Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA 1 DASAR HUKUM PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA 1 DASAR HUKUM PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977."— Transcript presentasi:

1

2 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA 1

3 DASAR HUKUM PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tiga belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013;  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002;  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;  Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010 Tanggal 30 Juli 2010 tentang Prosedur Penetapan Nomor Identitas, Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS dan Perpindahan Antar Instansi berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara on line (SAPK on line);  Surat Edaran Bersama Kepala BKN dan Ketua LAN RI Nomor 12/ SE/1981 dan Nomor 193/SEKLAN/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas.  Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;  Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Nomor 93 Tahun 2010, tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan.

4 PETIKAN SK KOLEKTIF TTD FORM D2 ALUR PROSES KENAIKAN PANGKAT (SEBELUM SAPK) K3 BKD DINAS,BIRO, BADAN, RSUD SUDIN, KANTOR UPPD, SETKO BKD BERKAS TMS USUL KP SAPK/ BERKAS TELITI BERKAS SAPK PERE-DAT KANREG V BKN - VERIFIKASI DATA DAN BERKAS USUL - NOTA PERSETUJUAN PROSES PERBAL K3 BKD SUDIN, KANTOR UPPD, SETKO - UP-DATE/PERE DATA - BAPERKAT GOL III & IV (MANUAL)

5 PROSES SAPK PETIKAN SK KOLEKTIF INPUT SAPK ALUR PROSES KENAIKAN PANGKAT (MELALUI SAPK ONLINE) K3 BKD DINAS,BIRO, BADAN, RSUD SUDIN, KANTOR UPPD, SETKO BKD BERKAS TMS USUL KP TELITI BERKAS TELITI BERKAS TELITI BERKAS KANREG V BKN - VERIFIKASI DATA DAN BERKAS USUL - NOTA PERSETUJUAN (BARCODE) PROSES PERBAL K3 BKD SUDIN, KANTOR UPPD, SETKO - INPUT SAPK (TNP PROSES) - PEREMAJAAN DATA - CETAK D2 DR SAPK ON LINE - BAPERKAT GOL III & IV (ONLINE BKN)

6 PETIKAN SK PROSES SAPK PETIKAN SK INPUT SAPK ALUR PROSES KENAIKAN PANGKAT GOLONGAN IV C KE ATAS (MELALUI SAPK ONLINE) K3 BKD DINAS,BIRO, BADAN, RSUD SUDIN, KANTOR UPPD, SETKO BKD BERKAS TMS USUL KP TELITI BERKAS TELITI BERKAS TELITI BERKAS BKN- PUSAT - VERIFIKASI DATA DAN BERKAS USUL - NOTA PERSETUJUAN (BARCODE) BKD - INPUT SAPK (TNP PROSES) - PEREMAJAAN DATA - CETAK D2 DR SAPK ON LINE - BAPERKAT GOL III & IV (ONLINE BKN) SEKNEG RI PETIKAN SK (FC BERKAS DATA USUL) (BERKAS ASLI DATA USUL)

7 PERUBAHAN - PERUBAHAN MENDASAR 1. FORMAT APLIKASI KENAIKAN PANGKAT FORM D II FORM D II SAPK DGN BARCODE 2. TATA CARA USUL KENAIKAN PANGKAT MANUAL SAPK ONLINE 3. ADANYA PENDELEGASIAN KEWENANGAN INPUT SAPK ONLINE OLEH K3 BKD

8 KENDALA - KENDALA 1. JARINGAN VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK) TERBATAS 2. DATA PADA SAPK BELUM SELURUHNYA DIREMAJAKAN (UPDATE) 3. SERING KALI HUBUNGAN ON LINE TERPUTUS (HANG) KARENA PERBAIKAN/PENYEMPURNAAN SISTEM 4. SAPK TIDAK DAPAT MENERIMA DUA ATAU LEBIH JENIS USULAN (APLIKASI) 5. MASIH DILAKUKAN PENYEMPURNAAN SISTEM 6. STRUKTUR SISTEM INFORMASI SAPK BERBEDA DENGAN SIMPEG PROV. DKI JAKARTA

9 PENGELOLAAN KEPANGKATAN TAHUN 2013  TARGET SKKP PERIODE 1 APRIL & 1 OKT 2013 = SK  PENGELOLAAN DENGAN SAPK ONLINE  VERIFIKASI BERKAS SECARA TERPADU (BKD, KANREG V BKN JAKARTA, BKN PUSAT DAN SEKNEG RI) 8

10 JADWAL PROSES KENAIKAN PANGKAT PERIODE 1 APRIL PENERIMAAN BERKASPALING LAMBAT 10 JANUARI PENELITIAN DAN INPUT BERKAS02 S.D. 27 JANUARI 2013 (20 HARI) 3BAPERKAT GOL IV/A KEATAS31-JAN-13 4BAPERKAT GOL III02-FEB-13 5BUAT PENGANTAR KE BKN06 S.D. 10 FEBRUARI 2013 (5 HARI) 6SAMSAT13 S.D. 24 FEBRUARI 2013 (10 HARI) 7INPUT NP27 FEBRUARI S.D. 02 MARET 2013 (5 HARI) 8BUAT PERBAL, CEK PERBAL05 S.D. 09 MARET 2013 (5 HARI) 9ADM. NOMOR08-MAR-13 10INPUT GAJI12-MAR-13 11PROSES PERBAL12 S.D. 16 MARET 2013 (5 HARI) 12CETAK SK DLL12 S.D. 29 MARET 2013 (14 HARI) 13BAGI SK03-APR-13

11 JADWAL PROSES KENAIKAN PANGKAT PERIODE 1 OKTOBER PENERIMAAN BERKASPALING LAMBAT 20 JUNI PENELITIAN BERKAS24 Juni s.d. 12 JULI 2013 (10 HARI) 3 INPUT BAHAN BAPERKAT08 JULI s.d. 19 JULI 2013 (10 HARI) 4BAPERKAT GOL IV16 JULI BAPERKAT GOL III18 JULI INPUT SAPK24 JUNI s.d. 18 JULI (20 HARI) 7SAMSAT2 JULI s.d. 31 AGUST 2013 (24 HARI) 8INPUT NP6 s.d. 31 AGUST 2013 (16 HARI) 9BUAT PERBAL27 s.d. 31 AGUST 2013 (5 HARI) 10ADM NOMOR3 SEPT 2013 (ajukan surat tgl 23 Agustus 2013) 11INPUT GAJI7 SEPT PROSES PERBAL3 s.d. 20 SEPT 2013 (14 HARI) 13CETAK SK3 s.d. 28 SEPT 2013 (20 HARI) 14PEMBAGIAN SK1 OKTOBER

12 PENGELOLAAN PANGKAT PERIODE 1 APRIL  TARGET SKKP PERIODE 1 APRIL 2013 = 6000 SK  NOTA USUL SKKP PERIODE1 APRIL 2013 = 6500 NOTA USUL  BERKAS TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBANYAK = 200 BERKAS

13 12 FAKTOR PENYEBAB NOTA USUL TIDAK MEMENUHI SYARAT  BERKAS KURANG LENGKAP, TIDAK DILENGKAPI SESUAI BATAS WAKTU PENYAMPAIAN… (SE KA.BKD NO 128/SE/2012 TANGGAL 9 NOVEMBER 2012 TENTANG PROSES KENAIKAN PANGKAT PNS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE 1 APRIL 2013.).  BERKAS SALAH/TIDAK DILEGALISIR OLEH INSTITUSI YG SEHARUSNYA/TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN 1. PENGISIAN DP3 2. PENGISIAN PAK 3. FC. IJAZAH DAN TRASKIP NILAI  BELUM MEMENUHI PERSYARATAN MASA WAKTU UNTUK KENAIKAN PANGKAT.

14 13 NOTA PERSETUJUAN BKN PERIODE 1 APRIL 2013 A. NOTA PERSETUJUAN TAHAP PERTAMA = DISERAHKAN KE BKD TANGGAL/MEI PEMBUATAN PERBAL BULAN MEI 2013, SK KOLEKTIF BULAN MEI INPUT NOTA PERSETUJUAN KE SIMPEG 18 MARET 2013 BATAS WAKTU INPUT SIMPEG AGAR PER 1 APRIL 2013 TELAH MENDAPATKAN GAJI DAN PANGKAT YANG BARU) 4. CETAK PETIKAN SK S.D. MEI 2013 SEBANYAK : SK

15 14 B. NOTA PERSETUJUAN TAHAP II = DISERAHKAN KE BKD TANGGAL APRIL PEMBUATAN PERBAL APRIL 2013 (PARAF SERTA BIRO HUKUM), SK KOLEKTIF TANGGAL APRIL INPUT NOTA PERSETUJUAN KE SIMPEG 15 APRIL 2013 (BATAS WAKTU INPUT SIMPEG AGAR PER 1 MEI 2013 TELAH MENDAPATKAN GAJI DAN PANGKAT YANG BARU) 4. SKKP TETAP PER 1 APRIL 2013, CETAK PETIKAN MEI 2013 TELAH DIINPUT PADA SIMPEG BKD PROV. DKI JAKARTA SEHINGGA PER 1 MEI 2013 TELAH PADA POSISI PANGKAT DAN GAJI YANG BARU

16 15 C.NOTA PERSETUJUAN TAHAP III = 765 SUDAH DITERIMA PADA MEI 2013 DAN TELAH DIPROSES TERHITUNG TANGGAL 1 JUNI 2013 TELAH MENERIMA GAJI PADA POSISI PANGKAT YANG BARU. D. NOTA PERSETUJUAN YANG DIINPUT 35

17 PENGELOLAAN PANGKAT PERIODE 1 OKTOBER  TARGET SKKP PERIODE 1 OKTOBER 2013 = SK


Download ppt "BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA 1 DASAR HUKUM PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google