Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA. Hubungan Industrial  sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa  didasarkan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA. Hubungan Industrial  sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa  didasarkan."— Transcript presentasi:

1 HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA

2 Hubungan Industrial  sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa  didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945  terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah

3 Peran unsur-unsur tripartit :Kelangsungan usaha dan ketenangan bekerja Pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh  codetermination Pengusaha  kebijakan  Partner produksi, keuntungan, tanggung jawab Pemerintah

4 Fungsi Pemerintah Menetapkan kebijakan Memberikan pelayanan Melaksanakan pengawasan Melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan Menyelenggarakan penyelesaian perselisihan / peradilan

5 Sarana Hubungan Industrial  Serikat pekerja/serikat buruh  Organisasi pengusaha  LKS Bipartit  LKS Tripartit  Peraturan Perusahaan  Perjanjian Kerja Bersama  Peraturan Perundang-undangan  Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

6 Serikat pekerja/serikat buruh  Dibentuk dari dan oleh pekerja/buruh  Di perusahaan atau di luar perusahaan  Bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab  Bertujuan untuk: o memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh o meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya  UU no. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/serikat buruh

7 Pembentukan serikat pekerja/serikat buruh Atas dasar sektor usaha, jenis pekerjaan, atau bentuk lain sesuai kehendak buruh Setiap pekerja hanya berhak menjadi anggota dari 1 (satu) serikat pekerja 1(satu) serikat pekerja menghimpun sekurang- kurangnya 10 pekerja/buruh Untuk pekerja yang memegang jabatan yang mungkin menimbulkan pertentangan kepentingan, tidak boleh menjadi pengurus serikat pekerja Tidak boleh ada diskriminasi keanggotaan Hal-hal intern diatur dalam AD/ART Pemberitahuan kepada instansi yang berwenang untuk pencatatan  nomor bukti pencatatan

8 Organisasi pengusaha perkumpulan dari pengusaha dibentuk berdasarkan kebutuhan pengusaha pengusaha  orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau bukan miliknya, berada di Indonesia atau sebagai wakil perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia

9 Lembaga Kerjasama Bipartit  Anggotanya terdiri dari wakil pengusaha dan pekerja (SP/SB yang tercatat atau perwakilan pekerja)  berada di tingkat perusahaan  sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di perusahaan  wajib dibentuk di perusahaan yang pekerjanya 50 orang atau lebih  sanksi administratif

10 Lembaga Kerjasama Tripartit  Forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah  terdiri dari organisasi pengusaha, SP/SB dan Pemerintah  untuk memberi pertimbangan, saran dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan  didasarkan pada wilayah atau sektor, yang terdiri dari tingkat Nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota

11 Peraturan perusahaan peraturan tertulis yang dibuat oleh pengusaha memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan, termasuk hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja wajib disusun oleh pengusaha yang mempekerjakan minimal 10 orang perlu pengesahan, dan masa berlaku maksimal 2 tahun  sanksi pidana denda

12 Perjanjian kerja bersama perjanjian antara SP/SB atau beberapa SP/SB (yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab dan anggotanya 50 % dari keseluruhan pekerja atau dukungan atau koalisi anggota) dengan pengusaha atau beberapa/perkumpulan pengusaha memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua pihak jangka waktu 2 tahun + 1 tahun Sebagai acuan dalam pembuatan perjanjian kerja

13 Peraturan perundang-undangan  Hukum nasional  Pengaruh hubungan internasional, konvensi dan rekomendasi ILO: Konvensi hak-hak dasar pekerja

14 Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial  Menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang terjadi: di luar pengadilan (melalui Mediasi, konsiliasi atau arbitrase) atau melalui pengadilan  UU no. 2 tahun 2004 tentang PPHI


Download ppt "HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA. Hubungan Industrial  sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa  didasarkan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google