Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

REKONSILIASI FISKAL. Pembahasan 1.Pengertian Rekonsiliasi Fiskal 2.Penyebab terjadinya Rekonsiliasi Fiskal 3.Jenis-jenis Koreksi Fiskal 4.Teknik Rekonsiliasi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "REKONSILIASI FISKAL. Pembahasan 1.Pengertian Rekonsiliasi Fiskal 2.Penyebab terjadinya Rekonsiliasi Fiskal 3.Jenis-jenis Koreksi Fiskal 4.Teknik Rekonsiliasi."— Transcript presentasi:

1 REKONSILIASI FISKAL

2 Pembahasan 1.Pengertian Rekonsiliasi Fiskal 2.Penyebab terjadinya Rekonsiliasi Fiskal 3.Jenis-jenis Koreksi Fiskal 4.Teknik Rekonsiliasi Fiskal 5.Format Rekonsiliasi Fiskal 6.Perbedaan LK Komersial & LK Fiskal

3 PENGERTIAN KOREKSI FISKAL (Rekonsiliasi Fiskal) Rekonsiliasi fiskal (Koreksi Fiskal) adalah sebuah lampiran SPT Tahunan PPh berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian antara laba/rugi sebelum pajak menurut komersial/ pembukuan dengan laba/rugi menurut SPT Tahunan

4 PENYEBAB TERJADINYA Rekonsiliasi Fiskal 1.Adanya perbedaan antara SAK dengan peraturan perpajakan (beda konsep, beda pengukuran, dan beda metode pengalokasian/saat pengakuan biaya) 2.Adanya penghasilan tertentu yang bukan merupakan objek pajak, atau telah dikenakan PPh bersifat final. 3.Adanya kompensasi kerugian fiskal 4.Adanya harga yang tidak wajar karena hubungan istimewa

5 Koreksi Fiskal Terdiri dari : 1. Koreksi karena perbedaan waktu Beda Waktu merupakan perbedaan metode perhitungan pendapatan dan/atau biaya tiap tahun atau tahun buku yang digunakan antara komersial dengan fiskal. Dengan demikian total biaya atau pendapatan menurut komersial dan fiskal adalah sama besar, yang berbeda adalah lamanya waktu pengalokasian pendapatan dan atau biaya tersebut. Contoh : Biaya Penyusutan atau amortisasi Penilaian persediaan

6 Koreksi Fiskal 2. Koreksi karena perbedaan tetap Timbul karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan antara komersial dan fiskal. Koreksi beda tetap terdiri dari: a.Beda tetap atas penghasilan yang bukan objek PPh. Seperti bantuan, sumbangan, harta hibahan yang diterima sepanjang tidak ada hubungan usaha dengan pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak- pihak yang bersangkutan dan dari pemerintah. b.Beda tetap murni, yaitu: Biaya yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang bukan objek pajak. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura/kenikmatan. c.Beda tetap yang disebabkan tidak dipenuhinya syarat-syarat khusus, yaitu: berhubungan dengan kegiatan langsung perusahaan. Adanya bukti pendukung yang kuat, karena lokasi, penggunaan praktek- praktek akuntansi yang tidak sehat.

7 Koreksi Fiskal 3. Koreksi karena pengenaan pajak final Koreksi ini terdiri dari: a.Pendapatan yang telah dipotong pajak final oleh pihak yang membayarakan penghasilan seperti pendapatan bunga deposito, pendapatan jasa giro, penghasilan sewa tanah dan atau bangunan, pendapatan karena pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (khusus untuk WP Badan real setate dan OP). b.Biaya untuk mendapatkan, memelihara, menagih penghasilan yang telah dikenakan PPh final seperti biaya yang berhubungan dengan penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan, biaya yang berhubungan dengan penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.

8 Bentuk Kertas Kerja Koreksi Fiskal Sampai saat ini belum ada bentuk baku kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Dibawah ini disajikan bentuk kertas kerja yang sering digunakan dalam bentuk sehari-hari : PT ABC Rekonsiliasi – fiskal Laba komersial sebelum pajak ………………………..xxx Ditambah koreksi positif: Sumbangan…………………………………………. xxx Iklan dan promisi…………………………………….xxx Kenikmatan…………………………………………..xxx Biaya dalam bentuk natura…………………………..xxx Biaya pemeliharaan gedung yang disewakan……….xxx Biaya penyusutan………………………………… …xxx Biaya penyisihan kerugian piutang…………………..xxx Dikurangi koreksi negatif: Biaya penyusutan…………………………………….xxx Pendapatan sewa gedung……………………………..xxx Pendapatan deviden…………………………………..xxx Pendapatan bunga deposito…………………………..xxx Pendapatan Jasa giro…………………………………xxx Laba/rugi fiskal sebelum pajak xxxx

9 L/K Komersial & Fiskal KeteranganL/K KomersialL/K Fiskal Tujuan- Menghitung laba bersih - Mengukur kinerja - Mengukur keadaan posisi - Mengukur keadaan kekayaan -Laporannya untuk pihak ketiga dan manajemen - Menghitung besarnya pajak terutang - Laporannya untuk pihak fiskus Akibat penyimpangan - Pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh manajemen - Opini yang buruk terhadap laporan keuangan yang berhubungan langsung dengan kreditur, investur, pemilik perusahaan Sanksi dibidang perpajakan: - Sanksi admnistrasi berupa denda, bunga atau kenaikan - Sanksi Pidana berupa kurungan atau penjara

10 L/K Komersial & Fiskal KeteranganL/K KomersialL/K Fiskal Dasar Penyusunan Konsep Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 1.Dasar Akrual 2. Mempertemukan beban dg pendapatan yang paling tepat 3.Konservative, yaitu konsep hati-hati; mungkin rugi yang dapat ditaksir sudah diakui sebagai kerugian, dengan membentuk penyisihan (cadangan) pada akhir tahun atau dengan membuat adjustment 4.Materialitas digunakan oleh Auditor untuk menyatakan wajar/tidak wajar dalam penilaian LK Komersial SAK disesuaikan dg UU Pajak berlaku 1. Dasar Akrual Stelsel 2. Mempertemukan antara biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan dengan penghasilan yang merupakan objek PPh 3. Konservative tidak digunakan 4. Materialitas digunakan oleh Auditor untuk menyatakan wajar/ tidak wajar dalam penilaian LK komersial tidak digunakan

11 Pajak penghasilan final

12 PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

13 KETENTUAN YANG MENGATUR PP Nomor 27 Tahun 1996 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 392/KMK.04/1996 Nomor 635/KMK.04/1994 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE- 04/PJ.33/1996

14 Pengalihan Hak Penjualan, tukar-menukar atau ruislag, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah,atau cara lain yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Termasuk didalamnya adalah : Warisan, sewa guna usaha dengan hak opsi, sale and lease back, penyetoran modal saham dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, pengalihan hak sehubungan dengan Bangun Guna Serah, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil-alihan usaha, pembubaran badan hukum, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

15 TARIF 5 % dari nilai yang tertinggi antara Nilai Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas Tanah dan/atau Bangunan tersebut

16 TATA CARA PELUNASAN DAN PELAPORAN PPhTB wajib untuk dilunasi sebelum Akte Jual Beli ditanda-tangani oleh PPAT/Pejabat berwenang PPAT/Pejabat yang berwenang baru diperkenankan menanda-tangani akta setelah terbukti wajib pajak tersebut melunasi PPh yang terutang dengan menyerahkan lembar ke-5 SSP atau fotokopi SSP (dengan menunjukkan asli SSP yang bersangkutan), atau lembar ke-2 SKB PPh.

17 TATA CARA PELUNASAN DAN PELAPORAN  SSP lembar ke-3 wajib disampaikan oleh wajib pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar, paling lambat 20 hari setelah bulan dilakukan pengalihan hak  PPAT/Pejabat yang berwenang wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai penerbitan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Kepala KPP dan Kepala KPPBB setempat selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya penanda- tanganan akta

18 PENGECUALIAN  Orang Pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang jumlah brutonya kurang dari Rp ,- (dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah)  Orang Pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah untuk kepentingan umum  Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajad, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan social atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha

19 PENGECUALIAN  Lelang atas tanah dan/atau bangunan yang dirampas untuk negara berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri  Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha  Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan milik pemerintah dengan cara lelang

20 PPH ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

21 KETENTUAN YANG MENGATUR Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh Peraturan Pememerintah No. 51 tahun 2008 Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2009

22 OBYEK PPh Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi : –pelaksanaan konstruksi –perencanaan konstruksi –pengawasan konstruksi

23 TARIF 2% (dua persen) ntuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil; 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha; 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

24 TATA CARA PELUNASAN DAN PELAPORAN PPh Final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau Disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak.

25 TATA CARA PELUNASAN DAN PELAPORAN  Dalam hal PPh Final dipotong oleh pengguna jasa, maka pengguna jasa wajib melakukan setoran pajak ke kas negara atas nama pemotong paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir.  Kemudian melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Final tersebut kepada KPP dimana pemotong terdaftar paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir  Adapun jika PPh Final disetor sendiri oleh penyedia jasa, paling lambat disetorkan tanggal 15 bulan berikutnya dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

26 PPH FINAL ATAS HADIAH UNDIAN

27 KETENTUAN YANG MENGATUR Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh PP Nomor 132 Tahun 2000 Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep- 395/PJ/2001 Surat Edaran Dirjen Pajak SE-19/PJ.43/2001

28 OBYEK PPh Penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk natura

29 TARIF 25 % dari Nilai Undian (Jika diberikan dalam bentuk natura maka nilai hadiah undian tersebut menggunakan nilai pasar atau nilai wajar)

30 TATA CARA PELUNASAN DAN PELAPORAN  Dipotong saat penyerahan hadiah undian tersebut oleh pihak penyelenggara undian  PPh yang telah dipotong oleh penyelenggara kemudian disetor ke kas negara paling lambat tanggl 10 bulan berikutnya atas nama pemotong  Penyelenggara sebagai pemotong akan melaporkan pemotongan dan penyetoran tersebut ke KPP dimana penyelenggara terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

31 PPH FINAL ATAS SEWA TANAH DAN / ATAU BANGUNAN

32 KETENTUAN YANG MENGATUR Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh PP Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah disempurnakan dengan PP Nomor 5 Tahun 2002 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 sebagaimana telah disempurnakan dengan Nomor 120/KMK.03/2002 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-22/PJ.4/1996

33 OBYEK PPh  Atas penghasilan dari sewa tanah dan/atau bangunan berupa :  Tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondomonium, gedung perkantoran, pertokoan, atau pertemuan termasuk bagiannya

34 TARIF 10 % dari jumlah bruto nilai persewaan

35 TATA CARA PELUNASAN DAN PELAPORAN  Dipotong saat terjadinya pembayaran nilai sewa tersebut oleh pihak pengguna jasa (penyewa)  PPh yang telah dipotong oleh pengguna jasa kemudian disetor ke kas negara paling lambat tanggl 10 bulan berikutnya atas nama pemotong  Pengguna jasa sebagai pemotong akan melaporkan pemotongan dan penyetoran tersebut ke KPP dimana penyelenggara terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

36 PPH FINAL ATAS BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA

37 KETENTUAN YANG MENGATUR Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh PP Nomor 131 Tahun 2000 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE- 19/PJ.43/2001

38 OBYEK PPh Penghasilan berupa bunga dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima/diperoleh dari Deposito, Tabungan, dan Diskonto SBI (termasuk bunga yang diterima/diperoleh dari Deposito dan Tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia)

39 TARIF  20 % dari jumlah bruto (bersifat final) terhadap Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT  20 % atau tarif sebagaimana P3B terhadap Wajib Pajak Luar Negeri

40 TATA CARA PELUNASAN DAN PELAPORAN Bank dan Bank Indonesia wajib memotong PPh atas Bunga Deposito dan Bunga Tabungan Menyetor PPh tersebut dengan SSP atas nama bank ke Kantor Penerima Pembayaran, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya Melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh dimaksud ke KPP (di mana pemotong terdaftar) dengan SPT Masa PPh Ps. ayat (2), selambat- lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

41 PENGECUALIAN Terhadap Orang Pribadi Subyek Pajak Dalam Negeri yang seluruh penghasilannya (termasuk bunga dan diskonto) tidak melebihi PTKP. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah Deposito dan Tabungan serta SBI tidak melebihi Rp ,- Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia

42 PENGECUALIAN  Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, sepanjang dana yang diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud Pasal 29 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun  Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana, Kaveling Siap Bangun untuk Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana, atau Rumah Susun Sederhana untuk dihuni sendiri.

43 PPH ATAS BUNGA DAN DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DAN/ATAU DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK

44 KETENTUAN YANG MENGATUR  Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh  PP Nomor 6 Tahun 2002  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 121/KMK.03/2002  Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep- 241/PJ/2002 berikut ralatnya

45 OBYEK PPh  Atas penghasilan berupa bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek

46 TARIF  Atas bunga obligasi dengan kupon (interest bearing bond) :  20 %, bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT  20 % atau tarif P3B, bagi Wajib Pajak Luar Negeri dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) obligasi  Atas diskonto obligasi dengan kupon :  20 %, bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT  20 % atau tarif P3B, bagi Wajib Pajak Luar Negeri dari selisih lebih harga jual pada saat transaksi atau nilai nominal pada saat jatuh tempo obligasi di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan (accured interest)

47 TARIF Atas diskonto obligasi tanpa bunga (zero Coupon bond) –20 %, bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT – 20 % atau tarif P3B, bagi Wajib Pajak Luar Negeri dari selisih harga jual pada saat transaksi atau nilai nominal pada saat jatuh tempo obligasi

48 TATA CARA PELUNASAN DAN PELAPORAN  Memotong PPh pada saat dilakukan pembayaran (kepada wajib pajak yang memperoleh bunga dan diskonto obligasi) dengan memberikan bukti pemotongan  Menyetor PPh yang dipotong tersebut dengan SSP atas nama pemotong ke Kantor Penerima Pembayaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya  Melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh dimaksud ke KPP (di mana pemotong terdaftar) dengan SPT Masa PPh Ps.4 ayat (2), paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

49 PENGECUALIAN Atas bunga dan diskonto obligasi yang diperoleh :  Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia  Dana pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan Menteri Keuangan  Reksadana (yang terdaftar pada Bapepam) selama 5 tahun pertama sejak pendirian/pemberian ijin usaha  Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilan keseluruhannya (termasuk bunga dan diskonto obligasi) dalam 1 tahun pajak tidak melebihi PTKP

50 PPH ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

51 KETENTUAN YANG MENGATUR Pasal 4 ayat (2) Undang Undang PPh PP Nomor 41 Tahun 1994 sebagaimana disempurnakan dengan PP Nomor 14 Tahun 1997 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997

52 OBYEK PPh DAN TARIF Atas penghasilan dari penjualan saham di bursa efek –0,1 % dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan Atas penjualan saham pendiri –0,5 % dari nilai saham pada saat penutupan bursa di akhir 1996, (jika telah diperdagangkan dalam tahun 1996 atau sebelumnya) –0,5 % dari nilai saham pada saat Initial Public Offering (jika diperdagangkan pada atau setelah )

53 TATA CARA PELUNASAN DAN PELAPORAN  Memotong PPh pada saat pelunasan transaksi penjualan saham dengan memberikan bukti pemotongan  Menyetor PPh yang dipotong tersebut ke Kantor Penerima Pembayaran dengan SSP atas nama perantara pedagang efek paling lambat tanggal 20 setiap bulan, atas transaksi yang dilakukan dalam bulan sebelumnya  Melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh dimaksud ke KPP (di mana pemotong terdaftar) paling lambat tanggal 25 pada bulan yang sama dengan bulan penyetoran

54 DIVIDEN YANG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI

55 KETENTUAN YANG MENGATUR Pasal 4 ayat (1) Undang Undang PPh Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2009

56 Obyek PPh dan Tarif A.Penghasilan berupa dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri B.Tarif PPh sebasar 10 % dari nilai bruto dividen

57 TATA CARA PELUNASAN DAN PELAPORAN  Memotong PPh pada saat pembayaran dividen dengan memberikan bukti pemotongan  Menyetor PPh yang dipotong tersebut ke Kantor Penerima Pembayaran dengan SSP atas nama pemotong paling lambat tanggal 10 setiap bulan, atas transaksi yang dilakukan dalam bulan sebelumnya  Melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh dimaksud ke KPP (di mana pemotong terdaftar) paling lambat tanggal 20 pada bulan yang sama dengan bulan penyetoran

58 PPH FINAL ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN KOPERASI KEPADA ANGGOTANYA

59 KETENTUAN YANG MENGATUR Pasal 4 ayat (1) Undang Undang PPh Surat Edaran Dirjen Pajak SE- 20/PJ/2009

60 OBYEK PPh dan TARIF  Atas penghasilan dari bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya  10 % dari jumlah bruto bunga simpanan

61 TATA CARA PELUNASAN DAN PELAPORAN  Memotong PPh pada saat pembayaran bunga simpanan dengan memberikan bukti pemotongan  Menyetor PPh yang dipotong tersebut ke Kantor Penerima Pembayaran dengan SSP atas nama pemotong paling lambat tanggal 10 setiap bulan, atas transaksi yang dilakukan dalam bulan sebelumnya  Melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh dimaksud ke KPP (di mana pemotong terdaftar) paling lambat tanggal 20 pada bulan yang sama dengan bulan penyetoran

62 PENGECUALIAN Untuk bunga simpanan sampai maksimal Rp ,- dikecualikan dari obyek PPh Final

63 TERIMA KASIH


Download ppt "REKONSILIASI FISKAL. Pembahasan 1.Pengertian Rekonsiliasi Fiskal 2.Penyebab terjadinya Rekonsiliasi Fiskal 3.Jenis-jenis Koreksi Fiskal 4.Teknik Rekonsiliasi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google