Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KELOMPOK 6  ASTRI HARDIANTI  WAHYUNI ADJEM PRATIKA  DWI PASCA CAHYAWATI  TIRTA SARI PUTRI  MUTMAINNAH HUSAEMAH  I GUSTI NGURAH RISKA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KELOMPOK 6  ASTRI HARDIANTI  WAHYUNI ADJEM PRATIKA  DWI PASCA CAHYAWATI  TIRTA SARI PUTRI  MUTMAINNAH HUSAEMAH  I GUSTI NGURAH RISKA."— Transcript presentasi:

1 KELOMPOK 6  ASTRI HARDIANTI  WAHYUNI ADJEM PRATIKA  DWI PASCA CAHYAWATI  TIRTA SARI PUTRI  MUTMAINNAH HUSAEMAH  I GUSTI NGURAH RISKA

2

3 TUJUAN INSTRUKSI KHUSUS  Menyebutkan pengertian otonomi daerah  Menjelaskan latar belakang otonomi daerah  Menguraikan tujuan dan prinsip otonomi daerah  Menjelaskan perkembangan UU otonomi daerah  Menjelaskan model desentralisasi  Menjelaskan keterkaitan otonomi daerah dengan demokratisasi  Menguraikan implementasi otonomi daerah

4 Apa itu Otonomi Daerah ??? Otonomi secara sempit diartikan sebagai “mandiri”, sedangkan dalam arti luas adalah “ berdaya”. Jadi otonomi daerah adalah pemberian kewenangan pemerintah kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri atau berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.

5 Pendekatan pembangunan yang sentralistik selama orde baru berkuasa 32 tahun ternyata lebih banyak menimbulkan kesenjangan yang menimbulkan rasa ketidakadilan. Kesenjangan tersebut antara lain : Pendapatan antardaerah yang besar Kesenjangan investasi antardaerah Pendapatan daerah yang dikuasai pemerintah pusat Kesenjangan regional dan Kebijakan investasi yang terpusat

6 LATAR BELAKANG OTONOMI DAERAH Alasan perlunya otonomi daerah :  Pemerintahan yang terpusat /sentralistik, pembagian SDA tidak adil dan merata, serta kesenjangan sosial.  Kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat dijakarta. sementara itu, pembangunan dibeberpa wilayah lain dilalaikan. Selain itu, hampir seluruh proses perizinan investasi juga berada ditangan pemerintah pusat di Jakarta.  Pembagian kekayaan dirasakan tidak adil dan tidak merata  Kesenjangan sosial (dalam makna seluas-luasnya) antara satu daerah dengan daerah lain sangat terasa. Pembangunan fisik disatu daerah etrutama jawa, berkembang pesat sekali, sedangkan pembangunan di banyak daerah masih lamban,bahkan terbengkalai. Kesenjangan sosial ini juga meliputi tingkat pendidikan dan kesehatan keluarga.

7 1. Dilihat dari segi politik, penyelenggaraan otonomi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan diusat dan membangun masyarakat yang demokratis, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan, dan melatih diridalam menggunakan hak- hak demokrasi 2. Dilihat dari segi pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mencapai pemerintahan yang efisian 3. Dilihat dari segi sosial budaya, penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan agar perhatian lebih fokus kepada daerah. 4. Dilihat dari segi ekonomi, otonomi perlu diadakan agar masyarakat dapat turut berpatisipasi dalam embangunan ekonomi didaerah masing-masing. Sebagian para ahli pemerintahan juga mengemukakan pendapat lain tentang alasan perlunya otonomi – desentralisasi, yaitu :  1. Untuk terciptanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.  2. Sebagai sarana pendidikan politik  3. Sebagai persiapan karier politik  4. Stabilitas politik  5. Kesetaran politik  6. Akuntabiltas politik

8  UU Nomor 1 Tahun 1945, tentang Pemerintahan Daerah  UU Nomor 22 TAHUN 1948, tentang susunan pemda yang demokratis  UU Nomor 1 Tahun 1957, tentang pemerintahan daerah yang berlaku menyeluruh dan bersifat seragam  UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang pemerintahan daerah yang menganut otonomi yang seluas-luasnya  UU Nomor 5 Tahun 1974, tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan pusat didaerah  Uu nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah  UU nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keunangan pusat dan daerah  UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah  UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbanagan keuangan antar pusat dan daerah

9  Menurut rondinelli model desentralisasi :  Deosenktrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah, dan atau kepada instansi vertikal diwilayah tertentu  Delegasi adalah pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial untuk melakuakan tugas-tugas khusus kepada suatu orangisasi yang tidak secara langsung berada dibawah pengawan pemerintah pusat  Devolusi adalah transfer kewenangan untuk pengambilan keputusan, keuangan dan manajemen kepada unit otonomi pemerintah darah  Privatisasi adalah tindakan pemberian kewenagan dan pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta, dan swadaya masyarakat

10 OTONOMI DAERAH DAN DEMOKRATISASI Otonomi daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi yang berintikan kebebasan kepada imdividu, kelompok, daerah untuk mengatur, mengendalikan, serta menyelenggarakan pemerintahan sendiri. T ujuan otonomi daerah :  kesetaraab politik (political equality)  tanggung jawab daerah ( local accountabillity)  kesadaran daerah (local responsivness)  sedangkan prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan dari kebujakan otonomi daerah adalah  memiliki teritorial kekuasaan yang jelas( legal territorial of power)  memiliki pendapatan daerah sendiri (legal territorial of power)  memiliki badan perwakilan (local reperesentative body)  memiliki kepala daerah yang dipilih melalui pemilun (local leader exutive by election ) Inti pelaksanaan otonomi daerah yaitu :  keleluasaan pemda untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa,kreativitas, dan peran serta aktif masyarakat.

11 Dikelompokkan dalam lima bidang :  Implementasi otonomi daerah dalam pembinaan wilayah  Implementasi otonomidaerah dalam pembinaan sumber daya manusia  Implementasi ototnomi daerah dalam penanggulangan kemiskinan  Implementasi otonomi daerah dalam hubungan fungsional eksekutif dan legislatif  Implementasi otonomi daerah dalam membangun kerjasama tim

12 Hal- hal yang kiranya perlu dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah adalah:  Untuk meningkatkan pegelolaan pelayanan publik yang berkualitas  Memperkuat kewenangan lembaga/unit pelayanan.  Melibatkan masyarakat untuk secara aktif mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan masukan.

13


Download ppt "KELOMPOK 6  ASTRI HARDIANTI  WAHYUNI ADJEM PRATIKA  DWI PASCA CAHYAWATI  TIRTA SARI PUTRI  MUTMAINNAH HUSAEMAH  I GUSTI NGURAH RISKA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google