Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Deputi Bidang Pengembangan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Deputi Bidang Pengembangan."— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian PPN/Bappenas Disampaikan dalam Acara: Musrenbang Provinsi Jawa Barat 2015 Bandung, 2 April 2015

2 KERANGKA PAPARAN Slide - 2  RPJMN dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  Sasaran dan Arah Kebijakan RPJMN  Sasaran Pembangunan Jawa Barat dalam RPJMN  Rancangan Tema dan Sasaran RKP 2016  Capaian Kinerja Pembangunan Provinsi Jawa Barat  Penutup  Rangkuman Permasalahan Pembangunan  Isu Strategis Pembangunan  Rekomendasi dan Saran

3 VISI MISI PEMBANGUNAN 2015 – 2019 VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun adalah: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong" Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1.Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2.Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3.Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4.Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5.Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6.Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7.Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Slide - 3

4 9 AGENDA PRIORITAS – NAWA CITA 1.Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN 2.Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya 3.Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan 4.Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5.Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia 6.Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 7.Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik 8.Melakukan revolusi karakter bangsa 9.Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Slide - 4

5 STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA 3 DIMENSI PEMBANGUNAN QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum Keamanan dan Ketertiban Politik & DemokrasiTata Kelola & RB Pendidikan Kesehatan Perumahan Antarkelompok Pendapatan Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata dan Industri 1)Membangun untuk manusia dan masyarakat; 2)Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku- pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan; 3)Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem Mental / Karakter Slide - 5

6 SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

7 SASARAN MAKRO RPJMN Indikator 2014* (Baseline) Pembangunan Manusia dan Masyarakat  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,83 (metode lama) 69,4 (metode baru) 76,3 (metode lama)  Indeks Pembangunan Masyarakat 1 0,55-Meningkat  Indeks Gini0,410,400,36  Pertumbuhan ekonomi5,1%5,7%8,0 %  PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010  PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar  Tingkat Kemiskinan10,96 % *)10,37,0-8,0%  Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)5,94%5,6%4,0-5,0% *Perkiraan **Maret Indeks pembangunan masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur sifat kegotongroyongan, toleransi, dan rasa aman masyarakat *) Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan November 2014 Slide - 7

8 SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT (1/3) Indikator 2014 (Baseline) 2019 Pendidikan  Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun 8,1 (tahun)8,8 (tahun)  Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun 94,1%96,1 (%)  Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B 50,4% 68,4 (%)  Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 68,7% 84,2%  Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B 62,5% 81,0%  Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B 73,5% 84,6%  Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B 48,2% 65,0%  Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya 0,85 (2012) 0,90  Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya 0,53 (2012) 0,60 Arah Kebijakan Pendidikan 1.Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas 2.Meningkatkan akses Pendidikan Menengah yang berkualitas 3.Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas 4.Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja 5.Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan 6.Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Slide - 8

9 NoIndikator 2014 (Baseline) Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat 1. Angka kematian ibu per kelahiran346 (SDKI 2012) Angka kematian bayi per kelahiran hidup32 (2012/2013) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) 19,6 (2013)17 4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen) 32,9 (2013)28 2Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per penduduk 297 (2013) Prevalensi HIV (persen)0,46 (2013)<0,5 3. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)25,8 (2013)23,4 4. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen) 15,4(2013)15,4 5. Persentase merokok penduduk usia tahun7,2 (2013)5,4 3Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan 1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan Pembangunan Kesehatan Arah Kebijakan 1.Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas 2.Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat 3.Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 4.Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan 5.Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas 6.Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas 7.Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 8.Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan 9.Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan Slide - 9 SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT (2/3)

10 INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019 Akses Air Minum Layak70%100% Akses Sanitasi Layak60,9%100% Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Ha0 Ha Kekurangan Tempat Tinggal (Backlog) Berdasarkan Perspektif Menghuni 7,6 Juta5 Juta Arah Kebijakan: 1.Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai 2.Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi 3.Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen asset 4.Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat 5.Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi Pembangunan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi Slide - 10 SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT (3/3)

11 INDIKATOR 2014 (baseline) 2019 Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan - Padi (Juta Ton) 70,682,0 - Jagung (Juta Ton) 19,1324,1 - Kedelai (Juta Ton) 0,922,6 - Gula (Juta Ton) 2,63,8 - Daging Sapi (Ribu Ton) 452,7755,1 - Produksi perikanan (juta ton) 12,418,8 Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi: - Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa (juta ha) 8,99,89 - Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha) 2,713,01 - Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha) 189,75304,75 -Pembangunan waduk)*2149 ARAH KEBIJAKAN: 1.Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan desa berdaulat benih dan desa pertanian organik; (iv) bank untuk pertanian-UKM-Koperasi; Produk perikanan: 40 juta ton (ikan dll)** 2.Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i) pembangunan gudang dg fasilitas pasca panen; pengendalian impor melalui pemberantasan mafia impor; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan. 3.Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras. 4.Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: (i) benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian. CACATAN: Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi. Untuk kedele fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga. * Kumulatif 5 tahun Slide - 11 SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN (Kedaulatan Pangan)

12 ARAH KEBIJAKAN: 1.Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas non konvensional (shale gas dan CBM). 2.Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang untuk SD energi. 3.Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif dan harga yang tepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati. 4.Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan SD energi utk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG. 5.Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan utk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO). 6.Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran 7.Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA (kelistrikan) INDIKATOR2014 (baseline)2019* Rasio elektrifikasi81,5%96,6% Konsumsi Listrik Perkapita843KWh1.200KWh Peningkatan Produksi SD Energi: - Minyak Bumi (ribu BM/hari) Gas Bumi (ribu SBM/hari) Batubara (Juta Ton) Penggunaan DN (DMO): - Gas bumi DN53%64% - Batubara DN24%60% Regasifikasi onshore (unit)-6 Pembangunan FSRU (unit)23 Jaringan pipa gas (km) Pembangunan SPBG (unit)40118 Jaringan gas kota (sambungan rumah) 200 ribu1 jt Pembangunan kilang baru (unit)-1 * Dengan badan usaha Slide - 12 SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN (Kedaulatan Energi)

13 INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019 Memperkuat Jatidiri sebagai negara Maritim  Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB (Selesai th 2017)  Penyelesaian batas maritim antar negara 1 negara 9 negara Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan 52%87% Membangun Konektivitas Nasional:  Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut --24  Pengembangan pelabuhan penyeberangan  Pembangunan kapal perintis 50 unit 104 unit Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan  Produksi hasil perikanan (juta ton ) 22,  Pengembangan pelabuhan perikanan 21 unit 24 unit  Peningkatan luas kawasan konservasi laut 15,7 juta ha 20 juta ha ARAH KEBIJAKAN: 1.Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau2 dan pendaftarannya; 2.Pengaturan dan pengendalian ALKI; 3.Penguatan lembaga pengawasan laut; 4.Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana; 5.Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda; 6.Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan; 7.Percepatan pengembangan ekonomi kelautan; 8.Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut; 9.Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan; 10.Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir Slide - 13 SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN (Maritim dan Kelautan)

14 INDIKATOR 2014 (Baseline) 2019 Pariwisata  Kontribusi terhadap PDB Nasional 4,2%8 %  Wisatawan Mancanegara (Orang) 9 juta20 juta  Wisatawan Nusantara (Kunjungan) 250 juta275 juta  Devisa (triliun rupiah) Industri Sasaran Pertumbuhan:  Industri (%) 4,74,7 8.6  Kontribusi dalam PDB 20,7% 21,6%  Penambahan jumlah Industri skala menengah dan besar unit* ARAH KEBIJAKAN: 1.Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara 2.Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri 3.Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk / jasa pariwisata nasional di setiap destinasi periwisata yang menjdai fokus pemasaran 4.Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional 5.Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa 6.Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha 7.Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja) * Kumulatif 5 tahun Slide - 14 SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN (Pariwisata dan Industri)

15 SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (1/3) Indikator 2014 (Baseline) 2019 Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan a.Penurunan desa tertinggal s.d. 5,000 desa tertinggal b.Peningkatan desa mandiri paling sedikit 2,000 desa Pengembangan Kawasan Perbatasan a. Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN) 3 (111 lokasi prioritas) 10 (187 lokasi priorias) b.Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan 12 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk 92 pulau kecil terluar/terdepa n ARAH KEBIJAKAN: Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan 1.Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografis Desa. 2.Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi. 3.Pembangunan sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan. 4.Pengembangan komunitas teknologi perdesaan. 5.Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keber- dayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi 6.Penguatan Pemerintahan Desa 7.Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi. 8.Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa- kota. Pengembangan Kawasan Perbatasan 1.Peningkatan keamanan wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. 2.Peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan melalui peningkatan penyediaan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi, akses infrastruktur. Slide - 15

16 Indikator 2014 (Baseline) 2019 Pembangunan Daerah Tertinggal a.Jumlah Daerah Tertinggal122 (termasuk 9 DOB) 42 b.Kabupaten terentaskan7080 c.Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal 7,1% *)7,24% d.Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal 16,64%14,0% e.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal 68,4669,59 Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa a.Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa 714 b.Kawasan Industrin.a.1414 c.Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) 44 * rata-rata ** di Pulau Jawa ada 1 KEK (KEK Tanjung Lesung) ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan Daerah Tertinggal 1.Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan 2.Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik. 3.Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung SDM yang berkualitas. 4.Pembangunan infrastruktur./konektivitas. Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa 1.Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui percepatan Industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA  (a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisa. 2.Percepatan pembangunan konektivitas/ infrastruktur 3.Pengembangan SDM dan IPTEK 4.Pengembangan regulasi dan kebijakan 5.Peningkatan iklim investasi dan iklim usdaha a.l: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);dan pemberian insentif fiskal dan non fiskal. Slide - 16 SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (2/3)

17 Indikator 2014 (Baseline) 2019 Pembangunan Kawasan Perkotaan a.Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi (usulan baru) b.Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa 43 kota belum optimal perannya 20 dioptimalkan perannya c.Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) pusat pertumbuha n yang diperkuat d.Pembangunan 10 Kota Baru Publik Kota Baru ARAH KEBIJAKAN: 1.Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional. 2.Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni. 3.Pembangunan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana. 4.Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal. 5.Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan. Slide - 17 SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (3/3)

18 SASARAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT RPJMN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

19 SASARAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH PULAU JAWA PER PROVINSI TAHUN Slide - 19

20 SASARAN TINGKAT KEMISKINAN WILAYAH PULAU JAWA PER PROVINSI TAHUN Slide - 20

21 SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN WILAYAH PULAU JAWA PER PROVINSI TAHUN Slide D.I Yogyakarta

22 PENYELARASAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN DAERAH Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANG RKP RPJM Nasional RPJP Nasional Renstra KL Renja - KL RAPBN RKA-KL APBN Rincian APBN Pedoman Dijabarkan Pedoman Diacu Pemerintah Pusat RPJM Daerah RPJP Daerah RKP Daerah Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBD RKA - SKPD APBD Rincian APBD Pedoman Dijabarkan Pedoman Diacu UU SPPN (No.25/2004) Pemerintah Daerah Bahan Bahan (diserasikan dlm RAKORPUS & Trilateral Meeting) Bahan UU KeuNeg (No.17/2003) Slide - 22 Berpedoman (UU 23/2014)

23 BAGAN ALUR PENYUSUNAN RPJMN DAN PENYELARASAN RENSTRA DAN RPJMD Slide - 23 VISI MISI PRESIDEN TERPILIH VISI MISI PRESIDEN TERPILIH RENSTRA K/L Rancangan Renstra K/L Pedoman Penyesuaian Hasil Evaluasi Renstra RPJPN Hasil Evaluasi RPJMN Aspirasi Masyarakat Pedoman Penyusunan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri. Menteri PPN/Bappenas, dan Menteri Keuangan Rancangan Teknokratik Renstra K/L Rancangan Teknokratik Renstra K/L Rancangan Teknokratik RPJMN Rancangan Teknokratik RPJMN Background Study RANCANGAN RPJMN Koordinasi Pembagian Tugas SIDANG KABINET TRILATERA L MEETING Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L Musrenbang Jangka Menengah Nasional Musrenbang Jangka Menengah Nasional Bilateral Meeting Penyelarasan RPJMD Bilateral Meeting Penyelarasan RPJMD SIDANG KABINET Penelaahan RANCANGAN AWAL RPJMN RANCANGAN RPJMN RANCANGAN AKHIR RPJMN RPJMN (Perpres 2/2015) RPJMN (Perpres 2/2015) Difasilitasi oleh: -Kementerian PPN/Bappenas -Kementerian Dalam Negeri -Kementerian Keuangan PEMERINTAH DAERAH (Provinsi, Kabupaten/Kota) PEMERINTAH DAERAH (Provinsi, Kabupaten/Kota) RPJMD/RKPD

24 PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN Dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN :  Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan dapat menyelaraskan RPJMD Provinsi/Kabupten/Kota dengan RPJMN i.Bagi Provinsi, Kabupaten dan Kota yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, penyusunan RPJMD Provinsi, Kabupaten dan Kota berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJMN ii.Bagi Provinsi, Kabupaten dan Kota yang telah menetapkan RPJMD sebelum ditetapkannya RPJMN , penyelarasan RPJMD masing-masing dilakukan dalam penyusunan RKPD yang diselaraskan dengan RKP mulai tahun 2015 dan tahun-tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya periode RPJMN Slide - 24

25 RANCANGAN TEMA DAN SASARAN RKP 2016 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

26 RANCANGAN TEMA RKP 2016 RKP 2015 MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN RKP 2016 MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MELETAKKAN FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS RKP 2017 Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2017 RKP 2018 Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2018 RKP 2019 Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019 Slide - 26

27  Salah satu permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi saat ini adalah adanya keterbatasan infrastruktur, termasuk pasokan listrik.  Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas.  Pembangunan berkualitas adalah:  Membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, dan tidak boleh memperlebar ketimpangan antar golongan dan antar wilayah.  Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Menghasilkan pertumbuhan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan  Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang memperhatikan pemerataan RANCANGAN TEMA RKP 2016 Slide - 27 Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas

28 SASARAN NASIONAL RKP 2016 Slide ,6 10,3 5,7

29 CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  Pertumbuhan PDRB  Pertumbuhan PDRB per Kapita  Tingkat Pengangguran Terbuka  Tingkat Kemiskinan  Kesenjangan Antar Golongan dan Antar Wilayah  Struktur PDRB menurut Lapangan Usaha  Jumlah Orang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan

30 Slide - 30 LAJU PERTUMBUHAN PDRB PROVINSI JAWA BARAT TERHADAP PROVINSI LAIN TAHUN 2014 Slide - 30 Sumber: BPS, ,07

31 LAJU PERTUMBUHAN PDRB PROV. JAWA BARAT TERHADAP PDRB NASIONAL Sumber: BPS Slide - 31

32 PDRB PER KAPITA PROV. JAWA BARAT TERHADAP NASIONAL Slide - 32 Pencapaian PDRB per kapita Jawa Barat dari 2006 s.d 2013 selalu berada di bawah PDB per kapita Nasional Sumber: BPS

33 Slide - 33 PRESENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) JAWA BARAT TERHADAP PROVINSI LAIN (Agustus 2014) Sumber: BPS, 2015 Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Barat 2014 jauh berada di atas Nasional

34 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PROVINSI JAWA BARAT TERHADAP NASIONAL Slide - 34 Sumber: BPS

35 Slide - 35 PRESENTASE PENDUDUK MISKIN PROVINSI JAWA BARAT TERHADAP PROVINSI LAIN (September 2014) Sumber: BPS, 2015 Tingkat kemiskinan Jawa Barat 2014 sudah berada di bawah rata-rata Nasional

36 KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT TERHADAP NASIONAL Slide - 36 Tingkat kemiskinan Jawa Barat dari 2004 s.d 2014 selalu berada di bawah tingkat kemiskinan Nasional Sumber: BPS

37 RATA-RATA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK PER TAHUN MENURUT PROVINSI ( ) Slide - 37 Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Barat telah masih cukup tinggi (1,90%) dan berada di atas rata-rata pertumbuhan penduduk nasional (1,49%)

38 ANGKA FERTILITAS TOTAL (TFR) MENURUT PROVINSI (2012) Slide - 38 Angka fertilitas total/TFR = Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan sampai dengan akhir masa reproduksinya

39 JUMLAH PENDUDUK PROVINSI JAWA BARAT S/D TAHUN 2010 DAN PROYEKSINYA S/D TAHUN 2035 Slide - 39 Dalam kurun waktu 30 tahun ( ) jumlah penduduk Jawa Barat meningkat 15,6 juta dan dan diproyeksikan meningkat sebanyak 14,1 juta dalam kurun waktu 25 tahun kedepan Peningkatan jumlah penduduk ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan daerah termasuk dalam menjamin ketersediaan pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial dasar lainnya.

40 PROYEKSI RASIO KETERGANTUNGAN MENURUT PROVINSI  Saat ini Provinsi Jawa Barat telah memasuki periode dimana rasio ketergantungan telah mencapai angka di bawah 50%. Periode ini menjadi peluang untuk meraih bonus demografi, yaitu tambahan bersih pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh meningkatnya proporsi penduduk usia produktif.  Rasio ketergantungan dibawah 50% ini diproyeksikan akan terus terjadi hingga tahun 2035 dan mencapai titik rendah pada 46,2 di tahun Perlu upaya sungguh-sungguh untuk memastikan terjadinya penurunan rasio ketergantungan ini, termasuk upaya menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan TFR. Slide - 40

41 IPM PROVINSI JAWA BARAT TERHADAP PROVINSI LAIN TAHUN 2013 Sumber: BPS, 2013 Slide - 41

42 PERKEMBANGAN IPM PROVINSI JAWA BARAT TERHADAP IPM NASIONAL, 2009 – 2013 Sumber: BPS, 2015 Slide - 42

43 RASIO GINI PROVINSI JAWA BARAT TERHADAP PROVINSI LAIN Slide - 43 Sumber: BPS

44 RASIO GINI PROVINSI JAWA BARAT TERHADAP NASIONAL Slide - 44 Sumber: BPS

45 KESENJANGAN EKONOMI (INDEKS WILLIAMSON) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN Nilai indeks wiliamson Jawa Barat dari tahun sudah berada di bawah nasional. Namun demikian, perlu terus menurunkan kesenjangan ekonomi. Slide - 45

46 KONTRIBUSI PDRB PROVINSI DI PULAU JAWA TERHADAP PDRB NASIONAL (ATAS DASAR HARGA BERLAKU, ) Sumber: BPS Slide - 46

47 PERSENTASE NILAI PDRB KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT (ATAS DASAR HARGA BERLAKU, 2012) Sumber: BPS Prov. Jawa Barat,2013 Slide - 47

48 PERKEMBANGAN NILAI PDRB PERKAPITA KABUPATEN/KOTA JAWA BARAT TAHUN (1/2) (Atas Dasar Harga Berlaku dengan Migas) Slide - 48

49 PERKEMBANGAN NILAI PDRB PERKAPITA KABUPATEN/KOTA JAWA BARAT TAHUN (2/2) (Atas Dasar Harga Berlaku dengan Migas) Sumber: BPS Ket: dalam 000/jiwa Kesenjangan antardaerah di Jawa Barat dapat dilihat dari perbedaan antara pendapatan per kapita penduduk Kota Bandung hampir 6 kali lipat pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Tasikmalaya. Slide - 49

50 STRUKTUR PDRB PROVINSI JAWA BARAT MENURUT LAPANGAN USAHA, 2005 – 2013  Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan mengalami penurunan dari 44,46% (2005) menjadi 34,56% (2013) sedangkan Perdagangan, Hotel & Restoran mengalami peningkatan dari 19,08 % (2005) menjadi 24,44% (2013).  Sementara itu, sektor pertanian peranannya relatif stagnant dari 11,93% menjadi 11,95%  Sedangkan sektor Jasa-Jasa dari 7,27% meningkat menjadi 8,98%. Sumber: BPS Slide - 50

51  Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor perdagangan, hotel dan restoran (26,18%), industri pengolahan (20,61%) dan pertanian (19,80%),  Selama 4 tahun, pekerja di sektor pertanian dan angkutan & telekomunikasi mengalami penurunan terbanyak masing-masing 9,96% dan 18,50%.  Sementara itu, pekerja di sektor industri pengolahan menyerap tenaga kerja 20,61%. PERUBAHAN JUMLAH ORANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN Sumber: BPS Slide - 51 No.Lapangan Pekerjaan (Feb)Perubahan (orang)Orang%(orang) 1Pertanian , Pertambangan , Industri Pengolahan , Listrik, Gas, Air , Bangunan , Perdagangan, Hotel, Restoran , Angkutan & Telekomunikasi , Keuangan , Jasa-Jasa , Total ,

52 ANGKATAN KERJA MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN  Sebagian angkatan kerja telah mentamatkan pendidikan SD (46,36%) Sumber: BPS Slide - 52

53  Sebagian besar dana pihak ketiga telah disalurkan sebagai pinjaman kepada masyarakat. Namun disisi lain, potensi simpanan masyarakat masih mencukupi untuk pembiayaan investasi di daerah.  Hal ini dapat pula menjadi indikasi bahwa sebagian pinjaman masyarakat yang dilakukan di Jawa Barat adalah bersifat konsumtif.  Dalam perspektif jangka panjang, pola ini kurang sehat karena pertumbuhan yang digerakkan oleh konsumsi saja tidaklah berkelanjutan.  Oleh karena itu selain upaya mendorong akumulasi tabungan masyarakat, juga diperlukan upaya mendorong investasi masyarakat di sektor produktif. RASIO SIMPANAN DAN PINJAMAN DI BANK UMUM DAN BPR TAHUN 2013 Sumber: BPS Slide - 53

54  Hampir 63% dana APBD digunakan untuk belanja pegawai (46,2%) dan belanja barang jasa (16,2%).  Sementara itu, porsi belanja modal yang merupakan investasi publik masih rendah sekitar 19%. Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu KOMPOSISI BELANJA APBD PROVINSI JAWA BARAT AGREGAT PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA Slide - 54

55 PENUTUP KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

56  Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Barat masih berada di atas TPT Nasional.  Tingkat kemiskinan berada dibawah rata-rata tingkat kemiskinan nasional, namun perlu upaya lebih untuk menurunkan tingkat kemiskinan sesuai dengan sasaran.  Memanfaatkan bonus demografi (meningkatnya proporsi penduduk usia produktif) yang terjadi bagi pertumbuhan ekonomi.  Kesenjangan masih tinggi yang ditunjukkan dengan tingginya rasio gini dan kesenjangan pendapatan antarwilayah.  Pencapaian IPM Provinsi Jawa Barat hampir sama/menyerupai pencapaian IPM Nasional.  Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian mengalami penurunan.  Sebagian besar pinjaman masyarakat yang dilakukan di Jawa Barat adalah bersifat konsumtif, sehingga perlu didorong pada sektor yang produktif.  Porsi belanja modal yang merupakan investasi publik masih rendah.  Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap total PDRB Jawa Barat mengalami penurunan. RANGKUMAN PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI JAWA BARAT Slide - 56

57  Peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan mendukung kedaulatan pangan.  Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja, terutama untuk meningkatkan pendapatan per kapita.  Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan.  Peningkatan porsi belanja modal pemerintah daerah untuk menstimulasi kegiatan perekonomian masyarakat.  Peningkatan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha (investasi). ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT Slide - 57

58 REKOMENDASI DAN SARAN  Mendorong peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja, terutama untuk meningkatkan pendapatan per kapita.  Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna.  Peningkatan kemudahan perijinan usaha dan penyederhanaan prosedur perijinan, melalui PTSP dan pengurangan biaya untuk memulai usaha.  Peningkatan kualitas infrastruktur, terutama jaringan jalan dan listrik.  Peningkatan porsi belanja modal APBD untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah.  Menerapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dengan tetap mempertimbangkan peningkatan produktivitas untuk menarik investor.  Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah.  Membatalkan perda yang bermasalah untuk meningkatkan kepastian berusaha. Slide - 58

59 Terima Kasih

60 LAMPIRAN

61 KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

62 DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGURANGAN PENDUDUK MISKIN, Slide - 62

63 DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENINGKATAN IPM, Slide - 63

64 DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGURANGAN PENGANGGURAN, Slide - 64

65 KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG Pembangunan Jalur KA Bandung-Tanjungsari-Sumedang-Kertajati-Kadipaten-Cirebon Pembangunan Jalur KA Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang Pembangunan jalur ganda KA antara Padalarang - Bandung - Cicalengka (KA Perkotaan Bandung termasuk elektrifikasi) Pembangunan jalur KA baru lingkar luar Jabodetabek antara Parungpanjang - Citayam Pembangunan double-double track (DDT) antara Manggarai –Jatinegara – Bekasi - Cikarang Lanjutan pembangunan shortcut antara Cibungur - Tanjung Rasa Pembangunan jalur KA antara Cangkring - Pelabuhan Cirebon Elektrifikasi rei ganda KA Cikarang-Cikampek Reaktivasi jalur KA antara Rancaekek - Tanjung. Sari Pembangunan jalur KA baru antara Tanjung Sari - Kertajati Reaktivasi jalur KA antara Cirebon - Kadipaten dan pembangunan jalur KA baru antara Kadipaten - Bandara Kertajati Reaktivasi jalur KA antara Banjar –Kroya Reaktivasi jalur KA antara Banjar - Pangandaran - Cijulang Pembangunan monorail Bandung Raya (Pemprov Jabar, KPS) Pembangunan Jalur KA ganda Parsial Jalur KA Cisomang-Cikadongdong DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS DALAM RPJMN (1/8) Slide - 65

66 KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL Pembangunan Jalur KA ganda Jalur Cikadongdong-Padalarang Pembangunan Jalur KA ganda KA Parungpanjang-Tenjo Pembangunan Jalur KA ganda Parsial Purwakarta-Ciganea Pembangunan Jalur KAElektrifikasi Citayam-Nambo Pembangunan Jalur KA Shortcut Jalur KA Cibungur-Tanjungrasa Pembangunan Jalur KA Stasiun Kejaksan-Pelabuhan Cirebon Pembangunan Jalur KA Bandung-Tanjungsari Terminal Terpadu (Kereta Api) Gedebage Light Rail Transit (LRT) Kota Bandung PERHUBUNGAN DARAT Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Bandung* Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Bogor* Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Bekasi* Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Depok* Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Cimahi* Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Tasikmalaya* PERHUBUNGAN UDARA Pembangunan Bandara Kertajati* Pengembangan Bandar Udara Nusawiru di Kab. Pangandaran Pengembangan Bandar Udara Cakrabhuwana Kab. Cirebon Pembangunan Airstrip Pangandaran DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS DALAM RPJMN (2/8) Slide - 66

67 KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Pelabuhan Pemanukan Pembangunan Pelabuhan Laut Regional di Jawa Barat Selatan Pengembangan Pelabuhan Laut Cirebon di Kota Cirebon Pembangunan Pelabuhan Laut di Indramayu untuk mendukung pariwisata ke Pulau Biawak Pembangunan Pelabuhan Muara Gembong dan Tarumajaya di Kab. Bekasi Pengembangan Pelabuhan Pangandaran JALAN Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing Pembangunan Jalan Tol Cikampek-Palimanan Pembangunan Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Pembangunan Jalan tol Pasir Koja- Soreang Pembangunan Jalan Tol Kota Bandung (BIUTR) Pembangunan Flyover Kopo (Bandung) dan Bulak Kapal (Bekasi) Pembangunan Flyover Kopo (Bandung) - Keracondong Pembangunan Flyover Bulak Kapal (Bekasi) ENERGI Pipa Cirebon-Bekasi 220 km DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS DALAM RPJMN (3/8) Slide - 67

68 KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL KETENAGALISTRIKAN PLTGU Jawa MW PS Upper Cisokan Pump Storage (FTP2) 1040 MW PLTU Jawa-1 (FTP2) 1000 MW PLTGU Muara Tawar Add-on 2,3,4 650 MW PLTGU Peaker Jawa Bali MW PLTGU/MG Peaker Jawa-Bali MW PLTGU/MG Peaker Jawa-Bali MW PLTA Jatigede (FTP2) 110 MW PLTP Patuha (FTP2) 110 MW PLTP Tangkuban Perahu I (FTP2) 55 MW Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi Telekomunikasi dan Informatika Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota Pengembangan transmisi penyiaran TVRI SUMBER DAYA AIR Pembangunan Waduk Ciawi ( ) Bogor Revitalisasi Situ - Jawa Barat (25 Situ) Pembangunan SPAM Air Baku Kali Baru Barat dan Kali Baru Timur Bogor Pembangunan DI Sadawarna Subang, Indramayu DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS DALAM RPJMN (4/8) Slide - 68

69 KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL Rehabilitasi Jaringan Irigasi SS Sukamandi Cs, SS Jengkol Cs, SS Gadung Cs, SS Rancabango Cs, dan SS Beres - Kab Subang (Loan World Bank - WISMP2) Bekasi Pembebasan Tanah untuk Floodway Cisangkuy Bandung Pembangunan Floodway Cisangkuy Bandung Pembangunan Retensi Cieunteung Bandung Pembangunan relokasi tanggul s. Citarum Hilir, desa Teluk Buyung Kab. Karawang Pembebasan lahan untuk pembangunan tanggul s. Citarum Hilir, desa Pantai Sederhana Kab. Bekasi Pembangunan tanggul s. Citarum Hilir, desa Pantai Sederhana Kab. Bekasi Sodetan Sungai Cilamatan Ds. Wanasari Kec Cipunagara Subang Pembebasan Lahan untuk rehabilitasi 4 anak sungai - Loan JICA IP-559 Bandung Upper Citarum Basin Flood Management (Loan JICA IP-559) Bandung Peningkatan Kapasitas Sungai Citarum Hulu Rancamanyar s/d Nanjung Bandung Pembebasan Lahan untuk peningkatan kapasitas s. Citarum Hilir Peningkatan Kapasitas Sungai Citarum Hilir dari s. Cikao s/d Muara Gembong Bandung Pembangunan Check Dam di Sungai Cipamingkis Bogor Pembangunan Waduk Tegal Luar Bandung Pembangunan Waduk Santosa Bandung Pembangunan Waduk Sadawarna Bandung Pembangunan Waduk Cimeta Bandung DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS DALAM RPJMN (5/8) Slide - 69

70 KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL Pembangunan Waduk Sukawana Bandung Pembangunan Waduk Cikapundung Bandung Pembangunan Waduk Citarik Bandung Rehabilitasi Saluran Tarum Barat ruas Curug - Cibeet (Loan ADB - ICWRMIP) Karawang Rehabilitasi Saluran Tarum Barat ruas Cibeet - Bekasi (Loan ADB - ICWRMIP) Bekasi Rehabilitasi Saluran Tarum Barat ruas Bekasi-Cawang Bekasi Operasi dan Pemeliharaan Sungai Citarum Hulu Sapan-Nanjung dan Anak-anak Sungai Citarum Hulu Bandung Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Leuwigoong AMS-19A Garut Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Leuwigoong AMS-19B Garut Perbaikan Irigasi Kecil 78 Desa Provinsi Jawa Barat Pengerukan Lembah Putri di Muara Sungai Ciputrapinggan Kab. Pangandaran Perbaikan dan Pengaturan Sungai Cikidang di Ds. Babakan Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran Kab. Pangandaran Pembangunan Acces Road Matenggeng Ciamis/Cilacap Pembangunan Perkantoran Waduk Matenggeng Ciamis/Cilacap Pembangunan Waduk Matenggeng Ciamis/Cilacap Pembebasan Tanah Bendungan Matenggeng Kab. Ciamis/ Kab. Cilacap Pembangunan Pipa Transmisi Air Baku Tasikmalaya, Ciamis, Cilacap, Banyumas Pembangunan Saluran pembawa Air Baku dari Waduk Jatiluhur Rehabilitasi Daerah Irigasi Rentang. DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS DALAM RPJMN (6/8) Slide - 70

71 KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL AIR MINUM Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Pondok Gede Bekasi SANITASI Pengelolaan Persampahan Kota Bandung (PLTSa Gedebage) Pembangunan Pengelolaan dan Pengolahan Akhir Persampahan Wilayah Bogor dan Depok (TPPAS Regional Nambo) Pembangunan TPA Legok Nangka PENDIDIKAN Pendidikan gratis Sd, SLTP, SLTA diseluruh jawa barat, beasiswa pendidikan untuk pemuda, tenaga medis, keluarga atlit Pembangunan dan pengembangan SMK kelautan BOS untuk SMA, SMK Pendirian akademi komunitas Penegerian Politeknik Negeri Subang KESEHATAN Pembangunan RS Pratama di Rancabuaya-Kab. Garut, Cidaun-Kab. Cianjur, Cipatujah-Kab. Tasikmalaya. Pengembangan RS Daerah RSUD Garut, RSUD Cililin-Kab. Bandung, RSUD Sukabumi. DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS DALAM RPJMN (7/8) Slide - 71

72 KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL PERUMAHAN Pembangunan rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (masyarakat berpenghasilan rendah / MBR) Pembangunan perumahan dan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba) Pembangunan Rusunawa (Urban Renewal) di Metropolitan Bandung Raya dan Metropolitan Bodebek Karpur DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS DALAM RPJMN (8/8) Slide - 72


Download ppt "KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Deputi Bidang Pengembangan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google