Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEREKONOMIAN SEBELUM ORDE BARU PERTEMUAN 3. 1. Gejolak Situasi Politik Sejarah Perekonomian Indonesia: Periode 1945 – 1950 Perode Demokrasi Parlementer.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEREKONOMIAN SEBELUM ORDE BARU PERTEMUAN 3. 1. Gejolak Situasi Politik Sejarah Perekonomian Indonesia: Periode 1945 – 1950 Perode Demokrasi Parlementer."— Transcript presentasi:

1 PEREKONOMIAN SEBELUM ORDE BARU PERTEMUAN 3

2 1. Gejolak Situasi Politik Sejarah Perekonomian Indonesia: Periode 1945 – 1950 Perode Demokrasi Parlementer (1950 – 1959) Periode Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965)

3 Periode Demokrasi Parlementer Dikenal sebagai Periode Demokrasi Liberal. Berakhir 5 Juli 1959, ketika Presiden Sukarno menerbitkan sebuah dekrit kembali ke UUD Politik bersifat Demokrasi Terpimpin. Konsep kenegaraan bersifat federal, pemerintahan bersifat parlemen.

4 Kabinet Hatta, Desember 1949 – September 1950 Dipimpin oleh M. Hatta. Konsentrasi utama dari kabinet ini penyatuan politis wilayah Indonesia ke dalam Negara Republik Indonesia Serikat. Revormasi moneter melalui devaluasi mata uang secara serempak dan pemotongan mata uang yang beredar pada bulan Maret Pemotongan uang menjadi separuh atas semua uang kertas keluaran De JavacsheBank yang bernilai nominal lebih dari 2,50 gulden Indonesia (sampai 22 Mei 1951), saat De Javashe Bank dinasionalisasi menjadi Bank indonesia, mata uang kita bernama gulden). Pengurangan seluruh deposito bank yang bernilai 400 gulden menjadi separuhnya. Sebagai pengganti pemegang deposito diberikan obligasi jangka panjang.

5 Kabinet Natsir September 1950 – Maret 1951 Kabinet pertama dalam Negara Kesatuan RI. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Menteri Keuangan dan Sumitro Djojohadikusumo sebagai Menteri Perdagangan dan Industri. Ekspor meningkat karena ada perang Korea dan mampu mengatasi kesulitan neraca pembayaran. Impor diliberalisasikan sebagai upaya menekan tingkat harga-harga umum dalam negeri. Kredit bagi perusahaan-perusahaan asing yang mendominasi perekonomian diperketat, sementara perusahaan pribuni diperlunak. Terjadi surplus anggaran tahun 1951, karena kombinasi kebijakan fiskal yang ketat dan penerimaan yang tinggi. RUP (Rencana Urgensi Pembangunan).

6 Kabinet Sukiman Apri 1951 – Februari 1952 Nasionalisasi De Javacshe Bank menjadi Bank Indonesia (22 Mei 1951) dan memburuknya situasi fiskal. Ekspor menurun karena telah berlalunya Boom Korea. Sistem Kurs Berganda (Multiple exchange rate system) yang telah menjebak sistem perekonomian sejak tahun 1950, dihapuskan atas saran penasehat ekonomi Hjalmar Schacht. Terjadi devisit anggaran. Februari 1952 penandatanganan Persetujuan Keamanan Bersama dengan Amerika Serikat.

7 Kabinet Wilopo Apri Juni 1953 Konsep anggaran berimbang (balanced budget) dalam APBN. Impor diperketat dan harus membayar dimuka. Rasionalisasi angkatan bersenjata melalui modernisasi dan pengurangan personil. Menekan pengeluaran pemerintah, lebih dari 25% pertahun. Cadangan devisa merosot tajam. Program Benteng, membentuk kelas menengah nasional dengan jalan membatasi alokasi impor hanya kepada pengusaha- pengusaha nasional dan bersifat diskriminatif rasial. Efek merugikan dirasakan oleh pengusaha (terutama importir) nonprobumi sejak pertengahan tahun 1953).

8 Kabinet Ali 1 Agustus 1953 Juli 1955 Defisit baik anggaran belanja maupun neraca pembayaran. Melindungi importir pribumi. Importir Benteng naik dari 700 importer menjadi 4300 importer. November 1954 restabilisasi pada pembatasan impor. Pengendalian laju uang beredar kurang sukses.

9 Kabinet Burhanuddin Agustus 1955 – Maret 1956 Sumitro menjabat sebagai Menteri Keuangan. Liberalisasi impor (rasialisme terhadap impor dihapuskan). Pembayaran dimuka atas impor ditingkatkan. Laju uang beredar berhasil ditekan. Harga barang eks impor merosot hingga 15%. Nilai rupiah naik sekitar 8% terhadap emas. Dewan Alat-alat Pembayaran Luar Negeri, modal asing tetap diizinkan, pemberian bantuan yang besar kepada pengusaha pribumi. Membatalkan persetujuan KMB yang berusaha mengekalkan sistem ekonomi kolonial.

10 Kabinet Ali II April 1956 – Maret 1957 Penyelundupan merosotkan cadangan devisa. Defisit dalam anggaran negara. Sertifikat pendorong ekspor dicairkan kembali. Utang pada Belanda dihapuskan. Pemerintah menerima bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF). Undang-undang penanaman modal asing. Undang-undang anti pemogokan dan undang-undang anti pemilikan tanah secara tidak sah. Rencana Lima Tahun Bersifat lebih rinci, bertujuan untuk mendorong industri dasar, jasa- jasa pelayanan umum dan sektor publik, hingga merangsang penanaman modal oleh kalangan swasta.

11 Kabinet Djuanda Maret 1957 – Agustus 1959 Perekonomian bersifat terpimpin. Instrumen ekspor berupa sertifikat pendorong ekspor (SPE) diganti/disederhanakan menjadi Bukti Ekspor (BE). Desember 1957 nasionalisasi perusahaan Belanda. Defisit anggaran 5,5 miliar atau hampir 22 persen dari pengeluaran total pemerintah. Adanya upaya pengembalian wilayah Irian Barat (Irian Jaya). Pendapatan nasional riil merosot 13 persen. Presiden Sukarno mengangkat drinya sebagai Perdana Menteri, dan melakukan sosialisme ala Indonesia.

12 2.Produksi dan Pendapatan Satu setengah dasawarsa (1952 – 1966), perekonomian tumbuh lamban. TahunIndeks (1951 = 100 Perubahan (persen) TahunIndeks (1951 = 100) Perubahan (persen) , ,1 -1, ,8 3, ,8 -1, ,8 22, ,4 1, ,6 1, ,3 -2, ,4 3, ,4 -2, ,4 2, ,7 2, ,4 5, ,5 0, ,0 5, ,4 0,6

13 Tabel 2.2. Pendapatan Nasional dan Pendapatan per Kapita Indonesia Pendapatan Nasional (a) 2.Nasional (b) 3.Per Kapita (c) 4.Per Kapita (d) 5.Per Kapita (e) 216,8 363,9 2406,0 4039,0 90,1 291,9 368,3 3169,0 3999,0 92,1 374,2 3972,0 94,2 520,7 381,9 5401,0 3962,0 96,4 1391,2 397, ,0 4092,0 98,6 Angka-angka Indeks (1958 = 100), mencerminkan tingkat pertumbuhan 6.Nasional (a) 7.Nasional (b) 8.Per Kapita (c) 9.Per Kapita (d) 10.Per Kapita (e) 100,0 134,6 101,2 131,7 99,0 102,2 172,6 102,8 165,1 98,3 104,6 240,2 104,9 224,5 98,1 107,0 641,7 109,2 586,5 99,8 109,4 (a)Menurut harga yang berlaku, dalam miliar rupiah. (b)Menurut harga konstan tahun 1960, dalam miliar rupiah. (c)Menurut harga yang berlaku, dalam miliar rupiah. (d)Menurut harga konstan tahun 1960, dalam miliar rupiah. (e)Taksiran pada pertengahan tahun, dalam juta jiwa.

14 Tabel 2.3 Persentase Distribusi Produk Nsaional Menurut Lapangan Usaha, 1958 – 1962, Menurut Harga Konstan Tahun Sektor dan Keterangan Lain Pertanian Pertambangan Industri Konstruksi Listrik dan gas Komunikasi dan transportasi Perdagangan (besar dan kecil) Keuangan dan perbankan Perumahan Pemerintahan dan pertahanan Jasa-jasa Produk Domesti Neto Pendapatan Investasi Neto Produk Nasional Bruto 50,5 2,5 13,2 1,8 0,2 3,0 14,9 0,7 1,9 6,6 5,5 100,8 -0,8 100,0 52,2 2,8 12,6 1,8 0,2 3,2 14,5 0,8 1,9 5,3 5,6 100,9 -0,9 100,0 52,4 3,1 12,3 1,8 0,2 3,4 15,2 0,8 1,9 4,1 5,6 100,8 -0,8 100,0 50,2 3,0 12,9 1,8 0,2 3,3 16,8 1,0 1,9 4,4 5,5 101,0 -1,0 100,0 53,5 3,2 12,7 1,8 0,2 3,4 15,5 0,8 2,0 2,2 5,8 101,1 -1,1 100,0

15 2.3. Angkatan Kerja, Pekerjaan dan Upah Tabel 2.4 Jumlah dan Persentase Penyerapan Tenaga kerja menurut Sektor dan Jenis Kelamin pada Tahun 1961 SektorPriaWanitaJumlah Pertanian Pertambangan Industri Konstruksi lstrik, air dan gas Perdagangan, Keuangan dan perbankan Komunikasi dan transportasi Jasa-jasa Lain-lain dan tidak diketahui (72,9) (0,3) (4,9) (2,3) (0,2) (6,3) (2,8) (8,6) (1,6) (67,6) (0,1) (7,7) (2,4) (0.3) (7,5) (2,7) (11,6) (2,9) (71,9) (0,3) (5,7) (1,8) (0,1) (6,7) (2,1) (9,5) (1,9) Jumlah (Persentase) (100,0) (100,0) (100,0)

16 Tabel 2.5 Gerak upah Nyata Jangka Panjang di Indonesia Pertengahan Tahun 1950 – Pertengahan Tahun 1960 (Dalam Persen) KeteranganPertengahan Pertengahan Sektor Perkebunan Jawa Sumatera Indonesia Sektor Industri Jawa Sumatera Indonesia

17 2.4. Uang Beredar dan Harga-harga Tabel 2.6 Peredaran Uang pada Tahun 1947 – 1966, dalam Jutaan Rupiah TahunKartalDepositoTotalPorsi UK (persen) Kenaikan Tahunan (persen) U. KartalDepositoTotal ,27 1,64 1,75 2,58 3,33 4,35 5,21 7,47 8,65 9,35 14,10 19,90 26,40 34,10 48,50 102,90 175,50 452, , ,20 1,23 1,37 1,56 1,73 1,71 2,25 2,27 3,64 3,59 4,02 4,82 9,49 8,50 13,80 19,10 33,00 87,90 222,40 615, ,20 2,50 3,01 3,31 4,31 5,04 6,60 7,48 11,10 12,20 13,40 18,90 29,40 34,90 47,90 67,60 135,90 263,40 675, , ,40 51,0 54,5 52,9 59,9 66,1 65,9 67,7 67,3 70,9 69,8 74,5 67,7 75,6 71,1 71,8 75,7 66,7 67,0 76,0 76,

18 Tabel 2.7 Indeks Harga, Uang Beredar dan Kredit Bank, pada Tahun 1949 – 1966 (Uang dan Kredit dalam Jutaan Rupiah “baru”) TahunIndeks harga (1954 = 100) Uang Beredar menurutKredit Bank menurut Harga Berlaku) kepada Harga BerlakuHarga Konstan 1954PemerintahPerusahaan ,31 4,31 5,04 6,60 7,48 11,10 12,20 13,40 18,90 29,40 34,90 47,90 67,60 135,90 263,40 675, , ,40 7,9 8,5 6,0 7,4 8,0 11,1 9,0 10,1 9,2 12,1 12,7 14,5 10,5 8,2 7,0 7,6 4,2 3,7 1,5 2,3 5,2 9,2 3,2 -0,8 23,4 58,7 124,0 355, ,4 1,2 1,0 -0,1 2,6 6,7 6,6 10,7 19,5 40,7 131,6 797,2

19 2.5 Neraca-neraca Ekonomi Nasional Tabel 2.8 Pendapatan dan Belanja Pemerintah, pada Tahun , dalam Jutaan Rupiah Baru (Emisi 1966) Tahun (1)Pendapatan (2) Belanja (3) Selisish (4) Rasio (5) % 17% 24% 52% 47% 16% 42% 60% 104% 141% 174% Rata-rata

20 Tabel 2.9 Neraca Perdagangan dan Neraca Pembayaran pada Tahun 1960 – 1965 dalam Juta US$ Keterangan Ekspor fob Impor fob Neraca Perdagangan Jasa (neto) Rekening Transaksi Berjalan

21 Tabel 2.10 Utang Luar Negeri Indonesia Juta US$) sampai Desember 1965 Negara KreditorJangka Waktu UtangJumlahPersentase terhadap Total PanjangPendek Blok Komunis - Uni Soviet - Yugoslavia - Lain-lain Blok Barat - A S - Jerman Barat - Perancis Asia/Afrika -Jepang - Mesir - Lain-lain I M F (980) (108) (228) 539 (172) (112) (113) (142) 179 (168) (3) (8) (10) (7) (26) 48 (7) (10) (2) (29) 86 (63) (1) (22) (909) (115) (299) 587 (179) (122) (115) (171) 265 (231) (4) (30) ,5 (41,9) (4,8) (12,6) 25,0 (7,6) (5,2) (4,9) (7,3) 11,2 (9,8) (0,2) (1,2) 4,3 Jumlah %


Download ppt "PEREKONOMIAN SEBELUM ORDE BARU PERTEMUAN 3. 1. Gejolak Situasi Politik Sejarah Perekonomian Indonesia: Periode 1945 – 1950 Perode Demokrasi Parlementer."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google