Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SITUASI DAN KEBIJAKAN PROGRAM PENGENDALIAN HIV-AIDS DI SUMATERA BARAT SEKSI PENANGGULANGAN PENYAKIT DINKES PROVINSI SUMATERA BARAT.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SITUASI DAN KEBIJAKAN PROGRAM PENGENDALIAN HIV-AIDS DI SUMATERA BARAT SEKSI PENANGGULANGAN PENYAKIT DINKES PROVINSI SUMATERA BARAT."— Transcript presentasi:

1 SITUASI DAN KEBIJAKAN PROGRAM PENGENDALIAN HIV-AIDS DI SUMATERA BARAT SEKSI PENANGGULANGAN PENYAKIT DINKES PROVINSI SUMATERA BARAT

2 SITUASI HIV-AIDS DI INDONESIA & SUMATERA BARAT

3 Gambaran Estimasi ODHA di Indonesia Menurut Propinsi – Tahun Estimasi Jumlah ODHA

4 Kasus HIV dan AIDS yang Dilaporkan per Tahun sd Juni 2013

5 10 Provinsi dengan jumlah HIV dan AIDS terbanyak sd Juni 2013

6 Sepuluh Provinsi dengan AIDS Case Rate Tertinggi sampai dengan Juni 2013

7 Persentase Infeksi HIV yang Dilaporkan Menurut Jenis Kelamin Tahun Sumber Data : Layanan Konseling dan Tes HIV

8 Persentase Infeksi HIV yang Dilaporkan Menurut Kelompok Umur Tahun

9 Persentase Infeksi HIV yang Dilaporkan Menurut Faktor Risiko Tahun

10 Case Fatality Rate AIDS yang Dilaporkan Menurut Tahun, 2000 sd Juni 2013

11 Laporan Perawatan HIV dan Pengobatan ARV s.d Juni % Masuk Perawatan HIV = Memenuhi syarat untuk ARV = Substitusi = Stop = LFU = Masih menerima ARV = Tidak memenuhi syarat utk ARV = Pernah menerima ARV = Meninggal = Original 1 st Line = Switch = Rujuk keluar = Belum menerima ARV = % 25.02% 74.98% 31.39%68.61% 53.51% 19.94% 7.55% 3.20% 25.36%71.46% Unknown = % Unknown = % LFU : Lost Follow Up Rujuk Keluar : Pindah ke layanan lain Original 1 st Line : Menggunakan Regimen Lini Pertama Substitusi : salah satu ARV nya diganti dengan obat ARV lain tapi masih pada kelompok lini pertama yang original Switch : 1 atau 2 jenis ARV nya diganti dengan obat ARV lini kedua Sumber data : Layanan Perawatan HIV dan Pengobatan ARV

12 Kasus HIV dan AIDS Nasional yang Dilaporkan per Tahun sd Juni 2013

13 10 Provinsi dengan jumlah HIV dan AIDS terbanyak sd Juni 2013

14 KUMULATIF KASUS AIDS SUMBAR Juni 2013

15 MENURUT UMUR HIVAIDS

16 MENURUT FAKTOR RISIKO HIVAIDS

17 MENURUT PEKERJAAN HIVAIDS

18 MENURUT KABUPATEN/KOTA HIVAIDS

19 MENURUT JUMLAH KASUS

20 MENURUT CASE RATE

21 KEBIJAKAN PENGENDALIAN HIV-AIDS DAN IMS

22 Tujuan Pengendalian HIV-AIDS dan IMS GETTING THREE ZEROES Menurunkan jumlah kasus baru HIV Menurunkan angka kematian Menurunkan stigma dan diskriminasi Meningkatkan kualitas hidup ODHA

23 Kebijakan Pengendalian HIV-AIDS & IMS Tahun Meningkatkan advokasi, sosialisasi, dan pengembangan kapasitas. 2.Meningkatkan kemampuan manajemen dan profesionalisme dalam pengendalian HIV-AIDS dan IMS. 3.Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pengendalian HIV-AIDS dan IMS. 4.Meningkatkan jangkauan pelayanan pada kelompok masyarakat berisiko tinggi, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan serta bermasalah kesehatan 5.Mengutamakan program berbasis masyarakat. 6.Meningkatkan jejaring kerja, kemitraan dan kerja sama. 7.Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya. 8.Mengutamakan promotif dan preventif. 9.Memprioritaskan pencapaian sasaran MDG’s, komitmen nasional dan internasional

24 Aspek Legal Advokasi Sosialisasi dan KIE Pengembanga n SDM Jejaring Kerja dan Pertisipasi Masyarakat Logistik Pengamanan Darah Donor dan Produk Darah Pengendalian IMS Pengurangan Dampak Buruk Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak Kewaspadaan Standar Konseling dan Tes HIV Perawatan, Dukungan dan Pengobatan Kolaborasi TB-HIV Surveilans Epidemiologi & Sisitem Informasi Monitoring dan Evaluasi Sistem Pembiayaan Kegiatan Pengendalian HIV-AIDS & IMS

25 PENDIDIKAN PENCEGAHAN Pencegahan Melalui Transmisi Seksual (PMTS) Pencegahan dampak Buruk Napza (PDBN) Pencegahan Penularan melalui Ibu dan Anak ( PPIA) PENCEGAHAN Pencegahan Melalui Transmisi Seksual (PMTS) Pencegahan dampak Buruk Napza (PDBN) Pencegahan Penularan melalui Ibu dan Anak ( PPIA) PENGOBATAN Perluasan tes Pasien IMS Penasun Ibu Hamil Pasangan HIV + Koinfeksi TB Penderita Hepatitis Inisiasi ARV dini pada populasi kunci, Ibu hamil HIV +, koinfeksi TB, Koinfeksi Hepatitis B & C PENGOBATAN Perluasan tes Pasien IMS Penasun Ibu Hamil Pasangan HIV + Koinfeksi TB Penderita Hepatitis Inisiasi ARV dini pada populasi kunci, Ibu hamil HIV +, koinfeksi TB, Koinfeksi Hepatitis B & C TES HIV LASS L K B P “PERKUAT JEJARING INTERNAL” “PERKUAT JEJARING EKSTERNAL” P “PERKUAT JEJARING INTERNAL” “PERKUAT JEJARING EKSTERNAL” KPA Fasyankes Komunitas MORAL AGAMA KESPRO BAHAYA NAPZA MORAL AGAMA KESPRO BAHAYA NAPZA IPWL Pengobatan IMS KONDOM

26 Kerangka Kerja Layanan Komprehensif Berkesinambungan KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA)

27 Pengembangan LKB HIV Unsur Utama No.Pilar UtamaMaksud dan Tujuan Pilar 1:Koordinasi dan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan di setiap lini Mendapatkan dukungan dan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan Pilar 2:Layanan terintegrasi dan terdesentralisasi sesuai kondisi setempat Tersedianya layanan terintegrasi sesuai dengan kondisi setempat. Pilar 3:Sistem rujukan dan jejaring kerjaAdanya jaminan kesinambungan dan linkage antara komunitas dan layanan kesehatan. Pilar 4:Paket layanan HIV komprehensif yang berkesinambungan Tersedianya layanan berkualitas sesuai kebutuhan individu Pilar 5:Akses Layanan TerjaminTerjangkaunya layanan baik dari sisi geografis, finansial dan sosial, termasuk bagi kebutuhan populasi kunci Pilar 6:Keterlibatan ODHA dan KeluargaMeningkatnya kemitraan, dan akseptabilitas layanan, meningkatkan cakupan, dan retensi pada perawatan dan pengobatan, serta mengurangi stigma dan diskriminasi.

28 LAYANAN TERKAIT HIV-AIDS DAN IMS DI SUMBAR LAYANANJUMLAH Konseling dan Tes HIVKlinik VCT RSUP M.Jamil, RSAM Bukittinggi, PKM Payolansek, PKM Biaro, RSU Solok, RSU Pdg Pariaman. Perawatan, Dukungan dan Pengobatan RS. M.Jamil, RSAM Bukittinggi, RS Solok, RS Pariaman, RS Yos Sudarso Program Terapi Rumatan MetadonKlinik PTRM RSUP M.Jamil Layanan Jarum dan Alat Suntik Steril PKM Seberang Padang & Guguk Panjang IMSPKM Seberang Padang & Guguk Panjang PPIARSUP M.Jamil, RSAM Bukittinggi,

29 DAFTAR LAYANAN LKB HIV NOKAB/KOTALAYANAN TERLATIH LKB 1Kota Padang PKM SEBERANG PADANG PKM PAUH PKM BUNGUS PKM AIR TAWAR PKM LUBUK BUAYA RSUP M. DJAMIL 2Kota Bukittinggi PKM GUGUK PANJANG PKM TIGO BALEH PKM MANDIANGIN PKM GULAI BANCAH RSU ACHMAD MUCHTAR

30 DAFTAR LAYANAN LKB HIV NOKAB/KOTALAYANAN TERLATIH LKB 3KOTA SOLOK PKM KTK PKM TANJUNG PAKU PKM NAN BALIMO PKM TANAH GARAM RSU SOLOK 4 KAB AGAMPKM BIARO PKM LUBUK BASUNG RSUD LUBUK BASUNG 5 KAB PADANG PARIAMANPKM ENAM LINGKUNG RSUD PARIT MALINTANG

31 DAFTAR LAYANAN LKB HIV NOKAB/KOTALAYANAN TERLATIH LKB 6 KOTA PARIAMANPKM NARAS RSU Pariaman 7 KAB SIJUNJUNGPKM Padang Sibusuk 8 KAB TANAH DATARPKM Tanjung Emas RSUD KAB TANAH DATAR 9 KAB 50 KOTAPKM DANGUNG2 RSUD KAB 50 KOTA 10 KOTA PAYAKUMBUHPKM PAYOLANSEK RSUD KOTA PAYAKUMBUH

32 UPAYA PENCEGAHAN

33 UPAYA PENCEGAHAN HIV-AIDS dan IMS Pelayanan Kesehatan Remaja Peningkatan Pengetahuan Komprehensif di usia tahun : 1.Apakah dengan saling setia pada pasangan dapat mengurangi risiko tertular HIV? 2.Bisakah seseorang tertular HIV dengan cara menggunakan alat makan atau minum secara dengan seseorang yang sudah terinfeksi HIV ? 3.Bisakah seseorang tertular virus HIV melalui gigitan nyamuk/serangga ? 4.Dapatkah Anda mengetahui seseorang sudah terinfeksi HIV hanya dengan melihatnya ? 5.Bisakah seseorang mengurangi risiko tertular HIV dengan cara menggunakan kondom dengan benar setiap kali melakukan seks? Pendidikan Kesehatan Reproduksi di institusi Pendidikan bersama Kemendiknas

34

35 UPAYA STRATEGIS TERHADAP 3M (MOBILE MAN WITH MONEY)  Intensifikasi pencegahan melalui intervensi struktural dengan fokus pada Lelaki Berisiko Tinggi/LBT:  Di Tempat Kerja: Peran sektor swasta, peran aktif pimpinan perusahaan dan personalia. Terintegrasi dalam K3 (Keselamatan dan Kesehatan kerja).  Di Lokasi Transaksi Seks Berisiko (Hotspot): Program Pencegahan Penularan Melalui Transmisi Seksual (PMTS) berupa komitmen stakeholder lokal untuk pemberdayaan pekerja seks, promosi penggunaan kondom dan pemeriksaan IMS. Hal ini melibatkan pemberdayaan komunitas dan masyarakat.  Penguatan sistem, perluasan dan mutu layanan kesehatan yang berkesinambungan 35

36 Peningkatan Peran Positif Pemangku Kepentingan  lingkungan kondusif KOMPONEN 1 Komunikasi Perubahan Perilaku & Pemberdayaan Populasi Kunci KOMPONEN 2 Manajemen Pasokan Kondom & Pelicin KOMPONEN 3 Penatalaksanaan IMS KOMPONEN 4 Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual (PMTS) Pendekatan:

37 Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual (PMTS) 1. Pemakaian kondom konsisten pada prilaku seksual beresiko o Di Lokasi/hotspot (di setiap wisma/kamar) o Pada seluruh Populasi Kunci (PS, LBT, GWL, Penasun, Remaja Berisiko  PMTS Paripurna) melalui: Penjangkauan melalui Pendidik Sebaya Fasilitas Layanan Kesehatan 2. Pengobatan IMS komprehensif o Sebagai “pintu masuk” bagi Layanan HIV Komprehensif yang Berkesinambungan (LKB) o Rutin Screening Gejala dan Pengobatan bagi populasi kunci o Kondom Merupakan Paket dalam pengobatan IMS

38 Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual (PMTS) 3. Mencegah Penularan dari Ibu Ke anak penggunaan kondom sebagai “dual protection” mencegah kehamilan yang tidak direncanakan pada ODHA 4. Advokasi, Sosialisai dan KIE o Adanya Regulasi sebagai dukungan lingkungan yang kondusif o Sosialisasi dan KIE tentang kondom dan upaya pencegahan HIV-AIDS dan IMS

39 Legal dan Advokasi, Sosialisasi, KIE Mendorong penerbitan Perda yang mendukung pada upaya pengendalian HIV/AIDS dan IMS Penyusunan berbagai kebijakan dan pedoman2 teknis pengendalian HIV-AIDS dan IMS Merupakan salah satu kriteria dalam Akreditasi RS Pembuatan media KIE untuk berbagai kelompok populasi kunci Peningkatan pengetahuan Komprehensif pada populasi umum Standarisasi kurikulum dan modul program HIV/AIDS dan IMS Pelatihan TOT terkait HIV/Aids dan IMS untuk 33 Propinsi Pelatihan Pengurangan Stigma dan Diskriminasi Pelatihan untuk penyedia pelayanan, KDS, Komunitas dan Stakeholder terkait

40 Pengembangan SDM & Kewaspadaan Standar Standarisasi kurikulum dan modul program HIV/AIDS dan IMS Pelatihan TOT terkait HIV/Aids dan IMS untuk 33 Propinsi Pelatihan Pengurangan Stigma dan Diskriminasi Pelatihan untuk penyedia pelayanan, KDS, Komunitas dan Stakeholder terkait penyusunan pedoman Kewaspadaan Standar, berkoordinasi dengan Direktorat BUK Dasar Semua tindakan medis yang invasif harus menerapkan prinsip kewaspadaan standar

41 Jejaring Kerja & Partisipasi Masyarakat Melakukan koordinasi bersama KPAN/KPAP/KPAKab/kota Melibatkan masyarakat, LSM, kelompok populasi kunci dalam pelaksanaan program pengendalian HIV- AIDS dan IMS (mis. dalam monitoring ARV, LKB) Melibatkan organisasi profesi dalam pelaksanaan program pengendalian termasuk Dokter Praktek swasta Melibatkan penyedia pelayanan baik pemerintah, swasta, dan organisasia masyarakat lainnya dalam pelayanan IMS dan HIV/AIDS

42 Logistik Pengalihan sentralisasi pengelolaan ARV menjadi desentralisasi serta terintegrasi dengan “One Gate Policy” Perencanaan kebutuhan obat dan reagen pemeriksaan terkait HIV-AIDS dan IMS Menjamin ketersediaan obat ARV bagi odha yang membutuhkan (100% lini1) Penyediaan obat IO dan IMS, serta reagen pemeriksaan HIV dan IMS untuk layanan (sesuai SE Dirjen PPPL maks hanya 40%) Standarisasi dan Penyediaan alat pemeriksa CD4 dan VL beserta reagennya

43 Pengamanan Darah Donor dan Produk Darah Lainnya Penyusunan pedoman untuk pengamanan darah donor dan produk darah, berkoordinasi dengan Direktorat BUK Dasar dan PMI Semua darah donor dilakukan skrining HIV dan sifilis Penyediaan reagen untuk skrining darah donor oleh Direktorat BUK Dasar Membuat jejaring dengan PMI/UTD RS agar dapat mengakses layanan IMS, KT dan PDP

44 Pengendalian IMS Skrining awal dan Pengobatan pada Populasi kunci Skrining berkala dan pengobatan dengan tanda IMS Tatalaksana IMS sesuai dengan pedoman nasional  pendekatan sindrom atau dengan pemeriksaan laboratorium sederhana Pengobatan IMS sekaligus satu paket dengan Distribusi kondom kepada pasien yang berisiko, melalui klinik IMS, layanan PPIA, layanan TB-HIV, layanan KT, layanan PDP Penawaran tes HIV bagi semua pasien IMS dan couple konseling Adanya Klinik IMS yang “User Friendly” bagi populasi kunci sesuai kesepakatan dengan penyedia layanan

45 Pengurangan Dampak Buruk Akibat Napza Berdasarkan 9 kebijakan 1.Penyediaan LASS melalui fasyankes dengan 3 strategi : Menetap, satelit dan bergerak 2.Terapi ketergantungan Napza, baik melalui terapi substitusi opiate (PTRM dan lainnya) dan terapi Napza lainnya 3.Akses Tes HIV dan konseling 4.Akses Terapi ARV 5.Pencegahan dan terapi IMS 6.Pemberian kondom bagi penasun dan pasangan seksnya 7.KIE terarah bagi penasun dan pasangan seksnya 8.Diagnosis dan terapi OI 9.Pencegahan, diagnosis dan terapi TB

46 Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak 4 PRONG : – Pencegahan penularan HIV pada wanita usia subur melalui kesehatan reproduksi – Pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan HIV positif – Pencegahan penularan HIV dari ibu hamil HIV positif ke bayi yang dikandungnya – Pemberian dukungan psikologis, sosial dan perawatan kepada ibu HIV positif beserta bayi dan keluarganya Ibu hamil ditawarkan untuk tes IMS dan HIV pada saat K1 pada : – Epidemi meluas dan terkonsentrasi : semua bumil – Epidemi rendah : bumil dengan risiko (IMS&/TB) Dilakukan couple conseling dan tes IMS dan tes HIV pada pasangannya Konseling untuk keputusan persalinan aman dan pemberian makanan bayi

47 Konseling Dan Tes HIV (KTH) Dengan 2 pendekatan: KTS (Konseling dan Tes Sukarela) dan TIPK (Tes atas Inisiatif petugas Kesehatan dan Konseling) dengan mengikuti prinsip 3C (counseling, confidential dan informed consent) 2R Akses tes HIV sukarela Pasien yang dicurigai terinfeksi HIV ditawarkan untuk tes IMS dan HIV Tes dengan reagen rapid HIV, menggunakan strategi 3 secara serial (dengan 3 reagen berbeda)

48 Pengobatan, Dukungan dan Perawatan Tatalaksana ART mengikuti buku pedoman nasional Inisiasi ARV di RS Rujukan ARV, follow up bisa dilakukan di RS/Puskesmas satelit Peresepan ARV yang terstandarisasi Setiap 6 bulan sekali dilakukan monitoring pengobatan (jumlah CD4, VL, tes fungsi hati dan ginjal, foto thorax) Penguatan layanan PDP pada tingkat Puskemas Pengembangan Jejaring Layanan (Internal dan Eksternal)melalui Pendekatan Layanan Komprehensif Berkesinambungan

49 PENGOBATAN IMS & HIV-AIDS IMS dapat diobati dengan tuntas (kecuali virus) HIV-AIDS sudah ada obatnya, sekalipun tidak menyembuhkan Obat HIV : ARV (Anti retroviral) disediakan pemerintah – AZT (zidovudin) – TDF (tenofovir) – 3TC (lamivudin) – EFZ (Evafirenz) – NVP (Nevirapin) Syarat : – patuh 100% – Seumur hidup diminum – Beritahu orang terdekat, PMO orang terdekat – Selalu pakai kondom 4/6/2015

50 UPAYA PENINGKATAN CAKUPAN TES HIV (Permenkes no 21 Tahun 2013)  Penguatan program TIPK  Penawaran tes HIV kepada:  Pasien IMS  Pasien TB  Ibu hamil (sesuai prevalensi HIV di daerah)  Pasangan odha  Tes ulang (re-testing) populasi kunci tiap 6 bulan

51 UPAYA PENINGKATAN TERAPI ARV (Permenkes no 21 Tahun 2013)  Inisiasi ARV tanpa melihat jumlah CD4 pada:  Ibu hamil  Pasien ko-infeksi TB  Pasien ko-infeksi hepatitis  Odha sero-discordant  Populasi kunci  Penyediaan triple fixed dose combination (FDC)  penyederhanaan regimen (1 tab/hari), efek samping kecil, meningkatkan adherence

52 PERMENKES NO. 21 TAHUN 2013 Latar Belakang MENINGKATNYA KEJADIAN HIV DAN AIDS INDONESIA VARIASI TINGKAT EPIDEMI RENDAH, TERKONSENTRASI DAN MELUAS SALAH SATU TUJUAN MDGs Kepmenkes 1285/Menkes/SK/X/2002 tentang Pedoman Penanggulangan HIV/AIDS dan PMS tidak sesuai dengan kondisi saat ini Permenkes 21/2013  Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan HIV dan AIDS

53 PERMENKES NO. 21 TAHUN 2013 Tanggung Jawab Pemerintah PUSAT membuat kebijakan dan pedoman kerjasama dalam mengimplementasika n dan monev; menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan mengembangkan sistem informasi; dan melakukan kerjasama regional dan global. PROVINSI melakukan koordinasi; menetapkan situasi epidemik HIV tingkat provinsi; menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi; menjamin ketersediaan fasyankes primer dan rujukan sesuai dengan kemampuan. KABUPATEN/KOTA melakukan penyelenggaraaan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS; menyelenggarakan penetapan situasi epidemik HIV tingkat kabupaten/kota; menjamin ketersediaan fasyankes primer dan rujukan sesuai dengan kemampuan; menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi.

54 RUANG LINGKUP PERMENKES 21/2013 Pasal 2 Meliputi penanggulangan HIV dan AIDS secara komprehensif dan berkesinambungan yang terdiri atas promosi kesehatan, pencegahan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi terhadap individu, keluarga, dan masyarakat

55 TUJUAN PERMENKES 21/2013 Pasal 3  Menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru  Menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS  Meniadakan diskriminasi terhadap ODHA  Meningkatkan kualitas hidup ODHA  Mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga, dan masyarakat

56 KEGIATAN PENANGGULANGAN PERMENKES 21/2013 Pasal 9 Ayat 1 a.Promosi Kesehatan b.Pencegahan Penularan HIV c.Pemeriksaan Diagnosis HIV d.Pengobatan, perawatan, dan dukungan; dan e.rehabilitasi

57 PEMERIKSAAN DAN DIAGNOSIS HIV PERMENKES 21/2013 Pasal 21 Pemeriksaan diagnosis HIV dilakukan berdasarkan prinsip konfidensialitas, persetujuan, konseling, pencatatan, pelaporan, dan rujukan (ayat 2)

58 Prinsip konfidensial berarti hasil pemeriksaan harus dirahasiakan dan hanya dapat dibuka kepada : –yang bersangkutan; –tenaga kesehatan yang menangani; –keluarga terdekat dalam hal yang bersangkutan tidak cakap; –pasangan seksual; dan –pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PEMERIKSAAN DAN DIAGNOSIS HIV PERMENKES 21/2013

59 Pasal 22  Pemeriksaan diagnosis HIV dilakukan melalui KTS atau TIPK  Pemeriksaan diagnosis HIV harus dilakukan dengan persetujuan pasien  Pengecualian dalam hal:  Penugasan tertentu dalam kedinasan tentara/polisi  Keadaan gawat darurat medis untuk tujuan pengobatan pasien yang secara klinis telah menunjukkan gejala yang mengarah kepada AIDS  Permintaan pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

60 TIPK DAN KOLABORASI TB-HIV (1) TIPK harus dianjurkan sebagai bagian dari standar pelayanan bagi: Setiap orang dewasa, remaja, dan anak-anak yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan tanda, gejala, atau kondisi medis yang mengindikasikan atau patut diduga telah terjadi infeksi HIV terutama pasien dengan riwayat penyakit tuberculosis dan IMS (pasal 24, ayat 3, poin a)

61 TIPK DAN KOLABORASI TB-HIV (2) Pada wilayah epidemi meluas, TIPK harus dianjurkan pada semua orang yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari standar pelayanan. (pasal 24, ayat 4)

62 TIPK DAN KOLABORASI TB-HIV (3) Pada wilayah epidemi terkonsentrasi dan meluas, TIPK dilakukan pada semua orang dewasa, remaja dan anak yang memperlihatkan tanda dan gejala yang mengindikasikan infeksi HIV, termasuk tuberkulosis, serta anak dengan riwayat terpapar HIV pada masa perinatal, pada pemerkosaan dan kekerasan seksual lain. (pasal 24, ayat 7)

63 TIPK DAN KOLABORASI TB-HIV (4) TIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terutama diselenggarakan pada: a.pelayanan IMS; b.pelayanan kesehatan bagi populasi kunci/orang yang berperilaku risiko tinggi; c.fasilitas pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan ibu hamil, persalinan dan nifas; dan d.pelayanan tuberkulosis. (Pasal 24, ayat 8)

64 TIPK DAN KOLABORASI TB-HIV (5) Pengobatan ARV harus diindikasikan bagi: a.penderita HIV yang telah menunjukkan stadium klinis 3 atau 4 atau jumlah sel Limfosit T CD4 kurang dari atau sama dengan 350 sel/mm3; b.ibu hamil dengan HIV; dan c.penderita HIV dengan tuberkulosis

65 TANTANGAN PROGRAM  Stigma dan diskriminasi  Rendahnya pengetahuan tentang HIV-AIDS dan IMS  Tingginya praktek berisiko tertular HIV  Adanya miss opportunity kebutuhan masyarakat  Terbatasnya akses dan utilisasi terhadap layanan  Logistik dan SDM yang memadai  Kerjasama lintas sektor/program belum optimal  Optimalisasi peran dan fungsi KPA Kab/kota

66 RENCANA TINDAK LANJUT  Melakukan upaya penurunan stigma dan diskriminasi  Melakukan upaya peningkatan pengetahuan  Melakukan upaya penurunan praktek berisiko  Peningkatan akses, penurunan miss opportunity kebutuhan masyarakat  peningkatan cakupan tes HIV dan terapi ARV  Penguatan HSS & CSS melalui LKB  Memperkuat peran KPA Kab/kota

67 0 Jika Membutuhkan Anda Informasi Lebih Lanjut Tentang HIV/AIDS Hubungi Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat 0 Contact Persons : 0 DR. dr. Irene, MKM ( ) 0 dr. Lusi Arda ( ) 0 Trisnayanti, AMK ( )


Download ppt "SITUASI DAN KEBIJAKAN PROGRAM PENGENDALIAN HIV-AIDS DI SUMATERA BARAT SEKSI PENANGGULANGAN PENYAKIT DINKES PROVINSI SUMATERA BARAT."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google