Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SUSUNAN HIERARKI & ORGANISASI PERADILAN AGAMA Hukum Acara Peradilan Agama Oleh: Dr. Gemala Dewi, SH., LL.M.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SUSUNAN HIERARKI & ORGANISASI PERADILAN AGAMA Hukum Acara Peradilan Agama Oleh: Dr. Gemala Dewi, SH., LL.M."— Transcript presentasi:

1 SUSUNAN HIERARKI & ORGANISASI PERADILAN AGAMA Hukum Acara Peradilan Agama Oleh: Dr. Gemala Dewi, SH., LL.M

2 Peraturan Perundang-undangan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 1986 UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 1986 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3 SUSUNAN HIERARKI DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

4 Kekuasaan Kehakiman

5 Susunan Hierarki Peradilan Agama

6 Perubahan yang terjadi dalam UU No. 4 Tahun 2004 Pada tahun 1999 berdasarkan UU No. 35 Tahun 1999 dilakukan tahap pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial di bawah kekuasaan MA dari di bawah kekuasaan Departemen Agama Pada tahun 1999 berdasarkan UU No. 35 Tahun 1999 dilakukan tahap pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial di bawah kekuasaan MA dari di bawah kekuasaan Departemen Agama Organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan agama di bawah kekuasaan MA Organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan agama di bawah kekuasaan MA Pengalihan tsb dilaksanakan paling lambat tgl 30 Juni 2004 Pengalihan tsb dilaksanakan paling lambat tgl 30 Juni 2004

7 Akibat Pengalihan Semua pegawai Direktorat Pembinaan PA pada Depag menjadi pegawai Ditjen Badan PA pada MA Semua pegawai Direktorat Pembinaan PA pada Depag menjadi pegawai Ditjen Badan PA pada MA Pegawai PA dan PTA menjadi pegawai MA Pegawai PA dan PTA menjadi pegawai MA Semua pegawai yang menduduki jabatan struktural pada Direktorat Pembinaan PA Depag menduduki jabatan pada Ditjen Badan PA pada MA Semua pegawai yang menduduki jabatan struktural pada Direktorat Pembinaan PA Depag menduduki jabatan pada Ditjen Badan PA pada MA Semua aset milik/barang inventaris di PA dan PTA beralih menjadi aset milik/barang inventaris MA Semua aset milik/barang inventaris di PA dan PTA beralih menjadi aset milik/barang inventaris MA

8 Tempat Kedudukan Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi yang daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi yang daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota Negara Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota Negara

9 Pengadilan Agama Merupakan pengadilan tingkat pertama Merupakan pengadilan tingkat pertama Dibentuk dengan Keputusan Presiden Dibentuk dengan Keputusan Presiden Susunan PA terdiri dari: Susunan PA terdiri dari: Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) Hakim Anggota Hakim Anggota Panitera Panitera Sekretaris Sekretaris Juru Sita Juru Sita Kewenangan PA Memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara di bidang: Memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara di bidang: - Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah

10 Pengadilan Tinggi Agama Merupakan pengadilan tingkat banding /tingkat terakhir Merupakan pengadilan tingkat banding /tingkat terakhir Dibentuk dengan UU Dibentuk dengan UU Susunan PTA terdiri dari: Susunan PTA terdiri dari: Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) Hakim Anggota (Hakim Tinggi) Hakim Anggota (Hakim Tinggi) Panitera Panitera Sekretaris] Sekretaris] Kewenangan PTA Kewenangan PTA Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan PA di tingkat banding Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan PA di tingkat banding

11 Mahkamah Agung Merupakan pengadilan tingkat kasasi Merupakan pengadilan tingkat kasasi Susunan MA terdiri dari: Susunan MA terdiri dari: Pimpinan (Ketua, 2 Wakil Ketua, beberapa Ketua Muda) Pimpinan (Ketua, 2 Wakil Ketua, beberapa Ketua Muda) Hakim Anggota (Hakim Agung) Hakim Anggota (Hakim Agung) Panitera Panitera Sekretaris Sekretaris

12 Kewenangan MA (Ps 11 ayat (2) UU 4/2004) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di MA Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di MA Menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU Menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU Kewenangan lainnya yang diberikan UU Kewenangan lainnya yang diberikan UU

13 Kewenangan & Tugas MA (Ps 28 UU No 14/1985) MA bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: MA bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: Permohonan kasasi Permohonan kasasi Sengketa tentang kewenangan mengadili Sengketa tentang kewenangan mengadili Permohonan PK putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Permohonan PK putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

14 MA pada Tingkat Kasasi Membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan karena Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan ybs Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan ybs (Ps 30 UU No. 5/2004)

15 Sengketa Kewenangan Mengadili MA memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili: MA memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili: Antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain Antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain Antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan dari lingkungan peradilan yang sama Antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan dari lingkungan peradilan yang sama Antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan peradilan yang berlainan Antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan peradilan yang berlainan

16 Cont’d Jika 2 pengadilan atau lebih menyatakan berwenang mengadili perkara yang sama Jika 2 pengadilan atau lebih menyatakan berwenang mengadili perkara yang sama Jika 2 pengadilan atau lebih menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang sama Jika 2 pengadilan atau lebih menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang sama MA memeriksa dan memutus permohonan PK pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap MA memeriksa dan memutus permohonan PK pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap

17 Pengadilan Khusus Pengadilan Khusus adalah Peradilan Syariah Islam  Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pengadilan Khusus adalah Peradilan Syariah Islam  Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Peradilan Syariah Islam di NAD merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum Peradilan Syariah Islam di NAD merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum

18 Kewenangan Mahkamah Syar’iyah Bidang Muamalah dan Jinayah yang diatur dalam Qanun Provinsi NAD Bidang Muamalah dan Jinayah yang diatur dalam Qanun Provinsi NAD a. Qanun No.11/2002 ttg Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. b. Qanun No.12/2003 ttg Minuman Khamar dan sejenisnya. c. Qanun No.13/2003 ttg Maysir (judi). d. Qanun No.14/2003 ttg Khalwat (mesum); dan e. Qanun No.7/2004 ttg Pengelolaan Zakat

19 Susunan Hierarki Peradilan Syariah Islam di NAD

20 Susunan Hierarki di Lingkungan Peradilan Agama

21 SUSUNAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

22 APARATUR DI PERADILAN AGAMA Ketua Pengadilan Ketua Pengadilan Hakim Hakim Panitera Panitera Sekretaris Sekretaris Juru Sita Juru Sita KETUA PENGADILAN  Ketua dan Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua MA

23 Tugas Ketua Pengadilan Mengatur pembagian tugas para hakim Mengatur pembagian tugas para hakim Membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan Membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan Menetapkan perkara yang harus diadili Menetapkan perkara yang harus diadili Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

24 Syarat menjadi Ketua Pengadilan Untuk menjadi Ketua atau Wakil Ketua PA harus berpengalaman menjadi hakim PA minimal 10 tahun Untuk menjadi Ketua atau Wakil Ketua PA harus berpengalaman menjadi hakim PA minimal 10 tahun Untuk menjadi Ketua PTA harus berpengalaman menjadi hakim PTA minimal 5 tahun atau 3 tahun apabila pernah menjabat Ketua PA Untuk menjadi Ketua PTA harus berpengalaman menjadi hakim PTA minimal 5 tahun atau 3 tahun apabila pernah menjabat Ketua PA Untuk menjadi Wakil Ketua PTA harus berpengalaman menjadi hakim PTA minimal 4 tahun atau 2 tahun apabila pernah menjabat menjabat Ketua PA Untuk menjadi Wakil Ketua PTA harus berpengalaman menjadi hakim PTA minimal 4 tahun atau 2 tahun apabila pernah menjabat menjabat Ketua PA

25 Alur menjadi Ketua PA

26 Alur menjadi Wakil Ketua PTA

27 Alur menjadi Ketua PTA

28 HAKIM Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua MA Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua MA Hakim tidak boleh merangkap menjadi Hakim tidak boleh merangkap menjadi Pelaksana putusan pengadilan Pelaksana putusan pengadilan Wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya Wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya Pengusaha Pengusaha Advokat Advokat

29 Tugas Hakim Melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman Melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

30 Syarat menjadi Hakim PA WNI WNI Islam Islam Bertakwa kepada Tuhan YME Bertakwa kepada Tuhan YME Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 Sarjana Syariah dan/atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam Sarjana Syariah dan/atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam Sehat jasmani dan rohani Sehat jasmani dan rohani Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela Bukan bekas anggota organisasi terlarang Bukan bekas anggota organisasi terlarang

31 Cont’d Pegawai Negeri yang berasal dari calon hakim Pegawai Negeri yang berasal dari calon hakim Usia minimal 25 tahun Usia minimal 25 tahun

32 Syarat menjadi Hakim PTA Syarat seperti sebelumnya Syarat seperti sebelumnya Usia minimal 40 tahun Usia minimal 40 tahun Berpengalaman sebagai Ketua PA, Wakil Ketua PA minimal 5 tahun atau sebagai hakim PA minimal 15 tahun Berpengalaman sebagai Ketua PA, Wakil Ketua PA minimal 5 tahun atau sebagai hakim PA minimal 15 tahun Lulus eksaminasi Lulus eksaminasi

33 Alur menjadi Hakim PTA

34 Diberhentikan dengan Hormat (Ketua, Wakil Ketua, & Hakim) Permintaan sendiri Permintaan sendiri Sakit jasmani atau rohani terus-menerus Sakit jasmani atau rohani terus-menerus Berusia 62 tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim PA Berusia 62 tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim PA Berusia 65 tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim PTA Berusia 65 tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim PTA Tidak cakap dalam menjalankan tugasnya Tidak cakap dalam menjalankan tugasnya Meninggal dunia  dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat Meninggal dunia  dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat

35 Diberhentikan tidak dengan hormat (Ketua, Wakil Ketua, & Hakim) Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan (yaitu tindak pidana yang ancaman pidananya paling singkat 1 tahun)  tidak diberi kesempatan untuk membela diri Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan (yaitu tindak pidana yang ancaman pidananya paling singkat 1 tahun)  tidak diberi kesempatan untuk membela diri Melakukan perbuatan tercela (yaitu apabila hakim karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan merendahkan martabat hakim) Melakukan perbuatan tercela (yaitu apabila hakim karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan merendahkan martabat hakim) Terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya Terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya Melanggar sumpah jabatan Melanggar sumpah jabatan Merangkap jabatan Merangkap jabatan

36 Cont’d Hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan sendirinya diberhentikan dari pegawai negeri Hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan sendirinya diberhentikan dari pegawai negeri

37 PANITERA Panitera tidak merangkap sebagai sekretaris pengadilan Tugas Panitera Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan Melaksanakan penetapan /putusan pengadilan Melaksanakan penetapan /putusan pengadilan Wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan yang diberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya Wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan yang diberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya

38 Cont’d Membuat salinan penetapan atau putusan Membuat salinan penetapan atau putusan Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat lainnya Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat lainnya

39 Syarat menjadi Panitera PA WNI WNI Islam Islam Bertakwa kepada Tuhan YME Bertakwa kepada Tuhan YME Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 Berijazah serendah-rendahnya sarjana syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam Berijazah serendah-rendahnya sarjana syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam Berpengalaman sebagai Wakil Panitera minimal 3 tahun, sebagai Panitera Muda PA minimal 5 tahun, atau menjabat Wakil Panitera PTA Berpengalaman sebagai Wakil Panitera minimal 3 tahun, sebagai Panitera Muda PA minimal 5 tahun, atau menjabat Wakil Panitera PTA Sehat jasmani dan rohani Sehat jasmani dan rohani

40 Syarat menjadi Panitera PTA Sda Sda Berpengalaman sebagai Wakil Panitera minimal 3 tahun, sebagai Panitera Muda PTA minimal 5 tahun, atau sebagai Panitera PA minimal 3 tahun Berpengalaman sebagai Wakil Panitera minimal 3 tahun, sebagai Panitera Muda PTA minimal 5 tahun, atau sebagai Panitera PA minimal 3 tahun

41 Susunan Organisasi Panitera

42 SEKRETARIS Sekretaris pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum pengadilan Sekretaris pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum pengadilan Sekretaris dan wakil ketua sekretaris pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua MA Sekretaris dan wakil ketua sekretaris pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua MA Tugas Sekretaris Menyelenggarakan administrasi umum peradilan Menyelenggarakan administrasi umum peradilan

43 Syarat menjadi Sekretaris, Wakil Sekretaris PA & PTA WNI WNI Beragama Islam Beragama Islam Bertakwa kepada Tuhan YME Bertakwa kepada Tuhan YME Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 Berijazah paling rendah sarjana syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam Berijazah paling rendah sarjana syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam Berpengalaman di bidang administrasi peradilan Berpengalaman di bidang administrasi peradilan Sehat jasmani dan rohani Sehat jasmani dan rohani

44 JURU SITA Juru Sita tidak boleh merangkap Juru Sita tidak boleh merangkap Wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan Wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan Advokat Advokat Juru Sita PA diangkat dan diberhentikan oleh Ketua MA atas usul Ketua Pengadilan ybs Juru Sita PA diangkat dan diberhentikan oleh Ketua MA atas usul Ketua Pengadilan ybs Juru Sita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan ybs Juru Sita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan ybs

45 Tugas Juru Sita Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

46 Syarat menjadi Juru Sita WNI WNI Beragama Islam Beragama Islam Bertakwa kepada Tuhan YME Bertakwa kepada Tuhan YME Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 Berijazah paling rendah SMU atau yang sederajat Berijazah paling rendah SMU atau yang sederajat Berpengalaman sebagai Juru Sita Pengganti minimal 3 tahun Berpengalaman sebagai Juru Sita Pengganti minimal 3 tahun Sehat jasmani dan rohani Sehat jasmani dan rohani

47 Syarat menjadi Juru Sita Pengganti WNI WNI Beragama Islam Beragama Islam Bertakwa kepada Tuhan YME Bertakwa kepada Tuhan YME Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 Berijazah paling rendah sarjana syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam Berijazah paling rendah sarjana syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam Berpengalaman sebagai pegawai negeri di PA minimal 3 tahun Berpengalaman sebagai pegawai negeri di PA minimal 3 tahun Sehat jasmani dan rohani Sehat jasmani dan rohani

48 Alur menjadi Juru Sita


Download ppt "SUSUNAN HIERARKI & ORGANISASI PERADILAN AGAMA Hukum Acara Peradilan Agama Oleh: Dr. Gemala Dewi, SH., LL.M."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google