Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

I. DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 26 AYAT (3) Hal-Hal Mengenai Warga Negara dan Penduduk Diatur dengan Undang Undang UNDANG-UNDANG No. 23.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "I. DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 26 AYAT (3) Hal-Hal Mengenai Warga Negara dan Penduduk Diatur dengan Undang Undang UNDANG-UNDANG No. 23."— Transcript presentasi:

1

2 I. DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 26 AYAT (3) Hal-Hal Mengenai Warga Negara dan Penduduk Diatur dengan Undang Undang UNDANG-UNDANG No. 23 TH 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERPRES No. 25 TH 2008 Tentang Persyaratan & Tata Cara Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil PERPRES No. 26 TH 2009 Ttg Penerapan KTP Berbasis NIK Secara nasional PERPRES No. 35 TH 2010 Tentang perubahan Atas Perpres No.26 Thn 2009 Penerapan e-KTP paling lambat akhir 2012 KEPRES No. 10 TH 2010 Tentang Tim Pengarah UU No. 52 TH 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA PP No. 37 TH 2007 Tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan PERMENDAGRI No. 6 TH 2011 Ttg Standar & Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak & Blangko KTP Berbasis NIK secara Nasional PERMENDAGRI No. 9 TH 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional KEPMENDAGRI No TH 2010 Ttg Pembentukan Tim Teknis Penerbitan NIK & Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional

3 II.KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan antara lain Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan secara nasional (Pasal 5) Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan antara lain Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan skala Provinsi yang dilakukan Gubernur (Pasal 6) Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan antara lain Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan skala Kabupaten/Kota yang dilakukan Bupati/Walikota (Pasal 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota berkewajiban antara lain memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan menerbitkan dokumen kependudukan (Pasal 8)

4 UNDANG UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 Pemerintah bertanggung jawab antara lain menetapkan kebijakan nasional yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri untuk fasilitasi dan penyerasian kebijakan perencanaan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk di daerah (Pasal 12 UU No. 52 Tahun 2009 dan Pasal 81 Perpres No. 24 Tahun 2010) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab antara lain menetapkan kebijakan daerah yang dilakukan oleh Gubernur untuk fasilitasi dan penyerasian kebijakan perencanaan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk di Provinsi (Pasal 13) Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Bupati/Walikota bertanggung jawab antara lain melaksanakan penyerasian kebijakan perencanaan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk di Kabupaten/Kota (Pasal 14) III.KEWENANGAN PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN KEPENDUDUKAN BERDASARKAN UU No. 52 TAHUN 2009

5 IV.TUJUAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERTIB PENERBITAN NIK DATABASE KEPENDUDUKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (KK, KTP, AKTA CAPIL, DLL) Terbangunnya Database Kependudukan yang Akurat ditingkat Kab/Kota, Prov & Pusat Database Kependudukan Kab/Kota tersambung (online) dengan Prov & Pusat menggunakan SIAK Database Kependudukan Kemendagri & Daerah Tersambung dgn Instansi Pengguna NIK Diterbitkan setelah penduduk mengisi biodata penduduk per keluarga (F1-01) dengan menggunakan SIAK Tidak ada NIK ganda Pemberian NIK Kepada semua penduduk harus selesai akhir tahun 2011 Prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku Tidak adanya dokumen kependudukan ganda dan palsu 1 3 2

6 V.OUTPUT ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN OUTPUT Database Kependudukan Dokumen Kependudukan 1 2

7 VI.PROGRAM STRATEGIS NASIONAL DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (Jumlah Anggaran = Rp. 6,679 Trilyun) Penerapan e-KTP di 300 Kota/Kab 7 Pemutakhiran Data di semua Kab/Kota & Penerbitan NIK di 329 Kab/Kota 2011 Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota & Penerapan e-KTP di 197 Kota/Kab Jumlah anggaran = Rp. 2,468 Trilyun Jumlah anggaran = Rp. 384 Milyar Jumlah anggaran = Rp. 3,827 Trilyun

8 VII.PERKEMBANGAN PEMBERIAN NIK Penerbitan NIK dilakukan di 329 Kab/Kota plus Kota Medan TAHUN 2010 Penerbitan NIK dilakukan di 168 Kab/Kota minus Kota Medan TAHUN 2011

9 VIII. PERKEMBANGAN PERSIAPAN DAN AGENDA PENERAPAN e-KTP Sudah dilaksanakan pada tahun 2010 Dilanjutkan pada tahun 2011 Sosialisasi, Koordinasi dan Orientasi Telah disepakati oleh Tim Teknis dari 15 Kementerian/Lembaga pd tgl 4 Agustus 2010 dan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl 13 Agustus 2010 Penyempurnaan Grand Desain SAK oleh Tim Teknis Telah disepakati oleh Tim Teknis pada tgl 28 Desember 2010 yang telah ditetapkan dengan Permendagri Nomor 6 Tahun 2011 Penyempurnaan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Blangko e-KTP oleh Tim Teknis 1 2 3

10 Lanjutan(1)… VIII. PERKEMBANGAN PERSIAPAN DAN AGENDA PENERAPAN e-KTP Sudah diterbitkan melalui Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK Secara Nasional Dari prinsipal AFIS dan Chip sudah memberikan jawaban tentang perkiraan harga sebanyak 8 prinsipal sedangkan dari Percetakan sudah memberikan jawaban 5 percetakan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dibawah harga dari semua prinsipal maupun harga dari percetakan Permintaan perkiraan harga penerapan e-KTP kepada prinsipal Perangkat AFIS, Chip dan Percetakan Review RAB e-KTP Tahun 2011 telah selesai dilaksanakan oleh BPKP sedangkan Review Anggaran Tahun 2012 akan dilaksanakan pada Tahun 2011 Review RAB e-KTP oleh BPKP 4 5 6

11 Lanjutan(2)… VIII. PERKEMBANGAN PERSIAPAN DAN AGENDA PENERAPAN e-KTP Dilakukan melalui Surat Mendagri No. 910/4377/SJ tgl 26 Desember 2010 dan Surat No tanggal 21 Desember 2010 Untuk mencermati ketepatan RAB & meng- awasi mulai dari proses pengadaan barang/ jasa s/d dgn pelaksanaannya : Surat No /4862/SJ tgl 10 Desember 2010 Mendagri Ekspose di KPK tgl. 24 Jan Mengirim surat ke KPK dan BPK RI Koordinasi dengan LKPP dilaksanakan pada tahun 2010 dan 2011 serta pendampingan Tim LKPP dlm proses lelang Koordinasi dengan LKPP berkaitan Pengadaan Barang/Jasa Koordinasi dengan KPPU dilaksanakan pada bulan Juni 2010 dan Maret 2011 Koordinasi dgn KPPU berkaitan Pengadaan Barang/Jasa Koordinasi dengan MenKeu berkaitan Kontrak Tahun Jamak

12 Lanjutan(3)… VIII. PERKEMBANGAN PERSIAPAN DAN AGENDA PENERAPAN e-KTP Tanggal 4 Februari 2011 Pembentukan LPSE Kemendagri Tanggal 10 Februari 2011 Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tanggal 10 Februari 2011 Pembentukan Tim Teknis Teknologi Informasi (Dukcapil, BPPT, ITB, LSN) 1) 2) 3) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 2011 A Secara Elektronik (e-Procurement) Pengadaan Barang/Jasa 1

13 Lanjutan(3)… VIII. PERKEMBANGAN PERSIAPAN DAN AGENDA PENERAPAN e-KTP Dari tanggal 21 Februari s/d Mei 2011 Pengumuman Lelang s/d Berita Acara Hasil Pelelangan Dari tanggal 16 s/d 20 Mei 2011 Penetapan Pemenang Tanggal 21 Mei 2011 Pengumuman Pemenang 1) 2) 3) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 2011 B Dari tanggal 22 s/d 26 Mei 2011 Masa Sanggah Dari tanggal 27 s/d 30 Mei 2011 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 4)4) 5)5) Dari tanggal 31 Mei s/d 10 Juni 2011 Penandatanganan Kontrak 6)6)

14 Lanjutan(4)… VIII. PERKEMBANGAN PERSIAPAN DAN AGENDA PENERAPAN e-KTP Peserta 11 Konsorsium, yang lulus 8 Konsorsium Pra Kualifikasi Dibagi 3 Tahap : Penawaran Tahap I (Teknis) Terhadap dokumen dan Proposal Teknis Evaluasi Usulan Teknis 1) 2) a)a) Tahapan Pelelangan Terhadap Fungsi-fungsi perangkat sampai dengan mendapatkan output e-KTP (bagi yang lulus Usulan Teknis) Evaluasi Uji Perangkat dan Output b)b) C Terhadap unsur2 bahan blangko & chip (bagi yang Lulus Uji Perangkat & Output) Evaluasi terhadap harga yang ditawarkan (bagi yang lulus Uji Laboratorium) Penawaran Tahap II (Harga) 3)3) Evaluasi Di Laboratorium (Blangko e-KTP dan Chip) c)c)

15 Lanjutan(5)… VIII. PERKEMBANGAN PERSIAPAN DAN AGENDA PENERAPAN e-KTP waktu yang efektif 6 bulan Secara bertahap selama 5 bulan (Minggu Kedua Juni 2011 s/d Minggu Kedua November 2011) tiap-tiap bulan pencetakan harus selesai 13,4 juta blangko per bulan atau 450 ribu per hari Pencetakan Blangko sejumlah 67 Juta Blangko e-KTP Dari minggu kedua Juni 2011 s/d minggu kedua September 2011 Pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, sistem AFIS dan jaringan komunikasi data Minggu ketiga Juni 2011 s/d minggu pertama Agustus 2011 Bimbingan Teknis 1) 2) 3) Pelaksanaan Penerapan e-KTP Tahun 2011 Minggu Pertama Agustus 2011 s/d Akhir November 2011 Pendampingan Teknis 4)4) D

16 Lanjutan(6)… VIII. PERKEMBANGAN PERSIAPAN DAN AGENDA PENERAPAN e-KTP  Minggu Pertama Agustus 2011 s/d minggu Keempat Nov  Target pelayanan WK selama 3,5 bln (efektif 100 hari)  Kemampuan rata-rata : 10 jam x 30 org x 100 hr = pddk WK per Kec.  Kemampuan Total Nasional : x Kec = WK Permasalahan :  Jumlah Kec yg WKnya < = Kec  Jumlah Kec yg WKnya > = 926 Kec, dengan rincian : Jml yg WKnya > s.d < = 371 Kec Jml yg WKnya > s.d < = 195 Kec Jml yg WKnya > = 360 Kec Solusi :  Bagi Kec. yg WKnya > , perlu penambahan alat dan operator  Tambahan alat dimintakan kepada Konsorsium Pelaksana untuk menempatkan sebagian alat dilokasi 2011 yg direncanakan utk Tahun  Tambahan Operator, akan dimintakan kepada Pemerintah Daerah Pelayanan e-KTP (Perekaman sidik jari, foto dan tanda tangan) 5)

17 Lanjutan(7)… VIII. PERKEMBANGAN PERSIAPAN DAN AGENDA PENERAPAN e-KTP Minggu ketiga Agustus 2011 s/d Minggu Kedua Desember 2011 Personalisasi e-KTP Minggu Pertama September 2011 s/d Minggu Ketiga Desember 2011 Penerbitan e-KTP 7) Minggu Kedua September 2011 s/d Minggu Keempat Desember 2011 Penyerahan e-KTP 8) 6)6) Pelaksanaan Penerapan e-KTP Tahun 2012 tahapannya sama dengan tahapan Tahun 2011 tanpa proses pelelangan sehingga waktu yang tersedia 12 bulan. Pelaksanaan Penerapan e-KTP Tahun 2012 E

18 IX.PROGRAM PENGEMBANGAN SIAK Dalam rangka mendukung efektifitas dan efisiensi Penerbitan NIK dan Penerapan e-KTP, maka akan dilaksanakan pengembangan SIAK sbb : SIAK di 329 Kab/Kota disambungkan (online) dengan Pusat -SIAK di semua Kab/Kota (497 Kab/Kota) tersambung (online) dengan Pusat -Pelayanan SIAK di Kec (pada 197 Kab/Kota) tersambung (online) ke Kab/Kota dengan Pusat - SIAK di semua Kab/Kota (497 Kab/Kota) tersambung (online) dengan Pusat danProvinsi - Pelayanan SIAK di semua Kecamatan (6.589 Kec pada 497 Kab/Kota) tersambung (online) ke Kab/Kota, Pusat dan Provinsi SIAK di Kementerian Dalam Negeri dan Daerah tersambung (online) dengan Instansi Pengguna secara bertahap Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

19 X.MANFAAT DATABASE KEPENDUDUKAN DATABASE KEPENDUDUKAN BERBASIS NIK (Kemendagri) PEMDA KEUANG -AN HUKUM HAM AGAMA KEHUTAN AN BINBPNPOLRIKPK BAPPENAS MASYA RAKAT KESE HATAN SOSIAL NAKER TRANS KPU BKKBN PER BANKAN LEMBAGA KEUANGAN DUNIA USAHA

20 XI.DAMPAK MANFAAT PENGGUNAAN NIK SECARA NASIONAL DAN PENERAPAN e-KTP STATUS KPDK SESEORANG AKSES PELAYANAN PUBLIK (Pajak, Perbankan, Bisnis, Kepolisian dll) TERORISME INTERNASIONAL/ DOMESTIK PEKERJA ILEGAL/ IMIGRAN PENYALAHGUNAAN DOKUMEN PENDUDUK KEMUDAHAN BEPERGIAN CITRA/EKSISTENSI NEGARA PERENC PEMBANGUNAN NAS. YG TEPAT KEAMANAN NEGARA DEMOKRASI (Pemilu & Pilkada) DATA STATISTIK KPDDK YANG AKURAT

21 XII. PENUTUP PROGRAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2011 S/D 2012 ADALAH PROGRAM STATEGIS NASIONAL Anggaran Besar MANFAATNYA SANGAT BESAR UTK MASY, BANGSA DAN NEGARA HASIL Diperlukan KOMITMEN PEMERINTAH KOMITMEN PEM. PROV KOMITMEN PEM. KAB/KOTA PERAN AKTIF PETUGAS & SEMUA LAPISAN MASYARAKAT

22 Terima Kasih


Download ppt "I. DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 26 AYAT (3) Hal-Hal Mengenai Warga Negara dan Penduduk Diatur dengan Undang Undang UNDANG-UNDANG No. 23."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google