Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

By. Fauzul 4/7/2015 FAKULTAS HUKUM UPN “VETERAN” JAWA TIMUR 2 OKTOBER 2012 1.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "By. Fauzul 4/7/2015 FAKULTAS HUKUM UPN “VETERAN” JAWA TIMUR 2 OKTOBER 2012 1."— Transcript presentasi:

1 By. Fauzul 4/7/2015 FAKULTAS HUKUM UPN “VETERAN” JAWA TIMUR 2 OKTOBER

2 “Tidaklah ada senjata yang sangat ampuh bagi syaitan untuk manusia melainkan perasaan takut miskin, Jika takut miskin ini sudah bercokol di hati, Dia akan terhalang dari kebenaran, Dia akan berbicara dengan hawa nafsu Dan dia akan berburuk sangka kepada Allah.” [Sofyan Ats Tsauri] 4/7/20152

3 1. Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan UU. 2. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 3. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 4. Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis 4/7/20153

4 4 UU NO. 32 TAHUN 2004 Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya……  GUBERNUR  WALIKOTA  BUPATI DAERAH KEPALA DAERAH :

5  Pada dasarnya kewenangan pemerintahan dalam negara kesatuan adalah milik pusat.  Dengan kebijakan desentralisasi pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan tersebut kepada daerah.  Materi wewenang, yaitu semua urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan lainnya.  Manusia yang diserahi wewenang, adalah masyarakat yang tinggal di daerah yang bersangkutan sebagai kesatuan masyarakat hukum.  Wilayah yang diserahi wewenang, yaitu daerah otonom, bukan wilayah administrasi. 4/7/20155

6 1.Ultra vires doktrine, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dengan cara merinci satu persatu. 2.Open and arrangement atau general competence, yaitu daerah otonom boleh menyelenggarakan semua urusan di luar yang dimiliki pusat. Artinya pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan berdasarkan kebutuhan dan inisiatifnya sendiri di luar kewenangan yang dimiliki pusat. Melalui UU No. 32 tahun 2004 Indonesia menganut cara no dua. 4/7/20156

7 7 Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pem. Kabupaten/Kota 1.Politik luar negeri 2.Pertahanan 3.Keamanan 4.Yustisi 5.Moneter dan fiskal 6.Agama Sisa kewenangan pusat yg berskala provinsi dan bersifat lintas kabupaten/kota Sisa kewenangan pusat dan pemerintah provinsi yang berskala kabupaten/kota

8  Kewenangan pemerintah pusat lebih menekankan pada penetapan kebijakan yang bersifat norma, standar, kriteria dan prosedur.  Kewenangan pelaksanaan hanya terbatas pada kewenangan yang bertujuan : 1)mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara 2)menjamin pelayanan kualitas pelayanan umum yang setara bagi warga negara 3)menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional 4)menjamin keselamatan fisik dan non fisik yang setara bagi semua warga negara 4/7/2015 8

9 9 Pempus Pemprov Pemkab/kot Terbatas Koordinatif Luas

10  Philipus M. Hadjon, dkk., Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mad University press.  S F Marbun, dkk, 2002, Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, UII Press.  Sudono Syueb, 2008, Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah ; Sejak kemerdekaan sampai Era Reformasi, Surabaya, Laksbang Mediatama, Cet.ke-1. 4/7/201510

11 JAZAKALLAH TERIMA KASIH 4/7/201511


Download ppt "By. Fauzul 4/7/2015 FAKULTAS HUKUM UPN “VETERAN” JAWA TIMUR 2 OKTOBER 2012 1."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google