Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 PETA FISKAL DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN 2005-2007 DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM RAPBN 2008 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN, DEPARTEMEN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 PETA FISKAL DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN 2005-2007 DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM RAPBN 2008 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN, DEPARTEMEN."— Transcript presentasi:

1 1 PETA FISKAL DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM RAPBN 2008 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN, DEPARTEMEN KEUANGAN Senin, 10 September 2007 DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA DENGAN PAH IV DEWAN PERWAKILAN DAERAH - RI

2 2 APBN Belanja Untuk Daerah Daerah DAK DAU Dana Penyesuaian DBH Dekon / TP Belanja Pusat Di Daerah Belanja Pusat Di Daerah PEMERINTAH PUSAT Dana Vertikal Melalui K/L POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH (Sesuai UU 33/2004 dan UU 32/2004) APBD Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Belanja Daerah PAD DAPER Lain-Lain Pendapatan yang sah Operasional Surplus / Defisit Daerah Surplus / Defisit Daerah Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah DesentralisasiDesentralisasi Pinjaman (termasuk Obligasi Daerah) Pajak Retribusi Bag. Laba BUMD Lain-PAD Penggunaan SILPA PEMERINTAH DAERAH B. Pegawai B. Barang B. Lainnya Dana Otsus 6 UrusanDi luar 6 Urusan Mendanai Kegiatan Desentralisasi Mendanai Kegiatan Dekon/TP dan Instansi Vertikal  PELIMPAHAN URUSAN DAN WEWENANG Pembiayaan Lainnya Modal DJPK

3 PROPORSI BELANJA APBN KE DAERAH TAHUN DJPK

4 PROPORSI REALISASI BELANJA APBN TAHUN 2005 * (Dalam Triliun Rupiah) PROPORSI REALISASI BELANJA KE DAERAH TAHUN 2005 * (Dalam Triliun Rupiah) Total Belanja APBN : 511,7 Total ke Daerah : 220,2 (43,0%) * Berdasarkan LKPP (Audited) PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PUSAT DJPK Total : 150,5 (29,4%)

5 DJPK PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PUSAT Total : 226,2 (34,0%) PROPORSI REALISASI BELANJA APBN TAHUN 2006 * (Dalam Triliun Rupiah) Total Belanja APBN : 666,6 Total ke Daerah : 307,1 (46,1%) * Berdasarkan LKPP (Audited) PROPORSI REALISASI BELANJA KE DAERAH TAHUN 2006 * (Dalam Triliun Rupiah)

6 * Berdasarkan APBN-P 2007 DJPK PROPORSI ALOKASI BELANJA KE DAERAH TAHUN 2007 * (Dalam Triliun Rupiah) PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PUSAT Total : 254,2 (33,8%) PROPORSI ALOKASI BELANJA APBN TAHUN 2007 * (Dalam Triliun Rupiah) Total Belanja APBN : 752,2 Total ke Daerah : 353,5 (47,0%)

7 * Berdasarkan RAPBN 2008 DJPK PROPORSI ALOKASI BELANJA KE DAERAH TAHUN 2008 * (Dalam Triliun Rupiah) PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PUSAT Total : 271,8 (32,5%) PROPORSI ALOKASI BELANJA APBN TAHUN 2008 * (Dalam Triliun Rupiah) Total Belanja APBN : 836,4

8 DJPK

9 9 KEBIJAKAN BELANJA KE DAERAH TAHUN 2008 DJPK

10 10 Kebijakan Alokasi Belanja ke Daerah Tahun 2008 (1) Kebijakan alokasi belanja ke daerah yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian tahun 2008 diarahkan untuk: 1.mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, dan kemampuan keuangan antardaerah; 2.meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; 3.meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; DJPK

11 11 KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (1) Kebijakan alokasi DAK diprioritaskan untuk: ■membantu daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional; ■menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di: ■daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, ■daerah perbatasan dengan negara lain, ■daerah tertinggal/terpencil, ■daerah rawan banjir dan longsor, ■daerah yang termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata; DJPK

12 12 ■mendorong penyediaan lapangan kerja, mengurangi jumlah penduduk miskin, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah; ■menghindari tumpang tindih kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan lain yang didanai dari anggaran kementerian/lembaga; ■mengalihkan kegiatan-kegiatan yang didanai dengan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang sudah menjadi urusan daerah ke DAK Tahun 2008 dari alokasi yang bersumber dari anggaran K/L Depdiknas, Depkes, dan Dep. PU. KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (2) DJPK

13 13 DANA ALOKASI KHUSUS (3) ■Penambahan 2 (dua) Bidang DAK (Kependudukan dan Kehutanan) ■DAK Provinsi untuk Infrastruktur Jalan dan Irigasi BIDANG-BIDANG DAK 2008 ■ PENDIDIKAN ■ KESEHATAN DAN KEPENDUDUKAN ■ INFRASTRUKTUR ■ PERTANIAN ■ KELAUTAN DAN PERIKANAN ■ PRASARANA PEMERINTAHAN ■ LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DJPK

14 14 PERKEMBANGAN ALOKASI DAK TA – 2008

15 15 DJPK

16 16 Selesai Terima Kasih Atas Perhatiannya DJPK


Download ppt "1 PETA FISKAL DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN 2005-2007 DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM RAPBN 2008 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN, DEPARTEMEN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google