Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PENERAPAN KTP ELEKTRONIK SECARA NASIONAL Disampaikan pada Acara Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PENERAPAN KTP ELEKTRONIK SECARA NASIONAL Disampaikan pada Acara Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik."— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PENERAPAN KTP ELEKTRONIK SECARA NASIONAL Disampaikan pada Acara Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik

2 PENGERTIAN  Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sbg Penduduk Indonesia.  KTP berbasis NIK secara Nasional yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.  Penerbitan KTP Elektronik adalah pengeluaran KTP baru, atau penggantian KTP karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang. .

3 PENGERTIAN (lanjutan)  Sidik Jari adalah hasil reproduksi tapak jari tangan penduduk yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu yang sengaja diambil dan dicapkan dengan tinta atau dengan cara lain oleh petugas untuk kepentingan kelengkapan data penduduk dalam database kependudukan  Personalisasi adalah pencetakan dokumen KTP Elektronik dengan memasukan biodata, pas photo, sidik jari telunjuk kiri-kanan, dan tandatangan penduduk.  Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran data dan identitas seseorang;  Identifikasi adalah proses untuk menentukan ketunggalan identitas seseorang melalui pemadanan sidik jari 1 : N di pusat data Kementerian Dalam Negeri. (N adalah Populasi Penduduk Indonesia)

4 DASAR HUKUM UNDANG UNDANG DASAR 1945 PASAL 26 AYAT (3) Hal-Hal Mengenai Warga Negara dan Penduduk Diatur dengan Undang Undang UNDANG-UNDANG NO. 23 TH 2006 TTG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PP NO. 37 TH 2007 PERPRES NO. 25 TH 2008 PERPRES NO. 26 TH 2009 PERPRES NO. 35 TH 2010 KEPRES NO. 10 TH 2010 Pelaksanaan UU No.23/2006 Tentang Administrasi Kependudukan Tata Cara & Persyaratan Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional Perubahan Atas Perpres N0.26/2009 Penerapan KTP Elektronik Paling Lambat Akhir 2012 Tim Pengarah PERMENDAGRI NO. 6 TH 2011 PERMENDAGRI NO. 9 TH 2011 Spesifikasi Perangkat Keras, Lunak, Blanko KTP Elektronik Pedoman Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional

5 KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan antara lain Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan secara nasional (Pasal 5) Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan antara lain Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan skala Provinsi yang dilakukan Gubernur (Pasal 6) Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan antara lain Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan skala Kabupaten/Kota yang dilakukan Bupati/Walikota (Pasal 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota berkewajiban antara lain memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan menerbitkan dokumen kependudukan (Pasal 8)

6 TUJUAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERTIB PENERBITAN NIK DATABASE KEPENDUDUKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (KK, KTP, AKTA CAPIL, DLL) Terbangunnya Database Kependudukan yang Akurat ditingkat Kab/Kota, Prov & Pusat Database Kependudukan Kab/Kota tersambung (online) dengan Prov & Pusat menggunakan SIAK Database Kependudukan Kemendagri & Daerah Tersambung dgn Instansi Pengguna NIK Diterbitkan setelah penduduk mengisi biodata penduduk per keluarga (F1-01) dengan menggunakan SIAK Tidak ada NIK ganda Pemberian NIK Kepada semua penduduk harus selesai akhir tahun 2011 Prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku Tidak adanya dokumen kependudukan ganda dan palsu

7 SIAK DLM KERANGKA ADMINDUK CAPIL 1.Pencatatan Kelahiran 2.Pencatatan Lahir Mati 3.Pencatatan Perkawianan 4.Pencatatan Pembatalan Perkawinan 5.Pencatatan Perceraian 6.Pencatatan Pembatalan Perceraian 7.Pencatatan Kematian 8.Pencatatan Pengangkatan Pengesahan dan Pengakuan anak 9.Pencatatan Perubahan Nama & Perubahan Status Kewarganegaraan 10.Pencatatan Peristiwa Penting 11.Pelaporan Penduduk yg Tdk Bisa Melapor Sendiri DAFDUK 1.Pencatatan Biodata Penduduk Per Keluarga 2.Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 3.Pendataan Penduduk Rentan Kependudukan 4.Pelaporan Penduduk yang tidak dapat melapor sendiri INPUT S I A K DATABASE KEPDDKAN BERBASIS NIK DATABASE KEPDDKAN BERBASIS NIK Layanan Data 1.Perumusan Kebijakan 2.Perencanaan Pembangunan 3.Kebutuhan Sektor Pembangunan lain 4.Pilkada dan Pemilu 5.Penyusunan Perkembangan Kependudukan 6.Penyusunan Proyeksi Kependudukan 7.Verifikasi Jati Diri Penduduk dan Dokumen Kependudukan Layanan Dokumen Kepddkan (Biodata, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Akta/Kutipan Akta) MANFAAT OUTPUT

8 OUTPUT ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN OUTPUTOUTPUT Database Kependudukan Dokumen Kependudukan

9 DOKUMEN KEPENDUDUKAN HASIL SIAK  Dokumen Kependudukan Hasil SIAK Fasilitasi Dafduk : Biodata Penduduk; Kartu Keluarga; Kartu Tanda Penduduk SKTT  Dokumen Kependudukan Hasil SIAK Fasilitasi Capil : Akta Kelahiran Akta Perkawinan Akta Perceraian Akta Kematian Akta Pengesahan Anak

10 PROGRAM STRATEGIS NASIONAL DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penerapan KTP Elektronik di 300 Kab/Kota Pemutakhiran Data di semua Kab/Kota & Penerbitan NIK di 329 Kab/Kota 2011 Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota & Penerapan KTP Elektronik di 197 Kab/Kota

11 NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)

12 a.Mewajibkan Pemerintah memberikan NIK kepada seluruh penduduk Indonesia paling lambat akhir tahun 2011 (UU no. 23 th 2006) b.Database kependudukan terkonsolidasi di tingkat nasional dari seluruh kabupaten/kota c.Penerbitan NIK dilakukan oleh kabupaten/kota melalui pencetakan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan NIK (SPN)

13 PROSES & PERKEMBANGAN PEMBERIAN NIK Koordinasi, Sosialisasi dan Orientasi Telah selesai dilaksanakan 2 1 Bimbingan Teknis Telah selesai dilaksanakan Pemutakhiran Data Kependudukan 3 Telah selesai dilaksanakan 4 Penyediaan Perangkat Pendukung Konsolidasi Penyediaan Jaringan Komunikasi Data 5 Telah selesai dilaksanakan 6 Konsolidasi Data Kependudukan di 329 Kab/Kota ke Pusat 7 Penerbitan NIK di 329 Kab/Kota Dicanangkan oleh Mendagri Tgl 17 Des 2010 dipusatkan di Kel Menteng Jakarta 8 Pencetakan/ Print Out Surat Pemberitahuan NIK di 329 Kab/Kota Distribusi Surat Pemberitahuan NIK di 329 Kab/Kota 9 10 Telah selesai dilaksanakan Di 329 Kab/Kota Sedang Dlm Penyelesaian Penyed Jarkom, konsol data, penerbitan NIK, penctakan & distbusi Srt Pembt NIK di 168 Kab/Kota Dilaksanakan pd Thn 2011 Telah selesai dilaksanakan

14 PROSES PENERBITAN NIK Sinkronisasi data (analisis data ganda, kode wilayah administrasi pemerintahan, penyimpangan data tahun 2010/2011) Konsolidasi data dari database kab/kota ke data center Ditjen Dukcapil  2010 : 329 kab/kota  2011 : 168 kab/kota Pencetakan dan pendistribusian surat pemberitahuan NIK (SPN) kpd penduduk  2010 : 329 kab/kota  2011 : 168 kab/kota

15 DAMPAK MANFAAT PENGGUNAAN NIK SECARA NASIONAL DAN PENERAPAN KTP Elektronik STATUS KPDK SESEORANG STATUS KPDK SESEORANG AKSES PELAYANAN PUBLIK (Pajak, Perbankan, Bisnis, Kepolisian dll) AKSES PELAYANAN PUBLIK (Pajak, Perbankan, Bisnis, Kepolisian dll) TERORISME INTERNASIONAL/ DOMESTIK DOMESTIK PEKERJA ILEGAL / IMIGRAN ILEGAL PEKERJA ILEGAL / IMIGRAN ILEGAL PENYALAHGUNAAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN KEMUDAHAN BEPERGIAN KEMUDAHAN BEPERGIAN CITRA/EKSISTENSI NEGARA CITRA/EKSISTENSI NEGARA PERENC PEMBANGUNAN NAS. YG TEPAT PERENC PEMBANGUNAN NAS. YG TEPAT KEAMANAN NEGARA DEMOKRASI (Pemilu & Pilkada) DEMOKRASI (Pemilu & Pilkada) DATA STATISTIK KPDDK YANG AKURAT DATA STATISTIK KPDDK YANG AKURAT

16 MANFAAT KTP ELEKTRONIK Untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu, sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi penduduk Untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yg akurat, sehingga Data Pemilih dalam Pemilu & Pemilukada yg selama ini sering bermasalah tdk akan terjadi lagi, dan semua Warga Negara Indonesia yang berhak memilih terjamin hak pilihnya Dapat mendukung peningkatan keamanan negara sebagai dampak positif dari tertutupnya peluang KTP ganda & KTP palsu, dimana selama ini para pelaku kriminal termasuk teroris, TKI Ilegal dan perdagangan orang umumnya menggunakan KTP ganda dan KTP palsu Bahwa KTP Elektronik merupakan KTP Nasional yang sudah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam UU No.23 Thn 2006 & Perpres No.26 Thn 2009 dan Perpres No.35 Thn 2010, shg berlaku secara Nasional. Dengan demikian mempermudah penduduk untuk mendapatkan pelayanan dari Lembaga Pemerintah dan Swasta, karena tidak lagi memerlukan KTP setempat MANFAAT KTP Elektronik MANFAAT

17 MANFAAT DATABASE KEPENDUDUKAN DATABASE KEPENDUDUKAN BERBASIS NIK (Kemendagri) PEM- Prov/ Kab/Kota KEUANG -AN HUKUM HAM AGAMA KEHUTAN AN BINBPNPOLRIKPK BAPPENAS MASYA RAKAT KESE HATAN SOSIAL NAKER TRANS KPU BKKBN PER BANKAN LEMBAGA KEUANGAN DUNIA USAHA

18 PENERAPAN KTP ELEKTRONIK

19 PELAYANAN KTP ELEKTRONIK secara MASSAL  Verifikasi Biodata Penduduk.  Perekaman Pas Photo, Tanda Tangan Sidik Jari dan Iris Mata Penduduk.  Pengiriman Data dr Tempat Pelayanan ke Pusat Data Ditjen Dukcapil melalui Jarkomdata.  Konsolidasi Data di Pusat Data Ditjen Dukcapil  Pencetakan dan Personalisasi Blangko KTP Elektronik di Pusat.  Pengiriman Blangko KTP Elektronik dari Pusat ke Tempat Pelayanan.  Pengambilan KTP Elektronik oleh Penduduk di Tempat Pelayanan melakukan sortasi, verifikasi data dengan pemadanan sidik jari 1 : 1.

20 TATA CARA PEREKAMAN SIDIK JARI PENDUDUK YANG CACAT 1.Dalam hal sidik jari telunjuk tangan kanan dan/atau tangan kiri tidak dapat direkam ke dalam chip KTP Elektronik, dilakukan perekaman sidik jari yang lainnya dengan urutan jari tengah, jari manis, atau ibu jari. 2.Penduduk yang cacat fisik sehingga tidak bisa dilakukan perekaman sidik jari tangan, tidak dilakukan perekaman sidik jari tangan TETAPI dilakukan perekaman pas photo wajah dengan kedua tangan penduduk yang bersangkutan ke dalam database kependudukan.

21 CONTOH KTP ELEKTRONIK

22 STRUKTUR KARTU KTP ELEKTRONIK 22 Layer 9 Layer 8 Layer 7 Layer 6 Layer 5 Layer 4 Layer 3 Layer 2 Nomor KTP Nama lengkap Jenis Kelamin Tempat/tgl. Lahir Pekerjaan Alamat Layer 1 Personalization, data, photo, PETF 100 m Globe, PETG 95 m Inlay padding, PETG 95 m Inlay, Chip and Antenna, PETG 330 m Inlay padding, PETG 95 m PETG 95 Archipelagom, PETF 100 m PETG 65 m

23 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB KECAMATAN a.Menandatangani dan Menyampaikan Surat Pemanggilan Kepada Penduduk wajib KTP untuk melakukan perekaman data di tempat pelayanan KTP elektronik. b.Menyiapkan Tempat Pelayanan KTP Elektronik seperti :  Ruang pelayanan;  Ruang/Gudang Penyimpanan KTP Elektronik;  Perlengkapan kantor untuk pelayanan;  Meningkatkan catu daya listrik;  Tenda dan kursi untuk ruang tunggu penduduk dilengkapi dengan kamar kecil.

24 KEWAJIBAN & TANGGUNG JAWAB DESA/KELURAHAN a.Sosialisasi  Mensosialisasikan program nasional penerbitan KTP Elektronik kepada penduduk dengan cara : o Langsung Tatap Muka; o Melalui Kepala Dusun, Kepala Lingkungan, Pengurus RW/RT, Toga, Tomas; o Melalui Media Komunikasi yang ada.  Penduduk memahami hak, kewajiban & manfaat KTP Elektronik.

25 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DESA/KELURAHAN (lanjutan) b.Menyampaikan Surat Pemanggilan Kepada Penduduk  Surat pemanggilan diterima dari kecamatan disampaikan kepada penduduk melalui Kepala Dusun, Kepala Lingkungan, Pengurus RW/RT.  Surat pemanggilan berisi jadwal kapan penduduk wajib KTP harus mendatangi tempat pelayanan KTP Elektronik yang telah ditentukan.

26 KEWAJIBAN DESA/KELURAHAN (lanjutan) c. Mengkoordinasikan & Memfasilitasi Mobilisasi Penduduk  Penduduk wajib KTP dapat hadir, baik secara mandiri atau difasilitasi dengan kendaraan angkutan dari Desa/Kelurahan ke tempat-tempat pelayanan KTP Elektronik.  Upaya ini dilakukan agar penduduk wajib KTP dapat hadir di tempat pelayanan KTP Elektronik sesuai tempat dan jadwal yang sudah ditentukan.

27 HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK HAK PENDUDUK Penduduk wajib KTP berhak memperoleh KTP Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili.

28 HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK (lanjutan) KEWAJIBAN PENDUDUK  Memenuhi surat pemanggilan ke tempat pelayanan KTP Elektronik (tidak boleh diwakilkan) untuk : 1.Melakukan verifikasi/pencocokan biodata, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, dan sidik jari penduduk, dan 2.Melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk 1 : 1 pada saat pengambilan KTP Elektronik yang waktunya ditentukan kemudianuntuk

29 PERAN PENDUDUK (lanjutan)  Dalam verifikasi/pencocokan biodata wajib memberikan data yang benar sesuai data pada dokumen kependudukan yang dimiliki penduduk.  Membawa persyaratan yang diperlukan antara lain : 1.Surat Pemanggilan; 2.KTP lama;

30 PENUTUP PROGRAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2011 S/D 2012 ADALAH PROGRAM STATEGIS NASIONAL Anggaran Besar MANFAATNYA SANGAT BESAR UTK MASY, BANGSA DAN NEGARA HASIL Diperlukan KOMITMEN PEMERINTAH KOMITMEN PEM. PROV KOMITMEN PEM. KAB/KOTA PERAN AKTIF PETUGAS & SEMUA LAPISAN MASYARAKAT

31 Terima Kasih


Download ppt "KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PENERAPAN KTP ELEKTRONIK SECARA NASIONAL Disampaikan pada Acara Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google