Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pertemuan 10 PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN Matakuliah: O0032 – Pengantar Ilmu Politik Tahun: 2008.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pertemuan 10 PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN Matakuliah: O0032 – Pengantar Ilmu Politik Tahun: 2008."— Transcript presentasi:

1 Pertemuan 10 PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN Matakuliah: O0032 – Pengantar Ilmu Politik Tahun: 2008

2 BINUS UNIVERSITY2 Materi: Pemerintah Kesatuan dan Republik Kabinet Parlementer dan Presidensial Fungsi Pemerintah Birokrasi

3 BINUS UNIVERSITY3 Tujuan: Mahasiswa dapat menjelaskan fungsi pemerintah

4 BINUS UNIVERSITY4 I. Pemerintah dan Pemerintahan A. Pemerintah Mengikuti rumusan Finer (istilah pemerintah dapat dibagi ke dalam empat pengertian). Untuk kepentingan kita saya hanya akan menjabarkan tiga pengertian diantaranya. 1. Pemerintah mengacu pada proses memerintah yakni pelaksanaan kekuasaan oleh yang berwewenang. 2. Pemerintah acap kali berarti orang-orang yang mengisi kedudukan otoritas dalam masyarakat atau lembaga, artinya kantor atau jabatan-jabatan dalam pemerintahan.

5 BINUS UNIVERSITY5 3. Istilah ini bisa juga mengacu kepada bentuk, metode, atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan dinas pemerintah dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Berdasarkan pengertian di atas pemerintah mengandung dua pengertian mendasar yakni pemerintah sebagai orang dan pemerintah sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan dan fungsi-fungsi negara (bdk. Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2007, hal. 196)

6 BINUS UNIVERSITY6 B.Pemerintahan Pemerintahan. Pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek yakni 1) Segi kegiatan; 2) Struktural fungsional; dan 3) Tugas dan kewenangan Ad. 1. Segi kegiatan Segala kegiatan yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat, dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Ad. 2. struktural fungsional Seperangkat fungsi negara yang satu sama lain saling berhubungan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara. Ad. 3. Tugas dan Kewenangan Semua kegiatan untuk mencapai tujuan

7 BINUS UNIVERSITY7 II. Kesatuan dan Republik Berkaitan dengan pengertian pemerintahan dan pemerintah maka relevan dibahas tentang bentuk susunan negara dan bentuk negara. Bentuk susunan negara dibagi dua yakni kesatuan dan federasi. Sistem federasi merupakan penggabungan bagian-bagian menjadi satu tanpa meninggalkan atau menghapuskan ciri khas masing-masing bagian. Negara federasi, terdapat sejumlah negara bagian yang sepakat bergabung menjadi satu negara serikat dengan sejumlah tugas dan kewenangan tertentu.

8 BINUS UNIVERSITY8 Dalam negara kesatuan pada dasarnya ada satu negara dengan satu pemerintah pusat yang memiliki seluruh tugas dan kewenangan negara. Apabila di dalam negara kesatuan terdapat sejumlah pemerintah lokal yang otonom maka tugas dan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi) berasal dari pemerintah pusat.

9 BINUS UNIVERSITY9 Bentuk negara juga dapat dibedakan menjadi republik dan kerajaan. Dalam kerajaan kepala negara ditetapkan berdasarkan keturunan atau pewarisan dan bentuk negara monarki atau kerajaan. Sedangkan dalam pemerintah republik kepala negara dan para wakilnya dipilih oleh rakyat. Kategori bentuk pemerintahan dapat juga kita lakukan sebagiman yang biasa dilakukan oleh para ahli filsafat terutama filsafat politik seperiti berikut ini:

10 BINUS UNIVERSITY10 1. Aristokrasi Bentuk pemerintahan yang paling ideal adalah oleh orang- orang yang terbaik. Aristokrasi (yunani) berasal dari kata Aristos = paling baik dan kratein = yang menguasai. Yang dimaksudkan dengan aristokrat adalah para cendikiawan yang mencintai dan menghayati kebijaksanaan, sehingga mereka sanggup bertindak adil dan berwibawa. Mereka mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Mereka juga menegakan kesejahteraan di atas prinsip keadilan sehingga tidak ada perbedaaan yang terlalu besar antara yang kaya dan miskin, sebab kesenjangan sosial membahayakan kestabilan negara. Kaum Aristokrat dipilih via pendidikan yang ketat.

11 BINUS UNIVERSITY11 2. Timokrasi Pemerintahan yang didasarkan atas nama baik dan kehormatan diri. Karena setiap pemimpin mengejar nama baik dan kehormatan diri maka kepentingan umum diabaikan. Timokrasi (time = keharuman) 3. Oligarkhi/Plutokrasi Plutokrasi adalah pemerintahan oleh orang-orang kaya (plutos = kaya). Kekayaan adalah nilai tertinggi yang dikejar dalam negara ini. Plutokrasi juga disebut oligarkhi yakni pemerintahan oleh beberapa (oligos = beberapa) orang kaya. Dalam pemerintahan seperti ini kekayaan dianggap sebagai kehormatan dan orang- orang baik dianggap lebih rendah dari harta.

12 BINUS UNIVERSITY12 4. Demokrasi Rakyat sendirilah yang memerintah. Kebebasan merupakan cita-cita yang utama dalam negara demokrasi. 5. Tirani Tirani adalah bentuk pemerintahan yang paling buruk. Pemerintahan seorang tiran bersifar absolut dan otoriter yang kejam dan menindas rakyat untuk kepentingan diri sendiri. Seorang tiran tidak dibimbing oleh kebijaksanaan tetapi oleh hawa nafsu.

13 BINUS UNIVERSITY13 III. Parlementer dan Presidensial 3.1. Kabinet Parlementer – Parlemen merupakan satu-satunya badan yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. – Anggota dan pemimpin kabinet (perdana menteri) dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan eksekutif. – Kabinet dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas parlemen. Parlemen dalam hal ini dapat menjatuhkan kabinet. – Manakala kebijakannya tidak mendapat dukungan dari parlemen, Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen, lalu menetapkan waktu penyelenggaraan pemilu untuk membentuk parlemen baru. – Fungsi kepala pemerintahan (perdana menteri) dan fungsi kepala negara (presiden, raja) dilaksanakan oleh orang yang berlainan.

14 BINUS UNIVERSITY14 Kelebihan dan kelemahan sistem parlementer Kelebihan – Suatu permasalahan dapat ditangani secara tuntas melalui pembuatan kebijakan umum yang bersifat komprehensif karena kekuasaan legislatif dan eksekutif berada pada satu partai. – Garis tanggungjawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum sangat jelas sehingga dalam pemilihan umum para pemilih dengan jelas mengetahui, siapa yang harus dicela atau dipuji dalam penyelenggaraan pemerintahan.

15 BINUS UNIVERSITY15 Kelemahan – Kabinet memiliki kecenderungan mengendalikan parlemen. Hal ini disebabkan, pada umumnya perdana menteri dan kabinet memiliki posisi penting dalam partai, sehingga semua anggota partai di parlemen dapat dipengaruhi oleh anggota kabinet.

16 BINUS UNIVERSITY Kabinet Presidensial – Lembaga legislatif dan eksekutif memiliki kedudukan yan independen. – Lembaga legislatif maupun eksekutif mempunyai kewenangan membuat undang-undang, tetapi yang satu harus mendapatkan persetujuan dari yang lainnya. Sehingga setiap undang-undang yang dikeluarkan merupakan hasil kesepakatan legislatif dan eksekutif. – Pada kabinet presidensial, ikatan partai lebih longgar, karena masing-masing anggota badan legislatif sangat bergantung pada konstituennya. – Kepemimpinan dalam melaksanakan kebijakan lebih jelas pada sistem presidensial yaitu ditangan presiden.

17 BINUS UNIVERSITY17 – Namun kebijakan yang lebih komprehensif jarang dapat dibuat karena legislatif dan eksekutif mempunyai kedudukan yang terpisah. Dan kemungkinan, kedua badan ini dikuasasi oleh partai yang berbeda. Oleh karena itu ikatan partai juga sangat longgar. – Jabatan kepala pemerintahan dan kepala negara dipegang oleh satu orang. – Legislatif bukan tempat bagi kaderisasi bagi jabatan- jabatan eksekutif. – Jabatan yang dipegang oleh presiden dalam sistem presidensial ada enam fungsi yakni sebagai kepala negara, kepada eksekutif, legislasi, panglima angkatan bersenjata, pemimpin dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri dan sebagai pemimpin partai.

18 BINUS UNIVERSITY18 IV. Fungsi Pemerintah Secara umum pemerintah mempunyai beberapa fungsi utama Fungsi Protektif Pemberian perlindungan fisik, mental, atau kesehatan moral, perlindungan atas hak hidup, harta milik dan hak asasi dari penduduk negara yang bersangkutan tanpa ada kekecualian Fungsi Regulatif Pembuatan peraturan-peraturan hukum untuk mengatur perilaku warga negara demi teracapainya kebaikan bersama Fungsi Aisitif (penolong) Pemberian bantuan yang diperlukan oleh warga negara Fungsi Produktif Meningkatkan taraf kehidupan ekonomi rakyat Fungsi humanistik Melindungi dan memajukan hak-hak asasi manusia tanpa kecuali.

19 BINUS UNIVERSITY19 V. Birokrasi Birokrasi merupakan suatu bentuk organisasi sosial. Dalam masyarakat tradisional birokrasi didasari pada sistem keluarga besar, sedangkan pada masyarakat modern bersifal legal- rasional. Birokrasi pada masyarakat modern bersifat efisien, sistematis, dan dapat diramalkan.

20 BINUS UNIVERSITY20 Menurut Weber karakteristik birokrasi terdiri dari: → Dalam organisasi ini terdapat pembagian kerja dengan spesialisasi peranan yang jelas, yang meliputi: 1) Bidang kewajiban melaksanakan fungsi yang sudah ditandai sebagai bagian dari pembagian kerja yang sistematis; 2) Adanya ketetapan mengenai otoritas bagi seorang yang menduduki suatu jabatan; dan 3) Adanya paksaan. → Organisasi kepegawaian mengikuti prinsip hirarki → Peraturan-peraturan yang mengatur perilaku seorang pegawai dapat merupakan peraturan atau norma yang bersifat teknis. → Setiap pejabat melaksanakan tugasnya dalam semangat dan hubungan yang formal dan impersonal. → Setiap pegawai direkrut menurut prinsip kualifikasi teknis. → Semua tindakan, keputusan, peraturan administratif harus tertulis.


Download ppt "Pertemuan 10 PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN Matakuliah: O0032 – Pengantar Ilmu Politik Tahun: 2008."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google