Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

LOGO www.themegallery.com DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR 2014 LAN-RI 1.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "LOGO www.themegallery.com DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR 2014 LAN-RI 1."— Transcript presentasi:

1

2 LOGO DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR 2014 LAN-RI 1

3 LOGO Fasilitator : Drs. Surjadi, M.Si (Widyaiswara Utama Badan Diklat Provinsi Jawa Timur) BAHAN TAYANG MATA DIKLAT ”iNTEGRITAS” (Etika & Membangun Integritas Aparatur) Sumber : Bahan Ajar Diklat TOF – LAN.RI, 2014, Surabaya tgl. 18 s/d 26 Pebruari

4 LOGO STRUKTUR PENYAJIAN MD. INTEGRITAS DAN POSISI SELF MASTERY DALAM AGENDA DIKLATPIM TINGKAT IV 2 MATERI POKOK MATA DIKLAT INTEGRITAS a.AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH; b.ETIKA dan INTEGRITAS APARATUR; c.AKTUALISASI ETIKA DAN INTEGRITAS DALAM MENGELOLA PELAKSANAAN KEGIATAN INSTANSI. AGENDA PEMBELAJARAN, MATA DIKLAT 1 LAN-RI 3

5 LOGO TAHAP PENYELENGGARAAN & AGENDA PEMBELAJARAN DIKLATPIM 1. DIAGNOSA KEBUTUHAN PERUBAHAN 2. TAKING OWNERSHIP 3. MERANCANG PERUBAHAN & MEMBANGUN TIM 4. LAB. KEPEMIMPINAN 5. EVALUASI (a)TAHAPPENYELENGGARAANDIKLATKEPEMIMPINAN(a)TAHAPPENYELENGGARAANDIKLATKEPEMIMPINAN 1 LAN-RI 4

6 LOGO TAHAP PENYELENGGARAAN & AGENDA PEMBELAJARAN DIKLATPIM 1. Self Mastery 2. Diagnostic Reading 3. Inovasi 4. Tim Efektif 5. Proyek Perubahan (b)AGENDAPEMBELAJARANDIKLATKEPEMIMPINAN(b)AGENDAPEMBELAJARANDIKLATKEPEMIMPINAN LAN-RI 5

7 LOGO AGENDA PEMBELAJARAN P E S E R T A IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN BUKTI IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN DIAGNOSA KEBUTUHAN PERUBAHAN KONFIRMASI KEBUTUHAN PERUBAHAN RANCANGAN PROYEK PERUBHAN Off Campus On Campus PESERTA DENGAN KOMPETENSI LAN-RI 6 ( NANA RUKMANA D.W. )

8 LOGO AGENDA PEMBELAJARAN DAN MATA DIKLATPIM 1.SELF MASTERI (PENGUASAAN DIRI) a. Integritas dan Wawasan Kebangsaan b.Pilar-pilar Kebangsaan c.Standar Etika Publik 2.DIAGNOSA PERUBAHAN ORGANISASI a.Pembekalan Isu Strategis b.Organisasi Berkinerja Tinggi c.Diagnostic Reading 3.INOVASI a.Inovasi b.Benchmarking ke Best Practice LAN-RI 7 ( NANA RUKMANA D.W. )

9 LOGO AGENDA TIM EFEKTIF Membangun Tim Efektif 5.PROYEK PERUBAHAN a.Penjelasan Proyek Perubahan b.Breakthrough I c.Merancang Proyek Perubahan d.Seminar Presentasi Proyek Perubahan e.Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan f.Breakthrough II g.Seminar Laboratorium Kepemimpinan h.Evaluasi Kepemimpinan. LAN-RI 8

10 Tahap I Diagnosa Kebutuhan Perubahan Organisasi Tahap II Taking Ownership (Breaktrough I) Tahap III Merancang Perubahan dan Membangun Tim Tahap IV Laboratorium Kepemimpinan (Breaktrough II) Tahap V Evaluasi 31 Sesi ( 97 JP) 6 Sesi ( 18 JP) 51 Sesi ( 153 JP) 12 Sesi ( 36 JP) 5 Sesi ( 15JP) 1.PILAR-PILAR KEBANGSAAN (6) 2.INTEGRITAS (6) 3. STANDAR ETIKA PUBLIK (6) 4. SANRI 5. Pembelakalan Isu Aktual Substansi Lembaga (3) 6. Diagnostic Reading (6) 7. Penjelasan Proyek Perubahan (1) 1.Coaching (6) 2.Counselling (6) 1.Kecerdasan Emosi (6) 2.Pengenalan Potensi Diri (6) 3.Berpikir Kreatif dan Inovatif (6) 4. Koordinasi dan Kolaborasi (3) 5. Membangun Tim Efektif;(6) 6. Benchmarking ke Best Practice (12) 7. Merancang Proyek Perubahan (6) 8.Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan (2) 9. Seminar Presentasi Proyek Perubahan (4) 1.Coaching (12) 2.Counselling (12) 1.Seminar Laboratorium Kepemimpinan (4) Kepemimpinan (4) 2.Evaluasi (1) LAN-RI 105 Sesi ( 315 JP) Pengarahan Program (1) Dinamika Kelompok (1) 13 Hari 60 Hari 17 Hari 5 Hari 2 Hari PEMIMPIN PERUBAHAN ( NANA RUKMANA D.W. )

11 LOGO KETERKAITAN AGENDA PEMBELAJARAN PENGUASAAN DIRI Peserta Diklat Diognosa Organisasi Inovasi Tim Effektif Proyek Perubahan Pemimpin Perubahan (Self Mastery) LAN-RI 10 ( NANA RUKMANA D.W. )

12 LOGO Fungsi AGENDA Self Mastery Inovasi Proyek Perubahan Diagnosa Perubahan Tim Efektif SELF MASTERY/ PENGUASA AN DIRI LAN-RI 11 ( NANA RUKMANA D.W. )

13 LOGO DIAGNOSA PERUBAHAN TIM EFEKTIF INOVASI PROYEK PERUBAHAN ISU STRATEGIS LAN-RI 12 ( NANA RUKMANA D.W. )

14 LOGO TAHAP PEMBELAJARAN DIKLAT KEPEMIMPINAN POLA BARU Tahap I: Diagnosa Kebutuhan Perubahan Organisasi Tahap II: Breakthrough 1: Taking Ownership Tahap III Merancang Perubahan dan Membangun Tim Tahap IV Breakthrough II: Leadership Laboratory Tahap V Evaluasi Pemimpin Perubahan REVIEW SELF MASTERY LAN-RI 13

15 LOGO CLUSTER MATA DIKLAT “SELF MASTERY” DIKLATPIM - I Integritas dan wawasan Kebangsaan DIKLATPIM - II DIKLATPIM - III DIKLATPIM - IV Integritas dan Wawasan Kebangsaan 1)Wawasan Kebangsaan 2)Integritas. 1)Wawasan Kebangsaan 2)Integritas. 1)Pilar2 Kebangsaan 2)Integritas 3)Standar Etika Publik 4)SANKRI 1)Pilar2 Kebangsaan 2)Integritas 3)Standar Etika Publik 4)SANKRI DAYA SAING NASIONAL ORGANISASI BERKINERJA TINGGI PELAKSANAAN PROGRAM INSTANSI PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT KERJA NANA RUKMANA D.W. LAN-RI 14

16 LOGO MATERI POKOK MD. INTEGRITAS Materi Pokok Mata Diklat ini adalah : 1) Teori & Konsep Etika dan Integritas; 2) Akuntabilitas Instansi Pemerintah; 3) Aktualisasi Etika Dan Integritas Dalam Mengelola Pelaksanaan Kegiatan Instansi

17 Kegiatan Belajar Mengajar MD. INTEGRITAS (18 JP) Diklatpim Tk. IV Menjelaskan deskripsi singkat dan tujuan pembelajaran; Penjelasan mengenai pentingnya akuntabilitas dalam mewujudkan Pengelolaan Kegiatan bagi aparatur pemerintah; Penjelasan mengenai pentingnya etika dan integritas serta aktualisasinya. Menjelaskan deskripsi singkat dan tujuan pembelajaran; Penjelasan mengenai pentingnya akuntabilitas dalam mewujudkan Pengelolaan Kegiatan bagi aparatur pemerintah; Penjelasan mengenai pentingnya etika dan integritas serta aktualisasinya. Menfasilitasi diskusi mengenai penerapan Etika dan Akuntabilitas di unit kerja peserta; Aktualisasi Etika Integritas Memandu peserta untuk merumuskan Aktualisasi Etika dan Integritas dalam Mengelola Pelaksanaan Kegiatan di unit kerjanya, dilakukan perkelompok. Menfasilitasi diskusi mengenai penerapan Etika dan Akuntabilitas di unit kerja peserta; Aktualisasi Etika Integritas Memandu peserta untuk merumuskan Aktualisasi Etika dan Integritas dalam Mengelola Pelaksanaan Kegiatan di unit kerjanya, dilakukan perkelompok. Menfasilitasi Peserta membuat dan menyampaikan Komitmen terhadap Aktualisasi Etika & Integritas. Pendahuluan Penyajian Penutup Format Komitmen Flip chart Infocus 5 JP 11 JP (2 JP)

18 LOGO DESKRIPSI SINGKAT Mata Diklat “Integritas” ini membekali peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan integritas dalam mengelola pelaksanaan kegiatan instansi melalui pembelajaran akuntabilitas, etika, dan aktualisasi akuntabilitas dan etika. Mata Diklat disajikan secara interaktif melalui metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, simulasi, menonton film pendek, studi lapangan, dan demonstrasi. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya mengaktualisasikan akuntabilitas dan etika dalam mengelola pelaksanaan kegiatan instansinya. LAN-RI 17

19 LOGO HASIL BELAJAR Setelah Mengikuti Pembelajaran ini Peserta Diharapkan Mampu Mengaktualisasikan Integritas Pribadinya Dalam Mengelola Pelaksanaan Kegiatan Instansi. LAN-RI 18

20 LOGO INDIKATOR HASIL BELAJAR Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat : 1) Menginternalisasi Akuntabilitas; 2) Menginternalisasi Etika; 3) Mengaktualisasikan Aktuntabilitas Dan Etika Dalam “Mengelola Pelaksanaan Kegiatan Instansi”. LAN-RI 19

21 MATA DIKLAT DISAJIKAN SECARA INTERAKTIF DENGAN METODE : 1. CERAMAH  Peserta diminta mendengar ceramah ; 2. Film Pendek  Peserta diminta menonton film pendek, kemudian diminta mengomentasi dan mendiskusikannya 3. Diskusi  Peserta mendiskusikan pentingnya integritas yang harus dimiliki Pemimpin Pembaharuan. 4. …………………… LAN-RI 20 ( NANA RUKMANA D.W. )

22 MATA DIKLAT DISAJIKAN SECARA INTERAKTIF DENGAN METODE : 4. STUDI KASUS: Peserta Diminta Mendiskusikan Kasus- kasus Aktual. 5. VISITASI  Peserta Berkunjung Ke Tempat yang Dapat Membantu Proses Internalisasi Hasil Belajar. 6. Aktualisasi  Peserta diminta untuk menghasilkan suatu produk pembelajaran yang menunjukkan kompetensi integritas LAN-RI 21 ( NANA RUKMANA D.W. )

23 LOGO 1) AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH LAN-RI 22

24 LOGO ETIKA & MEMBANGUN INTEGRITAS PNS PEMIMPIN PERUBAHAN (=KOMITMEN TINGGI MELAKSANAKAN FUNGSI PELAYANAN) KONSEPSI AKUNTABILITAS CLUSTER SELF MASTERY CLUSTER SELF MASTERY PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA = GOOD GOVERNANCE 23

25 LOGO DASAR HUKUM SAKIP SAKIP ADALAH PRAKTEK AKUNTABILITAS DI INDONESIA DALAM DIMENSI INTERNAL.  UU no. 28 TAHUN 1999 ttg Penyelenggaraan Negara yang Bersih & Bebas KKN;  Inpres 7/1999 ttg Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah a.Keputusan kaLAN No. 589/IX/6/8/1999 ttg Pedoman penyusunan Pelaporan AKIP; b.Keputusan Ka LAN No. 239/IX/6/8/2003 ttg Penempurnaan Pedoman penyusunan Pelaporan AKIP; ( WHAT ) 24

26 LOGO DASAR HUKUM SAKIP 25  UU no. 25 th ttg. SPPN;  PP no. 8 th ttg Laporan Keuangan & Kinerja Instansi Pemerintah;  PP no. 3 th ttg. LPPD & LKPJ;  PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

27 LOGO PENGERTIAN 26

28 LOGO PENGERTIAN  AKUNTABILITAS Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. 27

29 LOGO Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung- jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. 28

30 LOGO Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk Memper- tanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Terdiri dari : Berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu Perencanaan Stratejik, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja. 29

31 LOGO LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA ADALAH LAPORAN KINERJA TAHUNAN YANG BERISI PERTANGGUNG JAWABAN KINERJA SUATU INSTANSI DALAM MENCAPAI TUJUAN/SASARAN STRATEGIS INSTANSI. 30

32 LOGO ( WHAT )  ACCOUNTABILITY AS ANSWERABILITY 1.“GIVING AN ACCOUNT” 2.“OBLIGATION TO ANSWER” 31

33 LOGO ( WHAT ) PENDEKATAN DALAM AKUNTABILITAS 1.DEMOCRATIC ACCOUNTABILITY 2.MANAGERIAL ACCOUNTBAILITY 32

34 LOGO ( WHAT ) 33

35 LOGO INTERNAL DIMENSI AKUNTABILITAS EKSTERNAL ( WHAT ) 34

36 PUBLIC SERVANT Internal Accountabilities External Accountabilities Judiciary Legal Professional Peers Citizens / Clients Political Managerial Senior Managers Legislature / Politicians Finance Providers (Government, Donors, Etc. Figure – 1 : Accountabilities in the Publik Sector, (Bahan Kuliah - 4) 35www.themegallery.com

37 LOGO SAKIP: “Who?” PADA TINGKAT PEMERINTAH DAERAH:  Pemerintah provinsi/kabupaten/Kota  SKPD  Unit Kerja Mandiri. 36

38 LOGO SAKIP: “to Whom?” VERTICAL ACCOUNTABILITY  Pada pimpinan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam struktur organisasi. Misal : –Kepala SKPD ke  Gubernur/ Bupati/Walikota; –Propinsi, kabupaten/kota ke  Presiden melalui Kementrian PAN & RB. 37

39 LOGO PERGESERAN AKUNTABILITAS PUBLIK  DARI AKUNTABILITAS VERTIKAL MENJADI AKUNTABILITAS HORIZONTAL :  Berkembangnya Hubungan Akuntabilitas Administratif;  Peningkatan Adopsi Terhadap Model Akuntabilitas Individu;  Berkembangnya Badan-badan Independen;  Meningkatnya Kebutuhan Akan Akuntabilitas Langsung. 38

40 LOGO SAKIP: “for What”  Performance  Results (Performance accountability) Outcomes Outputs  Financial (Financial accountability) 39

41 LOGO SAKIP: “How?” PlanningOrganizingActuatingControlling Dokumen : RPJMD dan Renstra SKPD Dokumen : Rencana Kinerja Dokumen : Penetapan Kinerja Dokumen : Laporan AKIP 40

42 LOGO AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Pelayanan Publik Harus Dapat Dipertanggung- jawabkan, Baik Kepada Publik Maupun Kepada Atasan/Pimpinan Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 41

43 LOGO (ASPEK-2. GG) GOOD GOVERNANCE DIKENAL DENGAN SEJUMLAH ASPEKNYA YAITU:  PARTISIPASI  SUPREMASI /KEPASTIAN HUKUM  TRANSPARANSI  RESPONSIF  ORIENTASI PD KONSENSUS  ADIL  EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI  AKUNTABILITAS  VISI STRATEGIS (UNDP) 42

44 LOGO GOOD GOVERNANCE  Dengan demikian salah satu aspek penting dalam good governance adalah akuntabilitas.  Pembahasan ini akan menfokuskan pada “Akuntabiltas Pelayanan Publik”. 43

45 LOGO PERTANGGUNG-JAWABAN PELAYANAN PUBLIK MELIPUTI : 1.Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik; 2.Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik; 3.Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik. 44

46 45www.themegallery.com

47 46www.themegallery.com

48 47www.themegallery.com

49 48www.themegallery.com

50 49www.themegallery.com

51 50www.themegallery.com

52 51www.themegallery.com

53 52www.themegallery.com

54 LOGO BAHAN DESIGN “KEBUTUHAN PERUBAHAN” RENUNGKAN KUALITAS AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DI INSTANSI SAUDARA ? (45’) 53

55 LOGO 2) TEORI & KONSEP ETIKA DAN INTEGRITAS APARATUR 54

56 LOGO Fisik Sosial Idiil ETHICS : TRANSLATING VALUES INTO RULES Nilai (Values) Norma (Norms) Hukum (Rechts) (TINGKATAN BUDAYA) : Keseluruhan jumlah hasil fisik dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat, maka wujudnya konkrit, dapat dilihat dan diraba. Misal : candi, cangkul, pakaian daerah, komputer, satelit dsb. Aktivitas Manusia 1 1 Saling berinteraksi dari waktu ke waktu. 2 2 Membentuk pola tertentu 3 3 SISTEMSOSIAL Aturan Khusus (Wet/ Rules) (Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt) LAN-RI 55

57 LOGO Pengertian-2 56

58 LOGO ETIKA & KODE ETIK  ETIKA adalah sebuah studi tentang formasi nilai- nilai moral & prinsip-prinsip benar & salah (Altschull, 1990).  KODE ETIK adalah peraturan moral atau pedoman dari tingkah laku yang membantu aksi personal dalam situasi khusus. (http://bincangmedia.wordpress.com/2010/06/01/tentang-etika- kode-etik-kebijakan-dan-hukum-media)http://bincangmedia.wordpress.com/2010/06/01/tentang-etika- kode-etik-kebijakan-dan-hukum-media 57

59 LOGO Etika …..  ETIKA disebut juga filsafat moral, adalah cabang filsafat yang berbicara tentang praxis (tindakan)manusia.  Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak.  Tindakan manusia ini ditentukan oleh bermacam-macam Norma. (http://felix3utama.wordpress.com/2008/12/01/pengertian-dalam-etika- profesi).http://felix3utama.wordpress.com/2008/12/01/pengertian-dalam-etika- profesi 58

60 LOGO Kode Etik …..  KODE ETIK adalah sistem norma, nilai dan atauran profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional.  KODE ETIK menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. (http://felix3utama.wordpress.com/2008/12/01/pengertian-dalam-etika- profesi).http://felix3utama.wordpress.com/2008/12/01/pengertian-dalam-etika- profesi 59

61 LOGO (Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt) LAN-RI 60

62 LOGO (Aba Subagja, S.Sos., MAP, Kementerian PAN & RB, Kebijakan Pembinaan Integritas SDM Aparatur, 2012, ppt.) 6 (1) Adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap PNS (2) Etika à bernegara, berorganisasi, ber masyarakat, diri sendiri, sesama PNS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL: (3) Sanksi Moral dan tindakan administratif à pernyataan secara tertutup atau terbuka 61

63 LOGO (Aba Subagja, S.Sos., MAP, Kementerian PAN & RB, Kebijakan Pembinaan Integritas SDM Aparatur, 2012, ppt.) (1) Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar hukuman disiplin (2)Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajinan dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL: (3)Hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS 62

64 LOGO (Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt) LAN-RI 63

65 LOGO (Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt) LAN-RI 64

66 LOGO JUDUL RUU YANG BENAR RUU PENYELENGGARA NEGARA ATAUKAH RUU ETIKA PEMERINTAHAN ? Tap MPR No. X/1998 & Tap No. VIII/2001 SECARA TEGAS MENGAMANATKAN DISUSUNNYA UU ETIKA PEMERINTAHAN, BUKAN UU ETIKA PENYELENGGARA NEGARA JUDUL RUU YANG BENAR RUU PENYELENGGARA NEGARA ATAUKAH RUU ETIKA PEMERINTAHAN ? Tap MPR No. X/1998 & Tap No. VIII/2001 SECARA TEGAS MENGAMANATKAN DISUSUNNYA UU ETIKA PEMERINTAHAN, BUKAN UU ETIKA PENYELENGGARA NEGARA (Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt) LAN-RI 65

67 LOGO (Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt) LAN-RI 66

68 LOGO (Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt) LAN-RI 67

69 LOGO (Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt) LAN-RI 68

70 LOGO MANFAAT NILAI ETIKA BAGI ORGANISASI :  1. Kebersamaan;  2. Empati;  3. Kepedulian;  4. Kedewasaan;  5. Orientasi Organisasi;  6. Respek;  7. Kebajikan;  8. Integritas;  9. Inovatif;  10. Keunggulan;  11. Keluwesan;  12. Kearifan; LAN-RI 69

71 LOGO AZAS-AZAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA: 1.Kepastian Hukum 2.Tertib Penyelenggaraan Negara 3.Kepentingan Umum 4.Keterbukaan 5.Proporsionalitas 6.Profesionalitas 7.Akuntabilitas. PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS K.K.N (UU No.28 Tahun 1999) LAN-RI 70

72 LOGO Azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara 1- KEPASTIAN HUKUM 71

73 LOGO Azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara. 2 - TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA 72

74 LOGO Azas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan kolektif. 3- KEPENTINGAN UMUM 73

75 LOGO Azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 4- KETERBUKAAN 74

76 LOGO Azas yang mengutamakan KESEIMBANGAN antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara 5- PROPORSIONALITAS 75

77 LOGO Azas yang MENGUTAMAKAN KEAHLIAN yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. 6- PROFESIONALITAS 76

78 LOGO Azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara HARUS DAPAT DIPERTANGGUNG-JAWABKAN kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi atas negara. 7- AKUNTABILITAS 77

79 LOGO American Society for Public Administration (ASPA), 1981 : 1.Pelayanan Masyarakat sebagai prioritas 2.Kedaulatan Rakyat, Aparatur bertanggungjawab kepada Rakyat 3.Hukum sebagai Panglima, mengacu kepada sebesar-besarnya kepentingan Rakyat 4.Manajemen Negara yang Efektif & Efisien 5.Equal Treatment 6.Konflik Kepentingan tidak dapat diterima 7.Mengembangkan Pelayanan Masyarakat dg mengedepankan keadilan, keberanian, kejujuran, persamaan, kompetensi, dan kasih sayang 8.Hati Nurani sbg Nahkoda. “Good ends never justify immoral means” 9.Selain mencegah yg salah, juga mengupayakan yang benar POLA PERILAKU KEPEMIMPINAN APARATUR Dalam : Anton Suharyanto, SE, MM, Etika Kepemimpinan Aparatur, 2012, ppt 78

80 LOGO b) INTEGRITAS APARATUR 79

81 LAN-RI 80

82 KESESUAIAN ANTARA HATI, UCAPAN DAN TINDAKAN. INTEGRITAS: Kemampuan Untuk Senantiasa Memegang Teguh Prinsip-prinsip Moral Secara Konsisten. NANA RUKMANA D.W. LAN-RI 81 ( NANA RUKMANA D.W. )

83 Io = Integritas Organisasi a= alignment/Interaksi A= Accountability C= Competence E= Ethic C= Corruption LAN-RI 82 ( NANA RUKMANA D.W. )

84 Mematuhi Peraturan dan Etika Organisasi Jujur Memegang Teguh Komitmen Bertanggung Jawab Konsisten Antara Pikiran, Ucapan dan Tindakan Kearifan Dalam Membedakan Yg Benar dan Salah LAN-RI 83 ( NANA RUKMANA D.W. )

85 LOGO 84 Amanah Kualitas Interaksi PERCAYA DIRI MenolongBaiksangka Rendah Hati Kualitas Diri MEMAHAMI MAKNA HIDUP SyukurSabar SUKSES & Interpersonal Intrapersonal Kepekaan Keterampilan Sosial Kesadaran diri Pengendalian Diri Motivasi Diri BAHAGIA IPTEK &IMTAQ IKLAS & TAWAKAL LAN-RI ( NANA RUKMANA D.W. )

86 LOGO CIRI-CIRI PEMIMPIN YANG BERINTEGRITAS CHARACTER Memiliki karakter/akhlak yang baik CONCEPT Memiliki wawasan kebangsaan COMPETENCE Memiliki kemampuan untuk mengembangkan organisasi CONNECTION Memiliki kemampuan dalam menciptakan jejaring kerja internal dan eksternal COMMITMENT Memiliki kemauan yang kuat untuk mengembangkan organisasi LAN-RI 85 ( NANA RUKMANA D.W. )

87 LOGO BERANI MENGAMBIL KEPUTUSAN DENGAN SEGALA RESIKO. LAN-RI 86 ( NANA RUKMANA D.W. )

88 LOGO Peduli terhadap situasi dan kondisi lingkungan organisasi yang terus berubah. ommitment ttention esponsibility nthusiasm LAN-RI 87 ( NANA RUKMANA D.W. )

89 LOGO PENGERTIAN INTEGRITAS PNS “INTEGRITAS PNS” DIARTIKAN SEBAGAI PERNYATAAN ATAU JANJI KEPADA DIRI SENDIRI SEBAGAI APARATUR PEMERINTAH TENTANG KOMITMEN MELAKSANAKAN SELURUH TUGAS, FUNGSI, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN PERAN SESSUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KESANGGUPAN UNTUK TIDAK MELAKUKAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME. 88

90 LOGO (Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt) LAN-RI 89

91 LOGO LAN-RI 90

92 LOGO (Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt) LAN-RI 91

93 LOGO (Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt) LAN-RI 92

94 LOGO (Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt) LAN-RI 93

95 LOGO (Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt) LAN-RI 94

96 LOGO (Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt) LAN-RI 95

97 LOGO 96 (1) - TIDAK CUKUP DENGAN MENERBITKAN REGULASI, LEBIH DIPERLUKAN ADALAH MERUBAH POLA PIKIR LAMA DENGAN POLA PIKIR BARU (NEW MIND SETTING) DALAM PELAKSANAAN MISI ORGANISASI PEMERINTAH, YAITU : 1.Sederhanakan Birokrasi; 2.Utamakan Kepentingan Publik; 3.Manfaatkan dan Berdayakan Bawahan; 4.Kembali ke Fungsi Dasar Pemerintah (Komitmen pada Misi Pemerintah).

98 LOGO 97 1.BUDAYA ORGANISASI; 2.STRUKTUR/SISTEM/RENCANA & KEBIJAKAN FORMAL; 3.KEPEMIMPINAN; 4.LINGKUNGAN STABIL & KOMPETITIF. (Diadaptasi dari : Prof. Dr. Djokosantoso Moeljono, 2006 : )

99 LOGO BUDAYA INDIVIDU  BUDAYA ORGANISASI 98  Sistem nilai yang diyakini & dipatuhi oleh seseorang secara konsisten, akan menjadi “Budaya Individu”;  Apabila semua anggota organisasi secara konsisten meyakini & mematuhi sistem nilai yang “sama” maka sistem nilai itu akan menjadi “Budaya Organisasi”

100 LOGO PENGERTIAN BUDAYA ORGANISASI 99 BUDAYA ORGANISASI ADALAH SEMUA CIRI YANG MENUNJUKKAN KEPRIBADIAN SUATU ORGANISASI: KEYAKINAN BERSAMA, NILAI-NILAI DAN PERILAKU-PERLAKU YANG DIANUT OLEH SEMUA ANGGOTA ORGANISASI.

101 LOGO Pengertian …… 100  BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI “SISTEM NILAI YANG DIYAKINI OLEH SEMUA ANGGOTA ORGANISASI, YANG DIPELAJARI, DITERAPKAN DAN DIKEMBANGKAN SECARA BERKE- SINAMBUNGAN, BERFUNGSI SEBAGAI SISTEM PEREKAT, DAN DAPAT DIJADIKAN ACUAN BERPRILAKU DALAM ORGANISASI UNTUK MENCAPAI TUJUAN ORGANISASI YANG TELAH DITETAPKAN”.

102 LOGO FUNGSI BUDAYA ORGANISASI 101  Budaya mempunyai suatu peran pembeda antara organisasi yang satu dengan yang lain;  Budaya organisasi membentuk suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi;  Budaya organisasi memudahkan tumbuh berkembangnya komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan individual;  Budaya organisasi meningkatkan kemantapan system social. (Diadaptasi dari : Prof. Dr. Djokosantoso Moeljono, 2006 : 21)

103 LOGO BUDAYA ORGANISASI DAN GOOD GOVERNANCE 1. Integritas 2. Profesionalisme 3. Kepuasan Pelanggan 4. Keteladanan 5. Penghargaan pada SDM. BUDAYA ORGANISASI PEMERINTAH YANG MENDUKUNG TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE MELIPUTI : (Diadaptasi dari : Prof. Dr. Djokosantoso Moeljono, 2006 : ) 102

104 LOGO Budaya Organisasi ……… Integritas : bertaqwa, penuh dedikasi, jujur, selalu menjada kehormatan dan nama baik, serta taat pada Kode Etik dan Peraturan yang berlaku; 2.Profesionalisme : bertanggungjawab, efektif, efisien, disiplin dan berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi perkembangan, tantangan dan kesempatan; 3.Kepuasan pelanggan : memenuhi kebutuhan & memuaskan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang terbaik dengan tetap mempertahankan profesionalisme;

105 LOGO Budaya Organisasi ……… Keteladanan : memberikan panutan yang konsisten, bertindak adil, bersikap tegas dan berjiwa besar; 5.Penghargaan pada Sumber Daya Manusia : merekrut, mengembangkan dan mempertahankan SDM yang berkualitas. Sekaligus memperlakukan personil berdasarkan kepercayaan, keterbukaan, keadilan dan saling menghargai, mengembangkan sikap kerjasama dan kemitraan, memberikan penghargaan berdasarkan hasil kerja individu maupun kelompok.

106 LOGO  Sesuai Peraturan Per-UU-an yang berlaku;  Mencerminkan “Core Value”, setidaknya meliputi Nilai-Nilai yaitu : 1.Honesty : Kejujuran 2.Trust: kepercayaan 3.Equality: Tidak Membeda-bedakan; 4.Equity: Adil 5.……

107 LOGO Nilai Kepatutan …….. 5.Fairness: Ketulusan 6.Representativeness : Sesuai kepentingan Publik; 7.Respect: menghormati 8.Responsiveness : Kepekaan 9.Responsibility : manjunjung tinggi tanggung jawab. 106

108 LOGO SEMOGA DENGAN PEMBELAJARAN INI, DAPAT MENDORONG KITA SEMUA, DINAS INSTANSI, LEMBAGA PEMERINTAH, UNIT-UNIT PELAYANAN PUBLIK UNTUK SENANTIASA BERUPAYA PENGUATAN INTEGRITAS DAN KOMITMEN SERTA AKTUALAISASI NILAI-2 KEPATUTAN DALAM PELAYANAN KITA KEPADA MASYARAKAT SESUAI ASAS-ASAS PELAYANAN PUBLIK YANG BERMUTU TINGGI SEBAGAI PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE. TINDAK LANJUT 107

109 LOGO SEKIAN & SEMOGA MANFAAT 108

110 LOGO DAFTAR PUSTAKA 1.Central of Population and Policy Studies Universitas Gajah Mada (2001) 2.Islamy M. Irfan (2007). Menggapai Pelayanan yang Bermutu. Program Doktor Ilmu Administrasi FIA-UB 3.Prianto Agus (2006) Menakar Kualitas Pelayanan Publik. In- Trans. Dau Malang 4.Solihin, Dadang. H (2007), Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Menguatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik, ppt. 5.Per Menpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 109

111 LOGO DAFTAR PUSTAKA 6.Tarigan Antonius (2003) Transformasi Model New Governance sebagai Kunci Menuju Optimalisasi Pelayanan Publik di Indonesia. Manajemen Usahawan Indonesia. No. 02/ Th XXX II Februari Tjahjanulin Domai, Konsep Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, (tjahjanulindomai.lecture.ub.ac.id) 8.Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Penerbit ASA Mandiri Jakarta. 110

112 LOGO DAFTAR PUSTAKA 9.UU no. 28 TAHUN 1999 ttg Penyelenggaraan Negara yang Bersih & Bebas KKN; 10.Inpres 7/1999 ttg Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah a.Keputusan kaLAN No. 589/IX/6/8/1999 ttg Pedoman penyusunan Pelaporan AKIP; b.Keputusan Ka LAN No. 239/IX/6/8/2003 ttg Penempurnaan Pedoman penyusunan Pelaporan AKIP; 11.UU no. 25 th ttg. SPPN; 111

113 LOGO 12. PP no. 8 th ttg Laporan Keuangan & Kinerja Instansi Pemerintah; 13. PP no. 3 th ttg. LPPD & LKPJ; 14. PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 112


Download ppt "LOGO www.themegallery.com DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR 2014 LAN-RI 1."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google