Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

HIBAH INSENTIF KABUPATEN (HIK) & PAKET HIBAH KHUSUS PAMSIMAS (HKP) DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DIREKTUR FASILITASI PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "HIBAH INSENTIF KABUPATEN (HIK) & PAKET HIBAH KHUSUS PAMSIMAS (HKP) DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DIREKTUR FASILITASI PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN."— Transcript presentasi:

1 HIBAH INSENTIF KABUPATEN (HIK) & PAKET HIBAH KHUSUS PAMSIMAS (HKP) DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DIREKTUR FASILITASI PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI OLEH : EDI SUGIHARTO 1

2 PERMASALAHAN AIR MINUM & PENYEHATAN LINGKUNGAN DEMOGRAFI, EKOSISTEM, SD ALAM, KEBIJAKAN, KELEMBAGAAN, SDM, ANGGARAN ? 2 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 ayat (1) UUD 1945) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 ayat (1) UUD 1945) Hak asasi manusia atas air memberikan hak kpd setiap orang atas air yg memadai, aman, bisa diterima, bisa diakses secara fisik, & mudah didapatkan utk penggunaan personal &domestik (Komite Hak Ekosob PBB, 28 November 2002 Sidang ke-29) Hak asasi manusia atas air memberikan hak kpd setiap orang atas air yg memadai, aman, bisa diterima, bisa diakses secara fisik, & mudah didapatkan utk penggunaan personal &domestik (Komite Hak Ekosob PBB, 28 November 2002 Sidang ke-29)

3 Badan Pusat Statistik (BPS) 2013 akses masyarakat Indonesia pada air minum baru mencapai 67,73% sanitasi 59,71% Tersedianya universal access atau cakupan akses sebesar 100% untuk air minum dan juga sanitasi (Teknokratik RPJMN ) 3 “…Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup.” (QS Al Anbiya’: 30)

4 Pemerintahan NKRI TUJUAN NASIONAL (Preambule UUD ‘45) PEMERINTAHAN PROPINSI Pemerintahan Daerah merupakan subsistem pemerintahan secara nasional untuk mencapai tujuan nasional PEMERINTAH PUSAT STRUKTUR PEMERINTAHAN NKRI (UU NO 23/2014 TTG PEMDA) PEMERINTAHAN KAB/KOTA KECAMATAN & PEM DESA 4 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMDA BINWAS U P D OLEH MENDAGRI (Psl 8 (3)) BINWAS U P D OLEH MENDAGRI (Psl 8 (3))

5 URUSAN WAJIB & PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN ADALAH KEKUASAAN YG MENJADI KEWENANGAN PRESIDEN YG PELAKSANAANYA DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN NEGARA DAN PENYELENGGARA PEMDA UTK MELINDUNGI,MELAYANI,MEMBERD AYAKAN DAN MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT (KETUM No 5) KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN TERDIRI DARI ABSOLUT PEMPUS KONKUREN PUSAT/PROP/KAB/KOT URUSAN PEMERINTAHAN UMUM MENJADI KEWENANGAN PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN ( Psl 9 ) URUSAN PEMERINTAHAN ADALAH KEKUASAAN YG MENJADI KEWENANGAN PRESIDEN YG PELAKSANAANYA DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN NEGARA DAN PENYELENGGARA PEMDA UTK MELINDUNGI,MELAYANI,MEMBERD AYAKAN DAN MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT (KETUM No 5) KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN TERDIRI DARI ABSOLUT PEMPUS KONKUREN PUSAT/PROP/KAB/KOT URUSAN PEMERINTAHAN UMUM MENJADI KEWENANGAN PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN ( Psl 9 ) UU NO. 23 TAHUN 2014 TTG PEMDA URUSAN WAJIB terkait PD (psl 12 ayat1 ) a) Pendidikan b) Kesehatan c) PU & Penataan Ruang d) Perumahan Rakyat/kawasan pemukiman e) Ketentraman, ketertiaban & perlindungan Masyarakat dan f) sosial URUSAN WAJIB tdk terkait PD (psl 12 ayat 2 ) a) Tenaga Kerja b)Pemberdayaan Perempuan & perlindungan Anak c) Pangan d)Pertanahan/Agraria e) Lingkungan Hidup f) Administrasi kependudukan & catatan sipil g) Pemberdayaan masysrakat & Desa h) Pengendalian penduduk & keluarga berencana i) Perhubungan j) Komunikasi & Informatika k) Koperasi, usaha kecil & menengah l) Penanaman Modal m) Kepemudaan & Olah raga n) Statistik o) Persandian p) Kebudayaan q) Perpustakaan dan r) Kearsipan URUSAN PILIHAN ( psl 12 ayat 3 ) a) Pertanian b) Kehutanan c) Energi dan Sumberdaya Mineral d) Pariwisata e) Kelautan dan Perikanan f) Perdagangan g) Perindustrian h) Transmigrasi PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN 5 Psl 16 NSPK Psl 18 SPM PEMBAGIAN URUSAN PUSAT/PROP/KAB/KOT PADA LAMPIRAN ( Psl 15 ) 5

6 PSL 373 Pem Pus melakukan BINWAS dikoordinasikan oleh MDN & Psl 374 ayat 2 UU N0 23/2014 Ttg PEMDA Menteri Dalam Negeri berkewajiban melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi : bentuk-bentuk pembinaan  pembagian Urusan Pemerintahan; (BAB IV UP)  kelembagaan Daerah; (BAB VIII PERANGKAT DA)  kepegawaian pada Perangkat Daerah; ( BAB VIII)  keuangan Daerah; (BAB XI)  pembangunan Daerah; (BAB X)  pelayanan publik di Daerah; (BAB XIII)  kerjasama Daerah; (BAB XVII KSP)  kebijakan Daerah; (BAB IX PERDA & PERKADA)  kepala Daerah dan DPRD; (BAB VII PPD) dan  bentukpembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  pembagian Urusan Pemerintahan; (BAB IV UP)  kelembagaan Daerah; (BAB VIII PERANGKAT DA)  kepegawaian pada Perangkat Daerah; ( BAB VIII)  keuangan Daerah; (BAB XI)  pembangunan Daerah; (BAB X)  pelayanan publik di Daerah; (BAB XIII)  kerjasama Daerah; (BAB XVII KSP)  kebijakan Daerah; (BAB IX PERDA & PERKADA)  kepala Daerah dan DPRD; (BAB VII PPD) dan  bentukpembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan PERAN KEMENDAGRI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 6

7 HUBUNGAN KEMENDAGRI DENGAN PEMDA DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI PEMBANGUNAN DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN 24 WAJIB 8 PILIHAN 6 YAN DASAR 18 TDK YAN DSR SPM PU & TATA RUANG Perwujudan Evaluasi PROVINSI KAB/KOTA Evaluasi Pelaksanaan TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL Konsultasi Ranperda BAB IX Pembinaan Umum UU NO. 39 TAHUN 2008 Perencanaan Pemb. Daerah Perencanaan Nasional Regulasi terkait Dokumen Perencanaan Pemb. Daerah RPJPD RPJMD RKPD Regulasi Perencanaan Pembangunan Regulasi Pemerintahan Daerah pedoman 7 RAPBD KUPPAS NSPK K/L BINTEK BAB X BAB X I KEUANGAN DAERAH BAB XIX SPM AMPL HIK & HKP ( APBN )

8 RAD-AMPL DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD RENSTRA SKPD RKPD RENJA SKPD RENJA SKPD APBD APBN RPJPD RPJPN RPJMN RAD –AMPL RAN-AMPL HIK & HKP RPJMDesa RKPDesa APBDesa

9 9 Kebijakan Perencanaan Pembangunan Advokasi DPRD Pemberdayaan Masyarakat UU 26/2007 RTRWP RTRW Kab/Kota Pola Ruang Struktur Ruang UPAYA YG DAPAT DILAKUKAN PEMDA Kawasan Lindung Konservasi Sumber Air Baku (Mata Air, Danau, Situ, Embung, dll) Kawasan Lindung Konservasi Sumber Air Baku (Mata Air, Danau, Situ, Embung, dll)  Sistem Jaringan Air Bersih  Sistem Jaringan Air Limbah  Sistem Persampahan  Sistem Jaringan Air Bersih  Sistem Jaringan Air Limbah  Sistem Persampahan Kebijakan Tata Ruang UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Permendagri No 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi RKPD Tahun 2015 Pelayanan Dasar (Termasuk Air Minum dan Sanitasi) adalah Urusan Wajib Daerah Menjadi Prioritas Pembangunan RPJMD RKPD RPJPD Kebijakan /Perda Penganggaran Pengawasan Sektor Air Minum dan Sanitasi Aspirasi Pemicuan, Pembinaan BPSPAM Partisipasi operasional Pengelolaan (In Cash + In Kind ) Pengawasan dan Pemeliharaan di Lapangan

10 RENCANA AKSI PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD DLM PENGEMBANGAN AIR MINUM BERBASIS MASYARAKAT 10 KOMITMENKOMITMEN DPRD PEMDA 1 1 Penyusunan kebijakan/regulasi yang mendukung pembangunan dan perluasan AMPL di kabupaten/kota. 2 2 Peningkatan alokasi anggaran APBD untuk bidang AMPL Pemenuhan kewajiban alokasi untuk desa regular APBD dalam Program PAMSIMAS melalui APBD TA2015 penyelesaian dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) AMPL Kabupaten/Kota Tahun yang disahkan melalui peraturan Bupati/Walikota meningkatkan kapasitas Panitia Kemitraan (PAKEM) selaku unsur dari Pokja AMPL/Pokja sanitasi/kelompok kerja yang fokus dalam menangani isu air minum dan sanitasi kabupaten/kota memfasilitasi, membina, memantau, dan mengawasi peningkatan kinerja Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air minum dan Sanitasi (BP SPAMS) mendorong pelaporan kinerja program PAMSIMAS Kabupaten/Kota dapat diakses dan pemutakhirannya dalam Website program PAMSIMAS melalui koordinasi antara District Project Management Unit (DPMU), Provincial Project Management Unit (PPMU), dan Central Project Management Unit (CPMU)

11 TERIMA KASIH 11


Download ppt "HIBAH INSENTIF KABUPATEN (HIK) & PAKET HIBAH KHUSUS PAMSIMAS (HKP) DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DIREKTUR FASILITASI PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google