Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Business Law Kepailitan dan penundaan pembayaran dalam kegiatan bisnis M-11 1Tony Soebijono.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Business Law Kepailitan dan penundaan pembayaran dalam kegiatan bisnis M-11 1Tony Soebijono."— Transcript presentasi:

1 Business Law Kepailitan dan penundaan pembayaran dalam kegiatan bisnis M-11 1Tony Soebijono

2 Kepailitan Adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan berhenti membayar hutang-hutang yang telah jatuh tempo Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN TENTANG. KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. Tony Soebijono2

3 Yang dapat mengajukan kepailitan Debitur sendiri Para Kreditor Jaksa penuntut umum Setiap kreditur (perorangan atau perusahaan) berhak mempailitkan debiturnya (perorangan atau perusahaan) jika telah memenuhi syarat yang diatur dalam UU-Kepailitan. Dikecualikan oleh Undang-Undang Kepailitan adalah Bank dan Perusahaan Efek. Bank hanya bisa dimohonkan pailitkan oleh Bank Indonesia, sedangkan perusahaan efek hanya bisa dipailitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Tony Soebijono3

4 Tujuan utama kepailitan Untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Tony Soebijono4

5 Fungsi Lembaga Kepailitan Pertama, kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang- hutang nya kepada semua kreditur. Kedua, kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur- krediturnya. Tony Soebijono5

6 Tata Cara Permohonan Kepailitan 1.Diajukan secara tertulis ke pengadilan 2.Permohonan kepailitan, dan dipelajari oleh ketua pengadilan 3.Sidang 4.Penetapan kepailitan oleh pengadilan Tony Soebijono6

7 Setelah permohonan pailit Setiap kreditor dapat juga memohon a.Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur b.Menunjuk kurator* (mengawasi pengelolaan usaha debitur, pembayaran kepada kreditor, pengalihan harta kekayaan) Tony Soebijono7

8 Kurator..? Adalah ketua akuisisi dan penjaga barang-barang yang masih dalam proses pailit Setelah putusan pailit, hakim akan menetapkan kurator dan hakim pengawas, apabila debitur dan kreditur tidak meminta maka yang bertindak adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) Tony Soebijono8

9 Tugas dari BHP 1.Mengumumkan keputusan hakim tentang kepailitan 2.Melakukan penyitaan 3.Menyusun inventarisasi harta 4.Berhak membuka semua surat-surat debitur pailit 5.Memberi uang nafkah 6.Menjual benda benda si pailit 7.Berhak meneruskan usaha Tony Soebijono9

10 Akibat Hukum Pernyataan Pailit Mengakibatkan debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan putusan kepailitan. Dengan ditiadakannya hak debitur, maka terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, KURATOR berwenang melaksanakan tugas pengurusan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Tony Soebijono10

11 Upaya hukum terhadap putusan Permohonan kasasi / keberatan atas putusan pailit Permohonan peninjauan kembali Permohonan penundaan pembayaraan Tony Soebijono11

12 Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) penyelesaian dengan permohonan pailit Pihak-Pihak yang Terkait dalam PKPU 1. Pihak yang Dapat Mengajukan PKPU a. Debitor b. Kreditor c. Bank Indonesia d. Badan Pengawas Pasar Modal e. Menteri Keuangan 2. Pengurus 3. Hakim Pengawas 4. Panitia Kreditor 5. Ahli Tony Soebijono12

13 Contoh kasus PT Dirgantara Indonesia  vs karyawan Televisi pendidikan Indonesia  vs Crown Capital Global Limited (CCGL). AJ Manulife Indonesia  vs dharmala sakti sejahtera dll Tony Soebijono13

14 thx


Download ppt "Business Law Kepailitan dan penundaan pembayaran dalam kegiatan bisnis M-11 1Tony Soebijono."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google