Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Oleh : DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH., MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Semiloka Perlindungan Terhadap Anak Dalam Perkara Pidana Tahun 2015 Bertempat.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Oleh : DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH., MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Semiloka Perlindungan Terhadap Anak Dalam Perkara Pidana Tahun 2015 Bertempat."— Transcript presentasi:

1

2 Oleh : DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH., MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Semiloka Perlindungan Terhadap Anak Dalam Perkara Pidana Tahun 2015 Bertempat di Kampus II Badan Diklat Jln. Kolonel Masturi KM 3,4 Kota Cimahi 4 Mei

3 MAHKAMAH AGUNG DAN LINGKUP PERADILAN DIBAWAHNYA (UU NO. 48 TAHUN 2009 Tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN) MAHKAMAH AGUNG DAN LINGKUP PERADILAN DIBAWAHNYA (UU NO. 48 TAHUN 2009 Tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN) PERADILAN MILITER (UU No. 31/1997) PERADILAN MILITER (UU No. 31/1997) PERADILAN AGAMA (UU No. 50/2009 Jo UU No. 6/2003 Jo UU No. 7/1989) PERADILAN AGAMA (UU No. 50/2009 Jo UU No. 6/2003 Jo UU No. 7/1989) - PENGADILAN PAJAK PERADILAN TATA USAHA NEGARA (UU No. 51/2009 Jo UU No. 9/2004 Jo UU No. 5/1986) PERADILAN TATA USAHA NEGARA (UU No. 51/2009 Jo UU No. 9/2004 Jo UU No. 5/1986) PERADILAN UMUM (UU No. 49/2009 Jo UU No. 8/2004 Jo UU No. 2/1986) PERADILAN UMUM (UU No. 49/2009 Jo UU No. 8/2004 Jo UU No. 2/1986) - PENGADILAN HAM PENGADILAN - PENGADILAN ANAK PENGADILAN - PENGADILAN NIAGA PENGADILAN - PENGADILAN KORUPSI PHI - PHI - PENGADILAN PERIKANAN 2

4 UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA tentang tata cara dan tahapan proses diversi. Psl. 5, Psl. 14, Psl. 29, Psl. 42 dan Psl. 52 ayat (2) - ayat (6) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan diversi. PERMA No. 4 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi Dalam Sisem Peradilan Pidana Anak. PERMA No. 4 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi Dalam Sisem Peradilan Pidana Anak. 3

5 Restitutive Justice -Menekankan keadilan pemberian ganti rugi Retributive Justice - Menekankan keadilan pada pembalasan - Anak di posisi sebagai objek - Penyelesaian bermasalah hukumtidak seimbang Restorative Justice - Menekankan keadilan pada perbaikan/ pemulihan keadaan - Berorientasi pada korban - Memberikan kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus bertanggung jawab. - Memberikan kesempatan kepada pelaku dan korban untuk bertemu untuk mengurangi permusuhan dan kebencian. - Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat - Melibatkan anggota masnyarakat dalam upaya pemulihan. 4

6 5

7 Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. (Ps 1 ayat (6) UU SPPA). 6

8 Pasal 7 (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. (2)Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 7

9 Pasal 8 (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. 8

10 9

11 PASAL 52 : Proses Diversi di Pengadilan Negeri dapat dilaksanakan di ruang mediasi. PASAL 58 ayat (3) huruf b : Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya. 10

12 1.Usia pertanggung jawaban pidana Anak : 12 tahun. 2.Batasan usia anak yang bisa dikenakan penahanan : 14 tahun dan 3.Batas usia anak yang dapat dijatuhi pidana adalah 14 tahun. 11

13 12 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TANPA DIVERSI ( Lamanya 1 Hari ) Jaksa / Penuntut Melimpahkan berkas perkara ke PN melalui Panmud Pidana Panmud Pidana - Menerima berkas perkaranya - Mengecek kelengkapan berkas - Memberikan tanda terima pelimpahan berkas Petugas Pendaftaran -Memberikan nomor perkaranya -semua formulir -Mencatat dalam register pelaku, Korban dan Saksi -Memasukan data dalam CTS Panitera / Sekretaris Memeriksa berkas perkara (memaraf) Ketua PN -Menetapkan Hakim/Majelis Hakim -Memasukan dalam CTS Panitera / Sekretaris -Menunjuk Panitera Pengganti -Memasukan data dalam CTS Panmud Pidana -Dilakukan pencatatan -Didistribusikan kepada majelis Ketua Majelis / Hakim -Mempelajari berkas perkara -Menetapkan status tahanan -Menetapkan hari sidang pertama -Memberitahu hakim anggota (bila majelis) -Memasukan dalam CTS Panitera Pengganti -Membuat penetapan hari sidang -Membuat penetapan penahanan Hakim-Hakim Anggota -Mempelajari berkas perkara (jika perkara Majelis) Panitera Pengganti -Memberikan salinan penetapan hari sidang pertama kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk menghadirkan anak pelaku, anak saksi, anak korban, PK Bapas, dst Persidangan Proses persidangan 14 hari kalender Putusan -Petikan diserahkan hari itu juga (Ps. 62 ayat 1) Salinan diserahkan mak. 5 hari (ps. 62 ayat 1) LAMA PROSES MAKSIMAL 1 HARI LAMA PROSES MAKSIMAL 14 HARI

14 13 JPU/Penyidik Kuasa JPU -Melimpahkan berkas perkara ke PN melalui Panmud Pidana Panmud Pidana - Menerima berkas perkaranya - Mengecek kelengkapan berkas - Memberikan tanda terima pelimpahan berkas Petugas Pendaftaran -Memberikan nomor perkara -Mempersiapkan semua formulir -Mencatat dalam register pelaku, Korban dan Saksi (dalam 3 register masing- masing) -Memasukan data dalam CTS Panitera / Sekretaris Memeriksa berkas perkara (memaraf) Ketua PN -Menetapkan Hakim/Majelis Hakim -Memasukan dalam CTS Panitera / Sekretaris -Menunjuk Panitera Pengganti -Memasukan data dalam CTS Panmud Pidana -Dilakukan pencatatan -Didistribusikan kepada Ketua Majelis Ketua Majelis / Hakim -Mempelajari berkas perkara -Menetapkan status tahanan -Menetapkan hari sidang pertama -Memberitahu hakim anggota (bila majelis) -Memasukan dalam CTS Panitera Pengganti -Membuat penetapan diversi -Menyerahkan TAP Diversi kepada jaksa Diversi 30 hari STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DIVERSI Berhasil Gagal Hakim anak Pent. Penghentian pemeriksaan (Bapas) Pengawasan TAP KPN 3 hari Tidak dijalankan Persidangan Maksimal 45 hari PUTUSAN -Petikan diserahkan hari itu juga (Psl. 62 ayat 1) -Salinan diserahkan max 5 hari (Psl. 62 ayat 2) MAKSIMAL 14 HARI LAMA PROSES MAKSIMAL 1 HARI

15 a. pengembalian kepada orang tua atau orang tua asuh; b. penyerahan kepada pemerintah; c. penyerahan kepada seseorang; d. perawatan di rumah sakit jiwa;perawatan di rumah sakit jiwa; e. perawatan di lembaga; f. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga swasta; g. pencabutan surat izin mengemudi; h. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau i. pemulihan. 14

16 (1) Pidana pokok terdiri atas: A. Pidana peringatan; B. Pidana dengan syarat: 1. Pembinaan di luar lembaga; 2. Pelayanan masyarakat; 3. Pengawasan. C. Latihan kerja; D. Pembinaan dalam lembaga; dan E. Penjara. (2) Pidana tambahan terdiri atas: A. Perampasan keuntungan yang diperoleh B. Pemenuhan kewajiban adat 15

17 16


Download ppt "Oleh : DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH., MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Semiloka Perlindungan Terhadap Anak Dalam Perkara Pidana Tahun 2015 Bertempat."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google