Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SANKSI PIDANA DALAM UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Kelompok 3 1. Heddryson 2. Liana Martini 3. Muhamad Mufid 4. Desi Khairani.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SANKSI PIDANA DALAM UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Kelompok 3 1. Heddryson 2. Liana Martini 3. Muhamad Mufid 4. Desi Khairani."— Transcript presentasi:

1 SANKSI PIDANA DALAM UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Kelompok 3 1. Heddryson 2. Liana Martini 3. Muhamad Mufid 4. Desi Khairani 5. Harun Surya 6. Dhani Ershiano

2 Pendahuluan  Banyak trobosan dalam UU ITE seperti pengakuan transaksi dan alat bukti elektronik, serta perlindungan data dan nama domain.  Namun ada hal yang masih “mengganjal”, yakni soal sanksi pidana dalam UU tersebut.  UU ITE memuat sanksi yang sangat berat.

3 Contoh Kasus  Prita Mulyasari, 23 thn, ditahan karena mengirimkan ke 10 temannya ttg buruknya pelayanan RS Omni International Alam Sutera, Tangerang.  Prita dituduh melanggar pasal 27 UU ITE dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun atau denda maksimal 1 milyar.

4 Perbuatan Yang Dilarang  Perbuatan yang dilarang diatur dalam Bab VII, Pasal 27 s/d Pasal 37  Pasal-pasal tersebut tidak lazim dan tidak tepat, karena ketentuan pidana selalu harus dikaitkan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu larangan atau perintah, bukan karena memenuhi suatu unsur.

5  Selain itu, Pasal 27 s/d 35 UU ITE, sudah diatur dalam KUHP, hanya sekedar menambahkan unsur "media ” dalam melakukan tindak pidana, serta adanya unsur “obyek dan atau sarana" untuk melakukan tindak Pidana.

6 Pasal 27  Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan  sama dengan Pasal 282 KUHP.  Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dari/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.  sama dengan Pasal 303 atau Pasal 303 KUHP.

7 Pasal 27  Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.  sama dengan Pasal 310 dan Pasal 134 atau Pasal 136 KUHP.  Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.  sama dengan Pasal 335 ayat (2) KUHP.

8 Pasal 28  Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.  sama dengan UU Perlindungan Konsumen.  Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).  sama dengan Pasal 156 atau Pasal 156 a KUHP.

9 Pasal 29  Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-­nakuti yang ditujukan secara pribadi.  sama dengan Pasal 368 atau Pasal 369 KUHP.

10 Pasal 30  Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.  sama dengan Pasal 406 KUHP.

11 Pasal 31  Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.  sama denga Pasal 362 KUHP.

12 Pasal 32  Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik millik orang lain atau milik publik.  sama dengan Pasal 406 KUHP.  Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.  sama dengan Pasal 372 KUHP.

13 Pasal 33  Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.  sama dengan Pasal 406 KUHP.

14 Pasal 35  Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar lnformasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.  sama dengan Pasal 263 KUHP, atau Pasal 310 ayat (1) dan (2).

15 DUPLIKASI PENGATURAN  Dari uraian diatas bisa dikatakan, terdapat duplikasi pengaturan yaitu dalam UU ITE dengan KUHP, padahal ada dalam KUHP masih "mumpuni” untuk dipergunakan.

16 Sanksi yang Berat  Yang lebih mengejutkan lagi adalah, ancaman hukuman yang berat sebagai contoh Pasal 27 ayat (3) adalah 6 tahun hukuman pidana penjara dan atau denda paling banyak 1 milyar rupiah.  Sedangkan dalam Pasal 310 KUHP dengan lisan 9 bulan dan tulisan 1 tahun 4 bulan dan denda 300 rupiah.

17 Dilematis  Apakah kasus Prita Mulyasari di atas akan tetap diterapkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan alasan ini adalah aturan khusus (lex specialis)?

18  Jawabannya adalah tidak harus.  KUHP tetap dapat digunakan, karena Pasal 310 tentang penghinaan atau pencemaran nama baik tidak disyaratkan penggunaan suatu sarana entah itu internet atau bukan.  Kiranya perlu dicari posisi yang lebih meringankan si "korban".

19 Kebijaksanaan Hakim  “Bola” kini berada di tangan hakim, apakah hendak mengedepankan UU ITE atau KUHP dalam  Menurut Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, Herri Swantoro, hakim akan bertindak bijaksana dalam menangani kasus Prita Mulyasari (Koran Tempo, 2 Juni 2009).


Download ppt "SANKSI PIDANA DALAM UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Kelompok 3 1. Heddryson 2. Liana Martini 3. Muhamad Mufid 4. Desi Khairani."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google