Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

HUKUM PERIKATAN ISLAM Pengertian, Rukun & Syarat Hak & Kewajiban Para Pihak, Khiyar dan Berakhirnya Akad Oleh WIRDYANINGSIH.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "HUKUM PERIKATAN ISLAM Pengertian, Rukun & Syarat Hak & Kewajiban Para Pihak, Khiyar dan Berakhirnya Akad Oleh WIRDYANINGSIH."— Transcript presentasi:

1 HUKUM PERIKATAN ISLAM Pengertian, Rukun & Syarat Hak & Kewajiban Para Pihak, Khiyar dan Berakhirnya Akad Oleh WIRDYANINGSIH

2 PENGERTIAN & ISTILAH AKAD

3 ISTILAH-ISTILAH 1.Wa’ad 2.‘Ahdu 3.Akad 4.Iltizam 5.Perjanjian 6.Perikatan 7.Kontrak

4 1. WA’AD Wa’ad = janji Pernyataan yang dimaksud oleh pemberi pernyataan untuk melakukan perbuatan baik di masa depan Keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, dalam rangka memberi keuntungan bagi pihak lain

5 Apakah Wa’ad Mengikat Secara Hukum? 1.Jumhur fuqaha dari Hanafiyah, Syafi’iyah, Hanabilah, dan satu pendapat dari Malikiyah  wa’ad adalah kewajiban agama, bukan kewajiban hukum formal, sehingga tidak mengikat secara hukum 2.Ibn Syubrumah, Ishaq bin Rahawiyah, Hasan Basri, dan sebagian pendapat Malikiyah  wa’ad itu wajib dipenuhi dan mengikat secara hukum 3.Sebagian fuqaha Malikiyah  wa’ad mengikat secara hukum apabila berkaitan dengan suatu sebab meskipun sebab tersebut tidak menjadi bagian/disebutkan dari mau’ud (pernyataan janji) 4.Ibn Qasim  wa’ad bersifat mengikat untuk dipenuhi apabila berkaitan dengan sebab yang dinyatakan secara tegas dalam mau’ud (pernyataan janji)

6 2. AL-’AHDU Al-’ahdu yaitu ikatan yang terjadi antara manusia dengan Allah swt, seperti perjanjian terjalinnya fitrah manusia yang tunduk pada kebaikan, serta perjanjian para Nabi dengan Allah swt untuk menyampaikan pesan kepada umat manusia Al ‘Ahdu yaitu pernyataan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak terkait dengan orang lain Q.S. Ali Imran ayat 76: “Sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa” (balaa man awfaa bi’ahdihii wattaqaa fainnallaha yuhibbul muttaqiin)

7 3. AKAD Al ‘Aqdu yaitu ikatan, mengikat; menghimpun dua ujung tali dan mengikatkannya sehingga menjadi bersambung Akad adalah Pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan adanya akibat hukum terhadap objeknya Akad diwujudkan melalui: 1.Ijab dan kabul 2.Kesesuaian dengan kehendak syariat 3.Timbul akibat hukum terhadap objek akad

8 DASAR HUKUM & UNSUR AKAD Al Maidah ayat 1: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad- akad itu” Unsur-unsur yang terdapat dalam akad: – Pertalian ijab dan kabul – Dibenarkan syara’ – Berakibat hukum terhadap objek Akad adalah salah satu bentuk perbuatan hukum (Tasharruf) Tasharruf (Mustafa Az Zarqa) yaitu: Segala sesuatu perbuatan yg bersumber dari kehendak seseorang dan syara’ menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak & kewajiban)

9 Pengertian Akad dalam Peraturan Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah (Pasal 1 Angka 13 UU No. 21/2008 ttg Perbankan Syariah) Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (Pasal 20 angka 1 KHES)

10 4. ILTIZAM Terisinya dzimmah (tanggungan) seseorang dengan suatu hak yang wajib ditunaikannya kepada orang lain Kaidah al ashlu bara’atudz-dzimmah  asasnya adalah bebasnya dzimmah, seseorang tidak memiliki hak apa pun atas milik orang lain atau tidak memikul kewajiban apapun terhadap orang lain sampai ada bukti yang menyatakan sebaliknya Mustafa Az Zakra: “Iltizam adalah keadaan di mana seseorang diwajibkan menurut hukum syara’ untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bagi kepentingan orang lain”

11 5. PERJANJIAN Perjanjian atau overeenkomst adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPer) Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum yang konkret

12 6. PERIKATAN Perikatan atau verbintenis adalah suatu hubungan hukum (mengenai harta kekayaan) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya itu diwajibkan memenuhi tuntutan itu (Subekti) Perikatan adalah suatu peristiwa hukum yang abstrak Mana yang lebih luas, Perjanjian atau perikatan? Mana yang lebih luas Perikatan Islam atau Perikatan Barat?

13 Tahap Terjadinya Hubungan Hukum Perikatan Barat PERJANJIANPERIKATAN

14 Tahap Terjadinya Perikatan Islam ( Abdoerraoef) AHDU PERJANJI- AN PERSETUJU- AN PERIKATAN

15 7. KONTRAK Contract is an agreement between two or more parties creating obligations that are enforceable or otherwise recognizable at law Tiga unsur dalam kontrak: 1.The fact between the parties (kesepakatan tentang fakta antara para pihak) 2.The agreement is written (dibuat secara tertulis) 3.Consist of peope who has rights and duties in making a written agreement (adanya orang-orang yang berhak dan berkewajiban untuk membuat kesepakatan dan persetujuan tertulis)

16 RUKUN & SYARAT AKAD

17 RUKUN AKAD Jumhur Ulama: 1.Al Aqidain (subjek akad) 2.Mahallul Aqad (Obyek Akad) 3.Sighat (Ijab dan Kabul) Mustafa az Zarqa: unsur penegak akad: 4. Maudhu’ul Aqd (Tujuan Akad) TM Hasbi Ashiddiqi : 4 hal tsb disebut Komponen yg hrs dipenuhi utk terbtknya akad. Pasal 22 KHES: 1.Pihak-pihak yang berakad 2.Objek akad 3.Tujuan pokok akad 4.Kesepakatan

18 1. Al ‘Aqidain (Subjek akad) Para pihak yang melakukan akad Bentuk subjek akad: a.Manusia b.Badan hukum (syirkah) Pasal 23 KHES: 1)Pihak2 yg berakad: Org perseorangan, klpk org, persekutuan, atau Badan Usaha 2)Org yg berakad hrs cakap hukum, berakal, dan tamyiz.

19 a. Manusia Manusia sebagai subjek hukum adalah manusia yang sudah dapat dibebani hukum, disebut mukallaf Mukallaf adalah orang-orang yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah swt

20 Syarat-syarat Subjek Hukum 1.Aqil Baligh – Mencapai perubahan fisik dan berakal sehat 2.Tamyiz (dapat membedakan) – Dapat membedakan yang baik dan buruk 3.Mukhtar (bebas dari paksaan) – Dalam akad harus tercermin prinsip antharadin yaitu suka sama suka yang terbebas dari paksaan dan tekanan. – Q.S. An Nisa ayat 29: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu”

21 3 HAL PENTING SUBYEK HUKUM 1.Ahliyah : Kecakapan sesorg utk memiliki hak & dikenai kewajiban atasnya (wujuh) dan kecakapan bertasharruf (Ada’): a.Al Naqisah: Tidak sempurna  Dapat bertasharruf tp tdk cakap melkkn akad b.Kamilah: Sempurna  Dpt bertasharruf & cakap melkkn akad 2.Wilayah (Kewenangan): Kekuasaan hukum yg pemiliknya dpt kegiatan melkkn akad & menunaikan sgl akibat hkm yg ditimbulkan. a.Niyabah Ashliyah: mempunyai kecakapan sempurna b.Niyabah al Syar’iyyah: Pemberian kewenganan kpd org lain yg memiliki kecakapan sempurna utk mlkkn tasharruf atas nama org lain (wali) 3.Wakalah (Perwakilan): Pengalihan kewenangan perihal harta dan perbuatan ttt dari seorg kpd org lain utk mengambil tindakan ttt.

22 b. Badan Hukum Badan hukum adalah badan yang dianggap bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban- kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Dalam Islam dikenal syirkah yang menunjukkan sama dengan badan hukum

23 Dalil Syirkah An Nisa ayat 12 – “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorg, maka mereka bersekutu dalam yg sepertiga itu…” Shaad ayat 24 – “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebgn mereka berbuat zalim kpd sbgn yang lain, kecuali orang-orang yang beriman…” Hadis Qudsi – “Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya, maka Aku keluar dari keduanya”

24 Badan Hukum sebagai Subjek Hukum (T.M. Hasbi Ash Shiddieqy) 1.Memiliki hak yang berbeda dari hak manusia 2.Tidak hilang dengan meninggalnya pengurus badan hukum 3.Diperlukan pengakuan hukum 4.Memiliki ruang lingkup terbatas 5.Memiliki tindakan hukum yang tetap, tidak berkembang 6.Tidak dapat dijatuhi hukuman pidana

25 2. Mahallul ‘Aqad (Objek akad) Bentuk objek akad yang dapat dikenai hukum dapat berupa: – benda berwujud dan – tidak berwujud ataupun jasa Pasal 24 KHES – Amwal atau Jasa yg dihalalkan yg dibutuhkan msg2 pihak – Obyek akad hrs suci, bermanfaat, milik sempuran & dpt diserahterimakan.

26 Syarat-syarat Objek akad 1.Telah ada ketika akad dilangsungkan  Transaksi lebih jelas dan pasti  Tidak dapat bergantung pada sesuatu yang belum ada  Pengecualian: pada akad salam, istishna dan musyaqah yang objeknya diperkirakan ada di masa datang.  didasarkan pada istihsan  untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kegiatan muamalat 2.Dibenarkan oleh syariah  Objek akad harus memiliki nilai dan manfaat bagi manusia, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah 3.Harus jelas dan dikenali  Kejelasan objek bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara para pihak, sehingga dapat menimbulkan sengketa 4.Dapat diserahterimakan  Terdapat serah terima objek akad dengan jelas antara pihak pertama dengan pihak kedua

27 3. Maudhu’ul ‘Aqad (Tujuan akad) Tujuan akad tidak boleh bertentangan dengan syari’ah Al Maidah ayat 2: “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran Pasal 25 KHES: – Tujuan akad: memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing2 pihak yg mengadakan akad. – Sighat akad dilakukan dgn jelas, baik secara lisan, tulisan dan atau perbuatan

28 4. Sighatul ‘Aqad (Ijab dan Kabul) Sighatul ‘aqad adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan janji atau penawaran pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu Kabul adalah pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yg dilakukan pihak pertama

29 Syarat dalam Ijab dan Kabul 1.Jala’ul ma’na yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki 2.Tawafuq yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul 3.Jazmul iradataini yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa

30 Bentuk Ijab dan Kabul 1.Lisan  ijab dan kabul dinyatakan dengan perkataan secara jelas 2.Tulisan  ijab dan kabul dinyatakan secara tertulis (Al Baqarah ayat 282: “Hai orang- orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”) 3.Isyarat  ijab dan kabul diungkapkan dengan kode tertentu, asalkan para pihak memiliki pemahaman yang sama 4.Perbuatan  ijab dan kabul melalui suatu tindakan yang menunjukkan adanya akad

31 Keharaman dalam Akad Ps 2 ayat (3) PBI 7/46/PBI/2005: transaksi syariah tidak boleh mengandung unsur-unsur: 1.Gharar : transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak lain dirugikan 2.Maysir : transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi 3.Riba : pengambilan tambahan baik dalam jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam 4.Zalim : perbuatan atau tindakan yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan orang lain 5.Risywah : tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam transaksi 6.Barang haram dan maksiat : barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan menurut hukum Islam

32 Akibat Akad Menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak (subjek hukum) Terdapat khiyar yaitu hak pilih bagi yang melaksanakan akad untuk melangsungkan atau membatalkan akad yang disepakati

33 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

34 PENGERTIAN DAN MACAM HAK Mnrt bahasa: Kekuasaan yg benar atas sesuatu atau utk menuntut sesuatu. Mnrt ulama: Sesustu hkm yg telah ditetapkan secara syara’. Macam Hak: 1.Pemilik Hak: a.Hak Allah b.Hak Manusia c.Hak Gabungan Hak Allah dan hak Manusia 2.Obyek Hak: a.Hak Maali dan Hak Ghairu Maali b.Hak Sakhsyi c.Hak al Aini d.Hak Mujarrad dan hak ghairu mujarrad 3.Kewenangan pengadilan: a.Hak Diyaani b.Hak Qadhaai 34

35 1. Pemilik Hak a.Hak Allah: – Seluruh bentuk yg dapat mendekatkan diri kpd Allah. – Seluruh hak Allah tdk dapat digugurkan. b.Hak Manusia: – Utk memelihara kemaslahatan setiap pribadi manusia. – Hak Manusia bisa digugurkan, diubahnya, diwariskannya. c.Hak Gabungan Hak Allah dan Hak Manusia. – Hak Allah dapat lebih dominan (Mis. Iddah), – Hak manusia dapat lbh dominan (Mis. Qisas) 35

36 2. OBYEK HAK 1.Hak Maali: Berhubungan dgn harta/benda. – Mis. Hak penjual thd harga brg yg dijualnya dan hak pembeli thd brg yg dibelinya. 2.Hak Ghairu Maali: Tdk terkait dgn harta/benda. – Mis. Hak wanita dlm talak. 3.Hak Sakhsyi: Hak yg ditetapkan syara’ bagi pribadi berupa kewajiban bagi org lain. – Mis. Penjual utk menerima harga dari brg yg dijualnya. 4.Hak Aini: hak seorg thd sesuatu shg ia memiliki kekuasaan penuh utk menggunakan haknya. – Mis. Hak pemanfaatan sesuatu. 5.Hak Mujarrad: hak murni yg tdk meninggalkan bekas bila digugurkan mll perdamaian atau pemanfaatan. – Mis. Persoalan utang 6.Hak ghairu mujarrad: hak yg bila digugurkan meninggalkan bekas thd org yg dimaafkan. – Mis.Hak Qishas. 36

37 3. Kewenangan Pengadilan 1.Hak Diyaani (keagamaan): hak yg tdk dicampuri oleh kekuasaan kehakiman. – Mis. Walau tidak dapat cukup bukti di Pengadilan, tapi tetap dituntut pertanggung jawabannya di hadapan Allah. 2.Hak Qadhai: Seluruh hak di bwh kekuasaan pengadilan (hakim) dan pemilik hak mampu membuktikannya di depan hakim 37

38 SUMBER & AKIBAT HAK Sumber Hak: 1.Syara’. Mis. Ibadah 2.Akad 3.Kehendak pribadi. Mis. Nazar 4.Perbuatan yg bermanfaat. 5.Perbuatan yg menimbulkan mudarat. Akibat Hak: 1.Perlindungan hak  sesuai prinsip keadilan yang sesuai syariat 2.Penggunaan hak  kebebasan yang tidak bertentangan dgn syariat 38

39 PELANGGARAN DALAM PENGGUNAAN HAK 1.Menggunakan haknya mengakibatkan pelanggaran thd hak org lain atau menimbulkan kerugian thd kepentingan org lain. 2.Melakukan perbuatan yg tdk disyariatkan & tdk sesuai dgn tujuan kemaslahatan yg ingin dicapai dlm penggunaan haknya tsb. 3.Menggunakan haknya utk kemaslahatan pribadinya tp mengakibatkan mudharat thd pihak lain. 4.Menggunakan haknya tdk sesuai tempatnya atau bertentangan dgn adat kebiasaan yg berlaku serta menimbulkan mudharat thd pihak lain. 5.Menggunakan haknya secara ceroboh shg menimbulkan mudharat thd pihak lain 39

40 TINDAKAN YG DPT DILAKUKAN TERHADAP PELANGGARAN HAK 1.Menghilangkan segala hal yg telah menimbulkan mudharat 2.Membayar ganti rugi/ kompensasi sepadan dgn kerugian 3.Membatalkan perbuatan tsb 4.Memberikan sanksi hukuman 5.Mengambil tindakan paksa thd pelaku utk melakukan sesuatu atas kerugian tsb. 40

41 KEWAJIBAN/ ILTIZAM Dikaitkan dgn akibat hkm dr akad  Iltizam: Akibat (ikatan) hkm yg mengharuskan pihak lain berbuat memberikan sst atau mlkkn suatu perbuatan atau tdk berbuat sst. Hak sbg taklif (yg menjd keharusan yg terbebankan pd org lain)  – dari sisi penerima dinamakan hak, – dari sisi pelaku dinamakan iltizam (keharusan) 41

42 SUMBER UTAMA ILTIZAM 1.Aqad 2.Kehendak Sepihak 3.Perbuatan yg bermanfaat 4.Perbuatan yg merugikan 42

43 KEBERLAKUAN ILTIZAM Iltizam berlaku atas: 1.Harta  menyerahkan harta 2.Perbuatan  melakukan pekerjaan 3.Utang  alternatif pemenuhan iltizamnya: a.Hawalah (pengalihan iltizam) b.Kafalah (menjamin/ menanggung) c.Taqashi (terhalang menuntut hak krn msh terbebani iltizam msg2) 43

44 KHIYAR

45 PENGERTIAN Khiyar (Pilihan) adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi Pasal 20 butir 8 KHES Khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual- beli yang dilakukannya 45

46 MACAM-MACAM KHIYAR 46 FIKIHBab X Pasal KHES 1. Khiyar al-Majlis1. Khiyar Syarth 2. Khiyar at-Ta’yin2. Khiyar Naqdi 3. Khiyar asy-Syarth3. Khiyar Ru’yah 4. Khiyar al-’Aib4. Khiyar ‘Aib 5. Khiyar ar-Ru’yah5. Khiyar Ghabn dan Taghrib 6. Khiyar Naqad

47 1. KHIYAR AL-MAJLIS Hak pilih kedua pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan. berlaku pada akad al-mu’awwadhah al maliyah, seperti jual beli dan ijarah. mazhab Syafi’i dan Hanbali yang berdasar pada HR Bukhari dan Muslim “Masing-masing dari penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah”. Contoh: Barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan 47

48 2. KHIYAR AT-TA’YIN Hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Hak yang dimiliki oleh pembeli untuk memastikan pilihan atas sejumlah benda sejenis dan setara sifat atau harganya. berlaku pada akad al-mu’awwadhah al maliyah yang mengakibatkan perpindahan hak milik seperti jual beli. 48

49 3. KHIYAR ASY-SYARTH Adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, untuk menghindari adanya penipuan berlaku pada akad lazim (pasti) yg mengikat keduabelah pihak seperti jual beli, ijarah, mudharabah, kafalah, hawalah. Contoh: ? 49

50 4. KHIYAR AL-’AIB Hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung HR Ibnu Majah “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang mengandung cacat kecuali ia harus menjelaskan kepadanya” 50

51 5. KHIYAR AR-RU’YAH Hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung Contoh: membeli dengan cara memesan, kecuali akad salam (pembiayaan pengadaan barang yg tidak tersedia) 51

52 6. KHIYAR NAQAD Melakukan jual beli dengan ketentuan, jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau jika pihak penjual tidak menyerahkan barang, dalam batas waktu tertentu, maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya. Contoh: ? 52

53 KHIYAR GHABN dan TAGHRIB (Pasal KHES) Penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya. Penjual melakukan penipuan 53

54 BERAKHIRNYA AKAD 54

55 SEBAB-SEBAB BERAKHIRNYA AKAD 1.Tujuan telah tercapai 2.Fasakh (Pemutusan) 3.Waktu telah berakhir 55

56 FASAKH Artinya: melepaskan ikatan akad atau menghilangkan atau menghapuskan hukum akad secara keseluruhan seakan-akan akad tidak pernah terjadi. Pelaksanaan fasakh: – Wajib  utk menghormati ketentuan syariah, melindungi kepentingan umum dan khusus, menghilangkan bahaya dan menghindarkan perselisihan thd syarat yg ditetapkan syariah. Mis. Fasakh pada akad fasid. – Jaiz  dilakukan atas dasar keinginan pihak2 yang melakukan akad.

57 Sebab-sebab terjadi Fasakh Dibatalkan karena terdapat hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syara’ Adanya khiyar Iqalah: membatalkan transaksi karena menyesal atas akad yang baru dilakukan Kewajiban tidak dilaksanakan Tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang Kematian, tergantung dari bentuk akad: hak perorangan dan hak kebendaan. 57

58 WASSALAM TERIMAKASIH


Download ppt "HUKUM PERIKATAN ISLAM Pengertian, Rukun & Syarat Hak & Kewajiban Para Pihak, Khiyar dan Berakhirnya Akad Oleh WIRDYANINGSIH."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google