Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

A. FILSAFAT SBG. SUATU KEBIJAKSANAAN YANG RASIONAL DARI SEGALA SESUATU B. FILSAFAT SEBAGAI SUATU SIKAP DAN PANDANGAN HIDUP C. FILSAFAT SEBAGAI SUATU KELOMPOK.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "A. FILSAFAT SBG. SUATU KEBIJAKSANAAN YANG RASIONAL DARI SEGALA SESUATU B. FILSAFAT SEBAGAI SUATU SIKAP DAN PANDANGAN HIDUP C. FILSAFAT SEBAGAI SUATU KELOMPOK."— Transcript presentasi:

1

2 A. FILSAFAT SBG. SUATU KEBIJAKSANAAN YANG RASIONAL DARI SEGALA SESUATU B. FILSAFAT SEBAGAI SUATU SIKAP DAN PANDANGAN HIDUP C. FILSAFAT SEBAGAI SUATU KELOMPOK PERSOALAN D. FILSAFAT SEBAGAI SUATU KELOMPOK TEORI DAN SISTEM PEMIKIRAN E. FILSAFAT SBG. SUATU PROSES KRITIS DAN SISTEMATIS DARI SEGALA PENGETAHUAN MANUSIA F. FILSAFAT SBG. SUATU USAHA UNTUK MEMPEROLEH PANDANGAN YANG KOMPREHENSIF LINGKUP PENGERTIAN FILSAFAT FILSAFAT

3 DASAR ONTOLOGIS PEMIKIRAN TENTANG NEGARA BANGSA, MASYARAKAT DAN MANUSIA DASAR EPISTEMOLOGIS SEBAGAI SUATAU PENGETAHUAN INTERN STRUKTUR LOGIS DAN KONSISTEN IMPLEMENTASINYA DASAR AKSIOLOGIS YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA, HIERARKHI DAN STRUKTUR NILAI DI DALAMNYA KONSEP ETIKA YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

4 DASAR ONTOLOGIS ESENSI FILSAFAT PANCASILA ESENSI NEGARA SUBJEK PENDUKUNG NEGARA HUBUNGAN NEGARA DNG.WARGANEGARA

5 DASAR EPISTEMOLOGIS SUMBER PENGETAHUAN SISTEM PENGETAHUAN DASAR KEBENARAN PENGETAHUAN CARA MENDAPATKAN PENGETAHUAN

6 DASAR AKSIOLOGIS 1. HAKIKAT NILAI 2. SUMBER NILAI 3. STRUKTUR NILAI

7 SUMBER HUKUM FORMALFORMAL MATERIALMATERIAL NILAINILAI FAKTAFAKTA

8 VALUE NORM FACT

9 NILAI-NILAI HUKUM TUHAN, HUKUM KODRAT, HUKUM ETIS, HUKUM FILOSOFIS YANG TERKANDUNG DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 HUKUM KODRAT HUKUM ETIS CITA-CITA KEMERDEKAAN HUKUM TUHAN HUKUM ETIS HUKUM FILOSOFIS (PANCASILA) HUKUM POSITIV DAN PELAKSANAANNYA PELAKSANAAN NEGARA INDONESIA SUMBER BENTUK DAN SIFAT SUMBER BAHAN DAN SUMBER NILAI ALINEA I ALINEA II ALINEA III ALINEA IV

10 TRANSFORMASI DINAMIS DALAM BIDANG KENEGARAAN DARI DASAR FILSAFAT NEGARA DASAR FILSAFAT NEGARA SISTEM POLITIK NEGARA PENJABARAN DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN ASPEK NORMATIF LAINNYA DALAM NEGARA SISTEM POLITIK NEGARA PENJABARAN DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN ASPEK NORMATIF LAINNYA DALAM NEGARA PELAKSANAAN PRAKSIS DALAM BERBAGAI BIDANG DAN BERBAGAI KEBIJAKSANAAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM NEGARA

11 FILSAFAT PANCASILA DASAR FILOSOFIS NEGARA DERIVASI BIDANG KENEGARAAN DERIVASI BIDANG KENEGARAAN REALISASI PRAKSIS REALISASI PRAKSIS UNIVERSAL KOLEKTIF KHUSUS EMPIRIS KHUSUS EMPIRIS NILAI NORMA FAKTA

12 TUHAN NEGARA MANUSIA KEBUTUHAN Kesesuaian hakikat negara dengan hakikat abstrak “TUHAN”. “Keseuaian” dalam arti sebab akibat yang tidak langsung. KEBUTUHAN Kesesuaian hakikat negara dengan hakikat abstrak “TUHAN”. “Keseuaian” dalam arti sebab akibat yang tidak langsung. TIDAK LANGSUNG TIDAK LANGSUNG SEBAB AKIBAT SEBAB AKIBAT SEBAB PERTAMA (KAUSA PRIMA) -SGL. Sesuatu berasal dr TUHAN -Manusia berasal dari TUHAN SEBAB PERTAMA (KAUSA PRIMA) -SGL. Sesuatu berasal dr TUHAN -Manusia berasal dari TUHAN -Negara berasal dari manusia -Negara  Lembaga kemanusiaan -Negara  lembaga Kemasya- rakatan -Negara berasal dari manusia -Negara  Lembaga kemanusiaan -Negara  lembaga Kemasya- rakatan

13 HAKIKAT KODRAT MANUSIA MONO PLURA LIS SUSUNAN KODRAT SIFAT KODRAT KEDUKAN KODRAT 1.JIWA 2. RAGA AKAL RASA KEHENDAK Anorganis VEGETATIF ANIMAL 1. MAKHLUK INDIVIDU 2. MAKHLUK SOSIAL 1. MAKHLUK PRIBADI BERDIRI SENDIRI 2. MAKHLUK TUHAN MONO DUALIS

14 MANUSIA YANG BERKETUHANAN YANG MAHA ESA MEMBENTUK PERSEKUTUAN NEGARA MEMBENTUK PERSEKUTUAN NEGARA TUJUAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN TUJUAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN

15 Pandangan Hidup bangsa (ideologi nasional) Pandangan Hidup bangsa (ideologi nasional) Pandangan Hidup masyarakat Pandangan Hidup masyarakat Pandangan Hidup Negara (Ideologi negara) Pandangan Hidup Negara (Ideologi negara)

16 KETERLIBATAN SUBJEK PENDUKUNG IDEOLOGI DIPENGARUHI 3 HAL : KETERLIBATAN SUBJEK PENDUKUNG IDEOLOGI DIPENGARUHI 3 HAL : LOGOS Rasionalitas atau penalaran PATHOSTransformasi.ETHOSKesusilaanLOGOS PATHOSTransformasi.ETHOSKesusilaan

17 Maka Pembukaan UUD 1945 secara hukum tidak bisa di ubah. Yang meliputi 4 Syarat yaitu : 1.Adanya kesatuan subjek yang mengandakan peraturan-peraturan hukum. 2.Adanya kesatuan asas kerokhanian yang meliputi seluruh peraturan- peraturan hukum. 3.Adanya kesatuan waktu di mana peraturan-peraturan hukum itu berlaku. 4.Adanya kesatuan wilayah di mana kesatuan hukum itu berlaku KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945 DLM. TERTIB HUKUM INDONESIA KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945 DLM. TERTIB HUKUM INDONESIA Pembukaan memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya suatu tertib hukum indonesia. Memasukkan diri di dalamnya sebagai keten-tuan hukum tertinggi 1 2

18 SIFAT MUTLAK  HAKIKAT -Kemerdekaan hak segala bangsa -Bangsa terdiri dari manusia III a.Hak Kodrat b.Hak Moral c. Peri Kemausiaan d. Peri Keadilan Wajib Kodrat Wajib Moral a.Perjuangan bgs. Indonesia b.Bangsa Indo. Menentukan nasibnya sendiri atas kedaulatan. c.Cita-cita kenegaraan. - Merdeka - Bersatu - Berdaulat, adil dan makmur a.Perjuangan bgs. Indonesia b.Bangsa Indo. Menentukan nasibnya sendiri atas kedaulatan. c.Cita-cita kenegaraan. - Merdeka - Bersatu - Berdaulat, adil dan makmur Hak Kodrat Dan Hak Moral Menjelmakan kemerdekaan dlm.btk. Suatu Negara Hak Kodrat Dan Hak Moral Menjelmakan kemerdekaan dlm.btk. Suatu Negara I II Satu negara Negara Persatuan Satu wilayah Dan bangsa Satu negara Negara Persatuan Satu wilayah Dan bangsa

19  Nilai religius  Nilai moral  pernyataan Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa Didorong oleh keinginan Luhur Memenuhi hak Kodrat. Kembali proklamasi Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa Didorong oleh keinginan Luhur Memenuhi hak Kodrat. Kembali proklamasi III IV  Tujuan Negara Negara a.Tujuan Khusus - Melindungi segenap bgs. Indonesia dan selrh tumpah darah Indonesia - Memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa b. Tujuan umum melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

20 2. Ketentuan diadakannya UUD negara maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia. itu dlm suatu UUD Negara Indonesia 3. Bentuk negara yang berbentuk dalam suatu susunan negara R.I. yang berkeadilan rakyat 4. Dasar Kerokhanian (filsafat) Negara yang berdasar Kepada ……….. 2. Ketentuan diadakannya UUD negara maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia. itu dlm suatu UUD Negara Indonesia 3. Bentuk negara yang berbentuk dalam suatu susunan negara R.I. yang berkeadilan rakyat 4. Dasar Kerokhanian (filsafat) Negara yang berdasar Kepada ……….. Dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945

21 ALINEA I II III IV Tidak mempunyai hubungan ‘kausal organis’ Rangkaian peristiwa yang mendahului terben-tuknya negara, dasar-dasar pemikiran/ latar belakang pendorong terwujudnya kemerdekaan Indonesia dalam wujud negara Indonesia a.Mencakup beberapa segi UUD ditentukan akan ada Yang diatur dalam UUD ialah tentang pembentukan pemerintahan. Negara yang memenuhi pelbagai persyaratan dan meliputi segala. Aspek penyelenggaraan negara. Negara Indonesia berbentuk Republik yang berkedaulatan Rakyat Di tetapkannya dasar kerokhanian Negara (Pancasila). Dijabarkan (dikongkriti- sasikan) IV Mempunyai hubungan yang bersifat ‘kausal dan organis

22 Etika Hukum Etika Bisnis Etika Lingkungan Etika Profesi Etika Politik Etika Hukum Etika Bisnis Etika Lingkungan Etika Profesi Etika Politik

23 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS PANCASILA PANDANGAN HIDUP BANGSA KEPRIBADIAN BANGSA FILSAFAT PANCASILA IDEOLOGI NEGARA DASAR NEGARA RI NORMA PERATURAN PERUNDANGAN HAK DAN KEWAJIBAN WNI DEMOKRASI DAN HAM E T I K A P O L I T I K GEOPOLITIK INDONESIA GEOSTRATEGI/KETAHANAN NASIONAL


Download ppt "A. FILSAFAT SBG. SUATU KEBIJAKSANAAN YANG RASIONAL DARI SEGALA SESUATU B. FILSAFAT SEBAGAI SUATU SIKAP DAN PANDANGAN HIDUP C. FILSAFAT SEBAGAI SUATU KELOMPOK."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google