T ANTANGAN R EFORMASI B IROKRASI P EMERINTAHAN J OKOWI : R EFLEKSI T ERHADAP P ELAYANAN P UBLIK Oleh : Retno Listyarti Praktisi Pendidikan dan Sekjen FSGI.

Presentasi berjudul: "T ANTANGAN R EFORMASI B IROKRASI P EMERINTAHAN J OKOWI : R EFLEKSI T ERHADAP P ELAYANAN P UBLIK Oleh : Retno Listyarti Praktisi Pendidikan dan Sekjen FSGI."— Transcript presentasi:

1 T ANTANGAN R EFORMASI B IROKRASI P EMERINTAHAN J OKOWI : R EFLEKSI T ERHADAP P ELAYANAN P UBLIK Oleh : Retno Listyarti Praktisi Pendidikan dan Sekjen FSGI

2 M ASALAH D ASAR Y ANG H ARUS D IBENAHI D ALAM P ENDIDIKAN : 1. Rendahnya kualitas pendidikan Indonesia 2. Lunturnya keragaman di Sekolah Negeri 3. Meningkatnya Kekerasan dalam pendidikan (Darurat Kekerasan) 4. Maraknya Korupsi Pendidikan

3 M ASALAH U TAMA PELAYANAN PENDIDIKAN Masih kental dengan KKN, misalnya dalam pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah Pungutan di sekolah terus terjadi karena ada pembiaran oleh birokrat pendidikan, patut diduga ada kepentingan, yaitu mendapatkan setoran/upeti dari pihak sekolah Program pendidikan yang berorientasi proyek dan abai terhadap kualitas pendidikan. Program yang berorientasi proyek berpotensi di korupsi, misalnya : program pengadaan barang untuk sekolah yang dikirimkan meski tidak diminta dan tidak dibutuhkan sekolah; mengutamakan proyek pembangunan fisik, dll

4 Angka putus sekolah yang tinggi, terutama anak perempuan Masih terjadinya diskriminasi terhadap peserta didik atas dasar suku, agama dan ras (SARA) dan status sosial ekonomi. Hal ini berpotensi mengancam persatuan dan kebhinekaan Maraknya kekerasan di sekolah, dimana 7 dari 10 siswa di Indonesia pernah mengalami kekerasan di sekolah. Sekolah bukan lagi tempat yang aman bagi peserta didik. Rendahnya ketrampilan para guru dan kepala sekolah dalam mengatasi kekerasan di sekolah. Ditambah dengan birokrat pendidikan yang tidak memahami dan kerap tidak mendukung kepala sekolah memutus mata rantai kekerasan.

5 Mayoritas birokrat pendidikan di seluruh Indonesia belum mengakui organisasi profesi guru selain PGRI Kebebasan berorganisasi bagi guru baru sebatas tertulis dalam UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen Ketua PGRI (organisasi profesi guru) menjabat sebagai birokrat pendidikan sehingga seringkali menimbulkan konflik kepentingan. Para guru dibelenggu kebebasannya untuk kritis atas kebijakan-kebijakan pendidikan, mendapat tekanan birokrasi ketika berbeda organisasi profesi guru

6 M UTU P ELAYANAN B IROKRASI P ENDIDIKAN Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah adalah garda terdepan dalam membangun dan menjaga kualitas sekolah, faktanya mayoritas kepala sekolah dan pengawas sekolah kualitasnya rendah karena sistem rekruitmen yang tidak transparan Para guru yang berani dan kritis diperlukan untuk melakukan kontrol untuk mendorong terciptanya tata kelola sekolah yang bersih, akuntabel dan transparan, faktanya : mayoritas guru takut megkritisi kepala sekolahnya, mencari aman

7 Guru yang berkualitas akan mampu membuat muridnya berkualitas. Kalau guru dan murid berkualitas maka sekolah itu pasti berkualitas. Untuk ini semua diperlukan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang berkualitas. Faktanya, mayoritas guru berkualitas rendah. Para guru berkualitas pun mayoritas mengajar di perkotaan dan di sekolah-sekolah unggul. Orang dewasa (guru, karyawan dan kepala sekolah) gagal untuk melindungi peserta didik dari perlakuan kekerasan di sekolah. Para birokrat pendidikan yang tidak memahami UU Perlindungan anak dan UU Guru dan Dosen

8 L ANGKAH S TRATEGIS P ERBAIKAN B IROKRASI P ENDIDIKAN Perlunya pegangkatan kepala sekolah dengan sistem seleksi terbuka jabatan kepala sekolah dan pengawas sekolah Pentingnya program pelatihan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang berkualitas, terencana, tersistematis, dan berkelanjutan. Program pelatihan harus didahului dengan pemetaan kapasitas dan ketrampilan yang dikuasai para guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Pemetaan juga untuk mengetahui pelatihan seperti apa yang dibutuhkan guru/kepala sekolah/pengawas sekolah

9 Pentingnya menciptakan tata kelola sekolah yang bersih, akuntabel dan transparan Perlunya menciptakan sekolah yang aman, nyaman dan ramah anak. Perlunya program penguatan keragaman di sekolah-sekolah negeri untuk mengembangkan nilai-nilai kebhinekaan dan keindonesiaan. Penting membangun budaya baca dengan memfasilitasi perpustakaan sekolah dengan buku-buku terbaru, koleksi buku yang menarik bagi peserta didik, perpustakaan dilengkapi oleh wifi jaringan internet, pustakawan yang handal yang melayani

10 Rekomendasi Menguatkan Keragamanan 1. Pemerintah Jokowi-JK harus menghapuskan berbagai macam aturan dan kebijakan pendidikan yang menyuburkan sektarianisme, perilaku diskriminatif dan anti-keragaman di sekolah-sekolah negeri. 2. Penghapusan aturan tersebut harus lintas sektoral dengan melibatkan Kemdikbud, Kemenag, Kemendagri dan Kemhumham 3. Mengembalikan fungsi sekolah- sekolah negeri sebagai sumber pemersatu, penyemai keragaman dan penguat rasa kebangsaan.

11 Rekomendasi Memutus Mata Rantai Kekerasan Perlu dilakukan sosialisasi keragaman dan anti kekerasan dengan penegasan sikap para kepala-kepala Dinas Pendidikan Masing-masing sekolah harus melakukan pemetaan masalah keragaman dan kekerasan untuk menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan untuk membuat kebijakan pendidikan dalam memperkuat keragaman di sekolah-sekolah negeri dan mengatasi masalah kekerasan dalam pendidikan. Perlu di lakukan sosialisasi aturan terkait kedisiplinan di sekolah dengan orangtua siswa, karena harus dibangun komunikasi dengan orangtua yang setara, terus menerus dan kekeluargaan, misalnya melalui kelas parenting Pelatihan terhadap para guru untuk wawasan keragaman, kekerasan, organisasi profesi guru, anggaran dan pendagogik harus di programkan secara serius, terencana, dan berkelanjutan oleh Kemendikbud.

12 Rekomendasi Mengatasi Korupsi Pendidikan Dibutuhkan pelatihan bagi para kepala sekolah dan bendahara sekolah untuk mampu mengelola keuangan sekolah secara akuntabel dan transparan sesuai aturan Pemilihan Kepala Sekolah harus dilakukan secara tranparan melalui seleksi terbuka lelang jabatan. Bisa belajar dari pengalaman Jakarta. Membangun sistem perubahan mental birokrasi pendidikan yang korup dan tidak melayani