Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A Fauzi Adi Kurniawan Wildan Deny S Pandu Dewantara.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A Fauzi Adi Kurniawan Wildan Deny S Pandu Dewantara."— Transcript presentasi:

1 KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A Fauzi Adi Kurniawan Wildan Deny S Pandu Dewantara

2

3 KEPMENDAGRI 29/2002PERMENDAGRI 13/2006 Klasifikasi belanja menurut bidang kewenangan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja Pemisahan secara tegas antara belanja aparatur & belanja pelayanan publik Pemisahan kebutuhan belanja antara aparatur dengan pelayanan publik tercermin dalam program & kegiatan Pengelompokan BAU, BOP & BM ditujukan untuk meminimalisasi terjadinya tumpang tindih penganggaran Belanja dikelompokkan dalam Belanja Langsung & Belanja Tidak Langsung sehingga mendorong terciptanya efisiensi mulai saat proses penganggaran Menggabungkan antara jenis belanja sebagai input dan kegiatan dijadikan sebagai jenis belanja Restrukturisasi jenis-jenis belanja

4  Pendapatan Daerah Adalah Semua Penerimaan Uang Melalui Rekening Kas Umum Daerah, Yang Menambah Ekuitas Dana, Merupakan Hak Daerah Dalam Satu Tahun Anggaran Dan Tidak Perlu Dibayar Kembali Oleh Daerah

5 A. Pendapatan Asli Daerah: pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya jenis pendapatan ini terdiri atas :  pajak daerah,  retribusi daerah,dan  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

6 dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Berdasarkan UU No 33 tahun 2004, dana perimbangan terdiri dari: 1. Dana Bagi Hasil 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus

7  hibah, dapat berasal dari pemerintah, pemerintah kab/kota di wilayah provinsi, kab/kota di luar wilayah provinsi, pemerintah provinsi dan/atau provinsi lainnya, dari perusahaan daerah/BUMD, dari perusahaan negara/BUMN atau dari masyarakat.  dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.

8  Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota dan dari pemerintah daerah lainnya  Dana penyusuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah bantuan keuangan dari kabupaten/kota di wilayah provinsi, bantuan keuangan dari prov/kab/kota lainnya di luar wilayah provinsi.

9 Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

10 A. BELANJA TIDAK LANGSUNG Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung terdiri dari: 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Bunga 3. Belanja Subsidi 4. Belanja Hibah 5. Belanja Bantuan Sosial 6. Belanja Bagi Hasil 7. Bantuan Keuangan 8. Belanja Tak Terduga

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengenai belanja langsung yang terdapat dalam Pasal 50, Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal

12 Penjelasan Pasal 16 ayat (4) UU No 17/2003 antara lain terdiri dari PP 58/2004PERMENDAGRI 13/ Belanja pegawai 2. Belanja barang 3. Belanja modal 4. Belanja bunga 5. Belanja subsidi 6. Belanja hibah 7. Belanja bantuan sosial 1. Belanja pegawai 2. Belanja barang & jasa 3. Belanja modal 4. Belanja bunga 5. Belanja subsidi 6. Belanja hibah 7. Belanja bantuan sosial 8. Belanja bagi hasil 9. Bantuan keuangan 10. Belanja tak terduga Belanja Tidak Langsung : 1. Belanja pegawai 2. Belanja bunga 3. Belanja subsidi 4. Belanja hibah 5. Belanja bantuan sosial 6. Belanja bagi hasil 7. Bantuan keuangan 8. Belanja tak terduga Belanja Langsung : 1. Belanja pegawai 2. Belanja barang dan jasa 3. Belanja modal

13 A. Penerimaan Pembiayaan: 1. Selisih Lebih Perhitungan (SiLPA) Anggaran Tahun Sebelumnya 2. Pencairan Dana Cadangan 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4. Penerimaan Pinjaman Daerah 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

14 B. Pengeluaran Pembiayaan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengeluaran pembiayaan mencakup: 1. Pembentukan Dana Cadangan 2. Penyertaan Modal pemerintah Daerah 3. Pembayaran Utang Pokok 4. Pemberian Pinjaman

15

16 Merupakan selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah. Surplus anggaran terjadi bila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Defisit anggaran terjadi bila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.

17


Download ppt "KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A Fauzi Adi Kurniawan Wildan Deny S Pandu Dewantara."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google