Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA (Dalam Koridor UU23/2014) Oleh : DR.MADE SUWANDI Msoc.sc KOMISIONER ASN HP 0816914482

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA (Dalam Koridor UU23/2014) Oleh : DR.MADE SUWANDI Msoc.sc KOMISIONER ASN HP 0816914482"— Transcript presentasi:

1 SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA (Dalam Koridor UU23/2014) Oleh : DR.MADE SUWANDI Msoc.sc KOMISIONER ASN HP

2 2 I. TATARAN FILOSOFIS 1. Kenapa Perlu Ada Pemerintah? a.Untuk menciptakan “Law and Order” (ketentraman dan ketertiban) b.Untuk menciptakan “welfare” (Kesejahteraan) a.Wilayah negara terlalu luas b.Menciptakan kesejahteraan secara demokratis 2. Kenapa Perlu Ada Pemerintah Daerah ?

3 UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN ( P r e a m b u l e ) Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UndangUndang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3

4 BAGAIMANA MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN OLEH PEMERINTAH DEKONSENTRASI (PEMERINTAH WILAYAH/FIELD ADMINISTRATION) FUNCTIONAL FIELD ADMINISTRATION; KANDEP/KANWIL INTEGRATED FIELD ADMINISTRATION; KEPALA WILAYAH PEMERINTAH PUSAT POWER SHARING 1.OTONOMI TERBATAS (ULTRA VIRES) 2. OTONOMI LUAS (GENERAL COMPETENCE) DESENTRALISASI (PEMERINTAH DAERAH)

5 KEBIJAKAN DESENTRALISASI Pembentukan Daerah Otonom PUSAT DAERAH Pasal 9 Pasal 9 Penyerahan Urusan Pemerintahan Pasal 21 Pasal 21

6 I. TUJUAN OTONOMI DAERAH menciptakan kesejahteraan. bagaimana menjadikan Pemda sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan mendukung proses demokrasi di tingkat lokal bagaimana menjadikan Pemda sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal untuk mendukung proses demokratisasi menuju civil society

7 ELEMEN DASAR PEMERINTAH DAERAH 1.KEWENANGAN (URUSAN PEMERINTAHAN) 2.KELEMBAGAAN (SOTK) 3.PERSONIL 4.KEUANGAN DAERAH 5.PERWAKILAN (KEPALA DAERAH + DPRD) 6.PELAYANAN PUBLIK 7.PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (BINWAS)

8 8 I. TATARAN FILOSOFIS 1. Kenapa Perlu Ada Pemerintah? a.Untuk menciptakan “Law and Order” (ketentraman dan ketertiban) b.Untuk menciptakan “welfare” (Kesejahteraan) a.Wilayah negara terlalu luas b.Menciptakan kesejahteraan secara demokratis 2. Kenapa Perlu Ada Pemerintah Daerah ?

9 9 KONSEP HDI 1. KONSEP HDI DIKEMBANGKAN OLEH EKONOM PAKISTAN MAHBUB UL HAQ PADA TAHUN 1990 DANSEJAK TAHUN 1993 DIPERGUNAKAN UNDP DALAM MENYUSUN HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2. HDI MENGUKUR 3 DIMENSI DASAR DARI HUMAN DEV: 1. A LONG AND HEALTHTY LIFE MEASURED BY LIFE EXPECTANCY AT BIRTH 2. KNOWLEDGE MEASURED BY ADULT LITERACY (70%) AND THE COMBINED PRIMARY, SECONDARY AND TERTIARY GROSS ENROLLMENT RATIO (30%) 3. DECENT STANDARD OF LIVING AS MEASURED BY GDP PER CAPITA AT PURCHASING POWER PARITY IN US $ 3.DENGAN MENGETAHUI HDI AKAN MENENTUKAN RANKING KESEJAHTERAAN SUATU BANGSA DIBANDINGKAN BANGSA2 LAINNYA

10 10 RANKING INDONESIA DARI 179 NEGARA YG DISURVEY 2006 (ISSUED 18 DECEMBER 2008) RANKING ADALAH: 1.ICELAND0,968 2.NORWAY0,968 3.CANADA0,967 4.AUSTRALIA0, JAPAN0, USA0, UK0, KORSEL0, BRUNEI0, SINGAPORE0, MALAYSIA0, THAILAND0, PHILIPPINE0, INDONESIA0,726 CATATAN: TAHUN 2009 INDONESIA RANKING 111 TAHUN 2010 INDONESIA RANKING 108 dari 169 NEGARA BREAKING NEWS !!!!!!! TAHUN 2011 RANKING IPM/HDI INDONESIA MELOROT TAJAM MENJADI: RANKING KE 124 DARI 187 NEGARA DGN NILAI 0,617 (Media Indonesia Jumat 4/11/2011)

11 11 RANKING INDONESIA DI ASEAN DARI 1O NEGARA ASEAN TAHUN 2011 URUTAN RANKING ADALAH: 1.SINGAPORE RANKING 26 (INDEKS 0,866) 2.BRUNEI RANKING 33 (INDEKS 0,838) 3.MALAYSIA RANKING 61 (INDEKS 0,761) 4.THAILAND RANKING 103 (INDEKS 0,682) 5. PHLIPINA RANKING 112 (INDEKS 0,644) BREAKING NEWS !!!! TAHUN 2011 RANKING IPM/HDI INDONESIA MELOROT TAJAM MENJADI: RANKING KE 124 DARI 187 NEGARA DGN INDEKS 0,617 Rata2 lama sekolah di indonesia 5,8 tahun Income /capita US$ 3716 (Media Indonesia Jumat 4/11/2011)

12 Pada 2 Nopember 2011, UNDP mengeluarkan Daftar Human Development Index (HDI) terakkhir dan Indonesia berada pada Posisi 124 dari 187 Negara dan Tahun 2012 berada di posisi 121. Pada 2 Nopember 2011, UNDP mengeluarkan Daftar Human Development Index (HDI) terakkhir dan Indonesia berada pada Posisi 124 dari 187 Negara dan Tahun 2012 berada di posisi

13 PENDUDUK INDONESIA 1. JUMLAH PENDUDUK: (JAWA 57,5%); LUAS 6,8%) 2. PERKOTAAN; (LUAR JAWA 42,5% ; LUAS 93,2%) 3. PEDESAAN: ANGKA PARTISIPASI MURNI TH SD 94,76% 2. SLTP67,73 % 3. SLTA45,59 % 5. PERCENTASE BUTA HURUF TAHUN 2010 < 15 TAHUN7, TAHUN1,71 > 44 TAHUN18,25 6. LAMA SEKOLAH (2009): 7,72 TAHUN 7. KEMISKINAN TAHUN 2010: 31 JUTA (13,33%) 8. ANGKA KEMATIAN BAYI TAHUN /1000 KELAHIRAN 9. KEMATIAN BALITA TAHUN / KEMATIAN IBU TAHUN / ANGKA HARAPAN HIDUP (2009) 69,21 TAHUN SUMBER: KOMPAS SENIN 21/11/

14 PEMENCARAN URUSAN PEMERINTAHAN DEKONSENTRASI PEMERINTAH ADMINISTRATIF KANWIL/KANDEP KEPALA WILAYAH DLL PEMERINTAH PUSAT DELEGASI DESENTRALISASI FUNGSIONAL OTORITA BUMN NUSAKAMBANGAN DLL PEMERINTAH DAERAH OTONOM PROPINSI KABUPATEN KOTA DESENTRALISASI PRIVATISASI SWASTA MURNI BOT BOO BOL DLL

15 D P DM P R PRESIDEN DAERAH OTONOM DESENTRALISASI SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL DEKONSENTRASI BADAN PENGELOLA, BUMN, OTORITA,DLL DELEGASI (DESENTRALISASI FUNGSIONAL) LEMBAGA NEGARA LAINNYA B P K M AM K TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAHAN DAERAH/DESA MENTERI2 MENTERI-2 2 D P R 15 KDHDPRD DIBANTU PERANGKAT DAERAH

16 TNI/POLR I dewan pertimbangan KY UUD 1945 Kementerian Negara PUSAT DAERAH TUN Militer Agama Umum Lingkungan Peradilan KAB/KOTA DPRDKDH KPU BANK SENTRAL DPRDPDMPR PERWAKILAN BPK PROV PRESIDEN/ WAPRES BPKMAMK DPRDKDH PROVINSI LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun LEGISLATIFEKSEKUTIFYUDIKATIF

17 LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 TNI/POLRI dewan pertimbangan kementerian negara badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman KY kpu bank sentral DPRDPDMPRBPKMAMK Presiden Lingkungan Peradilan TUN Lingkungan Peradilan Militer Peradilan Agama Lingkungan Peradilan Umum Perwakilan BPK Provinsi Pemerintahan Daerah Provinsi DPRDGubernur Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota DPRD Bupati/ Walikota PUSAT DAERAH Lingkungan Peradilan Agama 17 Keuangan Negara Keuangan Daerah

18 Pasal 24 (1)*** Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan MA MK Pasal 4 (1) Memegang kekuasaan pemerintahan Presiden Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUD Pasal 20 (1)* Memegang kekuasaan membentuk UU DPR 18

19 Presiden dibantu menteri-menteri negara [Pasal 17 (1)] yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden [Pasal 17 (2)*] membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan [Pasal 17 (3)*] BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Kementerian Negara terbentuk UU 39/08 tentang kementerian negara 19

20 mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**] menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **] berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**] Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 (1)**] Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 (1)**] PEMERINTAHAN DAERAH KEPALA PEMERINTAH DAERAH DPRD BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH anggota DPRD dipilih melalui pemilu [Pasal 18 (3) **] Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis [Pasal 18 (4)**] 20

21 GUBERNURWAKIL SETDA (unsur staf) BAPPEDA (unsur perencana) Ps 150 (2) SET DPRD (unsur pelayanan) INSPEKTORAT (unsur pengawas) ( PP 79/2005) DPRD ProvinsiProvinsi Ps. 121 Ps. 124 Ps. 125 Ps. 123 Pola Organisasi Perangkat Daerah. DINAS DRH (unsur pelaksana) LTD (BADAN,KTR & RSD) (unsur penunjang) Garis komando Garis koordinasi Garis pertanggungjawaban STAF AHLI LEMBAGA LAIN (pelaks per UU) 10

22 BUPATI/WALIKOTAWAKIL SETDA (unsur staf) SETDA BAPPEDA (unsur perencana) Ps 150 (2) SET DPRD (unsur pelayanan) INSPEKTORAT (unsur pengawas) ( PP 79/2005) DPRDKab/KotaKab/Kota Ps. 121 Ps. 124 Ps. 125 Ps. 123 LEMBAGA LAIN (pelaks per UU) LTD (BADAN,KTR & RSD) (unsur penunjang) KECAMATAN Ps. 126 KELURAHAN/DESA Ps. 127 Garis komando Garis koordinasi Garis pertanggungjawaban DINAS DRH (unsur pelaksana) STAF AHLI 11

23 PEMERINTAH PUSAT TERGANTUNG & SUBORDINASI DAERAH OTONOM PROVINSI DAERAH OTONOM KAB / KOTA HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH SEBAGAI DAERAH OTONOM

24 GUBERNUR (WAKIL PEMERINTAH) Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monev Fasilitasi Kab/Kota melaksanakan Otda PELAYANAN OPTIMAL PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH

25 KEBIJAKAN DESENTRALISASI DARI WAKTU KE WAKTU UU 22 / 1999 desentralisasi dominan UU 32/2004 UU 5 / 1974 dekonsentrasi dominan UU 18 / 1965 desentralisasi dominan PENPRES 6 / 1959 dekonsentrasi dominan UU 1 / 1957 desentralisasi dominan UU 22 / 1948 desentralisasi dominan UU 1 / 1945 dekonsentrasi dominan DESENTRALISATIE WET 1903 dekonsentrasi dominan

26 SEJARAH PANJANG UU OTDA DI INDONESIA 1.UU 1/1945 TENTANG PERATURAN MENGENAI KOMITE NASIONAL DAERAH 2.UU 22/1948 TENTANG POKOK2 PEMERINTAHAN DAERAH 3.UU NIT 44/ UU 1/1957 TENTANG POKOK2 PEMERINTAHAN DAERAH 5.UU 6/1959 TENTANG PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEPADA DAERAH OTONOM 6.UU 18/1965 TENTANG DESENTRALISASI 7.UU 5/1974 POKOK2 PEMERINTAHAN DAERAH 8.UU 5/1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA 9.UU 22/1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 10.UU 32/2007 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 26

27 KONFLIK PERIZINAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR Izin ESDM Izin Kehutanan Izin BPN Izin Transmigrasi

28 28 Protected Forest and Conservation Area… …overlay with HPH and HTI areas… …overlay with plantation areas… …overlay with mining area Example: Overlay of forestry-plantation-mining areas in Pasir District (East Kalimantan) One integrated database of spatial and non-spatial information – cross-sectors and cross-levels Integrated license database can be used as starting point to solve license overlaps

29 PENATAAN KEWENANGAN FILOSOFI OTONOMI DAERAH: EKSISTENSI PEMDA ADALAH UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN SECARA DEMOKRATIS SETIAP KEWENANGAN YANG DISERAHKAN KE DAERAH HARUS MAMPU MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN DAN DEMOKRASI KESEJAHTERAAN DICAPAI MELALUI PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PUBLIK ADA YANG BERSIFAT PELAYANAN DASAR (BASIC SERVICES) DAN ADA YANG BERSIFAT PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN (CORE COMPETENCE) CORE COMPETENCE MERUPAKAN SINTHESIS DARI PDRB, EMPLOYMENT DAN PEMANFAATAN LAHAN

30 PENATAAN KEWENANGAN……… PELAYANAN PUBLIK MENGHASILKAN OUTPUTS; PUBLIC GOODS DAN PUBLIC REGULATIONS PUBLIC GOODS; JALAN, JEMBATAN, SEKOLAH, RUMAH SAKIT, PASAR, TERMINAL, IRIGASI DLL PUBLIC REGULATIONS; AKTE PERKAWINAN, AKTE KELAHIRAN, KTP, KK, IMB, HO, SERTIFIKAT TANAH DLL PERTANYAAN: APAKAH PEMDA SUDAH MENGHASILKAN PUBLIC GOODS DAN PUBLIC REGULATIONS YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN RAKYAT YAITU; PELAYANAN DASAR DAN PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN ??????

31 PENATAAN KEWENANGAN…….. KEWENANGAN: 1. KEWENANGAN ABSOLUT (DISTINCTIVE); HANYA DIMILIKI PUSAT; HANKAM, LUAR NEGERI, AGAMA, MONETER, PERADILAN DAN POLITIK LUAR NEGERI 2. KEWENANGAN BERSAMA (CONCURRENT); DIKERJAKAN BERSAMA ANTARA PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA 3. KEWENANGAN CONCURRENT ADA YANG BERSIFAT WAJIB (OBLIGATORY) DAN ADA YANG BERSIFAT OPTIONAL (CORE COMPETENCE) 4. KEWENANGAN WAJIB DIIKUTI OLEH SPM

32 PENATAAN KEWENANGAN……. KRITERIA PEMBAGIAN KEWENANGAN: 1. EKSTERNALITAS; SIAPA KENA DAMPAK DIA YANG BERWENANG MENGURUS 2. AKUNTABILITAS; YANG BERWENANG MENGURUS ADALAH UNIT PEMERINTAHAN YANG PALING DEKAT DENGAN DAMPAK TERSEBUT 3. EFISIENSI; BAHWA OTONOMI HARUS MENCIPTAKAN EFISIENSI DENGAN MEMPERHATIKAN ECONOMIES OF SCALE. UNTUK ITU PERLU MEMPERTIMBANGKAN CATCHMENT AREA PELAYANAN ADANYA INTER-RELASI DAN INTER-DEPENDENSI ANTAR TINGKATAN PEMERINTAHAN DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN MASING-MASING

33 ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat) CONCURRENT (Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota) PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan) WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar) SPM (Standar Pelayanan Minimal) -Pertahanan -Keamanan -Moneter -Yustisi -Politik Luar Negeri -Agama Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb

34 34 URUSAN2 PEMERINTAHAN YG DIOTONOMIKAN 1. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2. KESEHATAN 3. LINGKUNGAN HIDUP 4. PEKERJAAN UMUM 5. PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 7. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8. SOSIAL 9. NAKERTRANS 10. PERUMAHAN RAKYAT 11. KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 12. PERHUBUNGAN 13. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 14. PENATAAN RUANG 15. PERTANAHAN KEHUTANAN

35 35 SEKTOR2 TERKAIT OTDA …… 17 KOMINFO 18 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 19 PENANAMAN MODAL 20 PEMUDA DAN OLAH RAGA 21 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 22 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 23 STATISTIK 24 PERSANDIAN 25 PERPUSTAKAAN 26 ARSIP 27 KELAUTAN DAN PERIKANAN 28 PARAWISATA DAN EKONOMI KREATIF 29 ENERJI DAN SUMBER DAYA MINERAL 30 PERDAGANGAN 31 PERINDUSTRIAN

36 36 Urusan pemerintahan yang bersifat wajib meliputi: 1.Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Lingkungan hidup; (Tentative) 4. Pekerjaan umum; 5. Penataan ruang; 6. Perencanaan pembangunan; 7.Perumahan; 8.Pemuda dan olahraga; 9.penanaman modal; 10.Koperasi dan usaha kecil dan menengah; 11.Kependudukan dan catatan sipil; 12.Tenaga kerja; 13.Ketahanan pangan;

37 37 14.Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 15.Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 16.Perhubungan; 17.Komunikasi dan informatika; 18.Pertanahan; 19.Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 20.Otonomi daerah, pemerintahan umum (Tramtib), administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; 21.Pemberdayaan masyarakat dan desa; 22.Sosial; 23.Kebudayaan; 24.Statistik; dan 25.Arsip dan 26.perpustakaan.

38 38 Urusan pilihan meliputi: 1.Kelautan dan perikanan; 2.Pertanian; 3.Kehutanan; 4.Energi dan sumber daya mineral; 5.Pariwisata; 6.Perindustrian; 7.Perdagangan; dan 8.Transmigrasi.

39 39 V. DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN Kriteria Distribusi Urusan Pmerintahan Antar Tingkat Pemerintahan : 1.Externalitas (Spill-over) Siapa kena dampak, mereka yang berwenang mengurus 2.Akuntabilitas Yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokrasi) 3.Efisiensi  Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan mencegah High Cost Economy  Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (economic of scale) pelayanan publik  Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan (catchment area) yang optimal

40 40 1. Pusat: Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional dan Internasional. 2. Provinsi: Berwenang mengatur dan mengurus urusan- urusan pemerintahan dengan eksternalitas Provinsi (lintas Kab/Kota) dalam norma, standard, prosedur yang dibuat Pusat 3. Kab/Kota: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota) dalam norma, standard, prosedur yang dibuat Pusat VI. BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING TINGKATAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN 3 KRITERIA

41 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIOTONOMIKAN PILIHAN 1.kelautan dan perikanan; 2.pariwisata; 3.pertanian; 4.kehutanan; 5.energi dan sumberdaya mineral; 6.perdagangan; 7.perindustrian; dan 8.transmigrasi. 1.kelautan dan perikanan; 2.pariwisata; 3.pertanian; 4.kehutanan; 5.energi dan sumberdaya mineral; 6.perdagangan; 7.perindustrian; dan 8.transmigrasi. 1.Pendidikan; 2.kesehatan; 3.Pekerjaan umum; 4.sosial; 5.Perumahan Rakyat; 6. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 1.Pendidikan; 2.kesehatan; 3.Pekerjaan umum; 4.sosial; 5.Perumahan Rakyat; 6. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; WAJIB Pasal 22 Pasal 22 1.lingkungan hidup; 2.pangan; 3. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 4.Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 5.Perhubungan; dan 6.tenaga kerja; 7.pertanahan; 8.Komunikasi dan informatika; 9.Koperasi, usaha kecil, dan menengah; 10.Penanaman modal; 11.Kepemudaan dan olah raga; 12.Pemberdayaan masyarakat desa; 13.Pemberdayaan perempuan perlindungan anak; 14.Statistik; 15.Persandian; 16.Kebudayaan; 17.Perpustakaan; dan 18.Kearsiapan. 1.lingkungan hidup; 2.pangan; 3. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 4.Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 5.Perhubungan; dan 6.tenaga kerja; 7.pertanahan; 8.Komunikasi dan informatika; 9.Koperasi, usaha kecil, dan menengah; 10.Penanaman modal; 11.Kepemudaan dan olah raga; 12.Pemberdayaan masyarakat desa; 13.Pemberdayaan perempuan perlindungan anak; 14.Statistik; 15.Persandian; 16.Kebudayaan; 17.Perpustakaan; dan 18.Kearsiapan. tidak berkaitan dengan pelayanan dasar berkaitan dengan pelayanan dasar 41

42 URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (KEWENANGAN PEMERINTAH) 1.menjaga kesatuan dan persatuan bangsa;menjaga ideologi negara; 2.memelihara harmonisasi kehidupan masyarakat berkaitan dengan hubungan antar suku, agama, ras, dan antar golongan;mengkoordinasikan hubungan antar instansi pemerintahan yang ada di wilayahnya; 3.memfasilitasi terwujudnya nilai-nilai demokrasi untuk mempercepat terbentuknya masyarakat madani; dll 1.menjaga kesatuan dan persatuan bangsa;menjaga ideologi negara; 2.memelihara harmonisasi kehidupan masyarakat berkaitan dengan hubungan antar suku, agama, ras, dan antar golongan;mengkoordinasikan hubungan antar instansi pemerintahan yang ada di wilayahnya; 3.memfasilitasi terwujudnya nilai-nilai demokrasi untuk mempercepat terbentuknya masyarakat madani; dll KONKUREN ABSOLUT GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA WILAYAH KERJA ADMINISTRASI GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA WILAYAH KERJA ADMINISTRASI dilimpahkan kepada

43 PENATAAN KELEMBAGAAN KELEMBAGAAN ADALAH UNTUK MENGAKOMODASIKAN KEWENANGAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KELEMBAGAAN UNTUK MENYEDIAKAN PELAYANAN DASAR DAN PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN RIGHT SIZING DENGAN MEMPERTIMBANGKAN REINVENTING GOVERNMENT; PRIVATISASI (BOO, BOT, BTO, BOL DLL) SUSUN STRATEGI KELEMBAGAAN MASA TRANSISI AKIBAT TEKANAN BIROKRASI YANG TERLALU BANYAK KEJELASAN TUPOKSI CAMAT, KEPALA DESA, DAN HUBUNGAN KERJANYA KESEIMBANGAN ANTARA STRATEGIC APEX, MIDDLE LINE, OPERATING CORE, SUPPORT STAFF DAN TECHNO STRUCTURE;

44 URUSAN PEMERINTAHAN PEMETAAN PILIHAN WAJIB Melakukan pemetaan prioritas urusan wajib dan urusan pilihan dari provinsi dan kab/kota yang dikoordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri. KEMENTERIAN/LPNK Dasar untuk memfasilitasi daerah dalam pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan secara nasional Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah mencapai tujuan nasional

45 PENATAAN PERSONIL TENTUKAN STANDARD KOMPETENSI UNTUK SETIAP JABATAN LAKUKAN REKRUTMEN, PROMOSI, MUTASI BERBASIS STANDARD KOMPETENSI PENGEMBANGAN PEGAWAI & TRAINING BERBASIS NEED ASSESSMENT UNTUK MEMENUHI STANDARD KOMPETENSI YANG DITETAPKAN TENTUKAN MINIMAL PERFORMANCE YANG HARUS DICAPAI PEGAWAI ADANYA KEJELASAN ANTARA POSISI PEJABAT KARIR DENGAN PEJABAT POLITIK MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PERPADUAN ANTARA SEPARATED DAN INTEGRATED SYSTEM PNS MASIH DIANGGAP SEBAGAI ALAT PEREKAT BANGSA

46 APARATUR DAERAH POLA ORG. PERANGKAT DAERAH 1.prioritas urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah; 2.prinsip efisiensi, efektifitas, daya tanggap terhadap kebutuhan publik dan kemudahan interaksi dengan warga; dan 3.jumlah penduduk, luas wilayah, dan kemampuan keuangan daerah. 1.prioritas urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah; 2.prinsip efisiensi, efektifitas, daya tanggap terhadap kebutuhan publik dan kemudahan interaksi dengan warga; dan 3.jumlah penduduk, luas wilayah, dan kemampuan keuangan daerah. Pengembangan karir: 1.kompetensi manajerial 2.kompetensi teknis 3.kompetensi kepamongprajaan Pengembangan karir: 1.kompetensi manajerial 2.kompetensi teknis 3.kompetensi kepamongprajaan PEGAWAI NEGERI SIPIL Untuk kepentingan nasional pemerintah menetapkan jabatan strategis baik struktural (Sekda) maupun fungsional (Guru, Akuntan, Dokter Spesialis, & Paramedis) yang dikelola secara nasional.

47 PENATAAN KEUANGAN DAERAH PENERAPAN PRINSIP MONEY FOLLOWS FUNCTIONS PENATAAN COST CENTRES DAN REVENUES CENTRES PENATAAN COST CENTRES DENGAN MENENTUKAN PELAYANAN DASAR DAN PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN APA YANG DILAKUKAN DAERAH DENGAN SPM DAPAT DITENTUKAN SSA DARI SETIAP PELAYANAN DASAR YANG DILAKSANAKAN AKAN TERDETEKSI BIAYA SETIAP PELAYANAN DENGAN CARA YANG SAMA DAPAT DIHITUNG BIAYA SELURUH PELAYANAN YANG MERUPAKAN “FISCAL NEED DARI DAERAH” SELANJUTNYA MENATA REVENUE CENTRES

48 PENATAAN KEUANGAN DAERAH……. PENATAAN REVENUE CENTRES: 1. DESENTRALISASI FISKAL; PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 2. ADANYA GEJALA HORIZONTAL INEQUALITY KARENA PERBEDAAN TAX BASE ANTARA KOTA DENGAN KABUPATEN DAN PERBEDAAN SDA 3. LAKUKAN INTENSIFIKASI DAN EXTENSIFIKASI DENGAN MEMPERHATIKAN CANONS OF TAXATIONS 4. LAKUKAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH; CIPTAKAN KONDISI MENARIK UNTUK INVESTOR, LAKUKAN KEMITRAAN, GALI POTENSI DAERAH, BUMD, KEMBANGKAN USAHA KECIL 5. AKAN TERDETEKSI FISKAL CAPACITY

49 SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD & APBN (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004) RPJMD Renstra SKPD Renja SKPD RKPD KUAPPAS PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD RAPERDA APBD TAPD RKA-SKPD Dibahas bersama DPRD 5 tahun 1 tahun RKP RPJM NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH 1 tahun 5 tahun 1 tahun 49

50 BAGAN KODE REKENING kode jenis pendapatan, belanja & pembiayaan kode anggaran pendapatan, belanja & pembiayaan kode bidang pemerintahan kode unit organisasi kode obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode rincian obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode bagian belanja XXX X kode kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan kode Urusan Pemerintahan daerah kode Organisasi kode Program Kode Akun pendapatan, belanja & pembiayaan kode Kegiatan kode jenis pendapatan, belanja & pembiayaan kode obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode rincian obyek pendapatan, belanja & pembiayaan XX KEPMENDAGRI 29/2002 PERMENDAGRI 13/2006 kode kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan 50

51 BAGAN KODE REKENING kode kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan kode Urusan Pemerintahan daerah kode Organisasi kode Program Kode Akun pendapatan, belanja & pembiayaan kode Kegiatan kode jenis pendapatan, belanja & pembiayaan kode obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode rincian obyek pendapatan, belanja & pembiayaan XX PERMENDAGRI 13/

52 PENATAAN KEUANGAN DAERAH……. PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAERAH: PERBANDINGAN ANTARA FISCAL CAPACITY DENGAN FISCAL NEED AKAN TERDETEKSI FISCAL GAP (DEFISIT FISCAL) FISCAL GAP SEBAGAI DASAR UNTUK MELAKUKAN PERIMBANGAN KEUANGAN MELALUI SUBSIDI SUBSIDI (GRANT) BERPERAN SEBAGAI EQUALIZER UNTUK MENCIPTAKAN EQUALIZATION EFFECTS DEFISIT SPECIFIC/KHUSUS AKAN MEMERLUKAN SUBSIDI KHUSUS (SPECIFIC GRANT) ATAU DAK DEFISIT UMUM MEMERLUKAN SUBSIDI UMUM (BLOCK GRANT) ATAU DAU

53 53 Belajarlah sampai ke negeri Cina 1.Komitmen yang kuat dari Pimpinan nasional 2.Penegakan hukum yang keras dan konsisten 3.Perbaikan sistem 4.Pengawasan yang ketat

54 VONIS MATI KORUPTOR DI CHINA 1. Feb 2004; Wagub Prov Anhui suap $ 623 ribu dan tidak mampu menjelaskan asal usul $ 600 ribu di rekeningnya 2. Maret 2005; Bi Yuxi, Administrator Jalan Raya Beijing; Asuap $ 1,2 juta dan penggelapan dana publik $ 360 ribu 3. Desember 2007; Li Baojin; mantan jaksa penuntut di kota Tianjin Utara; suap dan penggelapan $ 2,66 juta 4. Juli 2007; Zheng Xiaoyu, Pejabat Dinas Kesehatan dan Makanan; suap $ 850 ribu 5. Juli 2009, Chen Tonghai; Mantan Ketua China Petroleum dan Chemical Corp suap $ 28 juta 6. Agustus 2009; Li Peiying, Mantan Presiden Capital Airport Holding Company; suap $ 4,1 juta 7. Juli 2010; Wen Qiang; Mantan Wakil Kepala Polisi dan Kepala Keadilan di Chongqing; suap melindungi gangster 8. Juli 2011; Zhang Chunjiang; manatan Petinggi China Mobile; Suap $ 1,15 juta Sumber: Kompas Senin 28 November 2011 Kompas Jumat 2/12/2011 (Transparency International) 54

55 PEMANFAATAN APBD 1.APBN Solusi : 1.Gaji Guru dalam DAD dan dikeluarkan dari DAU 2.Ratio Aparatur harus ditetapkan : 70% Pusat 30% Daerah Prov/Kab/Kota 70% overhead cost (biaya aparat) 30% public service Ratio Guru-Murid Ratio Tenaga Medis – Penduduk Ratio Tenaga Administrasi – Penduduk dan Faktor Geografis APBD Kab/Kota

56 POSTUR APBN-P (DALAM RP MILYAR) ____________________________________ __ _______________________ ____________ URAIAN APBNAPBN-P _________________________________________________________________________ A.PENDAPATAN NEGARA , PENDAPATAN DALAM NEGERI , ,4 2.Penerimaan Perpajakan , ,7 3.PNBP , ,7 4.PENERIMAAN HIBAH 4.483, ,6 B.BELANJA NEGARA , ,3 1.Belanja Pemerintah Pusat , ,4 2.Belanja K/L , Belanja non K/L , ,2 4.Subsidi Enerji ,7 C.TRANSFER KE DAERAH , ,9 1.Dana Perimbangan , ,5 2.Dana Otsus dan Penyesuaian , ,5 3.Anggaran Pendidikan ,1 D. DEFISI ANGGARAN (1,65%) ,3 (2,38%) SUMBER: Gatra 27 Juni

57 SUBSIDI ENERJI APBN-P (DALAM RP MILYAR) _________________________________________________________________________ URAIAN APBNAPBN-P _________________________________________________________________________ SUBSIDI ENERJI ,7 1.SUBSIDI BBM, LPG & BBN , SUBSIDI LISTRIK , , SUMBER: Gatra 27 Juni

58 HUBUNGAN KPEMERINTAH KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PUSAT PEMDA PAD/DBH FISCAL GAP PELAYANAN DASAR DAK Equalizer Oleh Gubernur Equalizer Oleh Gubernur 31 Urusan Pelayanan Dasar SPM Urs. Pilihan Urs.Wajib Non Pelayanan Dasar DAU suatu daerah adalah proporsi kebutuhan pendanaan seluruh pelayanan dasar urusan pemerintahan di suatu daerah terhadap total DAU secara nasional Pendanaan berdasarkan pada standar teknis pelayanan dan regional cost Pasal 154 Pasal 154 DAU

59 PROSENTASE BIAYA PERSONIL THD APBD (N=220)TH 2003 RATA-RATA=50,3 % 50,3%

60 60 STATEMENT OF RESPONSIBILITY TANGGUNG RENTENG PAKTA INTEGRITAS INPUT (KASUS dan MASALAH) PENGADUAN/LAPORAN INPUT (KASUS dan MASALAH) PENGADUAN/LAPORAN KEPOLISIAN & KEJAKSAAN KASUS/PERKARA KEMENTERIAN/LPND/ PEMDA BPKP JUSTIFIKASI PRO JUSTISIA NON JUSTISIA MASALAH KEBIJAKAN/ ADMINISTRASI/ DISKRESI KEPATUTAN HUKUMAN ADMINISTRASI, DISIPLIN & GANTI RUGI PENGADILAN SANKSI PIDANA PENGADILAN SANKSI PIDANA BPKP and Criminal Justice Systems Dasar: MoU antara Kapolri, Kejaksaan Agung dan BPKP (Kep-1093/K/2007 tanggal 28 Sept 2007)

61 PEMANFAATAN DANA DAERAH TA % APBD; BIAYA LANGSUNG (DIRECT SERVICES) 21,17% (DAK 6,31%, DISKRESI 14,86%) 2.BIAYA TAK LANGSUNG: 78,83% (GAJI PGPS 45,56%; OPERASIONAL RUTIN 11, 5%; RUTIN PROYEK 22,22%) 3.PAD THD APBD: 8,14% 4.GAJI PNS PGPS; 45,56% 5.BIAYA TAK LANGSUNG THD APBD: 56,61% 6.BIAYA2 LAINNYA (BANSOS, SPPD, LISTRIK DLL 11,5% 7.DANA PERIMBANGAN THD APBD: 91,86% 8.DAU THD DANA PERIMBANGAN 70,24% 9.BELANJA PEGAWAI THD DAU: 86,70%PERCENTASE DAK THD APBD: 6,31%

62 PEMANFAATAN DANA DAERAH TA 2010 PEMANFAATAN DANA APBD: 1. BIAYA LANGSUNG (DIRECT SERVICES) 21,17% (DAK 6,31%, DISKRESI 14,86%) 2. BIAYA TAK LANGSUNG: 78,83% (GAJI PGPS 45,56%; OPERASIONAL RUTIN 11, 5%; RUTIN PROYEK 22,22%) 3. PAD THD APBD: 8,14% 4. GAJI PNS PGPS; 45,56% 5. BIAYA TAK LANGSUNG THD APBD: 56,61% 6. BIAYA2 LAINNYA (BANSOS, SPPD, LISTRIK DLL 11,5% 7. DANA PERIMBANGAN THD APBD: 91,86% 8. DAU THD DANA PERIMBANGAN 70,24% 9. BELANJA PEGAWAI THD DAU: 86,70% 10. PERCENTASE DAK THD APBD: 6,31%

63 PENATAAN PERWAKILAN HUBUNGAN EKSEKUTIF DENGAN LEGISLATIF POSISI PERANGKAT DAERAH YANG NETRAL RENCANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG HUBUNGAN CHECKS AND BALANCES ANTARA KEPALA DAERAH DENGAN DPRD KEMUNGKINAN IMPEACHMENT DPRD DAN KEPALA DAERAH ADANYA MEKANISME “RECALL” OLEH PARPOL DAN BADAN KEHORMATAN DPRD PENGGANTIAN LPJ DENGAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN POSISI KEUANGAN DPRD

64 PENATAAN PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN DASAR MENGACU PADA SPM DENGAN SPM DAPAT DITENTUKAN: 1 BIAYA PELAYANAN 2 KEBUTUHAN SOTK 3 KEBUTUHAN PERSONIL 4 ANGGARAN KINERJA 5 TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMDA KEPADA RAKYAT 6 OBYEKTIVITAS LPJ KEPALA DAERAH KE DPRD 7 FASILITASI PUSAT TERHADAP DAERAH 8 PENGAWASAN DAN SUPERVISI TERHADAP DAERAH 9 PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

65 PENATAAN PENGAWASAN 1. RANCUNYA PEMBAGIAN PENGAWASAN ANTARA PENGAWASAN INTERNAL DAN EXTERNAL 2. TERLALU BANYAKNYA UNIT PENGAWASAN; EXTERNAL, INTERNAL, PENGAWASAN DPRD 3. LEMAHNYA MEKANISME CHECKS AND BALANCES KARENA BELUM TERBENTUKNYA CIVIL SOCIETY 4. TIDAK ADANYA MEKANISME REWARD AND PUNISHMENT 5. TIDAK JELASNYA INTERFACE DEPDAGRI SEBAGAI PEMBINA UMUM DENGAN DEPARTEMEN/LPND SEBAGAI PEMBINA TEHNIS

66 66 STRATEGIC APEX KEPALA DAERAHDPRD MIDLLE LINE SEKDA TECHNO STRUCTURE BAPPEDA SUPPORT STAFF PERSONILKEUANGANUMUM OPERATING CORE DINAS-DINAS PELAYANAN DASAR SEKTOR UNGGULAN JABATAN POLITIS JABATAN KARIR

67 Situasi Tenaga Puskesmas di Flores Timur ascobat Pusk reform BUKD

68 SUMBA TIMUR Situasi Tenaga Puskesmas di Sumba Timur ascobat Pusk reform BUKD

69 DHA in 7 province (2009/2010) Salary & infrastru c-ture Curative services Public Health 3 – 12% 30– 66% 30– 60% RIGHT WING  “ZERRO COMMA....” % Right wing Left wing Anggaraa n UKM sangat kecil ascobat Pusk reform BUKD

70 PUS Bumil Bulin Neonatu s/ Bayi Balita SD SLTP/ SLTA Usia Kerja Usila PM PTM Promkes Kesling KB ANC LINAKES K-f RUJUKAN LINAKES K-n RUJUKAN IMM GIZI MTBS IMM GIZI MTBS UKS KESREP KES KERJA GERIATRIK DOA PTS Life cycle approach (WHA 2008) Ascobat/AIPHSS

71 71 KABINET BARU DI JEPANG 1.MENTERI STRATEGI NASIONAL DAN WAKIL PERDANA MENTERI; NAOTO KAN 2.MENTERI SEKRETARIS KABINET; HIROFUMI HIRANO 3.MENTERI LUAR NEGERI; KATSUYA OKADA 4.MENTERI PERTAHANAN; TOSHIMI KITAZAWA 5.MENTERI KEUANGAN; HIROHISA FUJII 6.MENTERI EKONOMI, PERDAGANGAN DAN INDUSTRI; MASAYUKI NAOSHIMA 7.MENTERI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN; HIROTAKA AKAMATSU 8.MENTERI KEHAKIMAN; KEIKO CHIBA 9.MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, OLAH RAGA, ILMU PENGETAHUAN, DAN TEKNOLOGI; TATSUO KAWABATA 10.MENTERI KESEHATAN, TENAGA KERJA, DAN KESEJAHTERAAN; AKIRA NAGATSUMA 11.MENTERI PERTANAHAN, INFRASTRUKTUR, DAN TRANSPORTASI, JUGA BERTANGGUNG JAWAB ATAS WILAYAH OKINAWA DAN BAGIAN UTARA; SEIJI MAEHARA 12.MENTERI POS DAN FINANSIAL; SHIZUKA KAMEI 13.MENTERI DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI; KAZUHIRO HARAGUCHI 14.MENTERI LINGKUNGAN; SAKIHITO OZAWA 15.KETUA KOMISI KESELAMATAN PUBLIK NASIONAL; HIROSHI NAKAI 16.MENTERI REFORMASI ADMINISTRATIF; YOSHITO SENGOKU 17.MENTERI KEPENDUDUKAN, URUSAN KONSUMEN, KESETARAAN GENDER DAN KESELAMATAN PANGAN; NIZUHO FUKUSHIMA SUMBER: KOMPAS 17/9/09

72 72 KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN 1.KEMENTERIAN : 34 2.LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTRIAN : 26 3.LEMBAGA NON STRUKTURAL : 88

73 73 G - 20 SEBAGAI PENGGANTI G – 8 Menguasai 90% dari 60 triliun US$ GDP dunia GDP NEGARA G – 20 ( BILLION US$) DARI TOTAL GDP DUNIA ,55 1.MEE (27 NEGARA) AMERIKA SERIKAT JEPANG CHINA JERMAN PERANCIS INGGRIS ITALIA BRASILIA KANADA INDIA RUSIA MEKSIKO AUSTRALIA KOREA SELATAN TURKI INDONESIA ARAB SAUDI ARGENTINA AFRIKA SELATAN243SUMBER: KOMPAS 26/9/09

74 74 APBN 2014 PENDAPATAN NEGARA 1.918TRILIUN ASAL: 1.PAJAK1.110,2 2.PENERIMAAN PEMBIAYAAN250,9 (PENERBITAN SUN 205,1) PENGELUARAN NEGARA 1.842,5 TRILIUN 1.BELANJA K/L637,8 (34,6%) 2.SUBSIDI333,7 (18,11%) 3.PEMBAYARAN BUNGA HUTANG121,3 (6,5%) 4.DANA PERIMBANGAN487,9 (26.5%) 5.DANA OTSUS & PENYESUAIAN104,6 (5,67%) 6.BELANJA LAINNYA157,1 (8,5%) PENGELUARAN PEMBIAYAAN 75,5 TRILIUN 1.DANA BERGULIR4 2.PENERUSAN PINJAMAN1,2 3.KEWAJIBAN PENJAMINAN1,1 4.PENYERTAAN MODAL NEGARA5 5.CICILAN POKOK HUTANG LN58,8 6.CICILAN PINJAMAN DALAM NEGERI0,3 7.CADANGAN PEMBIAYAAN5,1 SUMBER: KOMPAS 11/12/2013

75 75 RATIO HUTANG TERHADAP PDB TAHUNHUTANGPDBRATIO , , , , , , SUMBER: KOMPAS 11/12/2013

76 Struktur Pendapatan APBD TA TAHUN TOTAL PENDAPATAN PAD% DANA PERIMBANGAN % LAIN2 PD YG SAH % Nasional ,4753, ,337726, ,34 62, , , ,93 71, , , ,76 90, , , ,20 112, , ,9514 Provinsi ,66 37,054440,38487, ,91 42, , , ,43 47, , , ,04 59, , , ,76 75, , ,0020 Kabupaten/ Kota ,8216,926225,968618, ,43 20, , , ,51 24, , , ,72 30, , , ,44 37, , ,9512

77 Trend Pendapatan APBD TA

78 Tahun Total Belanja APBD Belanja Pegawai % Belanja Barang & Jasa % Belanja Modal % Provinsi, Kabupaten dan Kota ,18157,104072, , ,33180,314279, , ,00198,544582,511996, ,34228, , , ,50259, , ,2622 Provinsi ,1226,182721,252223, ,6027,182624,492325, ,1329,832626,952426, ,9231,552533,802626, ,0235,532041,992431,8218 Kabupaten/ Kota ,06130,914551,041787, ,72151,444754,921787, ,94168,704755,551570, ,42196,805170,041887, ,05224,675179, ,5524 (dalam trilyun rupiah) Struktur Belanja APBD Lima Tahun Terakhir

79 (Dalam Trilyun Rupiah) Trend Belanja APBD Lima Tahun Terakhir

80 Jumlah Kabupaten-Kota yang Belanja Pegawai Diatas 50% dari Belanja APBD 176 daerah (39,02%) 285 daerah (58,04%) 226 daerah (46,03%) 297 daerah (60,49%) Catatan: Diolah dari beberapa sumber (www.djpk.depkeu.go.id dan Data APBD Ditjen Keuangan *) Untuk tahun 2012 tidak termasuk 5 Kabupaten yang belum menetapkan Perda APBD TA daerah (60,49%) Rentang belanja pegawai terhadap belanja APBD kabupaten-kota Tahun 2012: ● Terendah 14,66% ● Tertinggi 76,69%

81 81 Towards capable local governments and empowered communities …………………………… …. Thank you


Download ppt "SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA (Dalam Koridor UU23/2014) Oleh : DR.MADE SUWANDI Msoc.sc KOMISIONER ASN HP 0816914482"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google