Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Hamdani ( 115030201111027 ) Okto Rizki Pranayoga (115030201111033) Ahmad Romadhani (115030207111015) Arga Sasmita nugraha (115030201111042) Rizqi Arfian.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Hamdani ( 115030201111027 ) Okto Rizki Pranayoga (115030201111033) Ahmad Romadhani (115030207111015) Arga Sasmita nugraha (115030201111042) Rizqi Arfian."— Transcript presentasi:

1 Hamdani ( ) Okto Rizki Pranayoga ( ) Ahmad Romadhani ( ) Arga Sasmita nugraha ( ) Rizqi Arfian Dewantoro ( Rizqi Arfian Dewantoro ( ) M.Yusuf Andrianto ( )

2 Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri tersebut dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di dalam negeri. Dasar Hukum UU No. 7 Tahun 1983 Tentang PPh, terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008

3 Untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, maka seluruh penghasilan wajib pajak tersebut digabungkan Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut : 1.Untuk penghasilan dari usaha, yang dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut 2.Untuk penghasilan lainnya yang dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut 3.Untuk penghasilan berupa deviden yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal sekurang- kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor, atau secara bersama-sama dengan wajar dalam negeri lainnya sekurang-kurangnya sebesar 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan deviden tersebut. Saat diperbolehkan deviden tersebut ditentukan sebagai berikut : 1.Pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan usaha di luar negeri tersebut untuk tahun pajak yang bersangkutan. 2.Apabila tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, maka saat diperolehnya deviden adalah pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir

4 PT. LOLA di Madiun dalam tahun pajak 1997 menerima dan memperoleh penghasilan netto dari sumber luar negeri sebagai berikut : 1.Hasil usaha di Singapura dalam tahun pajak 1995 sebesar Rp Deviden atas pemilikan saham pada "IJB Ltd" di Australia sebesar Rp yaitu sebesar dari keuntungan tahun 1992 yang ditetapkan dalam rapat pemegang saham tahun 1996 dan baru dibayar pada tahun Deviden atas penyertaan saham sebanyak 70% pada "AAM Ltd" di Hongkong yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sebesar Rp , yaitu berasal dari keuntungan saham 1996 yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh pada tahun Bunga kwartal IV tahun 1995 sebesar Rp dari "Iqbal Corpal" di Kuala Lumpur yang baru akan diterima pada bulan mei tahun Penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan dalam negeri dalam tahun pajak 1996 adalah penghasilan pada huruf a, b, dan c, sedangkan penghasilan pada huruf d, digabungkan dengan penghasilan dalam negeri tahun pajak 1997.

5 Dalam menghitung batas jumlah pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri boleh dikreditkan, perlu diperhatikan penentuan sumber penghasilan sebagai berikut : 1.Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut bertempat berkedudukan. 2.Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harga gerak adalah tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan berada 3.Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan berada. 4.Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Mengingat Undang-Undang pajak penghasilan Indonesia menganut pengertian penghasilan yang luas, maka penentuan sumber penghasilan sebagaimana diatas, menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip diatas, misalnya A sebagai wajib pajak dalam negeri memiliki sebuah rumah di Singapura dan dalam tahun 1995 rumah tersebut dijual. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan rumah tersebut merupakan penghasilan yang bersumber di Singapura, karena rumah tersebut terletak di Singapura.

6 Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah : 1.Hanya atas pajak yang langsung dikenakan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari luar negeri 2.Setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak, atau setinggi - tingginya sama dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak dalam hal Penghasilan Kena Pajak lebih kecil dari Penghasilan Luar Negeri. Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari luar negeri tersebut. Yang dimaksud dengan pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri adalah pajak atas penghasilan berkenaan dengan usaha atau pekerjaan di luar negeri, sedangkan yang dimaksud dengan pajak atas penghasilan lainnya di luar negeri, misalnya bunga, deviden, dan royalti.

7 PT. SYN Family di Indonesia pemegang saham tunggal dari IJB Inc. di Negara Amerika. Penghasilan yang berlaku di negara Amerika adalah 48% dan pajak deviden adalah 38%. Penghasilan pajak atas deviden tersebut adalah sebagai berikut : Keuntungan IJB Inc. US $ 100,000 Pajak Penghasilan 48% (Corporate Income Tax) US $ 48,000 _ US $ 52,000 Pajak atas deviden 38% US $ 19,760 _ Deviden yang dikirim ke Indonesia US $ 32,240 Pajak penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh pajak penghasilan yang terutang atas PT. SYN Family adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, dalam kondisi contoh di atas adalah jumlah sebesar US $ 19,760. Pajak Penghasilan (Corporate Income Tax) atas IJB Inc, sebesar US $ 48,000 tidak dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas PT. SYN Family, karena pajak sebesar US $ 48,000 tersebut tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima PT. SYN Family dari luar negeri, melainkan pajak yang dikenakan atas keuntungan IJB Inc, di Negara Amerika Jumlah kredit pajak yang diperbolehkan adalah setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak, atau penghasilan kena pajak kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri.

8 1. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya 2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa 3. Penghasilan berupa imbalan 4. Penghasilan bentuk usaha 5. Penghasilan karena pengalihan harta tetap 6. Keuntungan karena pengalihan

9 Berdasarkan pada Pasal 24 ayat (3) UU PPh menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksudkan pada ayat tersebut.

10 Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan maka pajak yang terutang menurut UU PPh harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan

11 1 PPh atas seluruh penghasilan 2. Penggabungan penghasilan 3. Kerugian 4. PPh Pasal 24 dapat dikreditkan, terhadap PPh yang terutang di Indonesia 5. Jumlah kredit pajak 6. Jumlah tertentu 7. Kredit pajak untuk masing-masing negara 8. PKP tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final 9. Jumlah pajak yang dibayar di LN melebihi yang diperkenankan 10. Permohonan kredit pajak luar negeri 11. Perpanjangan jangka waktu penyampaian lampiran permohonan 12. Perubahan penghasilan dari LN dengan pembetulan SPT 13. Pembetulan SPT kurang bayar tidak dikenakan sanksi bunga 14. Pembetulan SPT lebih bayar kompensasi dengan utang pajak

12 Berdasarkan Lampiran 1 keputusan Menteri Keuangan Nomor: 164/KMK.03/2002 Tentang Kredit Pajak, tata cara pengkreditan pajak luar negeri diatur sebagai berikut: UU PPh menentukan bahwa WP dalam negeri dikenakan PPh atas seluruh penghasilan dimanapun penghasilan tersebut diterima atau diperoleh, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Untuk menghindari pengenaan pajak ganda maka sesuai dengan ketentuan Pasal 24 UU PPh, pajak yang dibayar atau yang terutang di luar negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia, tetapi tidak melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan UU PPh. metode kredit pajak yang demikian disebut metode pengkreditan terbatas (Ordinary Credit Method). Tata cara penghitungan kredit pajak luar negeri: 1. Penggabungan seluruh penghasilan 2. Kerugian tidak dapat dikompensasikan 3. Batas maksimum kredit pajak luar negeri 4. Penghasilan luar negeri bersumber dari beberapa negara 5. WP memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final

13 1. PT. KINDANI di Jakarta memperoleh penghasilan netto dalam tahun 1997 sebagai berikut : Penghasilan dalam negeri Rp Penghasilan luar negeri Rp (dengan tarif pajak 20%) Penghasilan jumlah maksimum kredit pajak luar negeri adalah : 2. PT Perdana di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2006 sebagai berikut: -Penghasilan Dalam Negeri Rp Penghasilan dari LN (tarif pajak 20%) Rp Hitunglah jumlah kredit pajak luar negeri.

14 1.Penghasilan luar negeri Rp Penghasilan dalam negeri Rp Jumlah Penghasilan Netto Rp Apabila jumlah penghasilan netto sama dengan penghasilan kena pajak, maka sesuai dengan tarif pasal 17, pajak penghasilan yang terutang adalah : 10% x Rp Rp % x Rp Rp % x Rp Rp Jumlah Rp Batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah : Rp x Rp : Rp = Rp Pajak luar luar negeri = x 20% = Rp Oleh karena batas maksimum kredit pajak luar negeri sebesar Rp lebih besar dari jumlah pajak yang terutang di luar negeri yaitu sebesar Rp , maka jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah sebesar Rp

15 menghitung total penghasilan kena pajak penghasilan dari dalam negeri Rp penghasilan dari luar negeri Rp Penghasilan neto Rp menghitung total PPh terhutang 10% x Rp = Rp % x Rp = Rp % x Rp = Rp Pajak terhutang = Rp menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan (penghasilan LN : total penghasilan) x total PPh terutang (Rp : Rp ) x Rp = Rp ,61 menghitung PPh yang terutang atau dipotong di LN: 20% x Rp = Rp Dari perhitungan tersebut di atas kredit pajak LN yang diperbolehkan adalah sebesar Rp atau sebesar PPh yang terutang atau dibayar di LN. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan penghitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang atau dibayar di LN, kemudian dipilih jumlah yang terendah.

16 TERIMA KASIH


Download ppt "Hamdani ( 115030201111027 ) Okto Rizki Pranayoga (115030201111033) Ahmad Romadhani (115030207111015) Arga Sasmita nugraha (115030201111042) Rizqi Arfian."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google