Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

HUKUM POSITIF YANG TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN – DI NEGARA TUJUAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "HUKUM POSITIF YANG TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN – DI NEGARA TUJUAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN."— Transcript presentasi:

1 HUKUM POSITIF YANG TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN – DI NEGARA TUJUAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

2 HAK TKI ATAS PERLINDUNGAN – DILAKSANAKAN OLEH:  SETIAP TKI MEMPUNYAI HAK UNTUK DILINDUNGI MULAI PROSES REKRUTING (PRA PENEMPATAN) – MASA PENEMPATAN – MASA PURNA PENEMPATAN  SELAMA DI NEGARA TUJUAN PERWAKILAN R-I WAJIB MEMBERIKAN PERLINDUNGAN SESUAI DENGAN PER-UU, HUKUM & KEBIASAAN INTERNASIONAL  PEMERINTAH DAPAT MEMBUKA ATASE KETENAGAKERJAAN  DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DI NEGARA TUJUAN, PERWAKILAN RI MELAKUKAN PEMBINAAN & PENGAWASAN KEPADA PERWAKILAN PELAKSANA PPTKI DI LUAR NEGERI

3 PERLINDUNGAN DI NEGARA TUJUAN ADALAH:  PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM DI NEGARA TUJUAN, HUKUM DAN KEBIASAAN INTERNASIONAL  PEMBELAAN ATAS PEMENUHAN HAK-HAKNYA SESUAI DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN/ATAU PERATURAN PER-UU DI NEGARA TUJUAN PEMERINTAH BERWENANG:  MENGHENTIKAN PENEMPATAN TKI DI LN DENGAN PERTIMBANGAN ADANYA SHORTAGE LABOUR DI DALAM NEGERI  DALAM PENGHENTIAN INI PEMERINTAH MEMPERHATIKAN SARAN DAN PERTIMBANGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN & PERLINDUNGAN TKI

4 KEWAJIBAN PPTKI:  BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MELINDUNGI CALON TKI/TKI SESUAI DENGAN PERJANJIAN PENEMPATAN  SETIAP CALON TKI/TKI YANG BEKERJA KE LUAR NEGERI BAIK BERANGKAT SECARA MANDIRI MAUPUN YANG DIBERANGKATAN OLEH PPTKI, WAJIB MENGIKUTI PROGRAM PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN TKI

5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN:  DALAM HAL TERJADI PERSELISIHAN ANTARA TKI DENGAN PPTKI MENGENAI PELAKSANAAN PERJANJIAN PENEMPATAN, MAKA KEDUA BELAH PIHAK WAJIB MENGUPAYAKAN PERDAMAIAN TERLEBIH DAHULU  BILA GAGAL, MAKA SALAH SATU PIHAK ATAU KEDUANYA DAPAT MEMINTA BANTUAN KEPADA DISNAKER KABUPATEN/KOTA, PROVINSI ATAU DEPNAKER  KALAU GAGAL, DAPAT DISELESAIKAN DI PENGADILAN

6 BADAN NASIONAL PENEMPATAN & PERLINDUNGAN TKI:  MERUPAKAN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN YANG BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN YANG BERKEDUDUKAN DI IBU KOTA NEGARA  FUNGSINYA: PELAKSANA KEBIJAKAN SECARA TERKOORDINASI DAN TERINTEGRASI  TUGASNYA: (1) MELAKUKAN PENEMPATAN SESUAI DENGAN PERJANJIAN TERTULIS G TO G/PENGGUNA YANG BERBADAN HUKUM; (2) MEMBERIKAN PELAYANAN, MENGKOORDINASIKAN & MENGAWASI: (a) DOKUMEN; (b) PAP; (c) PENYELESAIAN MASALAH; (d) SUMBER-2 PEMBIAYAAN; (e) PEMBERANGKATAN SMP PEMULANGAN; (f) PENINGKATAN KUALITAS CALON TKI; (g) INFORMASI; (h) PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN; (i) PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TKI

7 KEANGGOTAAN BADAN NASIONAL: WAKIL-2 DARI INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT DAPAT MELIBATKAN TENAGA PROFESIONAL PEMBENTUKAN, FUNGSI, TUGAS, STRUKTUR ORGANISASI & TATA KERJA DIATUR DENGAN PERPRES DI PROVINSI ATAU DI DAERAH PEMBERANGKATAN YANG DIANGGAP PERLU DAPAT DIBENTUK BALAI PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TKI  TUGASNYA MEMBERIKAN KEMUDAHAN PELAYANAN PEMROSESAN SELURUH DOKUMEN PENEMPATAN  DILAKUKAN DENGAN INSTANSI TERKAIT  BERTANGGUNG JAWAB KEPADA KEPALA BADAN TATACARA PEMBENTUKAN & SUSUNAN ORGANISASI DIATUR DENGAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN


Download ppt "HUKUM POSITIF YANG TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN – DI NEGARA TUJUAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google