Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ASPEK SPASIAL ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Irfan Ridwan Maksum DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ASPEK SPASIAL ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Irfan Ridwan Maksum DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI."— Transcript presentasi:

1 ASPEK SPASIAL ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Irfan Ridwan Maksum DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI

2 Pendahuluan Salah satu asumsi metodologis administrasi pembangunan terkait hubungan timbal balik dengan lingkungan administrasi adalah adanya pendekatan resiprokal dan transaksional. Administrasi pembangunan sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan geografi sebuah negara bangsa disamping melalui manajemen pembangunannya, mampu mempengaruhi keadaan lingkungan geografi tersebut.

3 lanjutan Negara bangsa yang memiliki geografi dengan jumlah penduduk yang besar, sangat sulit mengandalkan administrasi yang sentralistik. Bahkan hampir seluruh negara bangsa di Dunia ini telah meninggalkan pola administrasi yang sentralistik semata. Idenya adalah dengan dekonsentrasi dan desentralisasi

4 DEKONSENTRASI Dekonsentrasi menghasilkan administrasi lapangan (field administration) dan pejabat lokal di daerah (field administrator). Alasan-alasan dikembangkannya administrasi lapangan bervariasi. Fried (1963) menyatakan bahwa administrasi lapangan dapat dikembangkan untuk kepentingan penetrasi politik warga negara. Namun demikian Fried juga mengakui adanya kepentingan pengembangan pelayanan kepada warga. Massam (1985) menyatakan bahwa adnministrasi lapangan dikembangkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Rondinelli dan Cheema (1983) melihat adanya kemampuan untuk mengembangkan perencanaan secara lebih baik dengan adanya administrasi lapangan dalam pemerintahan.

5 PRO-KONTRA DEKONSENTRASI DEKONSENTRASI MERUPAKAN PENGHALUS DARI SENTRALISASI, JIKA HAMPIR SEMUA KEWENANGAN DIKEMBANGKAN ADMINISTRASI LAPANGAN MAKA SEMAKIN TINGGI SENTRALISASI. JIKA SEMAKIN KURANG, MAKA DERAJAT SENTRALSIASI PUN BERKURANG.

6 LANJUT KELOMPOK KONTRA MENGATAKAN: (1) ADMINISTRASI LAPANGAN MENGAKIBATKAN BIROKRATISASI; (2) PEMBENGKAKAN BIAYA; (3) TINGGINYA SPAN OF CONTROL SEHINGGA MEMBUTUHKAN KOORDINASI YANG TINGGI; (4) DAPAT MENGURANGI KAPASITAS ADMINISTRASI KARENA LAMBAN DENGAN MENINGKATNYA SUMBERDAYA INPUT, SEMENTARA KEPUTUSAN TETAP DI PUSAT; (5) TINGKAT PENERIMAAN MASYARAKAT LOKAL YANG CENDERUNG RENDAH; DAN (6) EFEK PENETRASI POLITIK BAGI LEMBAGA WAKIL PEMERINTAH (GENERAL).

7 lanjutan KELOMPOK PRO MENGATAKAN: (1) PENDEKATAN PELAYANAN (LEMBAGA SEKTORAL: SPECIALIST); (2) KAPASITAS ADMINISTRASI MENINGKAT KARENA SUMBER INFORMASI YANG MENYEBAR MAMPU DIDEKATI; (3) KOORDINASI DAPAT DITINGKATKAN MELALUI GENERALIST DI TINGKAT LOKAL; DAN (4) STANDARIDASAI PELAYANAN DAPAT LEBIH TERJAMIN.

8 Lanjutan Namun ciri Pembangunan dengan dekonsentrasi adalah ‘TOP-DOWN’. Ditentukan terlebih dahulu dari atas. Akibatnya kue pembangunan harus pula ditentukan dan ditumbuhkan terlebih dahulu dari atas. Akibat lanjutannya adalah cenderung mendorong kesenjangan, ketidakpuasan sebagian besar masyarakat, ketidak-efektifan pelaksanaan perencanaan pembangunan. AKHIRNYA DIKEMBANGKAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT LOKAL (SENDIRI) ---Local Self Government dengan DESENTRALISASI

9 Tiga pendorong kebijakan desentralisasi (Rondinelli) Kegagalan perencanaan sentralistik Kebutuhan pengembangan dan pengelolaan program dan proyek pembangunan yang cepat dan inovatif Perkembangan kompleksitas masyarakat di daerah yang berdampak pada kegiatan pemerintahan yang semakin membengkak

10 Baik Bintoro maupun Kartasasmita sama-sama menyampaikan instrumen desentralisasi sebagai bagian dari administrasi pembangunan.

11 Lanjutan Oleh Tjokoramidjojo, dikatakan bahwa “Perhatian administrasi pembangunan adalah apakah usaha desentralisasi dalam berbagai bentuknya itu dapat lebih mendorong usaha-usaha perubahan ke arah pembaharuan dan pembangunan?” Kartasasmita menyebutkan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai salah satu komponen administrasi pembangunan di Indonesia

12 Pengembangan desentralisasi dalam sebuah sistem administrasi negara dengan demikian diakui sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas administrasi negara dalam proses pembangunan (meraih tujuan-tujuan pembangunan)

13 Tujuan-tujuan desentralisasi (HOESSEIN) Nation building: Konsensus nasional, keutuhan wilayah, keamanan dan ketertiban nasional, dan pemerintahan yang legitimate Demokrasi/ partisipasi lokal: kreativitas lokal, indigenous knowledge, pengambilan keputusan dari bawah, gender, dll.

14 Lanjutan Efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan: terjaminnya pelayanan, kualitas layanan Pembangunan ekonomi: income per capita, pertumbuhan ekonomi, strategi pembangunan nasional yang sinkron, percepatan pertumbuhan kawasan, indeks gini

15 “The growing interest in decentralized planning and administration is attributable not only to the disillusionment with the results of central planning and the shift of emphasis to growth-with-equity policies, but also to the realization that development is a complex and uncertain process that cannot be easily planned and controlled from the centre.” UN (1975)

16 Lingkungan strategis Tuntutan globalisasi membawa perlunya dukungan sumberdaya lokal untuk mendukung kekuatan negara bangsa Menguatnya demokratisasi menuntut dibukanya partisipasi dan akses masyarakat lokal dalam pemerintahan seluas-luasnya Kearifan (budaya) lokal memiliki nilai- nilai yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan negara bangsa ke depan

17 Lanjutan Pemikiran good governance yang kian menguat di berbagai wacana dan forum diskusi (kajian ilmiah) pemeirntahan kekinian Pengembangan kapasitas negara bangsa terukur dari pengembangan kapasitas institusi lokal Keminatan yang sangat tinggi komponen internasional terhadap kearifan dan sumberdaya lokal negara bangsa

18 Manfaat Desentralisasi Hulme merujuk Smith: Ada dua kelompok manfaat: (1) secara politik memiliki manfaat antara lain: (a) pendidikan politik bagi masyarakat; (b) pelatihan kader pemimpin politik untuk sampai pada level nasional; © membaiknya stabilitas politik; (d) adanya keadilan politik karena distribusi kekuasaan; (e) tingginya akuntabilitas karena akses bagi masyarakat luas semakin tinggi; (f) daya- tanggap pemerintah semakin baik karena keterwakilan dan partisipasi semakin tinggi

19 Lanjutan (2) dari sisi administrasi dan manajemen: (a) perencanaan lokal dapat dibangun semakin baik; (b) koordinasi antar organisasi di tingkat lokal dapat terwujud semakin nyata; © tumbuhnya inovasi; (d) meningkatnya motivasi kerja pegawai daerah; (e) beban kerja pemerintah pusat berkurang

20 Ukuran Kapasitas pemerintah daerah Menurut Hoessein, kemampuan administrasi daerah dilihat melalui (1) cost-efectiveness fungsi-fungsi yang diemban; (2) tingkat pengembangan organisasi pemerintahan daerah; (3) tingkat kehandalan kepegawaian daerah; dan (4) kemampuan keuangan daerah.

21 Prasyarat kebijakan desentralisasi 1. Kondisi Lingkungan: struktur politik, proses pengambilan kebijakan, struktur politik lokal, faktor sosial-budaya, organisasi pelaksana program, kecukupan infrastruktur fisik 2. Hubungan antar-organisasi: kejelasan dan konsistensi sasaran program, pembagian fungsi yang tepat, efektifitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program, kualitas hubungan antar organisasi, efektifitas keterkaitan antar organisasi

22 Lanjutan 3. Sumberdaya bagi implementasi: pengawasan atas keuangan, kecukupan anggaran, ketersediaan sumberdaya penganggaran, dukungan kepemimpinan politik nasional dan lokal, dukungan birokrasi nasional 4. Karakter lembaga pelaksana: ketrampilan teknis, menajerial dan politik, kapasitas untuk mengkoordinasikan, mengawasi, mengintegrasikan berbagai unit pelaksana, dukungan dan sumberdaya politik lembaga pelaksana, efektifitas komunikasi internal, hubungan dengan organisasi konstituen, kualitas kepemimpinan, dan komitmen lembaga pelaksana.

23 FAKTOR BERPENGARUH (KAHO: 1990) Kaho menuliskan secara umum bahwa kemampuan pelaksanaan otonomi dengan menyebutkan berbagai faktor yang mempengaruhinya: (1) Faktor Manusia pelaksana; (2) faktor keuangan; (3) faktor peralatan; dan faktor organisasi dan manajemen

24 “The decentralization policies that third world nations have pursued have not proven to be a panacea for making state-sponsored interventions more effective in promoting development.” (Hulme dan Turner)

25 lanjutan Dengan Desentralisasi, pembangunan diharapkan dapat bercirikan ‘BOTTOM-UP’ atau setidaknya terdapat akses masyarakat lokal lebih besar dalam proses pembangunan sebuah negara bangsa. Dapat dipadukan perencanaan Top-Down dan Bottom-up dalam sebuah negara. Akibatnya pemerataan pembangunan dapat digerakkan. Dapat meminimalisir kesalahan dalam perencanaan pembangunan sehingga sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Akhirnya dalam pelaksanaannya diharapkan efektif.

26 Beberapa rekomendasi kebijakan desentralisasi di negara berkembang 1. Determining the desired scope of decentralization 2. Assessing existing regional and local capacity 3. Determining political support 4. Estimating financial and technical support capacities of central agencies

27 Lanjutan 5. Reviewing environmental constraints 6. Delineating a feasible scope of decentralization 7. Designing specific decentralization programs 8. Identifying stages and procedures of implementation

28 Lanjutan 9. Mobilizing support 10. Creating coordinating and assistance linkages 11. Specifying monitoring and evaluation procedures


Download ppt "ASPEK SPASIAL ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Irfan Ridwan Maksum DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google