Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Akpem 2 Prodip III Akuntansi Khusus. Pengertian Aset Lainnya adalah aset nonlancar pemerintah, yang tidak bisa diklasifikasikan ke dalam kelompok investasi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Akpem 2 Prodip III Akuntansi Khusus. Pengertian Aset Lainnya adalah aset nonlancar pemerintah, yang tidak bisa diklasifikasikan ke dalam kelompok investasi."— Transcript presentasi:

1 Akpem 2 Prodip III Akuntansi Khusus

2 Pengertian Aset Lainnya adalah aset nonlancar pemerintah, yang tidak bisa diklasifikasikan ke dalam kelompok investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan Dapat diperoleh melalui pembelian (intangible asset), perikatan (TPA, Kemitraan, TGR), atau reklasifikasi

3 Klasifikasi  Aset Tak Berwujud  Tagihan Penjualan Angsuran  Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)  Kemitraan dengan Pihak Ketiga  Aset Lain-lain

4 Intangibles  Aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik, dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa.  Memenuhi syarat: masa manfaat> 1 tahun dan jumlah material.  Jenis: Lisensi, franchise, copyright, patent, hasil kajian/penelitian.  Dinilai sebesar cost

5 Intangible  Diakui ketika terdapat bukti yang reliable terjadinya perpindahan kepemilikan (BAST, SPM dan SP2D)

6 Jurnal Standar Intangible Asset Kode AkunUraianDebitKredit XXXXXXBelanja ModalXxx XXXXXXPiutang dari KUNxxx Kode AkunUraianDebitKredit XXXXXXAset Tak BerwujudXxx XXXXXXDiinvestasikan dalam Aset Lainnyaxxx SAI dan SAU: SAKUN: Kode AkunUraianDebitKredit XXXXXXBelanja ModalXxx XXXXXXKas di Kas Negaraxxx

7 TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN  Merupakan jumlah yang dapat diterima pemerintah dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah  Dinilai sebesar nilai nominal kontrak stl dikurangi angsuran yang telah dibayar  Diakui ketika perjanjian dan BAST ditandatngani  Berkurang karena angsuran dan reklasifikasi

8 Jurnal Standar TPA Pengakuan TPA Kode AkunUraianDebitKredit XXXXXXTagihan Penjualan AngsuranXxx XXXXXXDiinvestasikan dalam Aset Lainnyaxxx Pengurangan TPA: Reklasifikasi Kode AkunUraianDebitKredit XXXXXXBagian Lancar Tagihan Penjualan AngsuranXxx XXXXXXCadangan Piutangxxx Kode AkunUraianDebitKredit XXXXXXDiinvestasikan dalam Aset LainnyaXxx XXXXXXTagihan Penjualan Angsuranxxx

9 Pembayaran Angsuran SAI Kode AkunUraianDebitKredit XXXXXXUtang kepada KUN1 juta XXXXXXPendapatan PNBP1 juta Kode AkunUraianDebitKredit XXXXXXDiinvestasikan dalam Aset Lainnya1 juta XXXXXXTagihan Penjualan Angsuran1 juta SAKUN Kode AkunUraianDebitKredit XXXXXXKas1 juta XXXXXXPendapatan PNBP1 juta

10 TP dan TGR  Kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan bendaharawan atau pegawai atau pihak lain dapat diselesaikan dengan damai atau melalui pengadilan  Pengakuan: SKTJM (damai) atau Surat Penagihan (pengadilan)

11 TP dan TGR  TP adalah jumlah yang dapat diterima pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, karena adanya tuntutan atas kerugian negara yang timbul akibat kelalaian atau perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh bendahara.  TGR adalah jumlah yang dapat diterima pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, karena adanya tuntutan atas kerugian negara yang timbul akibat kelalaian atau perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pihak lain  Diakui ketika ditandatangani SKTJM atau terbit SKP pengadilan sebesar nilai nominal SKTJM atau SKP pengadilan setelah dikurangi angsuran  Pengurangan: pembayaran angsuran dan atau reklasifikasi,

12 Jurnal Standar TP dan TGR Pengakuan TP dan TGR Pengurangan TP dan TGR Kode AkunUraianDebitKredit XXXXXXTP/TGRXxx XXXXXXDiinvestasikan dalam Aset Lainnyaxxx Kode AkunUraianDebitKredit XXXXXXBagian Lancar TP/TGRXxx XXXXXXCadangan Piutangxxx Kode AkunUraianDebitKredit XXXXXXDiinvestasikan dalam Aset LainnyaXxx XXXXXXTP/TGRxxx

13 Kemitraan dg Pihak Ketiga  kemitraan merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.  Bentuk: BKS dan BSK  BKS dinilai sebesar aset yang diserahkan pemerintah kepada pihak ketiga dan dihapuskan ketika konsesi berakhir.

14 Jurnal Standar BKS Pengakuan BKS Reklasifikasi Kode AkunUraianDebitKredit XXXXXXKemitraan dengan Pihak Ke tiga - BKSXxx XXXXXXDiinvestasikan dalam Aset Lainnyaxxx Kode AkunUraianDebitKredit XXXXXXDiinvestasikan dalam Aset LainnyaXxx XXXXXXKemitraan dengan Pihak Ke tiga - BKSxxx Kode AkunUraianDebitKredit XXXXXXAset TetapXxx XXXXXXDiinvestasikan dalam Aset Tetapxxx

15 BSK  BSK adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.  Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil

16 BSK  Diakui ketika kontrak kerjasama ditandatangani. Selain dicatat aset, pemerintah juga mengakui kewajiban sebesar jumlah yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset.  Jika masa konsesi berakhir dan tidak diperpanjang pengelola harus menetapkan status penggunaan aset (reklasifikasi)

17 Jurnal Standar BSK Pengakuan BSK Pengakuan Kewajiban Pemerintah Kode AkunUraianDebitKredit XXXXXXKemitraan dengan Pihak Ke tiga - BSKXxx XXXXXXDiinvestasikan dalam Aset Lainnyaxxx Kode AkunUraianDebitKredit XXXXXXDana yg hrs disediakan utk pembayaran utangXxx XXXXXXUtang Jangka Panjang Lainnyaxxx Pembayaran Kewajiban Kode AkunUraianDebitKredit XXXXXXPengeluaran pembiayaanXxx XXXXXXPiutang dari KUNxxx

18 Jurnal Standar BSK Reklasifikasi Kode AkunUraianDebitKredit XXXXXXUtang Jangka Panjang LainnyaXxx XXXXXXDana yg hrs disediakan utk pembayaran utangxxx Kode AkunUraianDebitKredit XXXXXXDiinvestasikan dalam Aset LainnyaXxx XXXXXXKemitraan dengan Pihak Ke tiga - BSKxxx Kode AkunUraianDebitKredit XXXXXXAset TetapXxx XXXXXXDiinvestasikan dalam Aset Tetapxxx

19 Aset Lainnya  aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, maupun Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah  Aset lain-lain yang berasal dari aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif diakui ketika aset tetap tersebut sudah diusulkan untuk dihapuskan namun surat keputusan penghapusan atas aset tersebut belum terbit.  Aset lain-lain yang berasal dari piutang macet Kementerian Negara/Lembaga non departemen (K/L) diakui ketika penagihan piutang tersebut telah diserahkan ke Kementerian Keuangan c.q Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL).

20 Aset Lainnya  Aset lain-lain yang berasal dari aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif diakui ketika dokumen sumber untuk mengeliminasi aset tersebut dari neraca diperoleh. Misalnya jika aset tersebut akan dihibahkan, berita acara serah terima hibah atas aset tersebut telah terbit; jika aset tersebut akan dimusnahkan, surat persetujuan dan keputusan penghapusan untuk dimusnahkan atas aset tersebut sudah terbit.

21 Jurnal Standar Aset Lainnya Pengakuan Aset Lainnya Penghapusan Aset Lainnya Kode AkunUraianDebitKredit XXXXXXAset Lainnya – Aset Lain-LainXxx XXXXXXDiinvestasikan dalam Aset Lainnyaxxx Kode AkunUraianDebitKredit XXXXXXDiinvestasikan dalam Aset LainnyaXxx XXXXXXAset Lainnya-Aset Lain Lainxxx


Download ppt "Akpem 2 Prodip III Akuntansi Khusus. Pengertian Aset Lainnya adalah aset nonlancar pemerintah, yang tidak bisa diklasifikasikan ke dalam kelompok investasi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google