Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

 Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan kehendaknya.  Merup. Unsur penolong dlm kehidupan bermasyarakat.  Bila kekuasaan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: " Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan kehendaknya.  Merup. Unsur penolong dlm kehidupan bermasyarakat.  Bila kekuasaan."— Transcript presentasi:

1

2

3  Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan kehendaknya.  Merup. Unsur penolong dlm kehidupan bermasyarakat.  Bila kekuasaan melembaga dan diakui oleh masyarakat : Wewenang (Authority)  Bentuk/Sumber : hak milik kebendaan, kedudukan sosial, birokrasi, dan intelektualitas  Kekuasaan tertinggi : Negara (penjelmaan organisasi sosialnya)

4  Pengaruh (influence), Persuasi, Manipulasi, coercion, force dan kewenangan (Authority)  Kemampuan menggunakansumber- sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain sesuai kehendak yg mempengaruhi  Sumber Kekuasaan : sarana pisik, kekayaan dan harta benda (ekonomi), normatif, jabatan, keahlian, informasi, status sosial, popularitas pribadi, dan massa yg terorganisasi.

5  Negara harus mempunyai kedaulatan (sovereignity)  Formal : kekuasaan dibagi kpd aparatnya.  Berfungsi baik bila didukung oleh masy.  Agar didukung masyarakat maka kekuasaan harus ditanamkan sedini mungkin melalui (ideologi, kepercayaan, emosi, dan kesadaran cita-cita bersama)

6  Rasa takut  Rasa cinta  Kepercayaan  Pemujaan  Sugesti

7  Militer  Tujuan utamanya adalah menimbulkan rasa takut shg tunduk pada penguasa.- (Dinas rahasia/intelejen, pasukan khusus)  Bila pengaruhnya untuk negara : menciptakan rasa aman (security) agar penguasa dicintai rakyatnya.  Ekonomi  Penguasa berusaha menguasai segala jaringan ekonomi. Akibatnya Penguasa dpt menyalurkan perintah melalui : peraturan ekonomi, menyalurkan kredit / modal, ekspor-import  Politik  Penguasa sengaja membuat peraturan agar semua kebijakannya dapat dijalankan dengan lancar. (mengangkat Pejabat yang loyal)  Tradisi  Penguasa berusaha mencari/menggunakan kearifan lokal untuk kelancaran perintahnya  Ideologi  Penguasa membuat doktrin/ajaran sehingga menjadi ideologi bangsa sekaligus menjadi dasar pembenaran sikap dan perilaku penguasa  Lainnya  Misalnya Pers, Kebudayaan, Keagamaan dll

8  Menghilangkan segenap peraturan politik yg lama (yg merugikan penguasa baru)  Membuat sistem kepercayaan (system belief) yg berfungsi untuk memperkokoh kedudukan penguasa dan golongannya (agama, ideologi dan ekonomi, dll)  Pelaksanaan Administrasi/birokrasi yg baik (konsolidasi horisontal/vertikal)

9 TipePra IndustriIndustriPasca IndustriSumber Pusat Sosial Tokoh Dominan Sarana Berkuasa Basis Kelas Cara

10 1. Model Elit yg Memerintah :  Melukiskan kekuasaan sebagai yg dimiliki oleh kelompok sosial kecil 2. Model Pluralis :  Kekuasaan yg dimiliki oleh kelompok sosial dalam masyarakat dan berbagai lembaga dalam pemerintahan 3. Model Populis :  Kekuasaan yg dipegang oleh setiap individu warga negara atau masyarakat secara kolektif

11  “Kewenangan adalah kekuasaan, namun kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan”.  Kewenangan : merupkana kekuasaan yg legitimate (punya keabsahan)  Kewenangan politik : Hak Moral termasuk untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan nilai-nilai dan norma masyarakat termasuk perundang- undangan.  Merup. Hak Berkuasa yg ditetapkan dalam struktur organisasi sosial guna melaksanakan kebijakan yg diperlukan

12 a. Kharismatik Wewenang karena kharisma kepribadiannya. Bisa hilang jk ybs melakukan kesalahan fatal / pandangan atau paham masy. berubah : pedalaman b. Tradisional Bersumber pada tradisi masy. kerajaan. Wewenang itu melembaga dan beri ketentraman masyarakat : pedalaman c. Rasional / legal Berlandaskan sistem yg berlaku. Sistem Demokrasi kedudukabatasn wewenang : Sistem Birokrasi dan ditetapkan dlm waktu terbatas (spy mencegahpenyalahgunaan kekuasaan dan menjamin kepentingan)  kabupaten, Kota, propinsi

13  Sistem /alat penghubung antara pemimpin dan warga yg dipimpinnya.  Tujuan : agar pelaksanaan kekuasaan secara administratif menjadi lancar sesuai kehendak pemimpin atau warga masyarakat  Harus ada fungsi control agar birokrasi tidak agar kewenangan birokrasi secara administratif /hukum terbuka dan transparan

14  Pembagian kekuasaan yang jelas.  Peraturan Formal (Perda. PP, dll)  Disiplin  Misi Organisasi

15 a. Adanya Ketentuan yang tegas & Resmi. b. Prinsip Hierarcy & Derajat Kewenangan c. Tata laksana birokrasi modern. d. Pelaksanaan berdasarkan kompetensi e. Birokrasi terus berkembang sehingga menuntut kemampuan bekerja yg maksimal.

16  Organisasi  Pengerahan Tenaga  Sifatnya Teratur  Kontinue  Pencapaian Tujuan Sosiologi  Melihat birokrasi secara netral : melancarkan tugas pemerintah

17  Negara  Negara : 1. Penduduk 1. Penduduk : semua orang yg berdomisili dan menyatakan diri ingin bersatu 2. Wilayah 2. Wilayah : batas teritorial yg jelas atas darat, laut dan udara di atasnya. 3. Pemerintah 3. Pemerintah : organisasi Utama yg bertindak menyelenggarakan kekuasaan, fungsi-fungsi dan kebijakan mencapai tujuan 4. Kedaulatan 4. Kedaulatan : hak supremasi wewenang secara merdeka dan bebas dari dominasi negara lain. ( Ada pengakuan secara Internasional ).

18 1. Jumlah orang yg berkuasa Jumlah Penguasa Bentuk PositifBentuk Negatif Satu OrangMonarkiTirani Sekelompok Orang AristokrasiOligarki Banyak OrangDemokrasiMobokrasi

19  Azas Penyelenggaraan Kekuasaan menurut kondisinya : a. Ekonomi a. Ekonomi : Agraris, industri, berkembang, sedang berkembang, belum berkembang, utara-selatan b. Politik b. Politik : demokratis, otoriter, totaliter, monopartai, multipartai c. Sistem Pemerintahan c. Sistem Pemerintahan : Presidentil, Parlementer, junta militer, dll d. Ideologi Bangsa d. Ideologi Bangsa : Komunias, Sosialis, Liberal, fasis, agama, dll

20 1. Memaksa 1. Memaksa : negara dpt memaksa kehendak dan kekuasaannya, baik melalui jalur kekuasaan dan kekerasan. 2. Monopoli 2. Monopoli : Negara menguasai hal-hal tertentu demi tujuan negara tanpa ada saingan. 3. Totalitas 3. Totalitas : Semua hal tanpa kecuali mencakup kewenangan negara : Wajib Pajak, Wajib Bela Negara, Hukum di atas segalanya, dll.

21 1. Fungsi Hankam 2. Pengaturan dan Ketertiban 3. Kesejahteraan dan kemakmuran 4. Keadilan menurut Hak dan Kewajiban Negara tempat mengembangkan bakat dan potensi rakyatnya

22 1. Sumber daya manusia : jumlah pendududk, tingkat pendidikan, nilai budaya masy. Dan kesehatan 2. Teritorial : mencakup luas wilayah negara (darat laut udara), letak geografis, situasi negara tetangga. 3. Sumber daya Alam : mineral, kesuburan, kekayaan laut, dan perdagangan 4. Kapasitas pertanian & Industri : tingkat budaya, usaha pertanian, industri, dll 5. Kekuatan militer dan mobilitasnya : power militer. 6. Elemen power yg tidak nyata : semua faktor yg mendukung kedaulatan : kepribadian, leadership, efisiensi birokrasi, persatuan bangsa, dukungan internasional reputasi bangsa (nasionalisme), dll

23  Merupakan perwujudan eksistensi UUD (konstitusi)  Mempunyai “supremasi wewenang” (teori politik modern)  Negara dapat memaksa penduduknya untuk mematuhi perintah baik menurut hukum maupun kekuasaan dalam negeri (internal sovereignity), serta kekuasaan mempertahankan diri dr serangan negara lain (esternal sovereignity)

24  Namun ada batasnya : menurut etika dan moral internasional srtinya setiap negara harus memperhatikan kebijakan dalam negerinya dengan kaidah internasional misal : Pelanggaran HAM, sistem peradilan.  Di Abad sekarang penguasa tidak dapat bertahan bila rakyat sudah tidak mendukung (Soeharto-Abdurrahman Wahid)- (Husni Mubarak- Mesir)-(Kadhafi- Libya)

25  Berusaha memahami bagaimana keputusan2 yang sah dibuat dan dilaksanakan oleh masyarakat.  Ilmu politik mencoba memisahkan kehidupan politik dengan kegiatan sosial lainnya.  Asumsi : tingkah laku politik merupakan unit tersendiri maka terlihat yg menjamin terusnya sistem politik itu adalah berbagai macam input.

26 OUTPUTOUTPUT OUTPUTOUTPUT KEPUTUSAN KEBIJAKAN SISTEM POLITIK UMPAN BALIK DUKUNGAN TUNTUTAN INPUTINPUT INPUTINPUT LINGKUNGAN

27 1. Ciri Indentifikasi 1. Ciri Indentifikasi : unit-unit dasar yg berujud tindakan politik yg membentuk peran politik. Sistem politik :semua tindakan yg berkaitan dgn pembuatan keputusan yg mengikat masyarakat. 2. Input dan Output 2. Input dan Output : Sistem politik mempunyai konsekuensi penting bg masy, yaitu kepusutan yg sah (otoritatif). Konsekuensi ini disebut Output.  Perlu sistem untuk mengubah input menjadi output melalui proses transformasi 3. Diferensial dalam sistem 3. Diferensial dalam sistem : Adalah energi yg mengaktifkan sistem serta informasi tentang arah energi.  sehingga sistem bekerja. 4. Integrasi dalam sistem 4. Integrasi dalam sistem : Selalu ada ganguan yg merusak integrasi sistem. Sistem harus punya mekasinme integrasi (memaksa) anggotanya untuk bekerja sama untuk emmbuat keputusan yg sah.

28  Input Tuntutan.  Input ini memberikan raw material / informasi awal yg harus diproses dalam sistem dan energi yg dibuthkan untuk kelangsungan sistem.  Tuntutan dipengaruhi faktor internal/eksternal (ekologi, ekonomi, kebudayaan, kepribadian, struktur sosial dll)  Tuntutan bisa timbul dgn tujuan mengubah hub politik dgn anggotanya sebagai akibat dr ketidakpuasan dr hub itu sendiri.

29  Pada sistem perwakilan mungkin timbul tuntutan agar adanya keseimbangan antara daerah pemilihan kota dan desa. Tuntutan dapat berubah menjadi proses pengangkatan pimpinan formal, amandemen UUD, dll.  Persoalan: Bagaimana tuntutan berubah menjadi wacana politik/isu politik. Banyak tuntutan yg mati begitu saja karena didukung oleh orang yg tidak berpengaruh dan tidak bisa menjadi keputusan politik

30  Kita harus mengetahui hub antara tuntutan dan pencetus dan pendukungnya dalam struktur kekuasaan masyarakat.  Tuntutan mememerlukan perhatian khusus sebagai jenis input bagi sistem politik yg akan mempengaruhi perilaku suatu sistem  Tuntutan merup sumber perubahan dlm sistem politik karen perubahan lingkungan yg terus menerus.

31  Berupa energi dlm bentuk tindakan/pandangan yg memajukan suatu sistem.  Tanpa dukungan tuntutan tidak bisa terpenuhi.(terjadi konflik).  Apabila tuntutan ingin dipenuhi maka anggota sistem harus mampu memperoleh dukungan dr pihak lain dalam sistem.  Bentuknya ada 2 :  Berujud  Berujud : memberikan suara di pemilu, membela keputusan yg berwenang.  Tdk berwujud  Tdk berwujud : sikap mendukung (batiniah) : pandangan atau suasana pikiran o Dukungan ke dalam sistem politik mengarah pada 3 sasaran : Komunitas, Rezim dan Pemerintah.

32 Masyarakat Kelompok Kepentinga n Badan Peradilan Sistem politik Partai Politik Birokrasi Eksekutif Legislatif

33

34  Demokrasi Politik Sistem pol dimana ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang berfungsi. Dipilih secara periodik melalui pemilu (JURDIL) Ada beberapa kelompok dgn kepentingan yg sama (otonom), partai politik, sarana bebas untuk membentuk opini.

35  Demokrasi Terpimpin Struktur formalnya hampir sama dgn demokrasi politik. Kekuasaan lebih terkonsentrasi pada Eksekutif dan partai pemerintah Pendapat umum di dominasi pemerintah. Oposisi dalam posisi terjepit.

36  Oligarki Pembangunan (Oligarki : pemerintahan yg dijalankan oleh beberapa orang yg berkuasa dr golongan atau kelompok tertentu) Mengutamakan demokrasi dan modernisasi yg cepat. Konsentrasi kekuasaan di tangan pemerintah yg pro pada persatuan dan pembangunan Sistem pengawasan pd militer & rezim sipil yg didukung elit politik. Parlemen kurang berfungsi. Hanya sbg pensihat dan pemberi persetujuan. Tidak ada tempat untuk oposisi Militer dan politik menguasai fungsi yudikatif. Kampanye pemerintah pusat bertujuan untuk memobilisasi penduduk untuk persatuan nasional dan melancarkan proyek-proyek pembangunan.

37  Oligarki Totaliter Tidak mentolerir ada kekuasaan lain di sampingnya Fasis zaman PD-II (Jerman-Nazi, Italia dan Jepang) Rezim pemerintahan dikuasai militer dan politik.

38  Oligarki Tradisional Sistem politik peninggalan kebudayaan pra modern Dikuasai oleh etik dinasti yg dapat bertahan lama karena dapat menghindari penjajahan Kekuasaan raja mendapat pengesahan karena tradisi, aparat negara tebatas kewajibannya. Pengangkatan jabatan karena pertimbangan pribadi.

39


Download ppt " Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan kehendaknya.  Merup. Unsur penolong dlm kehidupan bermasyarakat.  Bila kekuasaan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google