Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Oleh: BPS PROVINSI NTB Mataram, 8 Mei 2015. OUTLINE PAPARAN Pendahuluan Tinjauan Pustaka Penyusunan IPR Metodologi Penyusunan IPR Outline Penyusunan IPR.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Oleh: BPS PROVINSI NTB Mataram, 8 Mei 2015. OUTLINE PAPARAN Pendahuluan Tinjauan Pustaka Penyusunan IPR Metodologi Penyusunan IPR Outline Penyusunan IPR."— Transcript presentasi:

1 Oleh: BPS PROVINSI NTB Mataram, 8 Mei 2015

2 OUTLINE PAPARAN Pendahuluan Tinjauan Pustaka Penyusunan IPR Metodologi Penyusunan IPR Outline Penyusunan IPR Evaluasi Penyusunan IPR Provinsi NTB

3 - Tujuan Pembangunan Kesejahteraan (Sesuai dengan Pembukaan UUD1945, alinea IV). -Tidak mudah untuk mengukur kemajuan pembangunan serta keterbandingannya antar daerah. -Alat Ukur Kinerja Pembangunan: indikator tunggal, indikator komposit?? I. Pendahuluan

4 -Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kelemahan : tingginya nilai PDRB tidak menjamin tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat. -Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Mengukur 3 aspek utama pembangunan manusia (UNDP, 1990) yaitu pengetahuan (knowledge), Peluang Hidup (Longevity) dan hidup layak (decent living). Alat Ukur Kinerja Pembangunan Yang Sering digunakan

5 Latar Belakang Penyusunan IPR Evaluasi terhadap kinerja pembangunan NTB diharapkan mencakup sebanyak mungkin aspek- aspek yang dapat menggambarkan kondisi dan perkembangan suatu daerah. “Semakin banyak dimensi/variable/indikator yang dilibatkan untuk mengukur kinerja pembangunan, maka akan memberikan hasil yang mendekati benar (Kerlinger, 1995)”.

6 Indeks Pembangunan Regional (IPR) -Mengukur kinerja pembangunan wilayah dari berbagai dimensi (BPS, 2009), serta mampu memotret perbedaan tingkat pembangunan baik antar wilayah maupun antar waktu. -Ada pembeda pengukuran pencapaian pembangunan daerah karena kinerja pembangunan yang diukur mencakup banyak aspek, sementara IPM mengukur kinerja pembangunan dengan pendekatan kualitas manusia (human), sehingga IPR dimaksudkan untuk melengkapi ukuran IPM yang ada. Kenapa IPR??

7 Tujuan Penyusunan IPR (1) Secara umum : Penyusunan Indeks Pembangunan Regional (IPR) Provinsi NTB Tahun 2013 untuk mengukur kinerja pembangunan antar wilayah dan antar waktu di Provinsi NTB.

8 Secara Khusus: 1.Membandingkan kinerja pembangunan regional antar kabupaten/kota. 2.Melihat perkembangan kinerja pembangunan regional pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi NTB tahun Mengidentifikasi kabupaten/kota dengan kinerja pembangunan regional terbaik dan terburuk pada setiap dimensi pembangunan. 4.Menawarkan ukuran alternatif untuk evaluasi kinerja pembangunan bagi perumus kebijakan. Tujuan Penyusunan IPR (2)

9 II. Tinjauan Pustaka - Wang (2007) dalam publikasi ADB Institute Discussion Paper no. 66 berjudul “Who’s in First? A Regional Development Index for the People’s Republic of China’s Provinces”. -Penyempurnaan penyusunan Indeks Pembangunan Regional (BPS, 2010), menentukan lima dimensi pembangunan yang mencakup Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial, Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik, Dimensi Kualitas Lingkungan Hidup, dan Dimensi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

10 Pohon IPR 10 IPR EKONOMI INFRASTRUKTUR & PELAYANAN PUBLIK KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP TEKNOLOGI, INFORMASI & KOMUNIKASI SOSIAL

11 Pohon Dimensi Ekonomi EKONOMI EKONOMI PENDAPATAN & URBANISASI KETENAGAKERJAAN Daya Beli PPP per kapita Urbanisasi Pekerja formal Pekerja fulltime Pkrj dgn upah > UMP PAD per penerimaan PMTB thd PDB Kontribusi Tersier thd PDB KEMAMPUAN KEUANGAN, INVESTASI & STRUKTUR EKONOMI

12 Pohon Dimensi Sosial 12 SOSIAL PENDIDIKAN KESEHATAN RLS / MYS AMH AHH KEPENDUDUKAN SOSIAL LAINNYA APS 7 – 12 thn APS 13 – 15 thn APS 16 – 18 thn Pddk tamat PT/Univ Pddk tdk sakit Balita diimunisasi Pertumbuhan pddk Ratio ketergantungan TFR Persepsi keamanan baik Pddk bukan korban kejahatan Pddk tidak miskin

13 Pohon Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik INFRASTRUKTUR & PELAYANAN PUBLIK INFRASTRUKTUR & PELAYANAN PUBLIK PENDIDIKAN KESEHATAN Rasio murid/kelas SD Rasio murid/kelas SMP Rasio murid/kelas SMU Rasio tempat tidur RS per pddk Rasio puskesmas per pddk RT dgn listrik Rasio kantor bank per kecamatan INFRASTRUKTUR & PELAYANAN PUBLIK LAIN Ratio dokter per pddk Persalinan balita oleh tenaga medis Pddk berobat ke RS dan dokter Lahan sawah beririgrasi Panjang jalan diaspal

14 Pohon Dimensi Lingkungan Hidup LINGKUNGAN HIDUP PENCEMARAN UDARA Konsentrasi NO 2 di udara PENCEMARAN AIR/TANAH Konsentrasi SO 2 di udara Desa tdk mengalami pencemaran udara Konsentrasi BOD pada air sungai Konsentrasi COD pada air sungai Konsentrasi DO pada air sungai Desa tdk mengalami pencemaran air Desa tdk mengalami pencemaran tanah RT dengan akses air minum bersih RT dengan akses sanitasi layak

15 Pohon Dimensi Teknologi, Informasi dan Komunikasi 15 INFORMASI, TEKNOLOGI & KOMUNIKASINFORMASI, TEKNOLOGI & KOMUNIKASI INFORMASI, TEKNOLOGI & KOMUNIKASINFORMASI, TEKNOLOGI & KOMUNIKASI TEKNOLOGI INFORMASI RT dengan PC/Laptop RT Akses Internet Pddk mendengarkan radio Pddk nonton tv Pddk baca koran Rasio kantor pos/desa RT menguasai tlp RT Menguasai HP KOMUNIKASI

16 III. Metodologi Penyusunan IPR 1. Sumber Data -Data BPS, baik dari hasil sensus maupun survei, sedangkan data lainnya diperoleh dari dinas/instansi lainnya. -Dilakukan interpolasi/proxy pada data yang tidak tersedia secara kontinyu setiap tahun. 2. Transformasi Indikator : Metode Max-Min. 3.Pembobotan Indikator : Metode Korelasi. 4.Pembobotan Subdimensi : Metode Equal Weighting (EW); semua variabel diberikan penimbang yang sama. Ini menunjukkan bahwa semua variabel sama “penting”. 5.Pembentukan IPR dan Dimensi IPR : Agregasi Linier (LA) digunakan jika setiap indikator memiliki ukuran yang sama dan mendasarkan pada proporsionalitas bobot indikator, Dalam LA, pengaruh perbedaaan nilai indikator bersifat konstan.

17 IV. Outline Penulisan IPR 2014 Bab I. Pendahuluan Bab II. Tinjauan Pustaka Pengukuran Pembangunan Regional Bab III. Kerangka Penyusunan Indeks Pembangunan Regional (IPR) Bab IV. Metodologi Penyusunan Indeks Pembangunan Regional (IPR) Bab V. Kinerja Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Bab VI. Kesimpulan dan Saran

18 Jadwal Penyusunan IPR 2014 Kegiatan Maret 2015April 2015Mei 2015Juni 2015Juli 2015Agustus 2015 September 2015 Oktober 2015 IIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIV Persiapan Pengumpulan Data Validasi Data Kompilasi Data Pengolahan Data Tabulasi Data Analisis IPR Penyusunan Publikasi Pencetakan Publikasi

19 V. Evaluasi Penyusunan IPR 2013 Terdapat beberapa indikator yang tidak tersedia sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai bagian penghitungan komposit sub dimensi IPR. Indikator tersebut adalah indikator lingkungan hidup yang bersumber dari data Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Penelitian (BPLHP). Pada sub dimensi pencemaran udara hanya tersedia satu dari tiga indikator yaitu persentase desa yang tidak mengalami pencemaran udara dan pada sub dimensi pencemaran air/tanah dari 7 indikator hanya tersedia empat indikator saja yaitu persentase desa yang tidak mengalami pencemaran air, persentase desa yang tidak mengalami pencemaran tanah, persentase rumah tanggga yang mengakses air bersih dan persentase rumah tanggga dengan sanitasi layak, maka dalam penghitungan bobotnya, dua sub dimensi lingkungan hidup tersebut digabung menjadi satu sub dimensi menjadi sub dimensi pencemaran udara, tanah dan air. Keterbatasan indikator dimensi lingkungan hidup tersebut menyebabkan nilai dari dimensi lingkungan hidup tersebut tidak dapat terbanding dengan nilai dimensi lingkungan hidup provinsi lainnya.

20 Evaluasi Penyusunan IPR 2013 Selain itu, terdapat beberapa indikator yang bersumber dari data yang tidak tersedia secara kontinyu setiap tahun, seperti data yang bersumber dari Podes dan Susenas Modul Sosial Budaya dan Perumahan (MSBP) serta parameter demografi yang bersumber dari data Sensus Penduduk 2010 (SP2010), sehingga dilakukan interpolasi/proxy agar indikator tersebut bisa tersedia sampai dengan periode yang diinginkan. Tidak lengkapnya indikator pada dimensi lingkungan hidup menyebabkan penghitungan IPR NTB tidak melibatkan dimensi lingkungan hidup (agar dapat terbanding secara nasional).

21 Capaian Kinerja Pembangunan Regional Provinsi NTB 2013

22 IPR (Tanpa Dimensi Kualitas Lingkungan Hidup) Tahun 2008 Menurut Provinsi Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Indeks Pembangunan Regional 2010

23 IPR (Tanpa Dimensi Kualitas Lingkungan Hidup) Tahun 2009 Menurut Provinsi Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Indeks Pembangunan Regional 2010

24 Perkembangan IPR NTB (Tanpa Dimensi Kualitas Lingkungan Hidup) dan Dimensi Pembentuknya, Tahun Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Penyusunan IPR 2010 BPS, Hasil Olahan IPR 2013 (Nilai IPR tahun )

25 IPR Dimensi Ekonomi Tahun 2008 Menurut Provinsi Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Indeks Pembangunan Regional 2010

26 IPR Dimensi Ekonomi Tahun 2009 Menurut Provinsi Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Indeks Pembangunan Regional 2010

27 Perkembangan IPR Dimensi Ekonomi Provinsi NTB, Tahun Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Penyusunan IPR 2010 BPS, Hasil Olahan IPR 2013 (Nilai IPR tahun )

28 Perkembangan Nilai Subdimensi Ekonomi NTB, Tahun Tahun Subdimensi Ekonomi Dimensi Ekonomi Pendapatan dan Urbanisasi Ketenagakerjaan Kemampuan Keuangan Daerah, Investasi dan Struktur Ekonomi (1)(2)(3)(4)(5) ,1834,7736,10 36, ,8739,4038,11 38, ,4654,7550,4048, ,7154,3452,4348, ,2454,8152,7549,27 Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Indeks Pembangunan Regional 2010

29 Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi Berdasarkan nilai subdimensi dan indikatornya Subdimensi Pendapatan dan Urbanisasi NTB memiliki kemampuan daya beli yang sudah cukup baik, terlihat dari kemampuan daya belinya yang mencapai Rp ,- pada tahun Meskipun belum mencapai target maksimum daya beli (Rp , target PJP II tahun 2018), namun NTB menunjukkan kemampuan daya beli NTB yang relatif lebih baik jika dibandingkan provinsi lainnnya (sampai dengan tahun 2013 NTB termasuk 10 besar provinsi dengan kemampuan daya beli tertinggi). Kondisi sebaliknya terlihat dari besarnya PDRB per kapita NTB yang menunjukkan nilai yang relatif rendah. Pada tahun 2008, PDRB perkapita NTB ADH berlaku dengan memasukkan sub sektor pertambangan non migas mencapai Rp ,- kemudian meningkat menjadi Rp ,- di tahun 2013 atau mengalami pertumbuhan 11,74 persen. Meskipun memiliki pertumbuhan yang tergolong tinggi, namun nilai PDRB NTB ternyata masih jauh tertinggal dari provinsi lainnya.

30 Sub dimensi ketenagakerjaan - Persentase penduduk yang bekerja ≥ 35 jam seminggu relatif rendah jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. - Sampai dengan tahun 2013, kurang dari 50 persen pekerja di NTB memiliki upah diatas UMP. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan di NTB belum mampu menciptakan kesejahteraan bagi para buruh/karyawan melalui peningkatan pendapatannnya. Sub dimensi kemampuan keuangan daerah, investasi dan struktur ekonomi. - Persentase kontribusi tersier terhadap PDRB NTB masih relatif rendah jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi Berdasarkan nilai subdimensi dan indikatornya

31 IPR Dimensi Sosial Tahun 2008 Menurut Provinsi Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Indeks Pembangunan Regional 2010

32 IPR Dimensi Sosial Tahun 2009 Menurut Provinsi Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Indeks Pembangunan Regional 2010

33 Perkembangan IPR Dimensi Sosial Provinsi NTB, Tahun Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Penyusunan IPR 2010 BPS, Hasil Olahan IPR 2013 (Nilai IPR tahun )

34 Kab/Kota Subdimensi Sosial Sosial PendidikanKesehatanKependudukanSosial Lainnya (1)(2)(3)(4)(5)(6) ,7476,0869,7082,53 73, ,3679,4270,8082,57 74, ,3779,8887,2890,5880, ,7880,3587,9891,2981, ,5380,3790,0291,5182,61 Perkembangan Nilai Subdimensi Sosial NTB Tahun Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Penyusunan IPR 2010 BPS, Hasil Olahan IPR 2013 (Nilai IPR tahun )

35 Sub dimensi Pendidikan -Rata-rata lama sekolah NTB masih berada pada angka 7,20 tahun. -Angka melek huruf yang masih berada di kisaran 85 persen. -Penduduk berusia 24 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan perguruan tinggi masih berada di bawah 10 persen. Masih rendahnya capaian pembangunan bidang pendidikan NTB merupakan salah satu penyebab tertinggalnya capaian bidang sosialnya jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, dan bahkan sub dimensi pendidikan NTB masih tertinggal jika dibandingkan dengan Provinsi NTT. Evaluasi Kinerja Pembangunan Sosial Berdasarkan nilai subdimensi dan indikatornya

36 Sub dimensi kesehatan -AHH NTB pada tahun 2013 sebesar 63,21 tahun, indikator tersebut menempatkan NTB sebagai provinsi dengan angka harapan hidup terendah di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa derajat kesehatan NTB perlu mendapatkan perhatian lebih. -Persentase balita yang diimunisasi terlihat cukup menggembirakan, data Susenas 2013 menunjukkan bahwa sekitar 97,44 persen balita diimunisasi, hal ini menunjukkan upaya yang cukup tinggi dari pemerintah daerah rangka menurunkan angka kematian bayi dan balita yang secara tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan AHH NTB. Evaluasi Kinerja Pembangunan Sosial Berdasarkan nilai subdimensi dan indikatornya

37 Sub dimensi kependudukan Laju pertumbuhan NTB tahun 2008 sebesar 1,61 persen diproyeksikan menjadi 0,60 persen di tahun 2035 (BPS, 2013). Sementara TFR juga diperkirakan akan menurun dari 2,72 di tahun 2010 menjadi 2,09 di tahun 2035 (BPS, 2013). Turunnya laju pertumbuhan penduduk dan TFR memperlihatkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengendalikan jumlah penduduk. Rasio ketergantungan masih menunjukkan angka di atas 50 persen (52,43 persen tahun 2013). Ini artinya beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif masih cukup besar. Evaluasi Kinerja Pembangunan Sosial Berdasarkan nilai subdimensi dan indikatornya

38 Sub dimensi sosial lainnya Persentase penduduk miskin di NTB relatif cukup tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Provinsi NTB, NTT, Gorontalo, Maluku, Papua Barat dan Papua pada periode adalah enam besar provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi. Berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah NTB dinilai telah cukup berhasil dalam rangka penurunan tingkat kemisikinan, terlihat dari semakin menurunnya persentase penduduk miskin NTB setiap tahunnya. Persentase penduduk miskin menurun dari 22,80 persen tahun 2008 menjadi 17,25 persen di tahun Evaluasi Kinerja Pembangunan Sosial Berdasarkan nilai subdimensi dan indikatornya

39 IPR Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik Tahun 2008 Menurut Provinsi Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Indeks Pembangunan Regional 2010

40 IPR Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik Tahun 2009 Menurut Provinsi Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Indeks Pembangunan Regional 2010

41 Perkembangan IPR Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik Provinsi NTB, Tahun Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Penyusunan IPR 2010 BPS, Hasil Olahan IPR 2013 (Nilai IPR tahun )

42 Kab/Kota Subdimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik Infrastruktur dan Pelayanan Publik PendidikanKesehatan Infrastruktur dan Perjalanan Publik Lainnya (1)(2)(3)(4)(5) ,6333,0472,89 60, ,4933,6477,23 61, ,6741,9387,7468, ,9844,1789,0471, ,6553,7189,5376,30 Perkembangan Nilai Subdimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik NTB,Tahun Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Penyusunan IPR 2010 BPS, Hasil Olahan IPR 2013 (Nilai IPR tahun )

43 Sub dimensi pendidikan Rasio murid terhadap jumlah kelas baik di jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA masih melebihi target minimum daya tampung kelas. Pada tahun 2013, rasio murid SD terhadap kelas sebesar 28,60 (target minimum mendiknas sebesar 28 murid per kelas), kemudian rasio murid SMP terhadap kelas sebesar 29,88 (target minimum mendiknas sebesar 28 murid per kelas), dan rasio murid SMA terhadap kelas sebesar 36,94 jauh melebihi target minimum mendiknas (32 murid per kelas). Masih relatif tingginya rasio murid per kelas di NTB menunjukkan bahwa penyediaan sarana pendidikan di NTB masih belum memadai. Hal ini secara tidak langsung akan mengakibatkan proses belajar mengajar menjadi tidak optimal. Evaluasi Kinerja Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik Berdasarkan nilai subdimensi dan indikatornya

44 Sub dimensi kesehatan Rendahnya nilai indeks pada sub dimensi ini disebabkan oleh rendahnya rasio tempat tidur rumah sakit, rasio puskesmas dan dan rasio dokter terhadap penduduk. Sampai dengan tahun 2013, rasio tempat tidur rumah sakit di NTB mencapai 59,95 unit per penduduk. Kemudian rasio puskesmas baru mencapai 15,46 puskesmas per penduduk serta rasio dokter mencapai 11,53 dokter per penduduk. Data susenas tahun 2013 menunjukkan bahwa hanya 33,16 persen penduduk yang berobat ke RS dan Dokter, indikator ini turut berkontribusi pada rendahnya nilai dimensi infrastruktur bidang kesehatan NTB. Sementara indikator infrastruktur kesehatan yang terlihat cukup menggembirakan adalah tingginya persentase balita dengan kelahiran terakhir ditolong tenaga medis yaitu mencapai 88,26 persen di tahun Evaluasi Kinerja Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik Berdasarkan nilai subdimensi dan indikatornya

45 IPR Dimensi Teknologi, Informasi dan Komunikasi Tahun 2008 Menurut Provinsi Peringkat 23 Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Indeks Pembangunan Regional 2010

46 IPR Dimensi Teknologi, Informasi dan Komunikasi Tahun 2009 Menurut Provinsi Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Indeks Pembangunan Regional 2010

47 IPR Dimensi Teknologi, Informasi dan Komunikasi Provinsi NTB Tahun Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Penyusunan IPR 2010 BPS, Hasil Olahan IPR 2013 (Nilai IPR tahun )

48 Kab/Kota Subdimensi Teknologi, Informasi, dan Komuniasi Teknologi, Informasi, dan Komuniasi TeknologiInformasiKomunikasi (1)(2)(3)(4)(5) 20086,1339,6036,2327, ,1333,9139,6226, ,4831,3240,1525, ,5231,3243,1027, ,0331,3244,9728,44 Sumber: BPS, Publikasi Penyempurnaan Penyusunan IPR 2010 BPS, Hasil Olahan IPR 2013 (Nilai IPR tahun ) Perkembangan Nilai Subdimensi TIK NTB Tahun

49 Rendahnya nilai dari sub dimensi teknologi NTB, disebabkan oleh kecilnya persentase persentase rumah tangga yang menguasai PC/laptop/notebook dan rendahnya persentase rumah tangga dengan minimal 1 art yang mengakses internet. Berdasarkan data susenas, masing-masing indikator tersebut baru mencapai 9,53 dan 8,53 persen di tahun Sementara rendahnya nilai pada sub dimensi informasi disebabkan oleh rendahnya persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mendengarkan siaran radio (8,71 persen tahun 2013) dan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca surat kabar (7,22 persen tahun 2013), sedangkan untuk penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton siaran TV sudah menunjukkan persentase yang cukup tinggi (86,04 persen). Evaluasi Kinerja Pembangunan TIK Berdasarkan nilai subdimensi dan indikatornya

50 Kabupaten/Kota IPR Gabungan Semua Dimensi IPR tanpa Dimensi Kualitas Lingkungan Hidup PeringkatIndeksPeringkatIndeks (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13) Lombok Barat ,2160,5461, ,8456,5357,61 Lombok Tengah ,5559,5061, ,1154,8356,72 Lombok Timur ,1359,6661, ,8153,6355,72 Sumbawa ,7760,8063, ,0555,1458,09 Dompu ,9960,0261, ,1555,6556,90 Bima ,6956,7557, ,6950,6651,33 Sumbawa Barat ,3962,7363, ,4456,9857,00 Lombok Utara ,4158,2858, ,8553,8354,88 Kota Mataram ,4673,2673, ,0369,9069,68 Kota Bima ,8868,5270, ,6765,1166,52 Peringkat IPR Menurut Kabupaten/Kota Tahun Sumber: BPS, Hasil Olahan IPR 2013

51 Kabupaten/Kota PeringkatIndeks Dimensi Ekonomi (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) Lombok Barat33353,8852,2754,12 Lombok Tengah56745,2845,3345,40 Lombok Timur44549,0849,2351,07 Sumbawa65444,8345,6751,57 Dompu77644,4543,0745,77 Bima10 37,2137,1137,15 Sumbawa Barat88843,6941,0343,16 Lombok Utara99939,9040,6639,29 Kota Mataram11175,4676,3975,58 Kota Bima22265,3066,8865,07 Peringkat IPR Dimensi Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota,Tahun Sumber: BPS, Hasil Olahan IPR 2013

52 Kabupaten/Kota Pendapatan dan UrbanisasiKetenagakerjaan Kemampuan Keuangan Daerah, Investasi dan Struktur Ekonomi (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) (10) Lombok Barat 46,4246,8447,3161,0957,9361,5554,1552,0453,51 Lombok Tengah 39,7540,3040,7642,9342,0940,8853,1853,6054,56 Lombok Timur 46,8447,2448,2154,0253,9556,6946,3846,5148,30 Sumbawa 41,7542,3342,9351,9852,8650,8740,7741,8160,93 Dompu 38,4038,9939,5045,1541,7748,4649,8048,4649,35 Bima 31,4531,9732,5134,7134,6633,1645,4744,7145,78 Sumbawa Barat 56,4251,3352,1748,9054,9756,5125,7416,7820,79 Lombok Utara 34,3434,7535,1635,6838,7535,1849,6848,4847,52 Kota Mataram 67,7968,2068,8893,1394,8489,0965,4466,1468,78 Kota Bima 56,2656,7557,1678,0080,4175,0261,6563,4863,04 Sumber: BPS, Hasil Olahan IPR 2013 Perkembangan Nilai Subdimensi Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota, Tahun

53 Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota Tiga besar Kabupaten/kota dengan kinerja pembangunan ekonomi relatif tinggi : Kota Mataram, Kota Bima dan Lombok Barat. Kota Mataram memiliki skor yang relatif tinggi pada sebagian besar indikator di setiap sub dimensinya. Misalnya tingkat urbanisasi yang telah mencapai skor tertinggi (100) dan kontribusi sektor tersier dalam PDRB yang mencapai lebih dari 70 persen. Capaian kinerja ekonomi Kota Bima yang relatif tinggi disebabkan oleh kontribusi sektor tersier dalam PDRB yang mencapai lebih dari 70 persen serta lebih dari 50 persen pekerja di Kota Bima memiliki upah di atas UMK. Kabupaten Lombok Barat juga memiliki indikator ketenagakerjaan yang cukup baik, ditunjukan dengan persentase penduduknya yang lebih dari 60 persen bekerja di atas jam kerja normal. Selain itu persentase PAD Lombok Barat yang relatif tinggi yaitu mencapai lebih dari 10 persen dari total penerimaan daerahnya. Dua indikator tersebut secara tidak langsung mendongkrak nilai indeks dimensi ekonomi di kabupaten tersebut.

54 Tiga besar Kabupaten/kota dengan kinerja pembangunan ekonomi relatif rendah : Kabupaten Bima, Lombok Utara dan Sumbawa Barat. Capaian kinerja ekonomi Kabupaten Bima dan Lombok Utara relatif rendah, disebabkan oleh rendahnya skor pada semua sub dimensi ekonomi. Indikator yang cukup rendah capaiannya di Kabupaten Bima dan Lombok Utara adalah daya beli masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Rendahnya daya beli menunjukkan bagaimana program pemerintah belum mampu menstimulasi perekonomian dalam mendorong daya beli masyarakat. Disamping itu, tingkat urbanisasi di dua kabupaten tersebut juga relatif rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnnya di NTB. Tingkat urbanisasi yang rendah menunjukkkan bahwa pembangunan ekonomi dan infrastruktur pada dua kabupaten/kota tersebut belum mampu mendorong terciptanya penduduk yang lebih maju dan modern. Kabupaten Sumbawa Barat yang memiliki skor yang relatif cukup tinggi pada sub dimensi pendapatan dan urbanisasi namun memiliki kinerja bidang ekonomi yang relatif rendah. Rendahnya kinerja ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat disebabkan oleh skor yang cukup rendah pada sub dimensi kemampuan keuangan daerah, investasi dan struktur ekonominya, yaitu pada indikator kontribusi PMTB terhadap PDRB yang memiliki persentase cukup kecil. Indikator tersebut menunjukkkan bahwa kebijakan ekonomi di kabupaten tersebut belum mampu merangsang para investor untuk berinvestasi. Indikator lainnnya yang nilainya relatif cukup rendah di kabupaten tersebut adalah persentase kontribusi tersier terhadap PDRB yang hanya berkisar 3 sampai 6 persen pada periode Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota

55 Kabupaten/Kota PeringkatIndeks Dimensi Sosial (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) Lombok Barat910980,2680,3981,10 Lombok Tengah66680,5481,4481,90 Lombok Timur44480,8282,2182,52 Sumbawa33381,6182,7583,38 Dompu57580,6281,2182,06 Bima108 79,7880,7380,21 Sumbawa Barat85780,3181,7381,68 Lombok Utara79880,3880,6081,24 Kota Mataram11186,8888,2488,80 Kota Bima22284,8385,8785,55 Sumber: BPS, Hasil Olahan IPR 2013 Peringkat IPR Dimensi Sosial Menurut Kabupaten/Kota,Tahun

56 Kabupaten/ Kota PendidikanKesehatanKependudukanSosial Lainnya (1) (2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13) Lombok Barat61,4360,1062,3382,9083,6583,3889,4889,8090,2488,2688,8288,99 Lombok Tengah60,5662,4862,7479,3079,9280,6389,4589,8490,2893,1093,5093,67 Lombok Timur61,7667,4068,5780,1779,0978,8387,3187,6387,9393,7894,2694,05 Sumbawa67,8968,6969,3278,5080,8481,9187,1187,6388,0593,3393,8993,99 Dompu71,6669,8571,8881,1383,4684,0073,4874,2074,6395,2596,0096,09 Bima67,4769,8469,2679,9980,2877,9375,6276,2076,6793,8594,1294,19 Sumbawa Barat70,4772,5272,2880,3283,5481,8478,8778,8979,7295,3395,5195,96 Lombok Utara60,4559,5161,9981,4781,6781,0487,8588,4988,8091,9192,5392,69 Kota Mataram75,9179,3979,4783,4084,2285,6495,7395,8895,9594,0994,7995,25 Kota Bima77,0279,3378,3781,6882,8381,7188,3188,7089,0892,4292,5192,67 Sumber: BPS, Hasil Olahan IPR 2013 Perkembangan Nilai Subdimensi Sosial Menurut Kabupaten/Kota, Tahun

57 Evaluasi Kinerja Pembangunan Sosial Kabupaten/Kota Secara umum selama periode , semua kabupaten/kota di NTB memiliki nilai indeks dimensi sosial yang relatif cukup baik yaitu berkisar antara 79 sampai 89. Jika diperingkatkan maka Kota Mataram, Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa memiliki kinerja sosial yang relatif lebih baik jika dibandingkan tujuh kabupaten/kota lainnnya di NTB. Skor pada sub dimensi pendidikan untuk sebagian besar kabupaten/kota di NTB masih berada di bawah nilai 70. Ini berarti pencapaian kinerja sosial di bidang pendidikan bisa dikatakan relatif cukup rendah. Misalkan saja, pada indikator rata- rata lama sekolah, dimana sebagian besar kabupaten/kota masih berada di bawah 7 tahun, kecuali Kota Mataram dan Kota Bima yang sudah mencapai 9-10 tahun. Indikator lain yang masih memiliki capaian cukup rendah adalah angka melek huruf. Untuk angka melek huruf, masih ada beberapa kabupaten yang memiliki angka melek huruf di bawah 80 persen yaitu Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Utara. Capaian yang relatif rendah juga terlihat pada sub dimensi kesehatan. Pada indikator angka harapan hidup, terlihat bahwa angka harapan hidup seluruh kabupaten/kota di NTB juga masih rendah yaitu berada di bawah 70 tahun.

58 Sub dimensi Kependudukan : Rasio ketergantungan dari masing-masing kabupaten/kota sebagian besar masih berada di atas 50, kecuali di Kota Mataram yang memiliki angka ketergantungan sebesar 45 persen. Sub Dimensi Sosial Lainnya : Tingkat Kemiskinan relatif tinggi, Kota Mataram dan Kota Bima sampai dengan tahun 2013 memiliki persentase penduduk miskin yang relatif rendah jika dibandingkan kabupaten/kota lainnya di NTB. Sedangkan Kabupaten Lombok Utara adalah kabupaten dengan persentase penduduk miskin lebih dari 30 persen. Tingginya persentase penduduk miskin di kabupaten Lombok Utara menjadi salah satu penyebab rendahnya kinerja pembangunan sosial di Kabupaten tersebut. Evaluasi Kinerja Pembangunan Sosial Kabupaten/Kota

59 Kabupaten/Kota Peringkat Indeks Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) Lombok Barat 86758,4866,1967,19 Lombok Tengah 45266,0466,4773,19 Lombok Timur ,6356,4861,84 Sumbawa 68864,0062,2766,70 Dompu 31366,5573,0073,13 Bima 79960,4362,1064,64 Sumbawa Barat 52565,5871,0769,16 Lombok Utara ,1565,8369,91 Kota Mataram 24666,8369,7469,15 Kota Bima 13174,6370,2978,95 Sumber: BPS, Hasil Olahan IPR 2013 Peringkat IPR Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik Menurut Kabupaten/Kota,Tahun

60 Kabupaten/Kota PendidikanKesehatan Infrastruktur dan Perjalanan Publik Lainnya (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) Lombok Barat 64,2784,0880,8024,3825,0530,0186,8089,4590,75 Lombok Tengah 88,0387,2893,6524,0524,8037,4386,0487,3588,49 Lombok Timur 71,5364,7875,3622,8524,3630,7975,5180,2979,36 Sumbawa 87,5682,1692,3235,0133,4336,0769,4571,2371,71 Dompu 89,06100,0095,2244,4150,7955,9966,1968,2168,18 Bima 78,2385,2487,9436,0134,2037,3867,0666,8668,60 Sumbawa Barat 88,9498,3290,2741,5747,8748,5266,2367,0268,69 Lombok Utara 59,8886,0390,4916,6826,0733,1079,9085,4086,13 Kota Mataram 50,9254,0256,4452,5355,4952,8497,0599,7298,18 Kota Bima 96,7385,6196,0141,6446,2356,9485,5179,0283,89 Perkembangan Nilai Subdimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik Menurut Kabupaten/Kota, Tahun Sumber: BPS, Hasil Olahan IPR 2013

61 Evaluasi Kinerja Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik Kabupaten/Kota Tahun 2011; Pencapaian kinerja infrastruktur dan pelayanan publik Kota Bima dikatakan relatif baik, disebabkan oleh indikator rasio murid SD dan SMP yang berkisar 25 murid per kelasnya, rasio dokter yang mencapai 30 dokter per penduduknya, lebih dari 50 persen penduduk Kota Bima berobat secara medis. Sementara penyebab rendahnya nilai indeks dimensi infrastruktur dan pelayanan publik di Kabupaten Lombok Utara adalah masih kurangnya sarana kesehatan serta rendahnya persentase masyarakat yang berobat ke dokter dan rumah sakit. Data susenas 2011 menunjukkkan bahwa hanya 14 persen penduduk Lombok Utara yang berobat ke dokter /rumah sakit. Tahun 2012, tiga kabupaten/kota dengan nilai indeks dimensi infrastruktur dan pelayanan publik yang relatif baik adalah Kabupaten Dompu, Sumbawa Barat dan Kota Bima. Sementara, tiga kabupaten dengan nilai indeks dimensi infrastruktur dan pelayanan publik terendah adalah Kabupaten Sumbawa, Bima dan Lombok Timur. Tingginya rasio jumlah murid SD, SMP dan SMA terhadap jumlah kelas yang tersedia merupakan salah satu penyebab rendahnya skor pada sub dimensi pendidikan di tiga kabupaten tersebut. Sementara rendahnya skor sub dimensi kesehatannya disebabkan oleh rendahnya rasio tempat tidur rumah sakit, rasio puskesmas serta rasio dokter terhadap penduduknya.

62 Tahun 2013 : Tiga kabupaten dengan nilai indeks relatif tinggi pada dimensi infrastruktur dan pelayanan publik adalah Kota Bima, Lombok Tengah dan Dompu. Sementara tiga kabupaten/kota yang memiliki nilai indeks infrastruktur terendah masih sama dengan kondisi tahun 2012 yaitu masih berada di Kabupaten Sumbawa, Bima dan Lombok Timur. Tingginya kinerja pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Kabupaten Lombok Tengah karena rendahnya rasio murid SMA terhadap kelas. Selain itu, pada sub dimensi infrastruktur dan pelayananan publik lainnnya terlihat bahwa rasio bank per kecamatannya sudah mencapai target yang diharapkan, yaitu 3 bank per kecamatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik Kabupaten/Kota

63 Kabupaten/Kota Peringkat Indeks Dimensi Kualitas Pembangunan Lingkungan Hidup (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) Lombok Barat ,6876,5878,85 Lombok Tengah ,2878,1979,79 Lombok Timur ,3983,7782,70 Sumbawa ,6583,4385,25 Dompu ,3477,4981,73 Bima ,7081,1081,51 Sumbawa Barat ,2185,7387,29 Lombok Utara ,6576,0474,23 Kota Mataram ,2186,7288,03 Kota Bima ,7082,1584,49 Sumber: BPS, Hasil Olahan IPR 2013 Peringkat IPR Dimensi Kualitas Lingkungan Hidup Menurut Kabupaten/Kota,Tahun

64 Kabupaten/Kota Pencemaran Air, Tanah dan Udara (1)(2)(3)(4) Lombok Barat 76,6876,5878,85 Lombok Tengah 76,2878,1979,79 Lombok Timur 79,3983,7782,70 Sumbawa 83,6583,4385,25 Dompu 78,3477,4981,73 Bima 79,7081,1081,51 Sumbawa Barat 85,2185,7387,29 Lombok Utara 77,6576,0474,23 Kota Mataram 85,2186,7288,03 Kota Bima 80,7082,1584,49 Perkembangan Nilai Subdimensi Kualitas Lingkungan Hidup Menurut Kabupaten/Kota, Tahun Sumber: BPS, Hasil Olahan IPR 2013

65 -Secara umum kinerja pembangunan untuk dimensi kualitas lingkungan hidup NTB selama periode relatif baik, ditunjukkan dengan nilai indeks yang berada diatas 70. -Namun demikian, indikator air bersih dan sanitasi layak terlihat kurang menggembirakan. Hanya terdapat dua kabupaten/kota di NTB yang memiliki persentase penduduk dengan akses air bersih di atas 80 persen yaitu Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Mataram. Sementara kabupaten/kota lainnnya, hanya memiliki persentase dibawah 70 persen. Bahkan Kabupaten Lombok Utara pada periode tersebut, hanya memiliki persentase penduduk di bawah 40 persen. -Indikator sanitasi layak juga menunjukkan kondisi yang cukup memprihatinkan, yaitu hanya Kabupaten Sumbawa Barat saja yang memiliki persentase di atas 70 persen sedangkan kabupaten /kota lainnnya hanya memiliki persentase sanitasi layak di bawah 60 persen. Bahkan Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara hanya memiliki persentase di bawah 40 persen. Evaluasi Kinerja Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

66 Kabupaten/Kota Peringkat Indeks Dimensi Teknologi, Informasi dan Komunikasi (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) Lombok Barat66626,7227,2528,02 Lombok Tengah98924,5926,0626,38 Lombok Timur87724,7126,6027,47 Sumbawa44429,7529,8830,71 Dompu79824,9725,3326,62 Bima10 21,3422,7123,33 Sumbawa Barat33332,1834,1134,01 Lombok Utara55526,9728,2529,08 Kota Mataram11142,9445,2345,17 Kota Bima22233,9337,4236,51 Peringkat IPR Dimensi TIK Menurut Kabupaten/Kota,Tahun Sumber: BPS, Hasil Olahan IPR 2013

67 Kabupaten/Kota TeknologiInformasiKomunikasi (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) Lombok Barat 5,835,445,0637,07 37,2639,2641,92 Lombok Tengah 3,894,865,3132,83 37,0440,5040,99 Lombok Timur 2,795,877,2935,37 35,9738,5539,74 Sumbawa 9,9810,6611,4532,66 46,6246,3348,01 Dompu 4,614,314,7935,25 35,0636,4439,83 Bima 1,803,332,8431,26 30,9533,5335,88 Sumbawa Barat 11,8015,9116,3440,63 44,1245,7845,05 Lombok Utara 3,215,125,3130,14 47,5649,5051,79 Kota Mataram 24,4430,2831,0844,12 60,2761,3060,32 Kota Bima 12,7820,0817,0140,72 48,2751,4551,81 Perkembangan Nilai Subdimensi TIK Menurut Kabupaten/Kota, Tahun Sumber: BPS, Hasil Olahan IPR 2013

68 Pada periode , nilai indeks TIK kabupaten/kota di NTB memiliki kisaran nilai indeks 21 sampai 45, sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja pembangunan di bidang ini relatif cukup rendah. Tidak semua kabupaten/kota di NTB mampu beradaptasi dengan perkembangan TIK. Kabupaten/kota di NTB dengan indeks TIK yang relatif rendah adalah Kabupaten Bima, Lombok Tengah, Lombok Timur, Dompu dan Lombok Tengah. Sementara, kabupaten/kota dengan nilai indeks relatif baik adalah Kota Mataram, Kota Bima, Sumbawa Barat dan Sumbawa. Jika dilihat perkembangan antar sub dimensi selama periode , terlihat bahwa sub dimensi yang diukur berdasarkan persentase rumah tangga dengan minimal 1 art mengakses internet dan menguasai Hp terus mengalami peningkatan di sebagian besar kabupaten/kota. Hal ini kemungkinan disebabkan karena terjadi pergeseran dalam hal mengakses informasi dari media cetak ke media elektronik. Evaluasi Kinerja Pembangunan TIK Kabupaten/Kota

69 Peta IPR Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013 Sumber: BPS, Hasil Olahan IPR 2013

70 Nilai Koefisien Korelasi Antar Dimensi IPR, Tahun IPR Komposit IPR Dimensi Ekonomi IPR Dimensi Sosial IPR Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik IPR Dimensi Kualitas Lingkungan Hidup IPR Dimensi TIK IPR Komposit 1,000,920,950,580,640,94 IPR Dimensi Ekonomi 0,921,000,910,340,450,84 IPR Dimensi Sosial 0,950,911,000,430,620,90 IPR Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik 0,580,340,431,000,200,42 IPR Dimensi Kualitas Lingkungan Hidup 0,640,450,620,201,000,67 IPR Dimensi TIK 0,940,840,900,420,671,00 Keterkaitan Antar Dimensi IPR Nilai korelasi semua dimensi pembentuk IPR semuanya bernilai positif, maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat serta terdapat keselarasan antara dimensi dimensi pembentuk IPR Sumber: BPS, Hasil Olahan IPR 2013

71 Hubungan Antara IPR dan IPM, Tahun 2013 Terdapat hubungan yang positif antara IPM dan IPM. Semakin tinggi nilai IPM semakin tinggi pula nilai IPRnya. Nilai korelasi yang ditunjukkan oleh IPM dan IPR sebesar 0,84. Nilai ini menunjukkkan bahwa hubungan antara keduanya cukup kuat. Hal ini disebabkan karena IPM mencakup beberapa dimensi pembangunan yang terukur secara langsung oleh IPR.

72 Hubungan Antara IPR dan IPM Dimensi IPRIPM IPR Total 0,84 IPR Dimensi Ekonomi 0,69 IPR Dimensi Sosial 0,83 IPR Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik 0,47 IPR Kualitas Lingkungan Hidup 0,81 IPR Dimensi Informasi Komunikasi dan Teknologi 0,78 Nilai Koefisien Korelasi antara IPM dan Dimensi IPR, Tahun Sumber: BPS, Hasil Olahan IPR 2013

73 Pengelompokan Kabupaten/kota Menurut IPR dan Pertumbuhan Ekonomi, Tahun 2013 IPR Rendah Pertumbuhan Ekonomi TinggiIPR Tinggi Pertumbuhan Ekonomi Tinggi IPR Rendah Pertumbuhan Ekonomi Rendah IPR Tinggi Pertumbuhan Ekonomi Rendah Sumber: BPS, Hasil Olahan IPR 2013

74 Analisis Hubungan Perubahan IPR Dimensi Ekonomi dengan Pertumbuhan Ekonomi Hubungan Antara Reduksi Shortfall IPR Dimensi Ekonomi dengan Pertumbuhan Ekonomi, Tahun 2013 Sumber: BPS, Hasil Olahan IPR 2013 Di beberapa kabupaten/kota, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi dengan peningkatan IPR dimensi ekonomi, tetapi di beberapa kabupaten/kota lainnya ternyata pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dibarengi dengan peningkatan yang tinggi pada IPR dimensi ekonominya.

75 VI. Kesimpulan dan Rekomendasi Kesimpulan Secara umum kinerja pembangunan regional Provinsi NTB yang diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Regional (IPR) mengalami kemajuan selama periode Capaian kinerja pembangunan terbaik adalah pada pembangunan dimensi sosial. Sementara capaian yang masih relatif rendah terlihat pada kinerja pembangunan dimensi ekonomi, Infrastruktur dan pelayanan publik serta TIK.

76 1.Peningkatan pendapatan masyarakat dengan cara memperluas kesempatan kerja sehingga akan mengurangi tingkat kemiskinan. 2.Perbaikan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan investasi. 3.Optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah terutama dari penghasilan perusahaan daerah serta peningkatan penerimaan pajak. 4.Perlunya peningkatan penerimaan pendapatan dari sektor selain pertanian dan pertambangan, seperti sektor pariwisata dengan melanjutkan program visit Lombok Sumbawa, mengingat NTB memiliki potensi yang cukup besar sebagai daerah tujuan wisata. 5.Peningkatan kinerja bidang infrastruktur dan pelayanan publik, melalui penambahan sekolah baru, penambahan jumlah kelas serta perbaikan sekolah yang rusak, serta penambahan sarana dan tenaga kesehatan yang minimal tersedia sampai dengan level desa. Rekomendasi

77 6.Meningkatkan pemerataan pembangunan bidang kominfo di seluruh wilayah NTB, khususnya dalam penyediaan sarana/prasarana TIK, pengembangan kelembagaan, dan penyediaan konten informasi yang positif. 7.Peningkatan kinerja bidang lingkungan hidup melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengakses air bersih serta pentingnya sanitasi melalui kampanye pentingnya kesehatan keluarga. 8. Memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan angka melanjutkan antar jenjang pendidikan melalui pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk terus sekolah dengan mengikuti kejar paket bagi masyarakat yang usianya sudah melebihi batas usia sekolah formal melalui optimalisasi program Keaksaran Fungsional (KF). 9.Melanjutkan program 3A, dalam rangka menurunkan angka kematian bayi (AKINO), serta meningkatkan angka melek huruf (ABSANO) dan rata-rata lama sekolah (ADONO). 10.Meningkatkan besaran UMP/UMR, dalam rangka peningkatan kesejahteraan buruh/karyawan. Rekomendasi

78


Download ppt "Oleh: BPS PROVINSI NTB Mataram, 8 Mei 2015. OUTLINE PAPARAN Pendahuluan Tinjauan Pustaka Penyusunan IPR Metodologi Penyusunan IPR Outline Penyusunan IPR."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google