Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PERAN STAKE HOLDER DALAM PENGENDALIAN HIV AIDS Drg Daryanto Chadorie,M.Kes.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PERAN STAKE HOLDER DALAM PENGENDALIAN HIV AIDS Drg Daryanto Chadorie,M.Kes."— Transcript presentasi:

1 PERAN STAKE HOLDER DALAM PENGENDALIAN HIV AIDS Drg Daryanto Chadorie,M.Kes

2 1.SITUASI EPIDEMI HIV AIDS DI DIY 2.ANALISA SITUASI 3.TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN HIV & AIDS 4.UPAYA & PERAN STAKE HOLDER DALAM PENGENDALIAN HIV & AIDS

3 @chadi.doc/hiv-aids/2012

4 Sumber : Data surveilans HIV dan AIDS Seksi P2 Dinkes DIY Created WD 2011

5 Sumber : Data surveilans HIV dan AIDS Seksi P2 Dinkes DIY Created WD 2011

6 Sumber : Data surveilans HIV dan AIDS Seksi P2 Dinkes DIY Created WD 2011

7

8

9

10  Perda HIV AIDS no 12 tahun 2010 tentang penanggulangan HIV dan AIDS  Peraturan Gubernur no 37 tahun 2012 tentang penatalaksanaan HIV dan AIDS  Peraturan Gubernur no 39 tahun 2012 tentang Komisi Penanggulangan AIDS

11 • Memberikan layanan, akses komunikasi, informasi edukasi yang benar • Melakukan koordinasi lintas lembaga pemerintah/dinas/instansi Komisi Penanggulangan AIDS

12

13

14

15

16

17

18

19 • Setiap orang yang melakukan hubungan seks berisiko wajib melindungi dirinya dari penularan HIV • UPK dan KPA memfasilitasi penyediaan kondom bagi populasi berisiko • Dinas/ Stakeholder yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan narkotika bertanggungjawab dalam pengurangan peredaran narkotika termasuk didalamnya narkotika suntik dan optimalisasi IPWL (instansi penerima wajib lapor).

20 • Dinas Kesehatan berkewajiban menyediakan unit pelayanan kesehatan komprehensif yang mampu memberikan konseling dan tes HIV bagi masyarakat. • Setiap Unit layanan kesehatan wajib melakukan tes HIV, apabila tidak mampu, maka wajib melakukan rujukan • Setiap tempat usaha/perusahaan di DIY tidak diperbolehkan menggunakan tes HIV sebagai prasyarat penerimaan tenaga kerja • Masyarakat harus memiliki kesadaran untuk melakukan tes HIV

21 • Dinas Kesehatan berkewajiban menyediakan layanan kesehatan yang mampu melakukan pengobatan, perawatan, dan dukungan • Setiap layanan kesehatan wajib memberikan pengobatan pada ODHA, apabila tidak mampu maka wajib melakukan rujukan. • PDP pada ODHA meliputi: – Pengobatan suportif, infeksi oportunistik – Pengobatan antiretroviral – Pengelolaan, perawatan efek samping obat – Perawatan paliatif

22 • Dinas kesehatan berkewajiban melakukan pengamatan penyakit (surveilans) dan melaporkan hasil pengamatan penyakit kepada gubernur • Pengamatan penyakit dilakukan dengan surveilans secara pasif (data unit pelayanan kesehatan) maupun secara aktif (kegiatan sero surveilans)

23 • Rehabilitasi sosial : memulihkan dan mengembalikan fungsi sosial ODHA dalam masyarakat • Rehabilitasi sosial meliputi: – bimbingan sosial, – Bimbingan mental spiritual, – Bimbingan ketrampilan, – Pemberdayaan ekonomi produktif – Bantuan asistensi dana sosial

24

25 • Setiap orang berkewajiban melakukan pencegahan penularan HIV • Kelompok masyarakat (terutama di wilayah yang memiliki titik populasi berisiko tinggi) dapat melakukan upaya pencegahan penularan melalui kesepakatan lokal (tingkat RT,RW, desa, kelurahan dst)

26 • Pembiayaan kegiatan pengendalian HIV AIDS yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/SKPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja daerah atau sumber lain yang sah • Pembiayaan pelaksanaan kesehatan ODHA diselenggarakan melalui sistem jaminan kesehatan semesta sesuai dengan ketentuan pergub tentang sistem Jamkes semesta • Dinas yang berwenang dalam pengaturan pembiayaan jaminan kesehatan dapat menyediakan sistem pembiayaan kepada ODHA sesuai peraturan yang berlaku

27 • Penyidik POLRI dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan daerah no 12 tahu 2010 tentang penanggulangan HIV dan AIDS dan peraturan lainnya

28 • KPA merupakan organisasi non struktural yang dibentuk dalam upaya penanggulangan AIDS. • KPA DIY beranggotakan jajaran perangkat daerah meliputi: – Badan perencanaan pembangunan daerah – Dinas Kesehatan – Dinas Sosial – Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi – Dinas Pariwisata – Dinas perindustrian perdagangan dan koperasi

29 Lanjutan……….. – Dinas perhubungan komunikasi informatika – Badan pemberdayaan perempuan & Masyarakat – Kepolisian daerah – Badan narkotika nasional – Kanwil Kementrerian hukum dan HAM – Kanwil Kementerian Agama – Badan Koordinasi keleuarga Berencana Nasional – Rumah Sakit – Perguruan tinggi – Lembaga Swadaya Masyarakat

30 Tugas dan Fungsi Anggota KPA • Penyusunan langkah-langkah penanggulangan HIV AIDS • Menghimpun, menggerakkan segala sumber utuk melakukan upaya penanggulangan HIV AIDS • Mengadakan kerjasama regional penanggulangan HIV AIDS • Menghimpundan menyebarluaskan data dan informasi tekait HIV AIDS • Melakukan monitoring dan evaluasi penanggulangan AIDS

31


Download ppt "PERAN STAKE HOLDER DALAM PENGENDALIAN HIV AIDS Drg Daryanto Chadorie,M.Kes."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google