Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

D IVERSI DALAM UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG S ISTEM P ERADILAN P IDANA A NAK Harkristuti Harkrisnowo Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum & HAM.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "D IVERSI DALAM UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG S ISTEM P ERADILAN P IDANA A NAK Harkristuti Harkrisnowo Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum & HAM."— Transcript presentasi:

1 D IVERSI DALAM UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG S ISTEM P ERADILAN P IDANA A NAK Harkristuti Harkrisnowo Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum & HAM

2 H AK A NAK … Merupakan hak konstitusional, yang dirumuskan dalam Konstitusi (khususnya Amandemen II) Dirumuskan dalam bab khusus dalam UU no. 39 tahun 1999 Ditegaskan kembali dalam UU no. 23 tahun 2002 Walau sebelumnya juga dalam Keppres 36/1990 yang meratifikasi Convention on the Right of the 2012

3 U PAYA B ERSAMA... Rapat Tingkat Tinggi antar Lembaga Kesepakatan untuk implementasi UU SPPA Perencanaan Pelaksanaan 2012

4 Perubahan Utama UU no. 3/1997  UU no. 11/2012 Filosofi sistem peradilan pidana anak Cakupan ‘anak’ Usia pertanggungjawaban pidana anak Penghilangan Kategori Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil Pendekatan Restorative Justice Kewajiban proses Diversi pada setiap tingkat Penegasan Hak Anak dalam Proses Peradilan Pembatasan Upaya perampasan kemerdekaan sebagai measure of the last 2012

5 A SAS - ASAS DALAM K ONVENSI H AK A NAK : Non diskriminasi; Kepentingan yang terbaik bagi anak; Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan Penghargaan terhadap pendapat 2012

6 A SAS - ASAS DALAM B EIJING R ULES : Pengutamaan Kesejahteraan Anak & KeluargaProporsionalitas perlakuan terhadap anak dengan perbuatannyaPerlindungan atas privasi anakPengupayaan diversi sejauh dimungkinkan Perampasan kemerdekaan merupakan tindakan terakhir, dan digunakan sehemat mungkin Penekanan pada berbagai bentuk pembinaan di luar lembaga ( non-institutional 2012

7 A SAS DALAM SPPA pelindungan; 2.keadilan; 3.nondiskriminasi; 4.kepentingan terbaik bagi Anak; 5.penghargaan terhadap pendapat Anak; 6.kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; 7.pembinaan dan pembimbingan Anak; 8.proporsional; 9.perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan 10.penghindaran 2012

8 H AK A NAK DALAM UU SPPA a.diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b.dipisahkan dari orang dewasa; c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d.melakukan kegiatan rekreasional; e.bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; f.tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; g.tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; h.memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk 2012

9 i. tidak dipublikasikan identitasnya; j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; k. memperoleh advokasi sosial; l. memperoleh kehidupan pribadi; m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; n. memperoleh pendidikan; o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 2012

10 Definisi ‘Anak’ 1.Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mencakup Pelaku, Saksi dan Korban 2. Tidak mengkriminalisasi anak yang ‘melanggar hukum yang hidup dalam masyarakat” karena menimbulkan ketidak-pastian hukum 3. Tidak mempergunakan istilah ‘anak nakal’ akan tetapi anak yang melakukan tindak pidana 4. Usia Pertanggungjawaban dinaikkan dari 8 tahun menjadi 12 tahun 5. Tidak dibatasi oleh status perkawinan seseorang 6. Anak di bawah usia 14 tahun tidak dikenakan 2012

11 P ENDEKATAN K EADILAN R ESTORATIF Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. [Pasal 1 butir 6 UU no. 2012

12 Restorative justice Bergeser dari lex talionis atau retributive justice Menekankan pada upaya pemulihan keadaan Berorientasi pada korban Memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus menunjukkan tanggungjawabnya; Memberi kesempatan pada pelaku dan korban untuk bertemu dan mengurangi animosity Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat Melibatkan anggota masyarakat dalam upaya 2012

13 D IVERSI Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. [Pasal 1 butir 7 UU no. 2012

14 L ANDASAN H UKUM D IVERSI : P ASAL 5 UU NO. 11 (1) SPPA wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. (2) SPPA meliputi: a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. (3) Dalam SPPA huruf a dan huruf b diatas wajib diupayakan 2012

15 T UJUAN D IVERSI a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak [Pasal 6 UU no. 11/2012] Tersirat pula: Mencegah stigmatisasi terhadap anak pelaku kejahatan; Menekankan sense of responsibility pada anak atas perilakunya yang tidak 2012

16 S YARAT D IVERSI kategori tindak pidana (sanksi pidana 7 tahun penjara atau kurang); usia Anak (makin rendah makin diupayakan adanya diversi) hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas kerugian yang ditimbulkan; tingkat perhatian masyarakat; dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. persetujuan korban (dalam hal ada korban dan kerugian tidak lebih dari UMP setempat); dan kesediaan pelaku (dan keluarganya jika masih 2012

17 P ARA P IHAK DALAM D IVERSI Keluarga & Masyarakat Petugas Kemasyarakatan Penegak Hukum Pelaku Korban

18 A KTOR DALAM D IVERSI Penegak Hukum: Polisi, Jaksa, Hakim [Advokat] Petugas Kemasyarakatan: Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial Keluarga dan 2012

19 H AL YANG HARUS DIPERHATIKAN a. kepentingan korban; b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; c. penghindaran stigma negatif; d. penghindaran pembalasan; e. keharmonisan masyarakat; dan f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban 2012

20 K ESEPAKATAN D IVERSI Harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya Persetujuan tidak diperlukan dalam hal: a.tindak pidana yang berupa pelanggaran; b.tindak pidana ringan; c.tindak pidana tanpa korban; atau d.nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi 2012

21 D IVERSI TANPA PERSETUJUAN KORBAN... dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, PK, dan dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan Diversi tsb dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi PK yang dapat berbentuk: a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b. rehabilitasi medis dan psikososial; c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) 2012

22 P ROSES P ENETAPAN K ESEPAKATAN D IVERSI Kesepakatan Diversi diserahkan ke PN3 hari Penetapan PN ttg Kesepakatan Diversi3 hari Penetapan disampaikan ke PK, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim 3 hari Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan. Kesepakatan Diversi 2012

23 P ENGECUALIAN... a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan. Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam 2012

24 H ASIL K ESEPAKATAN D IVERSI A. L. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; Menyerahkan kembali kepada orang tua atau orang tua asuh; Mengikuti pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan atau lembaga sosial; atau Pelayanan 2012

25 Penyidikan Diversi berhasil Diversi gagal Penuntutan Diversi berhasil Diversi gagal Persidangan Diversi berhasil Diversi gagal

26 D IVERSI OLEH K EPOLISIAN Tindak pidana Upaya Diversi Para pihak setuju Diversi Proses diversi Kesepakatan Diversi Penetapan Pengadilan Pelaksanaan Diversi

27 D IVERSI OLEH K EJAKSAAN Tindak pidana Upaya Diversi Para pihak tidak setuju Diversi Penyidikan berlanjut Diserahkan ke Kejaksaan Kejaksaan upayakan Diversi Para pihak setuju Proses Diversi Kesepakatan Diversi

28 D IVERSI OLEH P ENGADILAN Tindak pidana Upaya Diversi Gagal di Penyidikan & Penuntutan Ke Pengadilan Diversi di Pengadilan Kesepakatan Diversi Penetapan Pengadilan Implementasi Diversi

29 T UGAS PEMBIMBING K EMASYARAKATAN Sejak awal sampai selesainya seluruh proses menyusun Litmas melaksanakan proses Diversi bersama aparat lain melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan melaporkan kepada pejabat yang bertanggung jawab bila kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang 2012

30 I MPLIKASI YANG DIHARAPKAN Berkurangnya jumlah anak yang masuk dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam lembaga pemasyarakatan  berkurangnya beban Sistem Peradilan Pidana Meningkatnya partisipasi publik dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum Meningkatnya peran advokat dalam kasus-kasus anak di pengadilan, dengan terlebih dahulu mengupayakan diversi dan restorative 2012

31 P EMBATASAN U PAYA P ERAMPASAN K EMERDEKAAN Perampasan kemerdekaan hanya dipergunakan sebagai upaya terakhir, sebagai measure of the last Resort (Beijing Rules), pada semua tingkatan pemeriksaan Telah dirumuskan seperangkat alternatif jenis putusan (pidana dan tindakan) agar hakim tidak selalu menjatuhkan pidana penjara Penelitian kemasyarakatan harus dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan untuk dapat menyusun rekomendasi bagi para penegak hukum yang 2012

32 J ENIS P IDANA (1) Pidana pokok terdiri atas: A. Pidana peringatan; B. Pidana dengan syarat: 1.Pembinaan di luar lembaga; 2. Pelayanan masyarakat; atau 3. Pengawasan. C. Latihan kerja; D. Pembinaan dalam lembaga; dan E. Penjara. (2) Pidana tambahan terdiri atas: A. Perampasan keuntungan yang diperoleh B. Pemenuhan kewajiban 2012

33 J ENIS T INDAKAN a. pengembalian kepada orang tua atau orang tua asuh; b.penyerahan kepada pemerintah; c. penyerahan kepada seseorang; d.perawatan di rumah sakit jiwa; e. perawatan di lembaga; f. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga swasta; g. pencabutan surat izin mengemudi; h. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau 2012

34 R OAD M AP A KSELERASI I MPLEMENTASI UU NO. 11/2012 I. Pelatihan Penegak Hukum dan pihak terkait Polisi, Jaksa, Hakim, PK, Pekerja Sosial, Advokat dlsb Menyiapkan modul untuk integrated training Melakukan TOT dan pelatihan II. Penyiapan berbagai peraturan pelaksanaan: Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Berbagai SOP, Petunjuka Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Mekanisme kerjasama antar 2012

35 III. Penyiapan infra struktur melalui oeorencanaan kegiatan dan anggaran untuk: Kantor BAPAS Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Lembaga Penempatan Anak Sementara Lembaga Pembinaan Khusus 2012

36 D ITJEN P EMASYARAKATAN Membangun kantor BAPAS Memetakan kebutuhan Menyusun rencana wilayah yang akan dibangun kantor BAPAS Melakukan Rekrutmen PK Memetakan kebutuhan PK Melakukan Pelatihan PK Bekerjasama dengan BPSDM untuk pelatihan PK Menyusun modul 2012

37 Perubahan LP Anak menjadi LPKA Membuat blue print LPKA Menyusun rencana perubahan LP menjadi LPKA Melakukan pelatihan tentang UU SPPA Menyiapkan blue print Lembaga Penempatan Anak Sementara (ex Rutan), bekerjasama dengan Kementerian Sosial, Dinas Sosial dan Organisasi 2012

38 T ERIMA KASIH


Download ppt "D IVERSI DALAM UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG S ISTEM P ERADILAN P IDANA A NAK Harkristuti Harkrisnowo Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum & HAM."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google