TERIMA KASIH TERIMA KASIH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Jalan Pattimura No Kebayoran Baru - Jakarta Telp (021) Fac (021)


Download ppt "PEMBANGUNAN BANGUNAN BARU BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR PERAWATAN BANGUNAN BIAYA PEKERJAAN STANDAR Klasifikasi Standar Luas Standar Jumlah Lantai HSBGN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google