Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEKUASAAN BIROKRASI DALAM NEGARA DEMOKRASI Irfan Ridwan Maksum.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEKUASAAN BIROKRASI DALAM NEGARA DEMOKRASI Irfan Ridwan Maksum."— Transcript presentasi:

1 KEKUASAAN BIROKRASI DALAM NEGARA DEMOKRASI Irfan Ridwan Maksum

2 PENDAHULUAN Yang dimaksud birokrasi dalam kuliah ini adalah birokrasi yang tercipta akibat adanya organisasi Negara. Atau birokrasi dalam organisasi negara, bukan organisasi Swasta. MUSTOPA DIDJAJA (2008) Birokrasi merupakan bagian dari sistem administrasi. Birokrasi Sektor Publik dengan demikian, adalah bagian dari sistem administrasi negara (publik). Peningkatan kapasitas administrasi negara berarti peningkatan kualitas sistem dan kompetensi SDM dalam sistem administrasi negara utamanya dalam birokrasi.

3 M P R D P R PRESIDEN DAERAH OTONOM DESENTRALISASI ORGANISASI ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL DEKONSENTRASI BADAN PENGELOLA BUMN, OTORITA,DLL DELEGASI LEMBAGA NEGARA LAINNYA B P K M AM K TUGAS PEMBANTUAN

4 Hoessein Menerjemahkan karya Fred W. Riggs (1970) “Bureaucratic Politics in Comparative Perspective” yang merujuk karya Crozier memilah pengertian birokrasi atas tiga golongan. Pertama, birokrasi merupakan pemerintahan oleh biro-biro; kedua, pengertian menurut Max Weber, yaitu “rationalization of collective activities”; dan yang ketiga, birokrasi merupakan “the slowness, the ponderousness, the routine, the complication of procedures” yang menimbulkan frustasi bagi mereka yang tunduk kepada ‘bureaucratic regulation and oversight’. Pengertian kedua, merujuk Victor A. Thompson, sebagai ‘bureau rationality’. Sedangkan pengertian golongan ketiga dikenal sebagai ‘bureau pathology’.

5 lanjutan Masih menerjemahkan Fred W. Riggs, Hoessein mengatakan bahwa istilah birokrasi dapat dipilah menurut ‘content’ dan context’ nya. Konteks merujuk pada setting dari birokrasi itu berada, yang dapat dibedakan atas: birokrasi private dan birokrasi publik. Birokrasi publik terbagi atas birokrasi partai, birokrasi dalam lembaga legislative, birokrasi dalam lembaga judisial, dan birokrasi eksekutif. Bahkan birokrasi dari perusahaan negara. Konten dipilah atas dua dimensi: sipil-militer dan karir non karir sehingga hasilnya menjadi empat Sel, yakni: sipil karir, sipil non karir, militer karir dan militer non karir.

6 Pluralis, Marksis, dan Otonom Ledivina Carino (1997) pernah mencatat model birokrasi di dunia ini dalam 3 golongan model. Model pluralis, mengatakan bahwa kinerja birokrasi adalah hasil dari tarik-menarik berbagai golongan yang tidak satupun dominan. Birokrasi berdiri atas kesepakatan dari berbagai pihak yang menjadi penentu organisasi negara. Negara seperti ini memiliki kekuatan dalam menghasilkan satu kebijakan publik yang relative dapat diterima semua golongan.

7 lanjutan Model kedua adalah birokrasi yang sepenuhnya menjadi pelayan golongan berkuasa. Dalam model ini birokrasi juga dipengaruhi golongan para pemilik modal. Golongan yang kuat dalam masyarakat mampu mempengaruhi birokrasi dengan efektif. Kalaupun masyarakat diuntungkan karena golongan tersebut memiliki kebaikan.

8 lanjutan Model ketiga adalah model yang menyadari bahwa birokrasi bersifat otonom-relative terhadap berbagai elemen dalam satu masyarakat. Dalam padangan ini, birokrasi memiliki kepentingan sendiri dalam behadapan dengan berbagai elemen negara. Elite birokrasi dalam hal ini menjadi penentu. Birokrasi meskipun memiliki unit yang sangat luas, dalam model ini logika bekerja birokrasi yang rasional menjadi faktor penting yang menyatukan kekuatan mereka dalam sebuah negara bangsa.

9 Tesis Dilema Kekuasaan Birokrasi dalam Demokrasi (Eva Etzioni) Tesis pertama mengatakan bahwa “Bureaucracy generates a dilemma for democracy”. Demokrasi akan efektif jika birokrasi dibuat kuat dan independen, tetapi dia mengingatkan bahwa kebutuhan tersebut akan berakibat birokrasi terlepas dari kontrol para politisi jika tidak didahului oleh reform yang memadai dan serius.

10 lanjutan Birokrasi dapat memiliki kehendak sendiri di tengah gencarnya demokratisasi yang dilakukan oleh sebuah negara bangsa. “Bureaucracy also poses a threat to democracy in that it has increasingly gained the potential to exempt itself from the control of elected politicians and to infringe on their domain.”

11 lanjutan Tesis kedua Etzioni tidak kalah penting perlu dicermati terkait dengan penyelsaian tesis pertama yakni, “Democracy generates a dilemma for bureaucracy”.

12 lanjutan Etzioni menyatakan bahwa dalam demokrasi, birokrasi diikat oleh dua hal: pertama, dikendalikan oleh eksekutif meskipun dia harus bertanggungjawab terhadap hal-hal yang dilakukannya sendiri; kedua, dia harus menjalankan kebijakan yang diambil para politisi meskipun dia harus berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan tersebut.

13 lanjutan Intinya birokrasi adalah alat yang diharapkan harus mampu menempatkan diri dengan baik dan berkualitas sesuai kebijakan yang diambil para politisi. “The dilemma of bureaucracy in a democracy, as expressed in the ambiguities and contradictions built into bureaucracy’s role definition.”

14 lanjutan Tesis ketiga Etzioni menjadi pembuka pentingnya reformasi administrasi yakni “These dilemmas exacerbate strains and power struggles on the political scene.”

15 lanjutan Etzioni meyakini bahwa demokrasi akan efektif jika birokrasi dibuat kuat dan independen, tetapi dia mengingatkan bahwa kebutuhan tersebut akan berakibat birokrasi terlepas dari kontrol para politisi jika tidak didahului oleh reform yang memadai dan serius. Birokrasi dapat memiliki kehendak sendiri di tengah gencarnya demokratisasi yang dilakukan oleh sebuah negara bangsa.

16 Mengatasi Tesis I Untuk mengatasinya harus ada aturan main yang jelas. Aturan tersebut disusun oleh para politisi sendiri yang dihasilkan oleh mesin demokrasi. Tetapi apa lacur, menyusun aturan main ini pun diawali dengan keterlibatan birokrasi.

17 lanjutan Disamping membuat aturan main, pengisian kabinet dalam jajaran eksekutif pun memiliki andil dalam mengatasi tesis pertama ini. Eksekutif adalah “the master of bureaucracy”. Dengan demikian, harus diisi oleh orang kuat yang berkualitas, orang yang faham dan menguasai bidangnya.

18 Mengatasi Tesis II Tesis ini biasanya dimanfaatkan betul oleh incumbent. Di tingkatan slogan kandidat Pilpres saja sudah harus dikunyah dulu oleh mereka apakah berpotensi mematikan eksistensinya. Nampak mereka akan memilih yang aman buat keberlangsungannya.

19 lanjutan Tesis kedua ini-lah sumber dari kelembaman dalam reformasi administrasi. Dibutuhkan politisi yang handal, kapabel, dan berwawasan luas dalam pemerintahan. Reformasi politik menjadi kata kunci. Tetapi dalam matra pragmatis, pengisian jabatan dalam kabinet bisa menjadi jalan keluar. Jika proporsi dagang sapi lebih kental, maka sulit diharapkan mengatasai persoalan tersebut.

20 Mengatasi Tesis III Ketegangan dapat diatasi jika kerekatan antar berbagai komponen bangsa Indonesia cukup tinggi. Kerekatan tersebut buat Etzioni yang penting adalah kultur demokrasi yang sudah berkualitas. Reformasi administrasi menjadi kata kunci karena dilakukan secara terarah dan dengan desain yang cermat menuju tata kelola pemerintahan yang baik.


Download ppt "KEKUASAAN BIROKRASI DALAM NEGARA DEMOKRASI Irfan Ridwan Maksum."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google