PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN BY ISNAWATI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA.

Presentasi berjudul: "PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN BY ISNAWATI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA."— Transcript presentasi:

1 PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN BY ISNAWATI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

2 PENGUNDANGAN Lembaran Negara Republik Indonesia; Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan meliputi; 1.Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 2.Peraturan Pemerintah; 3.Peraturan Presiden mengenai; 4.Pengesahan perjanjian antara negara Republik lndonesia dan negara lain atau badan internasional; dan 5.Pernyataan keadaan bahaya. 6.Peraturan perundang-undangan lain yang menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik lndonesia. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia memuat penjelasan peraturan Perundang- undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik lndonesia.

3 LANJUTAN Berita Negara Republik Indonesia; memuat Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik lndonesia. Tambahan Berita Negara Republik lndonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik lndonesia. Lembaran Daerah; Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah. Berita Daerah; memuat peraturan Kepala Daerah, peraturan bersama dan keputusan kepala daerah tertentu. Keputusan kepala daerah tertentu dimaksud disini adalah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

4 PENYEBARLUASAN Pemerintah wajib menyebarluaskan Peraturan Perundang- undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik lndonesia atau Berita Negara Republik lndonesia. Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan di bawahnya yang telah diumumkan dalam Berita Daerah. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan misalnya, melalui media elektronik seperti TVRl dan RRI atau media cetak, elektronik

5 TERIMA KASIH