Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Perencanaan dan Kebijakan Spektrum Broadband Wireless Access (BWA) Direktorat Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Ditjen Postel-Depkominfo Jakarta,

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Perencanaan dan Kebijakan Spektrum Broadband Wireless Access (BWA) Direktorat Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Ditjen Postel-Depkominfo Jakarta,"— Transcript presentasi:

1 Perencanaan dan Kebijakan Spektrum Broadband Wireless Access (BWA) Direktorat Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Ditjen Postel-Depkominfo Jakarta, 13 Juli 2005

2 2 Pendahuluan  Kebijakan dan perencanaan spektrum Perencanaan frekuensi memperhatikan hal-hal sbb (Referensi: PP53/2000, pasal 4) :  tidak saling mengganggu,  efisien dan ekonomis, perkembangan teknologi,  kebutuhan spektrum frekuensi radio di masa depan; dan/atau  mendahulukan kepentingan pertahanan keamanan negara, keselamatan dan penanggulangan keadaan marabahaya (Safety and Distress), pencarian dan pertolongan (Search and Rescue/ SAR), kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum. Bilamana menggunakan sumber daya terbatas (spektrum, penomoran) dilakukan proses seleksi (Referensi: Kepmenhub 20/200, Psl.60)  Pemerintah (Ditjen Postel) bertekad melaksanakan hukum secara konsisten, fair dan transparan  Peminat BWA (termasuk WiMax) sangat banyak dan jauh melebihi ketersediaan spektrum frekuensi

3 3 Dasar Hukum  UU 36/1999 tentang Telekomunikasi  UU 32/2002 tentang Penyiaran  PP 52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi  PP 53/2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit  Kepmen 5/2001 tentang Penyempurnaan Tabel Alokasi Frekuensi Indonesia  Kepmen 20/2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Pasal 60: Bilamana menggunakan sumber daya terbatas (spektrum, penomoran) dilakukan proses seleksi  Peraturan Dirjen 155/2005 : SOP Perizinan Frekuensi

4 4 Perizinan Stasiun Radio (Izin Frekuensi) Catatan: Setiap perangkat komunikasi radio harus telah disertifikasi Izin Prinsip harus telah mendapatkan persetujuan alokasi frekuensi terlebih dahulu Inspeksi Teknis Konstruksi Stasiun Radio dilakukan oleh UPT Balmon maks 6 bulan Perizinan frekuensi mengikuti kebijakan dan perencanaan alokasi spektrum frekuensi radio untuk setiap pita dan servis Proses peizinan tidak diberlakukan untuk perangkat berdaya pancar sangat rendah dan Wireless LAN 2.4 GHz

5 5 Diagram hubungan perizinan frekuensi dengan izin telekomunikasi / siaran & type approval

6 6 Diagram Alur Proses Perizinan Frekuensi

7 7 Perkembangan Teknologi  Broadband Wireless Access (BWA) adalah jaringan akses lokal untuk penyelenggaraan komunikasi multimedia ataupun data berpita lebar.  BWA dapat menyediakan jaringan akses lokal dengan kapasitas melebihi 2 Mbps.  Berdasarkan regulasi saat ini, Indonesia masih menganut eksklusifitas untuk penyelenggara jaringan teleponi (PSTN) lokal. Penyelenggara BWA tidak dapat menyelenggarakan layanan komunikasi telepon konvensional.  Terdapat sejumlah standar regional yang kompetitif pada pita frekuensi yang sama, yaitu: Standar Eropa (BWA, HiperLAN, dsb) Standar Amerika Serikat (Wi-Fi, pre-Wimax, MMDS, dsb) Standar Jepang, China, dll

8 8 Kondisi eksisting spektrum yang diidentifikasi untuk BWA  Beberapa pita frekuensi yang diajukan untuk BWA berdasarkan berkas permohonan yang diterima Ditjen Postel antara lain: Pita frekuensi 1.9 GHz Pita frekuensi 2.3 – 2.7 GHz Pita frekuensi 3.3 – 3.7 GHz Pita frekuensi 5.8 GHz Pita frekuensi 10.5 GHz  Beberapa pita frekuensi yang dialokasikan untuk layanan BWA : Pita frekuensi 2.5 GHz (2500 – 2520 MHz dan 2670 – 2690 MHz) Pita frekuensi 3.3 GHz (3300 – 3400 MHz) Pita frekuensi 3.5 GHz  sekunder terhadap layanan Satelit Pita frekuensi 5.8 GHz (5725 – 5825 MHz) Pita frekuensi 10.5 GHz (10150 – 10300 MHz dan 10500 – 10650 MHz)  Beberapa pita frekuensi radio telah diberikan izin kepada pengguna BWA Secara ekslusif di suatu lokasi Digunakan bersama dengan servis lain  Hal ini disebabkan pita frekuensi untuk BWA terlebih dahulu banyak digunakan terutama untuk sistem komunikasi selular, microwave link, dan juga sistem telekomunikasi satelit.

9 9 Pita Frekuensi 2.5 – 2.69 GHz  Kondisi saat ini: Pada pita frekuensi 2500 – 2690 MHz masih terdapat microwave link teknologi lama di beberapa lokasi tertentu, sejak tahun 1980-an. Referensi Rec ITU-R F.283 Pita frekuensi 2520 – 2670 MHz digunakan untuk satelit penyiaran digital Cakrawarta (Indovision) cakupan nasional, sejak tahun 1997 Pada tahun 2001 telah dialokasikan untuk beberapa penyelenggara Broadband Wireless Access di pita frekuensi 2500 – 2520 MHz dan 2670 – 2690 MHz.  Standar teknologi yang digunakan TDMA dan OFDM dengan teknik duplexing TDD.  Ketersediaan bandwidth untuk alokasi BWA sebesar 2 x 20 MHz dengan lebar tiap kanal 6 MHz => 6 kanal  Trend perkembangan teknologi Pita 2.5 GHz telah ditetapkan sebagai pita tambahan untuk band IMT2000 pada sidang WRC-2000. Referensi Rec ITU-R.M.1036-2 Pita 2.5 GHz merupakan salah satu pita frekuensi yang diidentifikasikan untuk WiMAX (IEEE 802.16)  Beberapa permasalahan pokok Pengalaman membuktikan sharing frekuensi tidak bisa efektif dilakukan di Indonesia.  Indovision banyak mengeluh gangguan akibat spurious emission dan out-of band emission yang kemungkinan diidentifikasi dari penyelenggara BWA di adjacent channel. Penggusuran pengguna spektrum lama, seperti microwave link tidak mudah dilakukan  Rencana Aksi: Ditjen Postel akan membuat suatu draft kebijakan dan perencanaan penggunaan frekuensi di pita 2.5 GHz termasuk standarisasi dan spesifikasi perangkat dan akan dikonsultasikan ke publik, melibatkan pakar, industri, masyarakat, dsb untuk mendapatkan tanggapan Dalam jangka waktu tertentu DItjen Postel akan menentukan kebijakan setelah mempertimbangkan beberapa masukan, termasuk mekanisme seleksi bilamana pita frekuensi tersedia Sebelum kebijakan ditetapkan, tidak akan dikeluarkan izin baru

10 10 Pengkanalan BWA eksisting pada pita 2.5 GHz Keterangan : 1. 2520 - 2670 MHz alokasi untuk BSS (Indostar) 2. Pada kanal 29 terjadi overlapping dengan kanal yang digunakan oleh Indostar 3. Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap alokasi frekuensi yang telah diberikan 2500 2503 2506 kanal 1 2509 2512 2515 2518 kanal 2kanal 3 [MHz] 2671 2674 2677 2680 2683 2686 [MHz] 2668 LEBAR TIAP KANAL : 6 MHz kanal 29kanal 30kanal 31

11 11 Pita frekuensi 3.3 – 3.4 GHz  Kondisi saat ini: Pita alokasi 3300 – 3400 MHz, footnote RR 5.429 alokasi tambahan untuk BWA di Indonesia dan negara-negara lain. Satuan unit kanal terkecil 2 MHz. Pada tahun 2001-an diberikan untuk sejumlah penyelenggara BWA di beberapa lokasi  Trend perkembangan teknologi Semula diperuntukkan untuk pengembangan industri nasional. Akibat derasnya permintaan permohonan, diakomodasi untuk sistem lain Teknologi yang digunakan Frequency Hopping – CDMA dengan teknik duplexing FDD dan TDD.  Beberapa permasalahan pokok Tidak ada permasalahan sharing dengan servis satelit, memudahkan implementasi Bukan alokasi regional/global, sehingga relatif sulit mendapatkan perangkat  Rencana Aksi: Ditjen Postel akan membuat suatu draft kebijakan dan perencanaan penggunaan frekuensi di pita 3.3-3.4 GHz termasuk standarisasi dan spesifikasi perangkat dan akan dikonsultasikan ke publik, melibatkan pakar, industri, masyarakat, dsb untuk mendapatkan tanggapan Dalam jangka waktu tertentu DItjen Postel akan menentukan kebijakan setelah mempertimbangkan beberapa masukan, termasuk mekanisme seleksi bilamana pita frekuensi tersedia Sebelum kebijakan ditetapkan, tidak akan dikeluarkan izin baru

12 12 Pengkanalan BWA eksisting pada pita 3.3 – 3.4 GHz

13 13 Rekapitulasi penyelenggara BWA di pita 3.3-3.4 GHz => Pemberian alokasi kanal untuk tiap operator dalam 1 wilayah maksimum 3 kanal (FDD 3 kanal berpasangan, TDD 3 kanal tidak berpasangan) => Dalam lokasi yang sama dapat dialokasikan untuk 4 operator FDD dan 8 operator TDD No.LokasiOperator EksistingKesempatan Penambahan operator baru JumlahPenetapan kanal 1Jabotabek3FDD1 operator (FDD) dan 8 operator (TDD) 2Jawa Barat2FDD2 operator (FDD) dan 7 operator (TDD) 1TDD 3Jawa Timur1FDD3 operator (FDD) dan 8 operator (TDD) 4Jawa Tengah2FDD2 operator (FDD) dan 8 operator (TDD) 5DI Jogjakarta2FDD2 operator (FDD) dan 8 operator (TDD) 6Bali2FDD2 operator (FDD) dan 8 operator (TDD) 7Kalimantan1FDD3 operator (FDD) dan 8 operator (TDD) 8Sulawesi1FDD3 operator (FDD) dan 8 operator (TDD) 9 Sumatera Selatan1FDD3 operator (FDD) dan 8 operator (TDD) 10Wilayah lain0 Masing-masing 4 operator (FDD) dan 8 operator (TDD)

14 14 Pita Frekuensi 3.5 GHz  Kondisi saat ini dan permasalahan Pita frekuensi 3400 – 3700 MHz telah digunakan terlebih dahulu oleh Penyelenggara Satelit (ext-C band) yaitu Telkom, PSN dan ACeS Pada tahun 2000 ditetapkan BWA 3.5 GHz harus sharing frekuensi dengan servis satelit sesuai Kepdirjen No. 119/DIRJEN/2000 sharing antara tetap satelit (DL) dengan WLL data (WLL status sekunder dikota sedangkan status primer di non-kota) Pada tahun 2000 diberikan untuk sejumlah penyelenggara BWA di beberapa lokasi dengan Teknik Duplex : FDD dengan pita alokasi awal 3410 – 3497.5 MHz dan 3510 – 3597.5 MHz. Perencanaan kanal BWA semula disediakan 25 kanal, karena adanya keluhan gangguan dari operator satelit adanya gangguan interferensi dari operator BWA, maka beberapa waktu lalu melalui forum antara operator BWA 3.5 dan Operator Satelit sepakat BWA hanya dapat menggunakan 5 kanal untuk menghindari servis satelit dan tetap berstatus sekunder Beberapa pengguna eksisting masih harus menyesuaikan dengan ketentuan hanya 5 kanal yang dapat dipergunakan. Teknologi yang digunakan Frequency Hopping – CDMA dengan teknik duplexing FDD dan TDD  Trend perkembangan teknologi Pita 3.5 GHz merupakan salah satu pita frekuensi yang diidentifikasikan untuk WiMAX (IEEE 802.16) Pita 3.5 GHz juga merupakan alokasi pita frekuensi standar yang banyak digunakan untuk FWA/BWA di beberapa negara, sehingga ketersediaan perangkat memadai  Beberapa permasalahan pokok Postel perlu meninjau kembali perencanaan BWA 3.5 GHz secara keseluruhan karena hingga saat ini secara teknis masih belum dapat diatasi gangguan interferensi terhadap servis satelit Perlu eksplorasi lebih dalam pada band 3.5 GHz mengingat adanya teknologi baru akan beroperasi di band tersebut (WiMAX)  Rencana Aksi: Ditjen Postel akan membuat suatu draft kebijakan dan perencanaan penggunaan frekuensi di pita 3.4-3.7 GHz termasuk standarisasi dan spesifikasi perangkat dan akan dikonsultasikan ke publik, melibatkan pakar, industri, masyarakat, dsb untuk mendapatkan tanggapan Dalam jangka waktu tertentu DItjen Postel akan menentukan kebijakan setelah mempertimbangkan beberapa masukan, termasuk mekanisme seleksi bilamana pita frekuensi tersedia Sebelum kebijakan ditetapkan, tidak akan dikeluarkan izin baru

15 15 3.4 – 3.6 GHz Eksisting Spasi kanal : 3.5 MHz DownLink UpLink 3410 1597864321014181617151312111923 25 24222120 3497.5 3510 3597.5 34383441.534803483.5 35173520.535593562.5 2 EV 3 EV 5 EV 34403480 352035603600 1 EH2EH3EH 4EH5EH 3476.5 4 MHz 3402 3438344234783482 35183522355835623598 DTH TELKOM SCPC PSN Channel : Notes :

16 16 Keterangan : Satelit : downlink Ext-C band PT. Telkom dan PT. PSN untuk layanan VSAT dan DTH 3420.534243427.5 kanal 4 34313434.5 kanal 5kanal 6 [MHz] kanal 7kanal 8 3438 3422.253425.753429.253432.753436.25 35243527.5 kanal 4 35313534.5 kanal 5kanal 6 [MHz] kanal 7kanal 8 3538 3522.253525.753529.253532.753536.25 1. DOWNLINK 2. UPLINK 3520.5 PENGKANALAN PITA 3.5 GHz (5 kanal BWA hasil kesepakatan sementara dengan penyelenggara satelit)

17 17 PITA FREKUENSI 5.8 GHz  Kondisi saat ini dan permasalahan Pita alokasi yang digunakan 5725 – 5825 MHz Pada tahun 2001 telah diberikan kepada sejumlah penyelenggara BWA 5 kanal dengan lebar pita 15 MHz dengan teknologi yang digunakan Spread Spectrum dengan teknik duplexing TDD Penggunaan pita frekuensi 5.8 GHz adalah secara bersama (sharing) tertuang dalam Kepdirjen No. 74A/Dirjen/2000 tentang “Alokasi pita frekuensi 5725 – 5825 MHz untuk keperluan Broadband Wireless Access (BWA)”  Trend perkembangan teknologi Pita 5.8 GHz merupakan salah satu pita frekuensi yang diidentifikasikan untuk WiMAX (IEEE 802.16) Pita 5.8 GHz merupakan salah satu pita frekuensi WiFi. Di beberapa negara banyak digunakan untuk class license atau license exempt untuk low power devices  Beberapa permasalahan pokok Postel perlu meninjau kembali perencanaan BWA 5.8 GHz secara keseluruhan Ditengarai banyak penggunaan perangkat WiFi 5.8 GHz secara illegal, akibat misinterprestasi unlicensed band di beberapa negara yang belum diterapkan di Indonesia Perlu dievaluasi perkembangan pemegang izin BWA TDD yang telah diberi izin  Rencana Aksi: Ditjen Postel akan membuat suatu draft kebijakan dan perencanaan penggunaan frekuensi di pita 5.8 GHz termasuk standarisasi dan spesifikasi perangkat dan akan dikonsultasikan ke publik, melibatkan pakar, industri, masyarakat, dsb untuk mendapatkan tanggapan Dalam jangka waktu tertentu DItjen Postel akan menentukan kebijakan setelah mempertimbangkan beberapa masukan, termasuk mekanisme seleksi bilamana pita frekuensi tersedia Sebelum kebijakan ditetapkan, tidak akan dikeluarkan izin baru

18 18 Pengkanalan pita frekuensi 5.8 GHz pengguna BWA eksisting Keterangan : => Penggunaan pita frekuensi 5.8 GHz secara bersama (sharing) antar pengguna BWA. 5725 5737.5 57455760577557905805 kanal 3kanal 412.5 5825 5812.5 kanal 2kanal 1kanal 5 5752.55767.55782.5 5797.5

19 19 PITA FREKUENSI 10.5 GHz  Kondisi saat ini dan permasalahan Pita frekuensi 10.5 GHz banyak digunakan untuk microwave link backbone transmiei (Rec. ITU-R F.747) Sejak tahun 2001 telah diberikan kepada sejumlah penyelenggara BWA dengan alokasi yang digunakan 10150 – 10300 MHz dan 10500 – 10650 MHz  Trend perkembangan teknologi Pita 10.5 GHz merupakan salah satu pita frekuensi yang diidentifikasikan untuk beberapa teknologi yang berbeda seperti WiMAX (IEEE 802.16), BWA, microwave link, dsb  Beberapa permasalahan pokok Postel perlu meninjau kembali perencanaan BWA 10.5 GHz secara keseluruhan Kesulitan dalam analisa interferensi dan sharing antara BWA 10.5 GHz microwave link Perlu dievaluasi perkembangan pemegang izin BWA yang telah diberi izin  Rencana Aksi: Ditjen Postel akan membuat suatu draft kebijakan dan perencanaan penggunaan frekuensi di pita 10.5 GHz termasuk standarisasi dan spesifikasi perangkat dan akan dikonsultasikan ke publik, melibatkan pakar, industri, masyarakat, dsb untuk mendapatkan tanggapan Dalam jangka waktu tertentu DItjen Postel akan menentukan kebijakan setelah mempertimbangkan beberapa masukan, termasuk mekanisme seleksi bilamana pita frekuensi tersedia Sebelum kebijakan ditetapkan, tidak akan dikeluarkan izin baru

20 20 PENGKANALAN PITA 10.5 GHz 10157.510164.510171.510178.510185.510192.510199.510206.5 101541016110168101751018210189101961020310210 fc (DL) kanal 12345678 10507.510514.510521.510528.510535.510542.510549.510556.5 105041051110518105251053210539105461055310560 102171023110245102591027310287 10210102241023810252102661028010294 kanal 123456 105671058110595106091062310637 10560105741058810602106161063010644 GuardBand 4 MHz 10150101541021010294105041056010644 10650 GuardBand 6 MHz 8 x 7 MHz (DownLink)6 x 14 MHz (DownLink)8 x 7 MHz (UpLink)6 x 14 MHz (UpLink) fc (UL) fc (DL) fc (UL)

21 21 Rencana perencanaan dan penetapan frekuensi serta proses seleksi  Ditjen Postel akan membuat suatu draft kebijakan dan perencanaan penggunaan frekuensi di seluruh pita frekuensi yang diidentifikasikan untuk aplikasi BWA termasuk standarisasi dan spesifikasi perangkat dan akan dikonsultasikan ke publik, melibatkan pakar, industri, masyarakat, dsb untuk mendapatkan tanggapan  Ditjen Postel akan mengumumkan secara terbuka kepada publik kesempatan untuk memperoleh izin prinsip BWA melalui mekanisme bilamana kebijakan dan perencanaan pita frekuensi dimaksud sudah ditetapkan. Kriteria persyaratan teknis dan non-teknis yang harus dipenuhi dalam aplikasi permohonan akan juga disampaikan.  Proses penentuan akan dilakukan berdasarkan mekanisme seleksi yang terbuka dan adil.  Ditjen Postel saat ini sedang mengkaji kemungkinan penerapan upfront fee sebagai salah satu mekanisme seleksi. Saat ini penyiapan regulasi dan kebijakan dibantu pakar manajemen frekuensi dari Australia (Didukung oleh Depkeu).  Akan disiapkan ketentuan pengenaan Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi yang dihitung berdasarkan lebar pita yang digunakan serta wilayah pelayanan. Sebagai penyederhanaan pengenaan BHP frekuensi berdasarkan stasiun radio yang kurang efektif  Perencanaan kebijakan spektrum frekuensi radio untuk Broadband Wireless Access (BWA) yang melibatkan industri serta konsultasi publik memerlukan persiapan dan waktu yang cukup agar hasilnya optimal

22 22 Keterangan alokasi frekuensi lain  Pita 1.9 GHz adalah pita frekuensi utama IMT-2000 atau Sistem Telekomunikasi Bergerak Generasi ke-3 yang saat ini akan dibuat kebijakan penataan ulang frekuensinya  Permohonan pita frekuensi 1.9 GHz untuk BWA tidak sesuai dengan peruntukannya  Ditjen Postel dalam melakukan pendekatan perencanaan kebijakan frekuensi IMT-2000 (3G) untuk pita 1.9 GHz ini melakukan konsultasi publik dalam jangka waktu tidak terlalu lama

23 Website Ditjen Postel: www.postel.go.idwww.postel.go.id Korespondensi: denny@postel.go.id aju@postel.go.id intan_praethy@depkominfo.go.id


Download ppt "Perencanaan dan Kebijakan Spektrum Broadband Wireless Access (BWA) Direktorat Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Ditjen Postel-Depkominfo Jakarta,"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google