WACANA (KUASA KORPORASI)

Presentasi berjudul: "WACANA (KUASA KORPORASI)"— Transcript presentasi:

1 WACANA (KUASA KORPORASI)
Insist Press BasRibas

2 KUASA KORPORASI : Penjajahan Pikiran dan Ruang-Hidup (Hira Jhamtani)
BBC World bertanya kepada pemirsa dan responden dari Eropa, Asia, Amerika Utara dan Selatan, Timur Tengah, Afrika dan Australia – dan 52,3% mengatakan kekhawatiran terbesar mereka adalah globalisasi dan kekuasaan AS. Dalam proses dominasi, kendali atas teknologi memainkan peranan penting. Teknologi akan memperkuat penjajahan atas ruang hidup dan pikiran. Teknologi tersebut (ETC, 2003 dalam Jhamtani, 2004) adalah: Nanoteknologi untuk menguasai materi melalui manipulasi atom; Bioteknologi untuk menguasai kehidupan melalui manipulasi gen; Teknologi informasi untuk menguasai pengetahuan melalui bit (byte); Cognitive neuroscience untuk menguasai benak atau pikiran melalui manipulasi neuron; Memetic engineering untuk mengendalikan kebudayaan melalui manipulasi meme atau gagasan. Meme adalah unsur mendasar dari kebudayaan yang analog dengan gen dalam organisme hidup.

3 SEJARAH GLOBALISASI DAN KORPORASI I. Wibowo
South Sea Company adalah satu korporasi yang didirikan pada 1710 di Inggris, dengan kegiatan aneka perdagangan budak. South Sea Company runtuh pada Para direktur South Sea Company di panggil di depan parlemen, didenda, dan dihukum. Pada tahun itu juga, parlemen mengesahkan Bubble Act yang menegaskan bahwa adalah tindakan kriminal mendirikan satu perusahaan yang “… presuming to be a corporate body” (Carswell, 1960). 150 tahun kemudian di Amerika Serikat. Satu korporasi besar runtuh akibat penipuan dan korupsi. Para CEO (Chief Executive Officer) dan kawan-kawannya kabur mengantongi milliaran dollar. Pemerintah Federal Amerika Serikat mengeluarkan Sarbanes-Oxley Act, pada 2002, untuk mengatur dan mengendalikan gerak korporasi. Pada 1564, The Company of the Mines Royal, yang dibiayai dengan 24 helai saham yang dijual £1.200 per lembarnya. Pada 1688, di Inggris terdapat 15 korporasi. Pada 1825, Bubble Act dicabut, bermunculan korporasi dalam jumlah besar. Di Amerika Serikat, setelah memisahkan dari Inggris, antara 1781 dan 1790, jumlah korporasi meningkat 10 kali lipat, dari 33 menjadi 328. Gonjang-ganjing Depresi Besar (great depression) pada tahun 1930an mendorong Presiden Franklin D. Roosevelt mengambil tindakan merantai gerak korporasi. Kebijakan New Deal nya Roosevelt memenuhi aspirasi rakyat Amerika, tapi dihujat oleh para pebisnis. Sekitar 1980an, Ronald Reagen menempuh kebijakan neoliberal, membiarkan korporasi bebas berkiprah lagi.

4 SEJARAH GLOBALISASI DAN KORPORASI I. Wibowo
Gejala munculnya korporasi multinasional sudah ada sekaj Abad Pertengahan, Bank Medici di Florence pada abad 15. Pada abad 16 hingga abad 18, ada East India Company yang berkebangsaan Inggris maupun Belanda, dan juga Hudson’s Bay Company. Kegiatan perdagangan mereka terbatas pada produk-produk mewah dan merupakan bagian kecil dari kegiatan ekonomi dunia. MNCs (mengumpulkan modal dalam negeri dan menanamkannya di manca negara) muncul pada akhir abad 19, terutama di bidang pertambangan dan pertanian. Gold Standard (1870-an sampai Perang Dunia Pertama). Spero dan Hart menyatakan bahwa korporasi dianggap menjadi multinasiona tidak hanya karena ia giat terlibat dalam penanaman modal asing langsung, tetapi juga dalam perundingan untuk mengadakan persetujuan kerjasama internasional dengan perusahaan lain di negara lain. MNCs kerap mengeksploitasi pekerjanya dengan gaji yang subsisten. Banyak MNCs yang terlibat dalam kegiatan industri yang dapat mencemarkan lingkungan seperti pertambangan, kehutanan, listrik, dan petro-kimia. Ada dua strategi yang dipakai oleh MNCs. Pertama, MNCs dapat menggunakan strategi yang dipakai oleh layaknya suatu kekuatan politik, yaitu ancaman (threat). Strategi kedua adalah dengan cara korupsi.

5 REKAYASA MERAWAT NEOLIBERALISME : Menggagas Kembali Peran Teknologi untuk Akumulasi Laba (Yanuar Nugroho) Inti Neoliberalisme adalah dilepasnya hak istimewa atas modal dari berbagai tata aturan teritorial maupun nasional. B. Herry-Priyono (2004), Neoliberalisme adalah paham/agenda pengaturan masyarakat yang didasarkan pada dominasi homo oeconomicus atas dimensi lain dalam diri manusia (homo culturalis, zoon politicon, homo socialis, dsb). Neoliberalisme sebagai dominasi sektor finansial atas sektor riil dalam tata ekonomi-politik. Jantung noliberalisme adalah dua gagasan. Pertama, manusia dilihat hanya sebagai homi oeconomicus. Artinya, cara-cara kita bertransaksi dalam kegiatan ekonomi bukanlah salah satu dari berbagai corak hubungan antar manusia, melainkan satu-satunya corak yang mendasari semua tindakan dan relasi manusia. Kedua, gagasan ekonomi-politik neoliberal adalah argumen bahwa pertumbuhan ekonomi akan optimal jika dan hanya jika lalu-lintas modal yang dimiliki oleh pribadi (orang-perorang) dilepaskan dari kaitannya dengan proses survival sosial dan ditujukan semata untuk akumulasi laba. Adam Smith mengatakan kepemilikan privat masih dianggap punya tugas sosial untuk menyejahterakan seluruh masyarakat, dalam neoliberalisme, kepemilikan privat tersebut sudah demikian absolut dan keramat, tanpa peran sosial apapun juga kecuali untuk akumulasi laba privat (gagasan Milton Friedman).

6 REKAYASA MERAWAT NEOLIBERALISME : Menggagas Kembali Peran Teknologi untuk Akumulasi Laba
Globalisasi ekonomi merupakan tata dunia yang bertumpu pada kekuasaan modal dan pemilik modal. Pada : Tataran tindakan, tata kekuasaan global ini bertumpu pada praktik bisnis raksasa lintar-negara; Pelaku utamanya adalah perusahaan-perusahaan transnasional; Proses kultural ideologis yang dibawanya adalah konsumerisme (konsumsi mengada-ada) Kebijakan ekonomi politik global yang dipaksakan pada kebijakan publik melalui tiga ‘mantra sakti’: deregulasi-privatisasi-liberalisasi. Bioteknologi pada ujungnya memang merubah pertanian dari ‘proses produksi untuk konsumsi’ menjadi ‘produksi untuk perdagangan’. F. Fukuyama dalam bukunya Our Posthuman Future : Consequences of the Biotechnology Revolution menyebut bahwa bioteknologi nampaknya lebih mengabdi pada kepentingan dagang ketimbang sains. Kunci untuk memahami konsumerisme adalah karena barang/jasa (walau harganya absurd) memberi pemakainya suatu klaim pada status, prestise dan gengsi.

7 Globalisasi Neoliberalisme

8 KELAPARAN DI TENGAH KELIMPAHAN : Dominasi Korporasi atas Pangan (Hira Jhamtani)
Penguasaan paten atas bahan tanaman berdampak mengubah benih dari milik publik atau milik bersama menjadi milik privat. Pada gilirannya, hal ini mengakibatkan dua efek. Pertama, petani kehilangan hak untuk menyimpan, menanam kembali, saling menukar dan memuliakan benih – suatu hak inheren yang ada sejak berabad-abad lalu di kalangan masyarakat petani. Sekali petani membeli benih yang dikembangkan dan direkayasa perusahaan, ia tidak berhak atas benih tersebut. Kedua, harga benih menjadi lebih mahal karena pemakai (petani) harus membayar biaya teknologi dan royalti. Benih pabrik dirancang untuk digunakan dalam satu paket dengan pupuk atau pestisida produk perusahaan yang sama. Petani harus membeli sarana produksi lain dari perusahaan yang sama jika ingin mendapatkan panen yang baik (Five Year Freeze, 2002). Hanya petani kaya yang mampu membayar yang bisa mendapatkan akses pada benih tersebut.

9 KETIKA NEGARA DIKUDETA PASAR : Satu Renungan (Saleh Abdullah)
Globalisme kapitalisme yang bertujuan meminimalkan peran negara, dan menonjolkan peran swasta melalui sistem pasar, menerapkan pendekatan ‘efisien’ dan ‘keefektifan’ untuk melancarkan tiga tujuan utama : deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi. Hal ini mengandung tiga akibat yang berbahaya : Pertama adalah penghilangan sejumlah aturan, sistem dan mekanisme negara (birokrasi dalam arti sempit) yang menjadi alat untuk menjamin (dalam bentuk subsidi) agar pelayanan pada masyarakat dipenuhi, dan pengalihan swasta (dengan menghentikan segala subsidi). Kedua berkaitan dengan peran negara sebagai mediator pertikaian. Institusi negara dibentuk sebagai hasil kesepakatan untuk menghilangkan segala bentuk pertikaian dengan cara membentuk manajemen atau administrasi politik guna mengatur dan melayani kebutuhan dasar warga negara. Bila kita membiarkan peran negara dihapus, maka pada dasarnya kita akan mengembalikan periode pertikaian tadi, karena kita tahu pasar bertumpu pada persaingan, bukan resolusi konflik. Ketiga adalah ketika sistem pasar mengambil-alih tanggung jawab negara. Kehidupan manusia akan kehilangan pijakan.

10 KETIKA NEGARA DIKUDETA PASAR : Satu Renungan (Saleh Abdullah)
Marx mengatakan imperialisme adalah bentuk dari ‘akumulasi primitif’ yang menggabungkan cara-cara kekuatan pemaksa (coercive) dan pendekatan pasar untuk menguasai sumberdaya yang bisa direinvestasikan kembali nantinya untuk memajukan ekonomi kapitalis. Lenin menganggap imperialisme sebagai puncak perkembangan tertinggi dari sistem kapitalisme. Apakah peran negara (pemerintah) memang benar-benar bisa diganti swasta (pasar)? Menurut Mantan Chief Economist pada Bank Dunia, peraih nobel ekonomi 2001 dan penulis best seller, Globalization and Its Disconents, Joseph Stiglitz membuktikan lewat riset-risetnya bahwa peran negara tidak mungkin digantikan pasar. Menurut Stiglitz, pasar tidak menyediakan jaminan untuk mengatasi risiko yang dihadapi masyarakat. Sistem pasar yang tidak dikendalikan mengakibatkan masalah ekonomi berupa masa pertumbuhan yang pendek (booms were shorter) dan krisis ekonomi yang berkepanjangan (downturns were longer)

11 KETIKA NEGARA DIKUDETA PASAR : Satu Renungan (Saleh Abdullah)
‘Self-determination’ (hak menentukan nasib sendiri) pada pasal 1 dari dua Kovenan Induk Hak Asasi Manusia – Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (CCPR), dan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CECOSOC) – mempunyai dua makna. Secara eksternal, kedaulatan suatu negara sebagai norma yang tetap dan pasti (a peremproty norm) dan karenanya menjadi subyek dalam hukum internasional. Secara internal, self-determination mengandung pengertian tentang kedaulatan negara untuk menjamin hak-hak rakyatnya dalam menentukan komposisi pemerintah lewat penyelenggaraan pemilu. Demokrasi tidak bisa diukur hanya dari keberadaan sistem multipartai dan kebebasan pers semata, tapi demokrasi juga harus diukur berdasarkan sejauh mana negara merealisasikan tanggung jawabnya untuk memenuhi kesejahteraan rakyat, tanpa diganggu oleh pihak-pihak yang secara potensiao dapat merusak tanggung jawab tersebut.