Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PERSELISIHAN PERBURUHAN & PENYELESAIANNYA Pokok Bahasan Pola Pikir Dasar Hukum Pengertian Sebab Jenis Mogok Mekanisme Penyele- lesaian.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PERSELISIHAN PERBURUHAN & PENYELESAIANNYA Pokok Bahasan Pola Pikir Dasar Hukum Pengertian Sebab Jenis Mogok Mekanisme Penyele- lesaian."— Transcript presentasi:

1

2 PERSELISIHAN PERBURUHAN & PENYELESAIANNYA

3 Pokok Bahasan Pola Pikir Dasar Hukum Pengertian Sebab Jenis Mogok Mekanisme Penyele- lesaian

4 PERSELISIHAN PERBURUHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA JENISPENYEBAB PENGERTIAN MEKANISME JENIS PENYEBAB MEKANISME AKIBAT VARIAN 1 POLA PIKIR M O G O K PERSELISIHAN PERBURUHAN MOGOKPENUTUPAN PERUSAHAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PENGERTIAN PENYEBABJENIS MEKANISME

5 Dasar Hukum RO Stb No. 23 UU No. 13 Thn 2003 UU No. 2 Thn 2004 PP No. 8 Thn 1981 Kepmen No. 100 Thn 2004 UU No. 22 Thn 1957 Kepmen No. 15A Thn 1994

6 3 RO Stb No. 23 (Reglement op de rechterlijke Organisatie en het beleid der justitie in Indonesia) Semua tuntutan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja atau semua perselisihan mengenai perjanjian kerja, dengan tidak memandang berdasarkan undang-undang negara mana perjanjian itu dibuat, asalkan pekerjaannya dilakukan di Indonesia, adalah menjadi kompetensi dari hakim Indonesia atau arbiter (juru pemisah) yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 2a ayat 1 Pasal 2a ayat 2 Penyimpangan terhadap ayat 1 hanya dapat dilakukan setelah perselisihan terjadi Pasal 116 g Yang kompeten pada tingkat I menerima gugatan mengenai pelaksanaan perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan adalah hakim karesidenan-hakim PN

7 FILOSOFI Perbedaan status ekonomi, sosial Perbedaan paradigma, asumsi, asosiasi  kondisi psikologis Pengusaha berjasa  membuka lapangan kerja Pekerja berjasa  memberikan seluruh kemampuan dalam proses produksi, memberikan sebagian pendapatannya kepada pengusaha dalam bentuk ‘surplus’ Terpuruknya dunia usaha bukan keinginan pengusaha, Pekerja terkondisikan (tidak ada pilihan lain-masuk ke dalam kelas pekerja, upah senantiasa tidak mencukupi, bargaining position rendah) oleh ‘struktur sosial’ 8

8 Pengertian P. Pbrhn UU No. 22 Th Pertentangan antara : majikan/perkumpulan majikan dg sb/gsb Berhubung tidak adanya persesuaian paham Mengenai : hubungan kerja, syarat-syarat kerja &/ keadaan perburuhan PHI UU No. 2 Th UU No. 13 Th Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara : pengusaha/gab. pengusaha dg pekerja/brh atau sp/sb Karena adanya : perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan phk, & perselisihan antar sp/sb hanya dlm 1 perusahaan

9 PELANGGARAN TNP PELANGGARAN BEDA PELAKSANAAN BEDA PENAFSIRAN BEDA PERLAKUAN PERUBAHAN SYARAT KERJA P. HAK/HKM P. PHK P. ANTAR SP/SB P. KEPENTINGAN 6 Sebab

10 5 Jenis Perselisihan Hak Perselisihan yg timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama

11 5 Jenis Perselisihan Kepentingan Perselisihan yg timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, &/ perubahan syarat-syarat kerja yg ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama

12 5 Jenis … Perselisihan PHK Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yg dilakukan oleh salah satu pihak Perselisihan Antar SP/SB dalam 1 Peru- sahaan Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak & kewajiban keserikatpekerjaan

13 MEKANISME PENYELESAIAN (1) 11 UU No. 22 Th RO Stb No. 23 UU No. 2 Th HK-PNArbiterPHI Arbitrasi Sukarela PN Arbitrasi Sukarela Arbitrasi Wajib Pegawai Perantara Mediasi Konsiliasi Negosiasi

14 MEKANISME PENYELESAIAN (2) TANPA PIHAK III (didalam perusahaan) DIBANTU PIHAK III (diluar perusahaan) NEGOSIASI M. KELUH KESAH PENGADILAN ARBITRASI KONSILIASI MEDIASI NON ADJUDIKASI (persuasi  perjanjian) ADJUDIKASI (arbitrasi  putusan) 12 P. OBLIGATOIRP. LIBERATOIR

15 PENGUSAHAPEKERJA/SP BERHASIL (PB)GAGAL 30 hari MEDIASIKONSILIASIARBITRASE BERHASIL (PB) GAGAL Anjuran Ttls 7 hari PHI didaftarkan di PHI Akta bukti pndftrn pmohnn eksksi PHI 10 hari (tgpn) 3 hari 30 hari gugatan srt pjj arbtrs gsl, mx 3 org pjj pnunjkn arbtr pnylses scr tttp M A permohonan pmbatalan syrt ps. 52 (1) 30 hari PUTUSAN Akta Perdamaian p. hak & p. phk 50 hari MEKANISME PHI I II

16 MOGOK & PENUTUPAN PERUSAHAAN

17 PENANGANAN MOGOK PENGERTIANPENYEBABKRITERIA SAH TIDAK SAH BENTUK

18 MOGOK Tindakan pekerja/buruh &/ sp/sb Yang direncanakan & dilaksanakan Secara bersama-sama Untuk menghentikan/memperlambat pekerjaan PENUTUPAN PERUSAHAAN Tindakan pengusaha Menolak pekerja/buruh seluruhnya/ sebagian Untuk menjalankan pekerjaan

19 BENTUK POSTER STRIKEBUZZING STRIKE SLOW DOWN STRIKESIT DOWN STRIKE RUNNING STRIKEBUMPER STRIKE PISTON STRIKETOKEN STRIKE UNAUTHORIZED STRIKE SOLIDARITY STRIKE SECONDARY BOYCOTTGENERAL STRIKE

20 KRITERIA ( Kepmen No. 232/Men/03 ) Pemberitahuan (waktu mulai & akhir mo-gok kerja, tempat, alasan & sebab, tanda tangan ketua &/sekretaris sp/sb selaku pe- nanggungjawab) Akibat gagalnya perundingan Dilakukan secara damai Didukung sp/sb Ada korlap


Download ppt "PERSELISIHAN PERBURUHAN & PENYELESAIANNYA Pokok Bahasan Pola Pikir Dasar Hukum Pengertian Sebab Jenis Mogok Mekanisme Penyele- lesaian."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google