Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

OLEH: GITO HARTONO, SKM.MMKES DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR JL. A. YANI 118 SURABAYA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "OLEH: GITO HARTONO, SKM.MMKES DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR JL. A. YANI 118 SURABAYA."— Transcript presentasi:

1

2 OLEH: GITO HARTONO, SKM.MMKES DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR JL. A. YANI 118 SURABAYA

3 Kesehatan Matra Pasal 97 – UU no.36/2009 (1) Kesehatan matra sebagai bentuk khusus upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam lingkungan matra yang serba berubah maupun di lingkungan darat, laut, dan udara. (2) Kesehatan matra meliputi kesehatan lapangan, kesehatan kelautan dan bawah air, serta kesehatan kedirgantaraan. (3) Penyelenggaraan kesehatan matra harus dilaksanakan sesuai dengan standar dan persyaratan. (4) Ketentuan mengenai kesehatan matra sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur dengan Peraturan Menteri

4 PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM SURVEILANS EPIDEMIOLOGI KESEHATAN KEPMENKES RI NOMOR:1116/MENKES/SK/VIII/2003 TENTANG

5 LANDASAN HUKUM SURVEILANS (1) 1. UU NO 4 tahun 1984 tentang WABAH PENYAKIT MENULAR 2. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 3. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah 4. UU no 25 TH 2000 tentang Propenas

6 LANDASAN HUKUM SURVEILANS (2) 5. PP no 25 th 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom  butir J kewenangan pusat : Surveilans Epidemiologi,pengaturan pemberantasan dan penanggulangan wabah,penyakit menular dan KLB.

7 LATAR BELAKANG 1. Kebutuhan Informasi yang terus berkembang begitu cepat  sehingga diperlukan inovasi secara terus menerus 1976 (SPR), 1987 (SST), 2003 (STP) 2. Diterapkannya Otonomi & Desentralisasi  dituntut kemandirian dan kemampuan untuk berkompetisi yang profesional. 3. Adanya globalisasi di semua aspek kehidupan termasuk bidang kesehatan  masalah kesehatan tidak mengenal wilayah batas administrasi.

8 Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular 1.Sudah ada KEPMENKES NO:1479/X/2003  sekaligus beberapa penyakit tidak menular.  sekaligus beberapa penyakit tidak menular.  surveilans penyakit tidak menular yang lebih  surveilans penyakit tidak menular yang lebih luas dan rinci akan dikembangkan lebih lanjut. 2. KEPMENKES ini akan dibahas khusus

9 PENYELENGGARAAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI KESEHATAN 1.Berdasarkan Metode Surv.Rutin Surv.Khusus (AFP, TN, SARS) Surv.Sentinel Studi Epidemiologi 2.Berdasarkan Aktifitas PULTA Surv.Aktif Surv.Pasif 3.Berdasarkan Pola Pelaksanaan Pola Kedaruratan Non Kedaruratan 4.Berdasarkan Kualitas Pemeriksaan. Klinis Konfirmasi Laboratorium

10 RUANG LINGKUP SURVEILANS EPIDEMIOLOGI KESEHATAN 1.Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular 2.Surveilans Epidemiologi Penyakit Tidak Menular 3.Surveilans Epidemiologi Kesehatan Lingkungan & Perilaku 4.Surveilans Epidemiolosi Masalah Kesehatan 5.Surveilans Epidemiologi Kesehatan Matra.

11 Surveilans Epidemiologi Kesehatan Lingkungan & Perilaku 1.Surveilans sarana air bersih 2.Surveilans tempat-tempat umum 3.Surveilans limbah RS, Industri 4.Surveilans vektor 5.Surveilans kesehatan kerja

12

13

14

15 Sebaran jumlah industri pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur

16 KEMENKE S KEMENHUBKEMENDIKBU D Sarana Transportasi Sarana Pendidikan (SD dan SMP) Fasyankes (Rumah Sakit) V. AREA FOKUS

17 16 III. RUANG LINGKUP BIDANG KESEHATAN Fasyankes BERSIH Kawasan Tertentu BERSIH Dampak Kesehatan VI. AREA FOKUS KEMENKES

18 VII. PRIORITAS PROGRAM 2012 Program KebersihanSasaran Fasyankes: Rumah Sakit Vertikal32 Labkes (BBTKL PP dan BBLK)14 Kawasan Tertentu: Pasar Sehat10 Kantor Institusi KesehatanKemenkes Perumahan KemenkesCilandak Institusi Pendidikan (Poltekes)38 KKP49 Kantin / Sentra Makanan Sehat10 Percontohan Mushola /Pontren Sehat 38 Edukasi Perilaku Sehat:3 Paket Kompetisi kampanye CTPS Talkshow GNBN di TV Kampanye melalui media KIE 17

19 Surveilans Epidemiologi Masalah Kesehatan 1.Surveilans Gizi kurang & SKPG Surveilans Gizi lebih Surveilans Usia Lanjut Surveilans penyalah gunaan obat & narkotika

20 Surveilans Epidemiologi Kesehatan Matra 1.Surveilans kesehatan haji 2.Surveilans kesehatan pelabuhan & lintas batas 3.Surveilans bencana & masalah sosial 4.Surveilans kesehatan matra laut & udara

21 PENGERTIAN MATRA = DIMENSI, WAHANA, LINGKUNGAN, MEDIA KONDISI MATRA : KONDISI LINGKUNGAN, HABITAT, WAHANA, YANG BERBEDA BERMAKNA DENGAN KONDISI LINGKUNGAN ATAU HABITAT, WAHANA KESEHARIANNYA

22 KESEHATAN MATRA UPAYA KESEHATAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN FISIK DAN MENTAL GUNA ADAPTASI TERHADAP KONDISI/KEADAAN MATRA. KEPMENKES RI NO.: 1215/MENKES/SK/XI/2001 tentang PEDOMAN KESEHATAN MATRA

23 VISI & MISI VISI INDIVIDU, KELOMPOK/MASYARA KAT YANG TERPAPAR DALAM KONDISI MATRA TETAP SEHAT MISI MENGGERAKKAN DAN MENGGALAKKAN -> DESEMINASI INFORMASI MENDORONG (KM) -> TERJANGKAU DAN BERMUTU MENDORONG KEMANDIRIAN MASYARAKAT U. TETAP SEHAT DLM KONDISI MATRA

24 RUANG LINGKUP KESEHATAN MATRA UPAYA KES. HAJI UPAYA KES. TRANSMIGRASI UPAYA KES. PENANGGULANGAN KORBAN AKIBAT BENCANA UPAYA KES. DI BUMI PERKEMAHAN UPAYA KES. DLM SITUASI KHUSUS UPAYA KES. PENANGGULANGAN AKIBAT GANG.KAMTIBMAS UPAYA KES.LINTAS ALAM UPAYA KES. BAWAH TANAH UPAYA KES. WISATA

25

26 UU RI no. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji  Pasal 6 : Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi, Transportasi, Pelayanan Kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jemaah Haji.

27 TUJUAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI 1. Meningkatkan kondisi kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan 2. Menjaga agar jemaah haji dalam kondisi sehat selama menunaikan ibadah, sampai tiba kembali ditanah air 3. Mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar / masuk oleh jemaah haji 26

28 KEBIJAKAN (1) 1.Meningkatkan kemampuan Teknis Medis petugas pemeriksa kesehatan calon jemaah haji ditingkat Puskesmas dan Rumah Sakit 2.Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan Rumah sakit dengan menerapkan standar pelayanan bagi calon jemaah haji 3.Melaksanakan pelayanan kesehatan bermutu bagi calon jemaah haji di Puskesmas, Rumah sakit dan Embarkasi. 4.Melaksanakan Pembinaan kesehatan sejak dini bagi calon jemaah haji Resiko Tinggi di tanah air. 27

29 5.Melaksanakan perekrutan tenaga kesehatan profesional secara transparan. 6.Memberikan vaksinasi Meningitis meningokokus bagi calon jemaah haji dan petugas kesehatan. 7.Melaksanakan pelayanan kesehatan bermutu, cepat dan terjangkau bagi jemaah haji selama menunaikan ibadah haji. 8. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Haji pada setiap jenjang administrasi kesehatan. 9. Mengembangkan sistem kewaspadaan dini dan respon cepat KLB, Bencana, serta musibah massal. KEBIJAKAN (2) 28

30

31

32 PEMBINAAN PEMERIKSAAN KES HAJI I.Puskesmas II.Kabupaten/ Kota III.Embarkasi Haji PELAYANAN MEDIS IMUNISASI SURVEILANS SKD- RESPON KLB PENANGGULANGAN KLB/ MUSIBAH MASAL

33 Rate Jemaah Haji Wafat Perhari Menurut Minggu Operasional Haji 1427H/2007 M H/2008 M Rate 2.12 /1000Rate 2.41 /1000Rate 3.12 /1000 harapan darurat  Rate <0.5 /hari/  Rate <2.0 /1000 INDIKATO R

34 JUMLAH JAMAAH & ANGKA WAFAT per 1000 JAMAAH TAHUN 2008M/1429H = 1000 jemaah haji = rate < 1/oo = rate 1-2/oo = rate 2-3/oo = rate > 3/oo Indonesia di AS : 446 (2.1/1000) di Emb/Deb :19 Indikator rate <2/1000

35 34 Sumber data : Siskohatbidkes PROPORSI KELOMPOK UMUR WAFAT JEMAAH HAJI

36 Jemaah Wafat Menurut Lokasi, Operasional Haji th 1429H/2008 Lokasi %Lokasi pondokan Diluar BPHI/RS perjalanan 2.7 pesawat 1 ambulans 1.1 bandara 0.2 masjid 1.4 BPHI BPHI+RS RSAS harapan kurang dari 40

37 PENYEBAB KEMATIAN JHI tahun 1429 H/2008 M  Sistem Sirkulasi 66,4 %  Sistem Pernapasan 28 % 36 Sistem Syaraf 1,6 % Neoplasma 1,3 % Lainnya 2,7 %

38 Surveilans Epidemiologi Kesehatan Matra 1.Surveilans kesehatan haji 2.Surveilans kesehatan pelabuhan & lintas batas 3.Surveilans bencana & masalah sosial 4.Surveilans kesehatan matra laut & udara

39

40 The International Health Regulations (2005)  Established by negotiation between States  Adopted at the World Health Assembly (2005) & binding on WHO’s Member States  Entry into force of IHR June 2007 Voluntary early compliance - Avian Flu – 2006 WHA  Five years to develop country capacities

41 IHR(2005) - Guiding principles  Broader scope  Transparency (world is “electronically” transparent)  Partnerships  Collective responsibility  Global consensus, global rule  Countries need each other ( economy, security)  Reciprocity, reputation Standardization and Quality  Building on existing programmes

42 PHEIC Member States need to report event that may constitute a “Public Health Emergency of International Concern” “an extraordinary event which constitute a public health risk to other States through the international spread of disease and potentially require a coordinated international response”  Relatively infrequent, determined by WHO (in consultation), result in global action

43 NATIONAL FOCAL POINT “National IHR Focal Point” means the national centre, designated by each State Party, which shall be accessible at all times for communications with WHO” In Indonesia, focal point is DG PP&PL

44 IHR National Focal Points Co-ordination and assessment National capacity assessment, planning and reporting Linking to national emergency response systems Risk assessment International responses

45 IHR - Event notification and determination WHO DG Various disease and event surveillance systems within a country National IHR Focal Points National IHR Focal Points WHO IHR Contact Points WHO IHR Contact Points Emergency Committee Other competent Organizations (IAEA etc.) Detect and report any urgent or unexpected events Consult events or notify WHO of any events that may constitute a PHEIC Receive, assess and respond to events notified Ministries/ Sectors Concerned Determine whether an event constitutes a PHEIC and recommend measures External advice Coordinate Communicate Report Review Committee WHO’s Expert Roster

46 FLOW CHART KEGIATAN SE PUL-TA. KES.LAH-TAVIS-TASIS-TA INFOKES interptretasi DESCICION ACTION -Perencanaan -Corective action -Evaluasi/monitoring -Kewaspadaan dini -Penelitian JENIS DATA Sindroma Disease Mortality Public Health issuse Environment, dsb SUMBAR DATA Sistem RR peny. Vital statistik Survey/riset Hasil penyelidikan KLB Laporan kegiatan, dsb CARA PENGUMPULAN Sistem RR/paper Telepon/Facsimili Lengkap Akurat Tepat Waktu Transformasi data Manual Elektrik Software Ukuran Epid. Naratif Tabulair Grafik Maping Software apl -Risk -Rate -Ratio -Proporsi - Informasi penting / urgen - Sederhana dan mudah dipahami - Tampilkan lebih atraktif - Sesuaikan dg sosbud masy. - Gunakan media yg sesuai -Deskriptif - Analisis Hub. -Hub dg waktu -Hub dg tempat -Hub dg org -Sederhana namun mudah Dipahami -Informasi penting / urgen -Tampilkan lebih atraktif -Sesuaikan dg sosbud masy. -Gunakan media yg sesuai ABSOLUT Dr. OENEDO GUMARANG, MPHM.

47 SE KLB SKD-KLB Kepmenkes No PP. SSE. PTM dan PM Form STP Pusk/Kab Form STP RS/Kab Form STP Sent Form STP Lab Kepmenkes. 1116/2003 Ttg PP. SSE. Sumber data. Data kesakitan Data kematian Data demografi Data Geografi Data laboratrium Data kondisi lingkungan Laporan wabah. Laporan kondisi pangan. Study Epidemiologi dan Penelitian Data hewan, vektor Data dan info penting lainnya Jejaring. Mekanisme kerja Jenis penyelenggaraanSasaran penyelenggaraan Peran dan SDM Peny. Yg dapat m’nybbkan KLB Permenkes No. 1501/2010 Kolera, Pes, DBD, Campak, Polio, Difteri, Pertusis, Rabies, Malaria, H5N1, Antraks, Leptospira, Hepatitis, H1Ni, Meningitis, Yellow fever, Chikungunya. Dasar penetapan KLB Permenkes No. 1501/2010 Sebelumnya tidak ada. Meningkat terus menerus dalam 3 wkt Meningkat 2X Dalam 1 bulan 2X kenaikan CFR meningkat 50% Proporsional rate. KLB Ditetapkan oleh Kab/Kota Propinsi Mentri Kesehatan Penanggulangan : (1501) Pemerintah, Pemda, Masy. PE Pemeriksaan, Pengobatan Perawatan Isolasi/Karantina Upaya Lain Tutup Sekolah & TTU * * New & Re-emergimg Ditetapkan oleh Menkes ( Permenkes No.659/2009) Tujuan : a.Teridentifikasi adanya KLB b.Terselenggaranya peringatan kewaspadaan dini KLB c.Terlaksananya kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan KLB d.Terdeteksinya secara dini adanya kondisi rentan. e.Terdeteksinya secara dini adanya KLB f.Terselenggaranya penyelidikan dugaan KLB Dr. OENEDO GUMARANG, MPHM.

48 DIRJEN PP & PL IHR FOCAL POINT VERIFIKASI IHR CONTEC POINT WHO VERIFIKASI REKOMENDASI PHEIC Annex 2 TIDAK PHEIC Annex 2 TIDAK Tindakan thd KLB Sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku bagi keadaan KLB PHEIC : Public Health Emergency of International Concern ( Kedaruratan Kesehatan (KLB) yang Meresahkan Dunia ) Adalah KLB yang : dapat menjadi ancaman kesehatan bagi negara lain kemungkinan membutuhkan koordinasi internasional dalam penanggulangannya a.Mengirimkan kepada WHO IHR Contacts Points, atas nama negaranya komunikasi penting mengenai pelaksanaan dari peraturan ini, secara khusus pada Pasal 6 hingga 12 dan. (notifikas & PHEIC) b.Menyebarkan informasi dan mengkonsolidasi berbagai usulan dari sektor-sektor terkait, dan bertanggung jawab atas surveilans dan laporan, pintu masuk, kantor kesehatan pelabuhan, pelayanan kesehatan masyarakat, klinik dan rumah sakit serta departemen pemerintahan lainnya. Tugas IHR FP Tugas IHR CP WHO akan menunjuk IHR Contact Points, yang dapat diakses setiap waktu untuk komunikasi dengan National IHR Focal Point. WHO IHR Contact Points akan mengirimkan informasi penting mengenai pelaksanaan dari regulasi, secara khusus dijelaskan pada Pasal 6 hingga 12 kepada National IHR Focal Point. WHO IHR Contact Points akan ditunjuk oleh WHO di kantor pusat atau tingkat regional. WHO dapat menerima informasi dari sumber lain selain dari pemberutahuan dan konsultasi, dan kemudian menguji keabsahan laporan tersebut sesuai dengan prinsip epidemiologi dan kemudian menginformasikan kejadian tersebut kepada State party yang bersangkutan dimana kejadian itu diduga terjadi. Sebelum menidaklanjuti laporan tersebut, WHO menentukan PHEIC. Atas dasar pertimbangan. a. Informasi yang diberikan oleh negara bersangkutan. b. Instrumen yang ada pada annex-2 c. Masukan dari Komite emergecy. d. Prinsip ilmiah sebagaimana bukti ilmiah dan informasi relevan lainnya. e. Kajian resiko pada manusia, dengan resiko penyebaran penyakit secara internasional, dan resiko gangguan jalur trasnsportasi internasional Dr. OENEDO GUMARANG, MPHM.

49 Kajian Epidemiologi Ancaman KLB Menggunakan bahan kajian : a.Data SE peny. Berpotensi wabah. b.Kerentanan masy. al status gizi dan immunisasi. c.Kerentanan lingkungan. d.Kerentanan penyakit masyarakat. e.Ancaman penyebaran penyakit berpotensi KLB dari daerah atau negara lain. f.Sumber data lain dalam jejaring SE Sumber data: a.Laporan KLB/Wabah dan hasil penyelidikan KLB b.Data epidemiologi KLB dan upaya penanggulangannya. c.Surveilans terpadu penyakit berbasis KLB. d.Sistim peringatan dini di RS. Sumber data lain a.Data surveilans terpadu penyakit. b.Data surveilans khusus peny berpotensi KLB. c.Data cakupan program d.Data lingkungan pemukiman dan perilaku, pertanian, meteorologi geofisika. e.Info masy. Sebagai laporan kewaspadaan KLB. f.Data lain terkait. Dr. OENEDO GUMARANG, MPHM.

50 Upaya Penanggulangan meliputi : a.PE b.Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, isolasi penderita, termasuk tindakan karantina. c.Pencegahan, pengebalan. d.Pemusnahan penyebab penyakit. e.Penanganan jenazah akibat wabah. f.Penyuluhan kepada masyarakat. g.Upaya penanggulangan lainnya. Hak a.Mengalami kerugian akibat pencegahan. b.Para petugas yang melaksanakan penanggulangan. Kewajiban Penanggungjawab lingkungan tertentu wajib melaporkan keKades, Lurah, Ka.Unit kesehatan secepatnya. Melaporkan Keatasan langsung. Ka.Wilayah/daerah setempat yang mengetahui adanya tersangka wabah, atau adanya tersangka penderita sakit menular yang dapat menimbulkan wabah wajib melakukan tidakan penanggulangan PIDANA Dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan. Barang siapa dengan sengaja mengelola secara tidak benar bahan bahan sehingga dapat menimbulkan wabah. Barang siapa karena kealpaannya mengelola secara tidak benar bahan bahan sehingga dapat menimbulkan wabah. Dr. OENEDO GUMARANG, MPHM. UU NO 36/2009

51 PETA BENCANA JAWA TIMUR

52 PENGERTIAN EPIDEMIOLOGI MASALAH KESEHATAN MASYARAKAT DISTRIBUSI DETERMINAN BESARNYA MASALAH

53 SURVEILANS EPIDEMIOLOGI Adalah rangkaian kegiatan: pengumpulan pengumpulan data epidemiologis - dari kegiatan rutin - teratur / terus menerus - untuk masalah kesehatan tertentu kompilasi kompilasi data analisainterpretasi analisa data & interpretasi informasi menghasilkan informasi distribusi distribusi informasi - dipakai sendiri / pihak lain “ SURVEILANS : Information for action ‘

54 PENYELENGGARAAN UPAYA KESIAPSIAGAAN & PENANGGULANGAN BENCANA KESIAPSIAGAAN BENCANA MEDICAL RESPONSE PUBLIC HEALTH RESPONSE : - AIR BERSIH DAN SANITASI - SURVAILANS. - PEMBERANTASAN PENYAKIT & IMMUNISASI - PELAYANAN KESEHATAN DASAR, GIZI, DLL PASCA BENCANA SURVEYLANCE EMERGENCY / RAPID NEED ASSMT. CONTINGENCY PLAN RAPID HEALTH ASSESSMENT PERENCANAAN DARURAT waktu DOR

55 -bwk- -mendapatkan gambaran epidemiologi penyakit prioritas dan -faktor yg berpengaruh terhadap perkembangan penyakit prioritas, -secara terus menerus & sistematis untuk memberikan dukungan informasi epidemiologi terhadap penyelenggaraan penanggul. pengungsi dibidang kesehatan atau yg berkaitan dgn kesehatan. Tujuan Penyelenggaraan SE Pengungsi

56 -bwk- Surveilans Epidemiologi Komponen Arah dan Tujuan yang Jelas dan Terukur Unit Surveilans Epidemiologi dengan Tim Profesional Mekanisme Data-Informasi-Komunikasi-Respon Dukungan Peraturan dan Anggaran Jejaring Surveilans Epidemiologi Indikator Kinerja

57 -bwk- Surveilans Epidemiologi Pengungsi (SKD-KLB) Surveilans Kematian Surveilans Penyakit Surveilans Faktor Risiko Kajian Lapangan Investigasi Pra KLB/ KLB  Referensi  Konsultasi  Pengalaman  Jaringan

58

59 -bwk- Gambaran Epidemiologi Waktu, tempat dan orang Rate : Angka kejadian (kesakitan/kematian/ masalah) Angka fatalitas kasus (CFR) Absolut : Jumlah kejadian Resiko relatif Penyajian Tabel, Grafik dan Peta Teks

60 2.Peningkatan kejadian penyakit / kematian terus menerus selama tiga kurun waktu (masa inkubasi) berturut turut menurut jenis penyakitnya (jam, hari, minggu) KRITERIA KERJA KLB 1.Timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada/ tidak dikenal - SARS, AI Suatu kejadian penyakit atau keracunan dapat dikatakan KLB apabila memenuhi kriteria sbb. ( 1 – 9 )

61

62 TUJUAN SKD - KLB Terselenggaranya kewaspadaan & kesiagaan thd kemungkinan terjadinya KLB - Indentifikasi adanya ancaman KLB - terselenggaranya peringatan dini adanya ancaman KLB - terselenggaranya kesiapsiagaan menghadapi KLB - terdeteksinya secara dini adanya KLB - terdeteksinya secara dini adanya kondisi rentan KLB - terselenggaranya dugaan KLB

63 KLB dengan SKD KLB HARI KASUS Kasus potensial yang dapat dicegah Deteksi DINI Tindakan CEPAT waktu

64 RUANG LINGKUP SKD - KLB - Kajian epidemiologi - secara terus menerus dan sistimatis - terhadap suatu penyakit yg berpotensi KLB & kondisi rentan KLB KLB & kondisi rentan KLB - peringatan dini thd ancaman KLB - peningkatan kewaspadaan dan - kesiagaan unit kesehatan pemerintah & masyarakat terhadap terjadinya KLB & masyarakat terhadap terjadinya KLB

65 PENGERTIAN PERINGATAN DINI - Merupakan pemberian informasi adanya ancaman KLB pada suatu daerah dalam periode waktu tertentu KONDISI RENTAN - Adalah kondisi masyarakat, lingkungan, perilaku & penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merupakan faktor risiko terjadinya KLB DETEKSI DINI - Kewaspadaan thd kemungkinan terjadinya KLB dg cara melakukan intensifikasi pemantauan secara terus menerus & sistimatis terhadap suatu penyakit potensial KLB dan perubahan kondisi rentan KLB INDIKATOR - tanda2 terjadinya peningkatan kesakitan, kematian atau perubahan faktor risiko yg dipantau secara terus menerus & sistimatis untuk mengetahui terjadinya perubahan atau penyimpangan thd kemungkinan terjadinya KLB

66 10 Tugas Prioritas Penanggulangan Pengungsi Bidang Kesehatan 1. Inisial Assessesment. 2. Imunisasi Campak 3. Air dan Sanitasi 4. Makanan dan Gizi 5. Tempat Tinggal 6. Pelayanan Kesehatan Darurat 7. Pengendalian Penyakit dan KLB 8. Surveilans Kesehatan Masyarakat 9. SDM 10.Koordinasi

67 Strategi pengembangan SE pengungsi 1. Mem prioritas kan pada penyakit-penyakit penyebab kematian, & potensial KLB 2. Berorientasi pada tindakan yg cepat, tepat dgn lebih berorientasi pada promosi, pencegahan dan deteksi dini di lapangan 3. Memperkuat tim surveilans epidemiologi dgn tenaga profesional 4. Memperkuat jaringan kerja sama surveilans epidemiologi di lapangan, rujukan dan konsultasi 5. Memperkuat sarana manajemen data dgn komputerisasi & komunikasi elektromedia 6.Memperkuat dukungan politis & pendanaan yg memadai & terus menerus untuk penyelenggaraan surveilans yg berkualitas tinggi

68 1. Membetuk Tim Surveilans Epidemiologi Pengungsi 2. Kajian Awal (Initial Assessment) 3. Menyusun rancangan surveilans epid. pengungsi 4. Advokasi dan sosialisasi terus menerus 5. Persiapan SDM dan Sarana 6. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data 7. Distribusi informasi dan komunikasi 8. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan SE 9. Referensi dan konsultasi Langkah Penyelenggaraan SE Pengungsi

69 Aspek Manajemen Surveilans Epidemiologi Pengungsi 1. Adanya tujuan yang jelas dan terukur 2. Konsep dan mekanisme penyelenggaraan surveilans epidemiologi untuk mencapai tujuan-tujuan surveilans 3. Memiliki tim teknis surveilans epidemiologi dengan tenaga profesional 4. Adanya proses kegiatan rutin terus menerus dan sistematis 5. Memiliki manajemen penyelenggaraan surveilans dengan rencana kerja yang realistis dengan anggaran biaya yang memadai 6. Indikator kinerja

70 KEGIATAN TEKNIS SURVEILANS PENGUNGSI : - Pengumpulan Data - Pengolahan Data - Analisis dan Interpretasi - Distribusi infomasi Buku Pedoman Jaringan SE Anggaran Peraturan Advokasi Pertemuan Review Program Penelitian Jaringan SE Respon KLB Intervensi Program Analisis Lanjut Tenaga Profesional Rencana Kerja Supervisi dan Monev Umpan balik Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Surveilans

71 Sasaran Kajian Awal (Inisial Assessment) Status Epidemiologi Pengungsi Sebagai Bahan Penetapan Sistem Surveilans Kajian status epidemiologi pengungsi : Perkembangan penyakit potensial KLB Makanan & gizi Imunisasi Air, sanitasi & musim Status pelayanan kesehatan darurat termasuk sistim surveilans yg ada, ekonomi, sosial politik, keamanan, transportasi dan komunikasi

72 Kajian ancaman terhadap pengungsi berdasarkan : o Penyakit Menular potensi wabah o Pnemonia o Gizi o Pelayanan Kesehatan

73 Unit Surveilans Pengungsi Kabupaten/Kota Tim Penanggulangan Pengungsi Dinkes. Kab/Kota Tim Teknis Surveilans Unit Pelayanan di Puskesmas dan Pos Kesehatan Pengungsian Tim Teknis Surveilans Pengungsi Sanitasi dan P2M Puskesmas dan Lokasi Pengungsian Tim Teknis Surveilans Pengungsi Gizi Puskesmas dan Lokasi Pengungsian Tim Teknis Surveilans Pengungsi

74

75 -bwk- Pengungsi Kelompok Rentan Bayi dan Anak Balita Orang Tua (sendiri) Keluarga dengan KK wanita Ibu Hamil dan Melahirkan Pengungsian Rentan PadatPadat Jumlah Besar Satu LokasiJumlah Besar Satu Lokasi TerisolirTerisolir Tanpa informasiTanpa informasi Tanpa PengelolaTanpa Pengelola Tipuan DataTipuan Data

76 Populasi rentan…?

77 -bwk- Tabel Analisis Surveilans Epidemiologi Pengungsi C B A JambanAirGiziPenyakitKematianKepadatanLokasi

78 Data Jumlah Pengungsi per Minggu / Hari: o Jumlah Total o Jumlah per Lokasi o Kepadatan per Lokasi o Jumlah Menurut Jenis Kelamin o Jumlah per Golongan Umur balita, dewasa dan orang tua yang disajikan dalam tabel, grafik dan peta secara berkala Mingguan/ Harian.

79 Daftar Jumlah Pengungsi Menurut Lokasi Pengungsian Kabupaten X, 2002 LokasiPKM Jumlah Pengungsi Menurut Hari Barak ALotan Baru Barak BLotan Baru Barak CLotan Tua Kota ISayo Kota Kota IISayo Kota Kota IIISayo Kota KabupatenTotal

80

81 LOKASI PENGUNGSIAN DI BLITAR

82 -bwk- SKEMA SISTIM PELAPORAN SURVEILANS BENCANA Poskes 1Poskes 2 Poskes 3 Poskes 4 Poskes 5 PKM - 1 PKM - 2 POSKO (DINKES) Dinkes Prop Depkes/PPMK BA.2-7 REkap RSNGO

83 Aspek Manajemen Surveilans Epidemiologi Pengungsi 1. Adanya tujuan yang jelas dan terukur 2. Konsep dan mekanisme penyelenggaraan surveilans epidemiologi untuk mencapai tujuan-tujuan surveilans 3. Memiliki tim teknis surveilans epidemiologi dengan tenaga profesional 4. Adanya proses kegiatan rutin terus menerus dan sistematis 5. Memiliki manajemen penyelenggaraan surveilans dengan rencana kerja yang realistis dengan anggaran biaya yang memadai 6. Indikator kinerja

84 DISTRIBUSI DAERAH BENCANA LONGSOR DI JAWATIMUR TAHUN Tahun 2007 Tahun 2008 Thn 2007 : 9 kejadian Thn 2008 : 32 kejadian Thn 2009 : 8 kejadian Tahun 2008 Tahun 2009

85 DISTRIBUSI DAERAH BENCANA ANGIN PUTTING BELIUNG JAWA TIMUR TAHUN Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun Thn 2007 : 17 kejadian Thn 2008 : 32 kejadian Thn 2009 : 15 kejadian

86 DISTRIBUSI DAERAH BENCANA BANJIR BANDANG DI JAWA TIMUR TAHUN Tahun Tahun 2009 Thn 2008 : 9 kejadian Thn 2009 : 1 kejadian

87 DISTRIBUSI DAERAH BENCANA KECELAKAAN PESAWAT DI JAWA TIMUR TAHUN Thn 2009 : 1 kejadian

88 DISTRIBUSI DAERAH BENCANA KECELAKAAN INDUSTRI DI JAWA TIMUR TAHUN Thn 2007 : 1 kejadian

89 DISTRIBUSI DAERAH BENCANA KEKERINGAN DI JAWA TIMUR TAHUN 2009 Thn 2009 : 4 kejadian

90 DISTRIBUSI DAERAH BENCANA KEBAKARAN HUTAN DI JAWA TIMUR TAHUN Thn 2009 : 2 kejadian

91 DISTRIBUSI DAERAH BENCANA BANJIR LAHAR DI JAWA TIMUR TAHUN Tahun Tahun 2009 Thn 2008 : 2 kejadian Thn 2009 : 2 Kejadian

92 DISTRIBUSI DAERAH BENCANA BANJIR DI JAWA TIMUR TAHUN Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Th 2007 : 23 kejadian Th 2008 : 50 kejadian Th 2009 : 69 kejadian 1/1 1

93 PERMASALAHAN BENCANA DI PROVINSI JAWA TIMUR BELUM TERBANGUN SISTEM KOMUNIKASI INFORMASI BENCANA YANG CEPAT DAN DAPAT MENDETEKSI BENCANA TERTENTU SERTA MEMBERIKAN UMPAN BALIK PERINGATAN ADA BENCANA SECARA LANGSUNG PENGUNGSI BENCANA TERKADANG TIDAK TERDATA DENGAN BAIK, KARENA PENGUNGSI MENYEBAR ATAU NUNUT MANAJEMEN BENCANA BELUM MENJADI PRIORITAS TERUTAMA PADA TINGKAT PUSKESMAS/KECAMATAN DAN DESA

94


Download ppt "OLEH: GITO HARTONO, SKM.MMKES DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR JL. A. YANI 118 SURABAYA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google